NUSA DUA - Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS dinilai akan berdampak pada perubahan kebijakan energi yang selanjutnya akan menciptakan ketidakpastian di pasar minyak nabati global. Meski bukan konsumen utama minyak sawit , kebijakan energi AS dinilai tetap berdampak besar pada pasar minyak nabati, termasuk sawit, secara global.

Hal itu diungkapkan oleh analis dari Bloomberg Alvin Tai di acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) ke-20 di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11) lalu. Alvin mengatakan, di AS diesel masih menjadi bahan bakar transportasi kedua terbesar dengan penggunaan mencapai 22%, sementara bahan bakar nabati (biofuel) hanya sekitar 6%. Namun, imbuh dia, tren menunjukkan peningkatan penggunaan renewable diesel dan biodiesel, yang diprediksi melampaui konsumsi diesel berbasis petroleum pada tahun 2024 dengan konsumsi mencapai 4,5 juta barel per hari.

"Ketersediaan bahan baku ini meningkat dari kurang dari 10 juta metrik ton pada 2021 menjadi sekitar 15 juta metrik ton pada 2024. Meskipun ada potensi pertumbuhan lebih lanjut, permintaan biodiesel diperkirakan mencapai 25,7 juta metrik ton per tahun, sehingga banyak pihak yang pesimis terhadap tercapainya proyeksi ini mengingat keterbatasan pasokan bahan baku," ujarnya.

Alvin menjelaskan, saat ini bahan baku biodiesel dan renewable diesel AS sebagian besar berasal dari minyak kedelai, yakni 44%. Selanjutnya, adalah minyak daur ulang dan lemak (33%), minyak jagung (15%), serta minyak kanola (5%). Dengan penerapan kebijakan baru berupa kredit pajak 45Z yang menggunakan jejak karbon sebagai tolok ukur, menempatkan Used Cooking Oil (UCO) pada posisi teratas dan minyak sawit Indonesia dengan nilai karbon tertinggi.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan Indonesia juga terus mendorong agenda energi terbarukan yang lebih luas melalui peningkatan pencampuran biodiesel. Dengan mengadopsi B35 pada tahun 2023, Indonesia telah mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan menghemat lebih dari USD7,9 miliar untuk impor bahan bakar fosil.

"Sasaran B50 merupakan perubahan signifikan dalam kebijakan energi, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung pertanian lokal. Namun, perluasan ini dapat berdampak pada ketahanan pangan dan juga pasokan minyak sawit, terutama untuk ekspor," paparnya pada pembukaan IPOC sehari sebelumnya.

Senada dengan Alvin Tai dan Sudaryono, Dorab Mistry yang juga merupakan pembicara pada acara IPOC mengungkapkan hadirnya program biodiesel di berbagai negara sangat mendorong penyerapan minyak nabati dunia. Namun, stagnasi produksi minyak sawit membuat harganya tidak lagi kompetitif, bahkan cenderung mahal, sehingga daya saing menurun. "Terjadi peningkatan produksi minyak nabati, namun stagnasi produksi komoditas kelapa sawit. Stagnasi ini didorong oleh persoalan domestik seperti teknologi, peremajaan, dan bibit," kata dia.

Dalam jangka panjang, lanjutnya, melemahnya harga minyak bumi, tren politik subsidi pemerintah terhadap biofuel tetap menjadi faktor penentu fluktuasi harga minyak nabati. "Dengan kata lain, capricious climate masih akan mewarnai perjalanan minyak nabati di tahun 2025," ungkap Dorab Mistry.

Dia melanjutkan, cuaca di Amerika Selatan juga berpotensi mendorong kenaikan harga, terutama jika ada penundaan kebijakan biofuel. Di sisi lain, harga minyak kedelai diprediksi tetap kuat, didorong oleh tingginya permintaan biodiesel AS serta perubahan insentif dari blenders credit menjadi producers credit. "Permintaan juga diperkirakan semakin meningkat seiring kebijakan terkait Sustainable Aviation Fuel," tambahnya.

NUSA DUA - Harga Crude Palm Oil ( CPO ) berpotensi membumbung tinggi pada 2025 seiring kenaikan permintaan berkat industri biofuel di tengah produksi nasional yang cenderung stagnan. Di balik cerahnya prospek harga, terdapat risiko CPO kehilangan pamor sebagai minyak nabati terbaik dengan harga yang rendah.

Executive Director ISTA Mielke Gmbh, Thomas Mielke memporyeksikan harga CPO pada 2025 masih akan mengalami peningkatan. Namun, pihaknya khawatir peluang tersebut justru mendapatkan respons negatif dari para konsumer. Pasalnya, peningkatan harga akan membuat para produsen biofuel enggan menggunakan CPO sebagai bahan baku utama.

Mielke melihat sejumlah industri biofuel di Amerika maupun Eropa mengalami tekanan secara kinerja keuangan. Bahkan Brasil berniat memundurkan program mandatori biodiesel jika harga terus menanjak.

