Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour Organization (ILO) merekomendasikan rasio pengembalian dana pensiun sebesar 40% dari upah terakhir ketika masih aktif bekerja. Angka itu adalah hitungan untuk menjamin kehidupan layak para pensiunan.

Sementara di Indonesia saat ini, rasio manfaat pensiun yang ini hanya sekitar 10%—15% dari upah terakhir pekerja. Bahkan hitungan Asosasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) rasionya lebih kecil lagi, yakni di bawah 10%.

Direktur Eksekutif DPLK Syarif Yunus menjelaskan untuk mencapai rasio 40% tersebut ada tiga faktor utama yang menjadi komponen di dalam besaran manfaat dana pensiun yang akan diterima peserta.

"Maka faktornya ada tiga yaitu besaran iuran, lamanya jadi peserta DPLK dan hasil investasi. Karena itu, edukasi dan kompetensi jadi hal penting di investasi," kata Syarif kepada Bisnis, Senin (14/10/2024).

Sayangnya, tingkat pengembalian investasi atau return on investment (ROI) dana pensiun dalam lima tahun terakhir dalam tren menurun. ROI merupakan salah satu ukuran kinerja investasi dana pensiun. Semakin besar ROI yang dicapai, dapat dikatakan kinerja investasi dana pensiun semakin baik.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ROI dana pensiun dari 2019 hingga 2023 cenderung menurun, yakni secara berturut-turut adalah 8,51% pada 2019, 8,66% pada 2020, 6,06% pada 2021, 5,55% pada 2022, menjadi 6,53% pada Desember 2023.

Sementara ROI per Agustus 2024 menunjukkan tren membaik, yakni berada di posisi 4,62%, membaik dibanding 4,07% pada Juli 2024 maupun 4,56% pada Agustus 2023.

Mengingat tingkat pengembalian investasi ini menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai rasio 40% sesuai rekomendasi ILO, Syarif menekankan kapabilitas pengelola dana pensiun dalam mengelola investasi dana kelolaan peserta.

"Iya, karenanya kompetensi menjadi penting apalagi sesuai aturan pengelolaan investasi di DPLK tidak boleh lagi diserahkan ke pihak ketiga, berarti harus dikelola sendiri," kata Syarif.

Sementara itu, Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi menjelaskan tingkat pengembalian investasi dana pensiun tidak bisa menjadi variabel yang berdiri sendiri.

"Untuk menjamin ke 40% dari penghasilan terakhir tergantung dari dukungan dana dari pemberi kerja, tidak hanya dari pengembangan investasi," kata Bambang.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluruskan kabar soal program anuitas dana pensiun yang tak dapat dicairkan apabila kepesertaan belum 10 tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono dalam ketentuan yang ada ketika seseorang pensiun, maka manfaat diperkenankan 20% bisa ditarik sekaligus. Namun 80% dilakukan pembayaran berkala bulanan baik oleh program dana pensiun pemberi kerja maupun oleh dana pensiun dalam produk anuitas yang diberikan oleh perusahaan asuransi.

“Jadi kalau itu tidak dapat dicairkan selama 10 tahun itu kurang pas juga, bahwa sebenarnya peserta pensiun itu bisa menerima bulanan sebenarnya. Tetap menerima bulanan, tapi tidak boleh dicairkan pokoknya,” kata Ogi dalam konferensi pers RDK Bulanan Agustus 2024 pada Jumat (6/9/2024).

Ogi menjelaskan bahwa pelaksanaan program pensiun tersebut tujuannya adalah menjaga kesinambungan penghasilan setelah memasuki usia pensiun. Menurutnya pensiunan dapat menerima manfaat pensiun secara berkala bulanan yang mana menjadi prinsip daripada program pensiunan.

Terlebih pada praktiknya selama ini, dana pensiun dicairkan langsung dalam satu bulan dan dikenakan denda 5%. Menurut Ogi, hal tersebut kurang pas, seharusnya anuitas menurutnya diberikan secara berkala setiap bulan.

“Nah itu yang kita harapkan bahwa itu baru bisa dicairkan selama 10 tahun. Tapi setiap bulan para pensiunan masih menerima manfaat pensiunnya,” kata Ogi.

Namun demikian, Ogi menjelaskan bahwa ada pengecualian, di mana apabila manfaat pensiunnya setelah dikurangi 20% tadi lebih kecil daripada Rp1,6 juta per bulan atau nilai tunainya kurang dari Rp500 juta, dapat dicairkan sekaligus.

Ogi menjelaskan bahwa program pensiun berbeda dengan tabungan hari tua atau jaminan hari tua yang ada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang pada saat pensiun boleh dicairkan secara tunai.

“Saya berharap bahwa penjelasan ini lebih clear dan bisa dipahami oleh seluruh, terutama oleh peserta yang memang ketentuan ini berlaku enam bulan sejak POJK 8 2024 itu diterbitkan pada 29 April 2024 dan enam bulan sejak itu mulai berlaku di akhir Oktober 2024,” ungkapnya.