Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berhasil lulus ujian sidang promosi doktor di Universitas Indonesia (UI). Dalam disertasinya, dia mengulas terkait hilirisasi nikel.

Judul penelitian yang membuat Ketua Umum Partai Golkar itu mendapatkan predikat cumlaude yaitu 'Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia'.

Merujuk pada laporan disertasi Bahlil, terdapat empat rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian tersebut yaitu dampak hilirisasi, perubahan kebijakan, optimalisasi kelembagaan, dan penguatan tata kelola untuk mewujudkan hilirisasi nikel.

Adapun, sidang promosi doktor Bahlil diuji oleh Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si., Prof. Dr. A. Hanief Saha Ghafur, Prof. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D., Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., dan Prof. Dr. Kosuke Mizuno.

Dikutip dari siaran pers Kementerian ESDM, sebelum sampai pada tahap Sidang Terbuka Promosi Doktor, berdasarkan pernyataan resmi yang disampaikan oleh pihak Universitas Indonesia, Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa riset Program Studi Doktor Kajian Stratejik Global SKSG UI telah menempuh rangkaian tahapan ujian.

Beberapa tahapan yaitu Seminar I yang dilakukan pada 15 Juni 2023, Seminar 2 pada 26 Oktober 2023, Seminar 3 pada 22 Desember 2023, dan Ujian Proposal Riset pada 27 Januari 2024. Selanjutnya, Bahlil Lahadalia menempuh Ujian Hasil Riset pada 19 Juni 2024, Ujian Seminar Hasil Riset I pada 10 Juli 2024, dan Ujian Hasil Riset 2 pada 27 September 2024.

Berikut 4 poin disertasi tentang hilirisasi nikel oleh Bahlil Lahadalia

1. Hilirisasi Nikel Masih Minim Keadilan

Kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia memberikan dampak yang beragam. Di satu sisi, kebijakan ini membawa dampak positif bagi pemerintah pusat dan investor melalui peningkatan PDRB, investasi, dan ekspor.

Namun, masyarakat dan pemerintah daerah lebih merasakan dampak negatif, seperti penurunan akses pendidikan, meskipun ada peningkatan kesempatan kerja.

Setidaknya terdapat enam permasalahan utama yang membuat hilirisasi belum sepenuhnya berkeadilan dan berkelanjutan, yaitu pertama, dana transfer untuk pemerintah daerah tidak cukup adil untuk menangani masalah sosial dan lingkungan.

Kedua, pengusaha lokal kurang terlibat dalam ekosistem hilirisasi sehingga manfaat ekonomi belum sepenuhnya adil. Ketiga, hilirisasi masih didominasi oleh investor asing, dengan partisipasi terbatas dari pengusaha nasional.

Keempat, tidak adanya rencana diversifikasi jangka panjang dari investor berisiko mengancam keberlanjutan hilirisasi setelah cadangan mineral habis. Kelima, aspek lingkungan hilirisasi belum berkelanjutan, dengan masih terjadinya pencemaran udara dan perairan, dan keenam hilirisasi belum adil bagi pekerja, dengan adanya pelanggaran hak ketenagakerjaan seperti kecelakaan kerja.

2. Urgensi Kebijakan Hilirisasi yang Adil dan Berkelanjutan

Untuk mewujudkan hilirisasi nikel yang berkeadilan dan berkelanjutan, diperlukan perubahan dan penguatan kebijakan. Langkah-langkah kebijakan yang diusulkan mencakup, reformulasi kebijakan, formulasi kebijakan baru, penguatan penegakkan kebijakan.

Dalam konteks reformulasi kebijakan, untuk menangani masalah dana transfer dan kemitraan, dengan alokasi DBH yang lebih adil bagi daerah serta meningkatkan kerja sama antara investor dan perusahaan lokal.

Sementara itu, formulasi kebijakan baru disebabkan kurangnya partisipasi pengusaha nasional dalam hilirisasi dan mempersiapkan ekonomi daerah setelah tambang habis, termasuk memberikan dukungan pembiayaan dan mewajibkan diversifikasi investasi jangka panjang.

Disertasi tersebut juga mendorong penguatan penegakan kebijakan yang sudah ada, terutama terkait lingkungan dan ketenagakerjaan, dengan memastikan regulasi seperti PP 22 tahun 2021 tentang perlindungan lingkungan hidup dijalankan secara efektif.

3. Pembentukkan Satgas Hilirisasi

Keberhasilan formulasi dan reformulasi kebijakan hilirisasi, diperlukan penguatan kelembagaan. Salah satu langkah penting adalah pembentukan satuan tugas (Satgas) hilirisasi dan industrialisasi di tingkat nasional yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Lembaga tersebut berperan sebagai koordinator utama, menyinergikan berbagai pemangku kepentingan yang selama ini terfragmentasi, serta memiliki kewenangan penuh untuk mengoordinasikan kebijakan, memobilisasi sumber daya, dan menyukseskan hilirisasi.

Organisasi tersebut ini juga harus melibatkan forum konsultasi dengan partisipasi pemangku kepentingan non-pemerintah, seperti asosiasi pengusaha, masyarakat lokal, LSM, dan akademisi. Satgas memiliki mandat dari tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan, serta dapat menyesuaikan kebijakan jika ditemukan kendala.