"Bila Pemerintah Indonesia memaksakan program B40 maka harga minyak nabati seperti CPO dan soya akan mengalami kenaikan setidaknya 10%-15% untuk memenuhi permintaan bagi sektor pangan maupun lainnya," ujar Mielke dalam rangkaian acara IPOC 2024, di Nusa Dua, Bali, dikutip Sabtu (9/11/2024).

Adapun yang menjadi perhatian adalah produktivitas CPO Indonesia yang cenderung stagnan sampai 2026. Mielke menilai kenaikan harga minyak nabati akan dimanfaatkan oleh produsen Canola, Rapeseed, dan Sunflowers untuk memperluas wilayah.

Di sisi lain, kebun-kebun kelapa sawit di Indonesia tengah mengalami moratorium kendati sebagian sudah memasuki usia replanting yang berakibat pada penurunan yield.

Director Godrej International Ltd, Dorab Mistry memperkirakan harga CPO semester I-2025 bisa menembus level MYR5.000 per ton. Peningkatan harga terjadi seiring menurunnya produksi di Indonesia dan Thailand. Dia menganggap bila tren kenaikan harga CPO terus berlanjut akan berdampak pada level kompetitif dengan minyak nabati lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Managing Director Glenauk Economics, Julian Mc Gill menambahkan saat ini CPO termasuk dalam minyak nabati premium seperti rapeseed. Menurutnya kenaikan harga CPO adalah refleksi dari minimnya ketersediaan di pasar.

"Perlambatan pertumbuhan lahan perkebunan menyebabkan pasokan minyak sawit menjadi stagnan. Lihat, ekspor minyak sawit mencapai puncaknya pada 2019 dan tidak pernah kembali ke level tersebut," jelasnya.

Sebagai informasi, ekspor minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia pada 2019 mencapai 36,17 juta ton naik 4,2% yoy. Dia khawatir apabila tren kenaikan harga CPO terus berlanjut akan berdampak negatif bagi permintaan kelapa sawit. Dalam catatannya, ekspor soyabean telah mampu melampaui kinerja CPO di posisi 40 juta ton pada 2023.

Sementara, Managing Director Transgraph Nagaraj Meda mulai melihat tanda-tanda penurunan permintaan terhadap CPO dalam dekade terakhir. Minyak kelapa sawit pada 2014 memiliki market share mencapai 45% terhadap pasokan minyak nabati dunia, sedangkan pada 2024 jumlah itu tergerus menjadi 37%.

Sebagai contoh pasar India yang menjadi tujuan ekspor utama CPO, antara 2012-2013 membukukan penyerapan 8,24 juta ton naik tipis pada 2023-2024 di posisi 9 juta ton. Di sisi lain, pada 2012-2013 total ekspor soyabean ke India 1,09 juta ton yang telah naik tiga kali lipat menjadi 3,5 juta ton.

NUSA DUA, investor.id–Sejumlah negara importir mulai menyiapkan alternatif substitusi minyak sawit untuk memenuhi permintaan di pasar domestiknya. Contoh, China kemungkinan lebih banyak membeli minyak kedelai ketimbang minyak sawit. Hal itu antara lain karena harga minyak sawit yang diperkirakan tidak lagi murah akibat kekhawatiran penurunan suplai di pasar global.

Dalam diskusi sesi ketiga bertema Palm Oil Industry Prospect: Regional Perspective saat ajang The 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Jumat (08/11/2024), terungkap bahwa kekhawatiran akan penurunan suplai minyak sawit di pasar global cenderung meningkat. Hal tersebut telah mendorong para importir melakukan langkah-langkah antisipasi atau menyiapkan alternatif guna mencari substitusi minyak sawit.

Kekhawatiran itu terutama dipicu oleh rencana Pemerintah Indonesia meningkatkan produksi biodiesel dan meningkatnya harga sawit yang salah satunya akibat pungutan ekspor (PE) minyak sawit di Indonesia yang dinilai terlalu tinggi. Artinya, para importir khawatir suplai minyak sawit Indonesia menjadi tidak menentu.

Akibatnya, prediksi para analis pun menyebutkan, ketergantungan negara-negara importir terbesar sawit, yang merupakan tujuan utama ekspor Indonesia, akan sangat berkurang tahun depan. Situasi itu tentu menjadi early warning bagi negara-negara produsen dan eksportir minyak sawit.

Ryan Chen, Direktur China CNF Business, Oils & Oil Seeds pada Cargil Investments (China), mengatakan, ada kecenderungan pasar China beralih dari minyak sawit ke minyak nabati lain. Saat ini, dalam pasar domestik China tersedia pilihan pasokan minyak nabati lain, khususnya minyak kedelai. Apalagi, harganya bisa berpotensi lebih murah. “Saya kira, dalam hal harga, sudah berakhir era minyak sawit paling murah,” kata Ryan Chen. Tahun ini, pemintaan minyak nabati China akan stagnan, setelah naik pada 2023.

