NUSA DUA, investor.id–Seluruh pemangku kepentingan sawit, baik pelaku industri maupun pemerintah, sepakat mendorong peningkatan produktivitas tanaman kebun swasta dan rakyat guna meningkatkan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) demi mendukung terlaksananya program jangka panjang biodiesel.

Seluruh pemangku kepentingan industri sawit diharapkan bisa menerapkan praktik budi daya yang baik dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas kebun sawit dapat mendukung program biodiesel pemerintah yang ditargetkan menjadi B50 pada 2026 tanpa menganggu kinerja ekspor.

Demikian salah satu poin dari diskusi sesi pertama bertema Related Domestic Policies and Industry's Resiliency di The 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Kamis (07/11/2024). Berdasarkan data Riset Perkebunan Nusantara (RPN), dari total 6,94 juta hektare (ha) milik petani, seluas 1,36 juta ha di antaranya ditanami oleh pohon-pohon yang berusia di atas 25 tahun.

Adapun tanaman muda dengan usia di bawah 3 tahun mencapai 1,64 juta ha dan tanaman dewasa berumur 4 -25 tahun seluas 3,94 juta ha. Hal itu membuat produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia mengalami stagnansi dan cenderung menurun di masa depan.  

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman mengungkapkan, pemerintah berupaya mendorong produktivitas sawit nasional. Hal itu terlihat dari tambahan dana bantuan replanting yang semula Rp 30 juta per ha menjadi Rp 60 juta per ha.

“Bantuan itu kami tingkatkan dengan harapan bisa mendorong para petani ikut serta program replanting. Kalau dulu bantuan Rp 30 juta per ha membuat mereka harus mencari pendanaan lain hingga tanaman menghasilkan maka dengan Rp 60 juta per ha ini bisa sampai tanaman menghasilkan,” jelas dia.

Eddy menambahkan, bantuan replanting tersebut telah menjangkau 156 ribu petani atau setara 350 ribu ha lahan. Adapun lahan potensial yang bisa di-replanting mencapai 2 juta ha di Indonesia. Secara jangka panjang, BPDPKS menargetkan program replanting bisa meningkatkan produksi CPO petani mencapai 8 juta ton per tahun guna mendukung program strategis pemerintah.

“Pada 2045, dengan program replanting maka produksi CPO Indonesia berpotensi tembus 83,4 juta ton. Tapi bila program ini tidak berjalan maka produksi CPO nasional berisiko menurun dalam beberapa tahun ke depan,” jelas dia.

Sebelumnya, menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, salah satu hal penting yang perlu segera direalisasikan adalah peningkatan produktivitas perkebunan sawit. “Dengan begitu, stagnasi produksi sawit dalam beberapa tahun terakhir bisa diselesaikan,” ungkap Eddy Martono.

Ketua Perhimpunan Ilmu Pemuliaan dan Perbenihan Sawit Indonesia Edy Suprianto menambahkan, peningkatan produktivitas menjadi tantangan utama industri sawit beberapa tahun ke depan. Pasalnya, salah satu upaya paling efektif memacu produktivitas melalui program replanting.

“Permintaan CPO akan terus meningkat sedangkan waktu yang kita butuhkan untuk mendorong produktivitas melalui replanting adalah 5 tahun,” ungkap dia. Selain replanting, peningkatan produktivitas bisa dengan menerapkan praktik agronomi yang lebih baik seperti pengelolaan air, pupuk, serta pengendalian hama dan penyakit.

Sementara itu, Professor University of Nebraska-Lincoln (USA) Patricio Grassini mengatakan, Indonesia berpotensi meningkatkan yield sawit seperti yang terjadi pada komoditas padi dan jagung. “Kita perlu lebih intensif meningkatkan produktivitas sehingga tantangan seperti keterbatasan lahan bisa teratasi, beban tenaga kerja terselesaikan dan kita semua terhindar dari kampanye isu-isu lingkungan,” ungkap dia.

Dalam risetnya, Patricio memproyeksikan, dengan replanting dan intensifikasi maka produktivitas CPO bisa naik dari 3,4 ton per ha saat ini menjadi 8 ton per ha. Dengan begitu, produksi CPO nasional dapat terkerek hingga 108 juta ton per tahun dengan potensi pemasukan US$ 97 miliar per tahun.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Program biodiesel berpotensi memangkas jumlah ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) jika dilakukan terburu-buru. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, hal itu juga berpotensi mengurangi devisa ekspor dari sawit.