4. Tata Kelola Kebijakan

Reformulasi kebijakan hilirisasi tidak hanya memerlukan kelembagaan yang kuat, tetapi juga tata kelola yang optimal. Tata kelola ini harus mengacu pada prinsip-prinsip utama, seperti berorientasi pada hasil, pemberian insentif bersyarat, pendekatan iteratif dan eksperimental, serta transparansi dan akuntabilitas masyarakat.

Dalam disertasi tersebut, Bahlil menegaskan setiap kebijakan harus diarahkan untuk mencapai tujuan hilirisasi yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan sasaran terukur yang dievaluasi secara berkala.

Insentif secara bersyarat juga diperlukan sebagai dukungan kepada pihak terkait disertai syarat yang jelas, seperti kewajiban investasi di sektor bernilai tambah, dan insentif dapat dicabut jika tidak memenuhi kinerja yang diharapkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Universitas Indonesia (UI) menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia telah mengikuti program doktor di Kajian Stratejik dan Global di UI dengan mematuhi semua prosedur yang berlaku.

Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI, Amelita Lusia menjelaskan, Bahlil terdaftar sebagai mahasiswa program doktor di SKSG UI mulai tahun akademik 2022/2023 semester 2 hingga 2024/2025 semester 1 melalui jalur riset.

"Pak Bahlil tercatat sebagai mahasiswa program doktor pada SKSG UI mulai pada tahun akademik 2022/2023 term 2 hingga 2024/2025 term 1, jalur riset," ujar Amelita kepada Kompas.com, Rabu (16/10/2024).

Ia menambahkan, masa studi Bahlil telah sesuai dengan Peraturan Rektor UI Nomor 016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di UI.

Dalam pasal 14 peraturan tersebut, disebutkan bahwa program doktor dirancang untuk enam semester, dengan waktu tempuh minimum empat semester dan maksimum sepuluh semester.

Sementara itu, Athor Subroto, yang juga menjadi Ko-Promotor dalam sidang doktor Bahlil, menjelaskan bahwa Bahlil telah menjalani kuliah selama dua tahun.

Athor juga memastikan proses pendidikan Bahlil ini sudah sesuai prosedur mengikuti program doktor di kampus berjaket kuning itu.

Menurutnya, lulus program doktor dalam dua tahun sangat memungkinkan, tergantung kerajinan dan insentitas mahasiswa.

"Dua tahun, empat semester," ujarnya saat ditemui setelah sidang terbuka doktor di Gedung Makara Art Center UI.

KOMPAS.com/Rahel Direktur Sekolah Kajian Statejik dan Global (SKSG) periode 2021-2025 Athor Subroto di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Batat, Rabu (16/10/2024).

Direktur Sekolah Kajian Statejik dan Global (SKSG) periode 2021-2025 ini menjelaskan, program doktor di UI ada dua jalur, yakni jalur riset dan jalur course (kelas).

Mahasiswa yang mengikuti jalur riset memang terkesan tidak kuliah, lantaran mereka langsung mengikuti bimbingan.

Meski begitu, jalur riset juga cukup berat dilakukan apabila mahasiswa tidak aktif dan disiplin.

"Jalur riset. Tapi itu berat sebenarnya. Kalau (jalur) kelas kan terpantau terus ya," ujarnya.

"Kalau dia disiplin, cepat. Tapi kalau enggak, molor-molor. Kita ingat," imbuhnya.

Menurut Athor, Bahlil merupakan mahasiswa yang sangat aktif dalam mengerjakan tugas meskipun memiliki kesibukan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ketika ada revisi, Bahlil segera memperbaikinya.

Athor juga membantah tudingan bahwa UI memberikan perlakuan khusus kepada Bahlil karena jabatannya sebagai menteri.

"Enggak (bukan karena Bahlil menteri), kita sebenarnya memperlakukan semuanya sama kok. Enggak ada perbedaan apa-apa," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah tokoh nasional menghadiri Sidang Terbuka Promosi Doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Universitas Indonesia (UI), Rabu (16/10/2024).

Adapun, Bahlil melakukan penelitian dengan judul 'Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia'.

Berdasarkan pantauan Bisnis, para tokoh yang hadir seperti Wakil Presiden Ma'ruf Amin, mantan wakil presiden RI Jusuf Kalla (JK), Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Golkar Kahar Muzakir, dan pengusaha sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Lalu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, mantan menteri perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot.

Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) menggelar acara Sidang Terbuka Promosi Doktor Bahlil. Dalam sidang terbuka promosi doktor tersebut, Bahlil Lahadalia diuji oleh Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si., Prof. Dr. A. Hanief Saha Ghafur, Prof. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D., Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., dan Prof. Dr. Kosuke Mizuno.

Hasil penelitian yang dilakukan Bahlil dalam studi doktoral bidang Kajian Strategis Global, menunjukkan empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan.

Empat masalah tersebut adalah ketidakadilan dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Bahlil dalam penelitian merekomendasikan empat kebijakan utama dalam mengantisipasi permasalahan tersebut. Pertama, reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi.

Kedua, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah. Ketiga, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi. Keempat, kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.