Permintaan minyak sawit China, untuk produk olein dan stearin, diperkirakan turun sekitar 30% tahun ini karena beberapa faktor, terutama menyangkut harga. Pangsa minyak sawit terhadap total permintaan minyak nabati China diperkirakan menurun ke 12,8% tahun ini, dibandingkan 17,5% di 2023. Impor minyak olein tahun ini bisa menurun ke 2,3 juta ton, dibandingkan 4,2 juta ton pada 2023. Pada 2025, impor olein China akan stagnan sekitar 2,3-2,4 juta ton.

Pasar Non-China

Sementara itu, di pasar non-China, terutama India dan Pakistan, permintaan minyak sawit diproyeksikan meningkat. Namun demikian, ada kekhawatiran atas suplai minyak sawit dari Indonesia yang kemungkinan terjadi penurunan dan kebijakan PE yang bisa menaikkan harga.

BV Mehta, Direktur Eksekutif dari The Solvent Extractors’ Association di India, menyebutkan, permintaan minyak nabati akan terus meningkat, tapi produksi domestik tidak bisa menutupi seluruh  permintaan. Konsumsi domestik India sekitar 30 juta ton, hanya sekitar 13 juta ton yang bisa dipenuhi dengan produksi lokal.

India masih akan tergantung pada impor minyak nabati, namun kebijakan biodiesel di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran di pasar soal suplai sawit. Abdul Rasheed Jan Mohammad, CEO Westbury Group, perusahaan Pakistan, juga mengatakan hal serupa. Apalagi, sekitar 99% pasokan minyak sawit Pakistan berasal dari Indonesia, ketergantungan negara itu sangat besar ke Indonesia.

Alphonsus Inyang, Presiden National Palm Produce Association of Nigeria (NPPAN), mengatakan, ada kesempatan untuk investasi dan perdagangan minyak nabati di Afrika. “Kita mengundang para investor untuk berinvestasi di Nigeria dan perdagangan minyak nabati karena permintaan minyak nabati di Afrika meningkat terus,” jelas dia.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, MANGUPURA — Harga minyak sawit ataucrude palm oil(CPO) diproyeksi masih berada di posisi tinggi, tembus di kisaran RM5.400 per metrik ton pada tiga bulan pertama tahun depan.

Founder/Managing Director Transgraph Consulting Pvt Ltd. Nagaraj Meda mengatakan dalam periode awal tahun baru, harga CPO masih stagnan dan akan turun pada bulan-bulan selanjutnya.

"Kami merasakan bahwa harga pada Maret akan mencapai 5.400 ringgit per metrik ton dalam tiga bulan pertama 2025," kata Meda dalam agenda IPOC 2024, Jumat (8/11/2024).

Secara teknis harga tersebut akan kembali bergantung pada produksi tahun depan. Merujuk harga tersebut, harga CPO Spot Belawan (KPBN) atau harga di Indonesia sebesar Rp17.000–Rp17.500 per kg hingga Februari atau Maret 2025.

Sementara itu, secara teknis pada 2026, harganya diproyeksi dapat menunjukkan potensi kenaikan bahkan hingga ke level RM7.000 per metrik ton.

“Harga CPKO mungkin akan mencapai harga Malaysia pada Februari dan Maret dan kemudian, mungkin mencapai US$1.500 per metrik ton setelah Ramadan,” tuturnya.

Director, Godrej International Ltd Dorab Mistry mengatakan prediksi harga CPO di bursa Malaysia juga dapat mencapai RM5.000 hingga Juni 2025, bahkan bisa lebih tinggi.

“Saya akan mengatakan bisa mencapai atas jangka panjang. Kita harus bersiap-siap untuk harga yang lebih tinggi,” jelasnya.

Dia juga memperkirakan produksi CPO Indonesia masih mengalami tekanan hingga akhir tahun ini, stagnan cenderung lebih rendah daripada tahun lalu 50 juta ton. Namun, produksi tahun depan disebut akan meningkat.

Sementara itu, harga CPO tercatat menembus rekor tertinggi sebesar RM4.952 per ton pada Kamis, (7/11/2024). Hal ini didorong lonjakan impor CPO oleh India sehingga harga menguat.

NUSA DUA - Meningkatnya kekhawatiran mengenai penurunan suplai minyak sawit di pasar global telah mendorong para importir melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mencari substitusi. Akibatnya, para analis memprediksi ketergantungan negara-negara importir terbesar yang merupakan tujuan utama ekspor kelapa sawit Indonesia tahun depan akan berkurang.

Hal itu terungkap dalam diskusi sesi pertama Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-20, di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11/24), yang mengangkat isu prospek industri sawit regional. Kekhawatiran itu terutama dipicu oleh rencana pemerintah meningkatkan produksi biodiesel dan meningkatnya harga sawit, salah satunya akibat pungutan ekspor minyak sawit di Indonesia yang dinilai terlalu tinggi.