Dalam catatan detikcom, industri sawit Indonesia menghasilkan devisa Rp 600 triliun pada tahun 2023. Namun jika program biodiesel dipaksakan dalam kondisi industri saat ini, maka ekspor akan dikorbankan dan setoran devisa ke negara bisa turun.

"Sekarang sawit ini terbesar menghasilkan devisa, kedua terbesar setelah batu bara. Nah bisa jadi kalau nanti ini dipaksakan dengan turun terus, ya berarti bisa bergeser sampai mungkin di bawah nikel," katanya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Gapki di Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Dengan adanya program biodiesel maka kebutuhan produk sawit di dalam negeri akan meningkat. Dalam hal ini, Eddy menyebut program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) harus ditingkatkan.

Meski begitu ia meyakini pemerintah tidak akan terburu-buru dan akan mengajak pengusaha berdiskusi soal program biodiesel. Apalagi biodiesel yang bakal dikembangkan hingga B60 membutuhkan CPO cukup besar.

"Kalau untuk B35 kita kebutuhan untuk pangan 10,3 juta ton. Kemudian untuk kebutuhan biodiselnya, yang B35 itu sekitar 11 juta ton," sebutnya.

Untuk B40 kebutuhan bahan baku biodiesel meningkat menjadi 14 juta ton. Kemudian bila B50 diimplementasikan, kebutuhannya naik lagi menjadi 17,5 juta ton.

"Kemudian bagaimana B50? Kebutuhan untuk biodieselnya sendiri, untuk bahan baku itu 17,5 juta ton. Bagaimana dengan B60? Udah pasti di atas 20 juta ton, sekitar 22 juta ton," tuturnya.

Hasil hitungannya, jika B50 diimplementasikan dengan kondisi industri sawit saat ini maka jumlah ekspor akan turun 6 juta ton. Lalu, jika B60 diimplementasikan maka jumlah ekspor turun hingga 10 juta ton.

Simak Video: Prabowo Optimistis RI Swasembada Energi: Solar 100% dari Kelapa Sawit

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan Indonesia siap untuk menerapkan penggunaan bahan bakar campuran Biodiesel berbasis minyak sawit 40% dengan solar (B40) pada 1 Januari 2025.

Menurutnya, penggunaan bahan bakar Biodiesel B40 pada tahun depan akan mengurangi impor terhadap solar, sehingga bisa menyelamatkan cadangan devisa RI.

"Biodiesel ini memanfaatkan 54,52 juta kiloliter dan mengurangi impor solar. Devisa yang diselamatkan sebesar Rp404,32 triliun," kata Airlangga dalam acara Green Initiative Conference di Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan, sepanjang 2018 hingga 2022, biodiesel yang tersalurkan sebanyak 63 juta kiloliter, yang berkontribusi pada penurunan gas rumah kaca sebesar 358 juta CO2e.

Perlu diketahui, sejauh ini Indonesia telah menggunakan bahan bakar biodiesel 35% alias B35. Alhasil, Airlangga mengatakan Indonesia sudah siap untuk menerapkan biodiesel B40 pada 2025.

Dari sisi kesiapan produksi, dia juga mengatakan tidak ada kendala, sebab pasokan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebagai bahan dasar untuk biodiesel mencukupi.

"Biodiesel B40 sudah siap, karena kita sekarang sudah pakai B35. Jadi, tidak ada masalah," pungkasnya.

Kendati demikian, berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan adanya tantangan dalam penerapan biodiesel B40.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengungkapkan beberapa kendala yang menghambat B40, salah satunya pasokan bahan baku atau feedstock yang terbatas hingga perusahaan BBN yang tak beroperasi lagi.

Dari 34 badan usaha BBN yang tercatat pemerintah, Eniya menuturkan hanya 23 perusahaan yang aktif, sedangkan sisanya sudah tidak beroperasi atau belum beroperasi kembali akibat kurangnya feedstock.

Meski begitu, Eniya telah memberi perizinan untuk satu perusahaan BBN baru untuk berkontribusi menyukseskan program B40.

"Ini menjadi bertambah ya sehingga untuk B40 nanti bisa dicapai dari segala macam sudut pandang, mau dari problem teknis, infrastruktur, dan lain sebagainya," ujarnya.

Kementerian ESDM memperkirakan stok minimal minyak kelapa sawit mentah untuk menopang program Biodiesel B40 sekitar 17,57 juta kiloliter nantinya. Hitung-hitungan itu berasal dari asumsi kebutuhan solar tahun 2024 sebesar 38,04 juta kiloliter.