Bisnis.com, JAKARTA — Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PertaLife menyambut baik rencana program pensiun tambahan bersifat wajib. Hal ini disebut akan menaikkan aset kelolaan dari dana pensiun.

Pelaksana Tugas Pengurus Business & Quality Asurance DPLK PertaLife, Deny Kurniawan mengatakan dana pensiun yang dikelola DPLK PertaLife hingga Agustus 2024 mencapai Rp5,6 triliun dan ditargetkan menjadi Rp6,7 triliun di akhir 2024 ini.

"Apalagi kalau ada harmonisasi dana pensiun itu memberikan peluang juga ada iuran tambahan bagi dana pensiun, itu memberi satu peluang untuk menaikkan aset DPLK," kata Deny dikutip Minggu (22/9/2024).

Selain dengan strategi yang dilakukan di internal, DPLK PertaLife juga menyambut program pensiun bersifat wajib sebagai stimulus pertumbuhan aset kelolaan dana pensiun yang ditargetkan pada tahun depan mencapai Rp10—12 triliun.

"Kalau digabung potensinya, itu ada penambahan [dari] perubahan peraturan perusahan, kemudian ada tambahan PSL [Past Service Liability], itu kalau ditambah [dengan potensi program pensiun wajib] kurang lebih [targetnya] Rp10—12 triliun," kata Deny.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK Syarif Yunus mengatakan ada potensi ratusan triliun penambahan aset dana pensiun ketika program pensiun tambahan bersifat wajib mulai berlaku.

"Kalau DPLK sendiri kalau itu dijalankan kurang lebih potensi dananya bisa antara Rp200—300 triliun," kata Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK Syarif Yunus kepada Bisnis, dikutip Senin (16/9/2024).

Sebagaimana diketahui, program pensiun tambahan bersifat wajib ini menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Adapun peraturan pelaksanaan dari UUP2SK harus ditetapkan 2 tahun sejak UUP2SK ditetapkan, yang artinya paling lambat pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosias Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menghitung ada potensi ratusan triliun penambahan aset dana pensiun ketika program pensiun tambahan bersifat wajib mulai berlaku.

Melalui progam pensiun tambahan bersifat wajib ini, pemerintah berencana mengharmonisasikan dana pensiun wajib program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dengan program dana pensiun sukarela.

"Kalau DPLK sendiri kalau itu dijalankan kurang lebih potensi dananya bisa antara Rp200—300 triliun," kata Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK Syarif Yunus kepada Bisnis, dikutip pada Senin (16/9/2024).

Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, utang manfaat pensiun dan manfaat lain jatuh tempo DPLK naik 8,04% (year-on-year/YoY) menjadi Rp116,50 miliar dibanding Rp107,83 miliar di Juni 2023.

Syarif menjelaskan tren kenaikan utang manfaat pensiun jatuh tempo tersebut diakibatkan oleh tren banyaknya pekerja yang masuk masa pensiun. Meskipun naik, dia menegaskan ketahanan kelolaan dana pensiun di DPLK tetap sehat. Dia memastikan karena sifatnya iuran, dana yang dibayar pekerja tidak akan hilang.

"Tapi problemnya aset kelolaan dari dana pensiun itu akan menurun kalau tidak ditopang dari kepesertaan yang baru. Kalau dia Rp1 miliar nih sekarang asetnya, terus ada orang pensiun 10 besok, totalnya itu Rp400 juta. Ya berarti si aset dia karena bayarin tahun depan Rp400 juta, dia sisanya tinggal Rp600 juta kan," kata Syarif mencontohkan.

Dengan contoh perhitungan tersebut, maka untuk menahan aset dana pensiun tetap di level Rp1 miliar maka harus mendaftarkan 20 peserta baru dengan iuran Rp1 juta untuk mengcukupi aset kelolaan yang sudah dibayarkan.

Syarif menjelaskan, dalam studi yang dilakukannya dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peserta DPLK yang manfaat pensiunnya dibayar secara lumpsum atau dibayar dalam sekali waktu per tahun rata-rata mencapai Rp12,6 triliun atau 65%. Sementara, peserta dengan nilai manfaat lebih dari Rp500 juta yang manfaatnya dibayar berkala mencapai Rp4,5 triliun, atau 35%.

Menurutnya tren tersebut akan terus meningkat sehingga diperlukan peserta baru untuk menambah (top up) kembali aset kelolaan dana pensiun di DPLK.

"Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat siklus yang benar, itu kepesertaan yang muda-muda ini, milenial, harusnya masuk nih sekarang, supaya bisa meng-cover aset kelolaan dari dana pensiun itu sendiri," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluruskan kabar soal program anuitas dana pensiun yang tak dapat dicairkan apabila kepesertaan belum 10 tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono dalam ketentuan yang ada ketika seseorang pensiun, maka manfaat diperkenankan 20% bisa ditarik sekaligus. Namun 80% dilakukan pembayaran berkala bulanan baik oleh program dana pensiun pemberi kerja maupun oleh dana pensiun dalam produk anuitas yang diberikan oleh perusahaan asuransi.

“Jadi kalau itu tidak dapat dicairkan selama 10 tahun itu kurang pas juga, bahwa sebenarnya peserta pensiun itu bisa menerima bulanan sebenarnya. Tetap menerima bulanan, tapi tidak boleh dicairkan pokoknya,” kata Ogi dalam konferensi pers RDK Bulanan Agustus 2024 pada Jumat (6/9/2024).

Ogi menjelaskan bahwa pelaksanaan program pensiun tersebut tujuannya adalah menjaga kesinambungan penghasilan setelah memasuki usia pensiun. Menurutnya pensiunan dapat menerima manfaat pensiun secara berkala bulanan yang mana menjadi prinsip daripada program pensiunan.

Terlebih pada praktiknya selama ini, dana pensiun dicairkan langsung dalam satu bulan dan dikenakan denda 5%. Menurut Ogi, hal tersebut kurang pas, seharusnya anuitas menurutnya diberikan secara berkala setiap bulan.

“Nah itu yang kita harapkan bahwa itu baru bisa dicairkan selama 10 tahun. Tapi setiap bulan para pensiunan masih menerima manfaat pensiunnya,” kata Ogi.

Namun demikian, Ogi menjelaskan bahwa ada pengecualian, di mana apabila manfaat pensiunnya setelah dikurangi 20% tadi lebih kecil daripada Rp1,6 juta per bulan atau nilai tunainya kurang dari Rp500 juta, dapat dicairkan sekaligus.

Ogi menjelaskan bahwa program pensiun berbeda dengan tabungan hari tua atau jaminan hari tua yang ada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang pada saat pensiun boleh dicairkan secara tunai.

“Saya berharap bahwa penjelasan ini lebih clear dan bisa dipahami oleh seluruh, terutama oleh peserta yang memang ketentuan ini berlaku enam bulan sejak POJK 8 2024 itu diterbitkan pada 29 April 2024 dan enam bulan sejak itu mulai berlaku di akhir Oktober 2024,” ungkapnya.