Diskusi tersebut menampilkan enam pembicara, yakni China CNF Business Director ? Oils & Oilseeds, Cargill Investments (China) Ryan Chen; Direktur Eksekutif The Solvent Extractors' Association of India ?BV Mehta;CEO, Westbury Group ?Abdul Rasheed Jan Mohammad. Kemudian, Chairman, Malaysian Palm Oil Board (MPOB) ?Mohamad Helmy Othman Basha; Soft Commodity Analyst, Bloomberg ?Alvin Tai;National President, National Palm Produce Association of Nigeria (NPPAN) ?Alponsus Inyang; dan dimoderatori Dosen Universitas Mgimo, Moskow, Rusia, Alisa Uryupina.

Dalam diskusi tersebut, Ryan Chen mengatakan bahwa ada kecenderungan pasar China akan beralih dari minyak sawit ke minyak nabati lain. "Di pasar domestik China sekarang ini tersedia pilihan pasokan minyak nabati lain, khususnya minyak kedelai. Apalagi harganya berpotensi bisa lebih murah. Saya kira dalam hal harga, sudah berakhir era minyak sawit paling murah," kata Ryan Chen.

Menurutnya, tahun ini pemintaan minyak nabati China akan stagnan, setelah mengalami kenaikan pada tahun 2023. Permintaan minyak sawit China antara lain olein dan stearin diperkirakan turun sekitar 30% tahun ini karena beberapa faktor, terutama menyangkut harga.

Pangsa minyak sawit terhadap total permintaan minyak nabati diperkirakan menurun ke 12,8% tahun ini, dibandingkan dengan 17,5% pada tahun 2023. Impor minyak olein tahun ini bisa menurun ke 2,3 juta metrik ton, dibandingkan dengan 4,2 juta metrik ton di tahun 2023. Sedangkan di tahun 2025, impor olein diperkirakan stagnan di kisaran 2,3-2,4 juta metrik ton.

Sementara, di pasar India dan Pakistan, permintaan diproyeksikan meningkat, meski ada kekhawatiran atas kemungkinan penurunan suplai minyak sawit dari Indonesia dan pungutan ekspor yang bisa menaikkan harga. Menurut BV Mehta, konsumsi domestik India mencapai sekitar 30 juta metrik ton, di mana produksi lokal hanya sekitar 13 juta ton.

"India masih akan tergantung pada impor minyak nabati, namun kebijakan biodiesel di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran di pasar soal suplai sawit," tambah CEO Westbury Group, Abdul Rasheed Jan Mohammad.

Sementara Alponsus Inyang, Presiden National Palm Produce Association of Nigeria (NPPAN) mengatakan bahwa ada kesempatan untuk investasi dan perdagangan minyak nabati di Afrika. "Kita mengundang para investor untuk berinvestasi di Nigeria dan perdagangan minyak nabati karena permintaan di Afrika terus meningkat terus," ujarnya.

NUSA DUA, investor.id–Pemerintah mendorong pelaku industri sawit nasional, baik pengusaha maupun petani, ikut andil mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan, utamanya beras. Caranya, saat proses peremajaan, sembari menunggu tanaman baru tumbuh sekitar lima tahun, lahan-lahan sawit tersebut bisa ditanami padi gogo. Upaya tersebut penting dilakukan karena saat ini luas baku sawah nasional relatif terbatas yakni hanya 7,4 juta hektare (ha).

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan, semua pemangku kepentingan (stakeholders) sawit, baik pengusaha, petani, serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) perlu ikut mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan.

NUSA DUA, investor.id–Kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) berpotensi ditiru oleh negara lain di luar Uni Eropa (UE). Sebab, implementasi EUDR menerapkan sistem benchmarking yang memungkinkan suatu negara masuk kategori high risk dalam hal deforestasi.

Konsekuensinya, negara-negara mitra dagang non-UE yang dimiliki negara yang masuk kelompok high risk bisa saja ikut mengambil tindakan tertentu yang merugikan. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan sawit nasional hendaknya jangan terlena dengan wacana penundaan implementasi, namun perlu mencari solusi lain.

Demikian salah satu poin penting dari diskusi sesi kedua bertema Implementation of EUDR: Opportunities and Challenges pada The 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Kamis (07/11/2024). Sejauh ini, Parlemen UE belum bisa menjelaskan sistem dalam implementasi benchmarking sebagaimana disyaratkan dalam EUDR. Sistem itu tidak hanya berpeluang mendiskriminasi industri sawit tapi juga Indonesia secara umum karena berpotensi diberlakukan oleh negara lain.

“Sebagai akibat benchmarking, suatu negara yang dikategorikan high risk dalam hal deforestasi ini maka konsekuensinya adalah kemungkinan negara-negara partner dagangnya di luar UE bisa ikut mengambil tindakan yang merugikan negara tersebut,” ujar Duta Besar Indonesia untuk UE Andri Hadi.

Andri mengatakan, pemberlakuan benchmarking akan berpotensi bermasalah. Sebab, di suatu negara sendiri, hal itu susah untuk dilakukan dengan sistem benchmarking yang sama. Sama dengan negara-negara lain, Indonesia itu juga mempunyai wilayah yang berbeda. “Tidak bisa benchmarking yang sama dilakukan misalnya pada suatu kebun kopi di Sumatra dan kebun kopi di Nusa Tenggara Timur,” kata dia.

Dia juga menuturkan, EUDR memang dari awal terkesan memaksakan one size fit all (satu ukuran diberlakukan untuk semua). “Sebenarnya, dari awal kita sudah minta perundingan untuk menyamakan persepsi aturan deforestasi ini. Tapi UE tetap memaksakan pemberlakuannya dan sekarang ini kita lihat sedang ditunda,” tutur dia.

Dampak EUDR

Sedangkan Pietro Paganini, profesor dan pengamat minyak nabati dari Universitas John Cabot di Roma, Italia, menilai, negara-negara produsen sawit harus mengintensifkan perundingan dengan UE dalam semangat kerja sama guna menemukan cara terbaik mematuhi EUDR, yang penerapannya tidak hanya akan di UE tapi juga di luar Eropa.

Sementara itu, Ian Suwarganda, penasihat bidang sawit untuk Golden Agri-Resources (GAR), mengingatkan, saat ini, negara-negara lain tampaknya sedang mempersiapkan aturan yang sama. “Saya kira, negara-negara seperti Amerika Serikat, China, dan India pun sedang berusaha merumuskan peraturan yang mirip dengan EUDR itu,” jelas dia.

Sekjen Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPOPC) Rizal Affandi Lukman mengatakan, pelaksanaan EUDR itu pasti akan berdampak pada negara-negara Asia Tenggara, kecuali Brunei Darussalam. “Ada tujuh komoditas yang terdampak EUDR ini, termasuk sawit, kopi, dan karet. Indonesia adalah produsen terbesar sawit di dunia, Vietnam produsen besar kopi, sementara Thailand karet,” jelas dia.

Pemberlakuan EUDR itu tidak hanya akan berdampak pada ekspor RI ke Eropa, tapi juga impor Indonesia dari Eropa. “Ini karena EUDR itu mensyaratkan bebas deforestasi bagi semua barang komoditas pertanian, perkebunan, dan kehutanan di Eropa, baik barang impor maupun ekspor,” katanya. Dengan pemberlakuan EUDR, nilai ekspor Indonesia ke UE yang terpengaruh akan mencapai US$ 4.4 miliar dalam berbagai produk pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, MANGUPURA - Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) menyebut kebijakan antideforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) berpotensi diadaptasi oleh negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris.

Meskipun, Uni Eropa disebut akan menunda kebijakan EUDR yang semula akan diterapkan akhir tahun ini, namun diundur menjadi akhir 2025.

EUDR merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dengan tujuan utama untuk menghentikan deforestasi yang terkait dengan produk-produk yang masuk ke pasar Uni Eropa.

Jenis produk yang berpotensi terkait EUDR antara lain minyak kelapa sawit, kopi, coklat, karet, hingga kedelai.

Sekretaris Jenderal CPOPC, Rizal Affandi Lukman mengatakan kebijakan tersebut memberikan tekanan besar terhadap industri kelapa sawit di Asean, termasuk Indonesia dan Malaysia.

Sebab, nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa tercatat mencapai US$4,4 miliar pada 2023 atau sekitar 75% dari total ekspor kelapa sawit. Sedangkan, nilai ekspor Malaysia tercatat sebesar US$2,5 miliar atau 75% ke Eropa.

"EUDR juga berpotensi menjadi acuan global, yang mendorong negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat untuk mengadopsi aturan serupa," kata Rizal dalam acara Indonesian Palm Oil Conference 2024 and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024, Kamis (7/11/2024).

Bagi pengusaha sawit, sistem EUDR dinilai mendiskriminasi industri kelapa sawit Indonesia, terlebih jika secara general diberlakukan oleh negara lain. Sebab, bukan hanya berkaitan dengan administrasi yang makin rumit, melainkan peningkatan biaya produksi yang signifikan.

EUDR menambah beban finansial bagi konsumen dan perusahaan, di mana biaya pemenuhan standar kemungkinan akan dibebankan ke konsumen, terutama di pasar sensitif harga.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pelaksanaan EUDR akan berdampak pada negara-negara Asia Tenggara, kecuali Brunei Darussalam.

“Ada 7 komoditas yang terdampak oleh EUDR ini, termasuk sawit, kopi dan karet. Indonesia adalah produsen terbesar sawit di dunia, Vietnam produsen besar kopi, sementara Thailand karet,” katanya.

Dia mengatakan bahwa pemberlakuan EUDR ini tidak hanya akan berdampak pada ekspor Indonesia ke Eropa, tapi juga impor Indonesia dari Eropa.

“Ini karena EUDR itu mensyaratkan bebas deforestasi bagi semua barang komoditi pertanian, Perkebunan dan kehutanan di Eropa, baik barang impor dan ekspor,” katanya.

Menurut dia pemberlakuan EUDR nilai ekspor Indonesia ke Eropa yang terpengaruh akan mencapai US$4.4 miliar dalam berbagai produk pertanian, Perkebunan dan kehutanan.

NUSA DUA, investor.id–Seluruh pemangku kepentingan sawit, baik pelaku industri maupun pemerintah, sepakat mendorong peningkatan produktivitas tanaman kebun swasta dan rakyat guna meningkatkan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) demi mendukung terlaksananya program jangka panjang biodiesel.

Seluruh pemangku kepentingan industri sawit diharapkan bisa menerapkan praktik budi daya yang baik dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas kebun sawit dapat mendukung program biodiesel pemerintah yang ditargetkan menjadi B50 pada 2026 tanpa menganggu kinerja ekspor.

Demikian salah satu poin dari diskusi sesi pertama bertema Related Domestic Policies and Industry's Resiliency di The 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Kamis (07/11/2024). Berdasarkan data Riset Perkebunan Nusantara (RPN), dari total 6,94 juta hektare (ha) milik petani, seluas 1,36 juta ha di antaranya ditanami oleh pohon-pohon yang berusia di atas 25 tahun.

Adapun tanaman muda dengan usia di bawah 3 tahun mencapai 1,64 juta ha dan tanaman dewasa berumur 4 -25 tahun seluas 3,94 juta ha. Hal itu membuat produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia mengalami stagnansi dan cenderung menurun di masa depan.  

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman mengungkapkan, pemerintah berupaya mendorong produktivitas sawit nasional. Hal itu terlihat dari tambahan dana bantuan replanting yang semula Rp 30 juta per ha menjadi Rp 60 juta per ha.

“Bantuan itu kami tingkatkan dengan harapan bisa mendorong para petani ikut serta program replanting. Kalau dulu bantuan Rp 30 juta per ha membuat mereka harus mencari pendanaan lain hingga tanaman menghasilkan maka dengan Rp 60 juta per ha ini bisa sampai tanaman menghasilkan,” jelas dia.

Eddy menambahkan, bantuan replanting tersebut telah menjangkau 156 ribu petani atau setara 350 ribu ha lahan. Adapun lahan potensial yang bisa di-replanting mencapai 2 juta ha di Indonesia. Secara jangka panjang, BPDPKS menargetkan program replanting bisa meningkatkan produksi CPO petani mencapai 8 juta ton per tahun guna mendukung program strategis pemerintah.

“Pada 2045, dengan program replanting maka produksi CPO Indonesia berpotensi tembus 83,4 juta ton. Tapi bila program ini tidak berjalan maka produksi CPO nasional berisiko menurun dalam beberapa tahun ke depan,” jelas dia.

Sebelumnya, menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, salah satu hal penting yang perlu segera direalisasikan adalah peningkatan produktivitas perkebunan sawit. “Dengan begitu, stagnasi produksi sawit dalam beberapa tahun terakhir bisa diselesaikan,” ungkap Eddy Martono.

Ketua Perhimpunan Ilmu Pemuliaan dan Perbenihan Sawit Indonesia Edy Suprianto menambahkan, peningkatan produktivitas menjadi tantangan utama industri sawit beberapa tahun ke depan. Pasalnya, salah satu upaya paling efektif memacu produktivitas melalui program replanting.

“Permintaan CPO akan terus meningkat sedangkan waktu yang kita butuhkan untuk mendorong produktivitas melalui replanting adalah 5 tahun,” ungkap dia. Selain replanting, peningkatan produktivitas bisa dengan menerapkan praktik agronomi yang lebih baik seperti pengelolaan air, pupuk, serta pengendalian hama dan penyakit.

Sementara itu, Professor University of Nebraska-Lincoln (USA) Patricio Grassini mengatakan, Indonesia berpotensi meningkatkan yield sawit seperti yang terjadi pada komoditas padi dan jagung. “Kita perlu lebih intensif meningkatkan produktivitas sehingga tantangan seperti keterbatasan lahan bisa teratasi, beban tenaga kerja terselesaikan dan kita semua terhindar dari kampanye isu-isu lingkungan,” ungkap dia.

Dalam risetnya, Patricio memproyeksikan, dengan replanting dan intensifikasi maka produktivitas CPO bisa naik dari 3,4 ton per ha saat ini menjadi 8 ton per ha. Dengan begitu, produksi CPO nasional dapat terkerek hingga 108 juta ton per tahun dengan potensi pemasukan US$ 97 miliar per tahun.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

NUSA DUA - Aturan European Union on Deforestation Regulation (EUDR) yang diadopsi Uni Eropa ( UE ) dinilai sebagai ancaman. Terlebih, sistem yang tidak hanya mendiskriminasi industri kelapa sawit secara umum tersebut juga berpotensi diberlakukan oleh negara lain.

Padahal, Parlemen EU sendiri belum bisa menjelaskan implementasi benchmarking sebagaimana disyaratkan di dalam aturan tersebut. Bahkan di suatu negara saja, penerapann sistem benchmarking yang sama sulit untuk dilakukan.

Hal itu menjadi kesimpulan dari sesi kedua Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2024, Kamis (7/11) di Nusa Dua, Bali, yang menampilkan pembicara Duta Besar Indonesia untuk UE Andri Hadi; Profesor dan pengamat minyak nabati dari Universitas John Cabot Roma, Italia, Pietro Paganini; Sekjen Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Rizal Affandi Lukman; Director Sustainable Supply and Production Golden Agri-Resources Ian Suwarganda.

Dubes RI untuk UE Andri Hadi mengatakan, akibat benchmarking ini, jika suatu negara dikategorikan sebagai berisiko tinggi dalam hal deforestasi, maka konsekuensinya adalah kemungkinan negara-negara mitra dagangnya di luar UE akan ikut mengambil tindakan yang merugikan negara tersebut.

"Ya memang EUDR itu dari awal memaksakan 'one size fit all'. Sebenarnya dari awal kita sudah minta perundingan untuk menyamakan persepsi tentang aturan deforestasi ini. Tapi UE tetap memaksakan pemberlakuannya dan sekarang ini kita lihat sedang ditunda," ujarnya di acara IPOC 2024, Kamis (7/11/2024).

Padahal, benchmarking tersebut praktiknya sulit dilakukan di wilayah-wilayah yang berbeda. "Di Indonesia misalnya, tidak bisa benchmarking yang sama dilakukan, misalnya pada kebun kopi di Sumatera dan kebun kopi di Nusa Tenggara Timur," cetusnya.

Terkait dengan itu, Profesor Pietro Paganini menilai negara-negara produsen sawit harus terus mengintensifkan perundingan dengan UE dalam semangat kerja sama untuk menemukan cara terbaik untuk mematuhi aturan EUDR. Terlebih, aturan itu diperkirakan tidak hanya akan diterapkan di Eropa saja, tapi juga di luar Benua Biru tersebut.

Senada, penasehat bidang sawit untuk Golden Agri-resources (GAR) Ian Suwarganda mengingatkan bahwa saat ini negara-negara lain juga tengah mempersiapkan aturan yang sama. "Saya kira negara-negara seperti Amerika Serikat, China dan India pun sedang berusaha merumuskan peraturan yang mirip dengan EUDR itu," katanya.

Sekjen CPOPC Rizal Affandi menambahkan, pelaksanaan EUDR pasti akan pasti berdampak pada negara-negara Asia Tenggara, kecuali Brunei Darussalam. Setidaknya ada 7 komoditas yang terdampak oleh EUDR, antara lain kelapa sawit, kopi dan karet. "Indonesia adalah produsen terbesar sawit di dunia, Vietnam produsen besar kopi, sementara Thailand karet," tuturnya.

Dia menambahkan, pemberlakuan EUDR ini tidak hanya akan berdampak pada ekspor Indonesia ke Eropa, tapi juga impor Indonesia dari Eropa. "Ini karena EUDR itu mensyaratkan bebas deforestasi bagi semua barang komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan di Eropa, baik barang impor dan ekspor," jelasnya.

Rizal memperkirakan, dengan pemberlakuan EUDR, nilai ekspor Indonesia ke Eropa yang terpengaruh akan mencapai USD4,4 miliar atau sekitar Rp68,64 triliun (kurs Rp15.600 per USD) dalam berbagai produk pertanian, perkebunan dan kehutanan.

NUSA DUA - Seluruh pemangku kepentingan industri kelapa sawit sepakat mendorong produktivitas kebun swasta dan rakyat untuk meningkatkan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk mendukung program pemerintah seperti biodiesel . Hal itu mengemuka sebagai salah satu poin dalam sesi pertama Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) ke-20 tahun 2024, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Berdasarkan data Riset Perkebunan Nusantara (RPN), dari total 6,94 juta hektare (ha) milik petani, seluas 1,36 juta ha di antaranya ditanami oleh pohon-pohon yang berusia di atas 25 tahun. Adapun tanaman muda dengan usia di bawah 3 tahun mencapai 1,64 juta ha dan tanaman dewasa antara 4-25 tahun seluas 3,94 juta ha. Hal itu membuat produksi CPO nasional mengalami stagnansi dan cenderung menurun di masa depan.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, salah satu hal penting yang perlu segera direalisasikan adalah peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Hal itu penting untuk mengatasi stagnansi produksi kelapa sawit yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan juga diharapkan dapat menerapkan praktik budidaya yang baik dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit, lanjutnya, dapat mendukung program biodiesel pemerintah yang ditargetkan menjadi B50 pada 2026, tanpa menganggu ekspor CPO.

Senada dengan Ketua Gapki, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman mengungkapkan bahwa pemerintah juga berupaya mendorong produktivitas kelapa sawit nasional. Hal itu terlihat dari tambahan dana bantuan replanting yang semula Rp30 juta per hektare menjadi Rp60 juta per ha.

"Bantuan itu kami tingkatkan dengan harapan bisa mendorong para petani ikut serta program replanting. Kalau dulu bantuan Rp30 juta per ha membuat mereka harus mencari pendanaan lain hingga tanaman menghasilkan, maka dengan Rp60 juta per ha ini bisa sampai tanaman menghasilkan," tegasnya.

Menurut Eddy, bantuan replanting telah menjangkau 156.000 petani atau setara dengan 350.000 ha lahan. Adapun lahan potensial yang bisa di-replanting mencapai 2 juta ha di Indonesia. Secara jangka panjang, BPDPKS menargetkan program replanting bisa meningkatkan produksi CPO petani mencapai 8 juta ton per tahun guna mendukung program strategis pemerintah.

Ketua Perhimpunan Ilmu Pemuliaan dan Perbenihan Sawit Indonesia Edy Suprianto menambahkan, peningkatan produktivitas akan menjadi tantangan utama industri kelapa sawit dalam beberapa tahun ke depan. Salah satu upaya paling efektif meningkatkan produktivitas, kata dia, adalah melalui program replanting.

Selain replanting, lanjut dia, peningkatan produktivitas bisa dilakukan dengan menerapkan praktik agronomi yang lebih baik seperti pengelolaan air, pupuk, serta pengendalian hama dan penyakit. Upaya-upaya itu, tegas dia, harus dilakukan bersamaan demi mendongkrak produktivitas.

Terkait dengan itu, Professor dari University of Nebraska-Lincoln Patricio Grassini menilai Indonesia berpotensi meningkatkan yield kelapa sawit seperti yang terjadi pada komoditas padi dan jagung. Dalam risetnya, Patricio memproyeksikan dengan replanting dan intensifikasi maka produktivitas CPO bisa naik dari 3,4 ton per ha pada saat ini menjadi 8 ton per ha.

Dengan begitu, produksi CPO nasional dapat terkerek hingga 108 juta ton per tahun dengan potensi pemasukan USD 97 miliar per tahun. "Kita perlu lebih intensif meningkatkan produktivitas sehingga tantangan seperti keterbatasan lahan bisa teratasi, beban tenaga kerja terselesaikan dan kita semua terhindar dari kampanye isu-isu lingkungan," tandasnya.

JAKARTA - Pemerintah menegaskan dukungan secara konsisten untuk industri kelapa sawit , serta menetapkan kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan dan memperkuat kapasitas industri nasional. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pada perhelatan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-20, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/24).

Sudaryono mengatakan, industri kelapa sawit ibarat "angsa bertelur emas" bagi Indonesia. Karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga dengan baik serta merawat industri ini agar terus "bertelur emas" untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

Pernyataan tersebut menguatkan ucapan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang disampaikan dalam pidato pembukaan IPOC. Menurutnya, pemerintah banyak berharap pada industri kelapa sawit nasional. Karena itu, Airlangga berharap semua pihak, termasuk pemerintah bersinergi mendorong kemajuan komoditas strategis ini. Salah satunya, menyikapi kebijakan dari luar yang merugikan industri kelapa sawit nasional.

"Sikap kita terhadap EUDR (European Union Deforestation Regulation) sudah sangat jelas, bahwa kita menentang kebijakan tersebut," tegas Airlangga dalam opening speech-nya.

Langkah pemerintah yang menunjukkan dukungan terhadap industri sawit ini dilakukan untuk mengatasi hambatan ekspor minyak sawit di pasar global. Yang pasti, menurutnya, pemerintah telah mengenali tantangan-tantangan yang harus Indonesia hadapi, seperti tekanan dari luar terhadap industri sawit terkait dengan isu-isu lingkungan. Di dalam negeri, pemerintah juga terus mendorong peningkatan produktivitas.

Sebagaimana diketahui, industri kelapa sawit nasional sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Saat ini, minyak kelapa sawit Indonesia menyumbang sekitar 25% dari produksi minyak nabati dunia atau 59% dari produksi minyak kelapa sawit dunia. Kelapa sawit juga membuka lapangan kerja bagi jutaan orang.

"Kita sudah memperkenalkan beberapa strategi yang dilakukan untuk mengelola produksi minyak sawit yang kemudian mendorong basis ekonomi, energi dan ketahanan pangan sekaligus melakukan perlindungan terhadap lingkungan," ujarnya.

Strategi yang dimaksud termasuk meningkatkan program replanting petani sawit seperti program peremajaan sawit rakyat (PSR) sejak 2017. Pemerintah juga mendorong adopsi tata kelola perkebunan yang lebih baik dan panen yang lebih tinggi. Ketiga mendorong sertifikasi di industri minyak sawit seperti ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

Dukungan serupa juga disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Dalam sambutannya dia berharap konferensi sawit internasional 2024 dapat menghasilkan masukan yang konstruktif bagi Kementerian Perdagangan. Terutama, untuk mendukung tiga fokus utama Kemendag saat ini yakni program pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, serta peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Saya dan jajaran Kemendag berkomitmen untuk mendukung dan terus bersinergi dengan para pemangku kepentingan di industri sawit," tegas Budi Santoso. Dukungan tersebut, kata dia, akan diberikan baik melalui penerbitan kebijakan maupun melalui kemudahan akses pasar dalam perjanjian perdagangan.