JAKARTA, KOMPAS.com - Universitas Indonesia (UI) memberi tanggapan atas Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang mengajukan keberatan kepada mereka atas pencatutan nama organisasinya dalam disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Kepala Kantor Informasi Publik dan Humas UI Amelita Lusia menyinggung bahwa proses disertasi itu masih dapat direvisi.

"Perlu kami informasikan bahwa setelah sidang ujian terbuka maka tahap selanjutnya yang dijalani Pak Bahlil adalah revisi naskah disertasi sesuai masukan dalam sidang tersebut," ujar Amelita kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

"Apabila ada masukan seperti ini, tentu akan menjadi perhatian dan dilakukan perbaikan sebagaimana harusnya," kata dia.

Amelita belum mengonfirmasi apakah keberatan yang dilayangkan Jatam sudah diterima UI secara resmi.

Ia juga belum mengonfirmasi apakah UI secara resmi telah bersurat kepada Bahlil mengenai keberatan yang disampaikan Jatam untuk menjadi atensi dalam proses revisi disertasi Bahlil.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jatam, Melky Nahar, menjelaskan bahwa surat keberatan tersebut sudah disampaikan kepada pihak UI pada Kamis (7/11/2024) kemarin.

Keberatan ini dilayangkan karena Jatam tidak pernah memberikan persetujuan kepada Bahlil untuk menjadi informan utama dalam disertasi yang disusunnya dalam rangka menyelesaikan program studi doktor di UI.

“Iya betul, kami kirim kemarin ke UI. Kami tidak pernah memberikan persetujuan, baik secara tertulis maupun lisan, untuk menjadi informan utama bagi disertasi tersebut,” ujar Melky saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Melky menerangkan bahwa pihaknya memberikan persetujuan wawancara kepada seseorang bernama Ismi Azkya pada 28 Agustus 2024, yang mengaku sedang melakukan penelitian.

Saat itu, Ismi Azkya mengaku kepada Jatam sedang melakukan penelitian untuk dirinya sendiri sebagai tim peneliti di Lembaga Demografi UI, bukan orang lain.

“Sebagaimana ia memperkenalkan diri kepada kami. Ia hanya menjelaskan sedang melakukan penelitian terkait dengan profesinya sebagai peneliti di Lembaga Demografi UI,” kata Melky.

“Adapun penelitian yang dimaksud berkaitan dengan dampak hilirisasi nikel bagi masyarakat di wilayah tambang,” sambungnya.

Melky menegaskan ketika Ismi Azkya mengajukan penelitian hingga proses wawancara, Jatam tidak diberikan informasi yang memadai bahwa hal ini adalah bagian proses penyelesaian disertasi Bahlil.

“Kami tidak diberi informasi yang layak dan memadai bahwa wawancara tersebut merupakan salah satu proses penelitian bagi disertasi Bahlil Lahadalia,” jelas Melky.

Selain itu, Ismi Azkya juga tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan penelitiannya, sampai akhirnya terungkap bahwa nama Jatam dijadikan informasi utama dalam disertasi Bahlil.

“Surat penolakan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian. Kami menuntut nama Jatam beserta seluruh informasi yang telah diberikan untuk dihapus dari disertasi tersebut,” kata Melky.

Untuk diketahui, Bahlil Lahadalia meraih gelar Doktor dalam program studi (Prodi) Kajian Strategik dan Global UI pada 16 Oktober 2024 lalu.

Bahlil berhasil lulus dalam kurun waktu 1 tahun 8 bulan dengan predikat dengan pujian cumlaude.

Adapun Bahlil mengangkat disertasi berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia", sesuai dengan bidang yang ia tekuni selama beberapa tahun terakhir sebagai menteri.

Dalam disertasinya, Bahlil mengidentifikasi empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan.

Keempat masalah itu adalah dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Bahlil pun merekomendasikan empat kebijakan utama sebagai solusi, yakni reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah.

Kemudian penyediaan pendanaan jangka panjang untuk Perusahaan nasional di sektor hilirisasi, serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

Bahlil belum merespons dugaan praktik joki yang dilaporkan Jatam. Namun, ia pernah mengeklaim bahwa ia telah menjalankan seluruh proses studi sesuai mekanisme yang berlaku di UI.

"Semua tahapan sudah saya lakukan, tidak ada yang saya lewatkan," kata Bahlil, 19 Oktober 2024 lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengajukan keberatan kepada Universitas Indonesia (UI) terkait pencatutan nama organisasinya dalam disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Koordinator Nasional Jatam Melky Nahar menyampaikan, surat keberatan tersebut telah disampaikan kepada pihak UI, Kamis (7/11/2024).

Melky menegaskan, Jatam tidak pernah memberikan persetujuan kepada Bahlil untuk menjadi informan utama dalam disertasi yang disusunnya untuk menyelesaikan program studi doktor di UI.

"Iya betul, kami kirim kemarin ke UI. Kami tidak pernah memberikan persetujuan, baik secara tertulis maupun lisan, untuk menjadi informan utama bagi disertasi tersebut," ujar Melky saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Menurut Melky, pihaknya hanya memberikan persetujuan wawancara kepada seseorang bernama Ismi Azkya pada 28 Agustus 2024, yang mengaku sedang melakukan penelitian.

"Sebagaimana ia memperkenalkan diri kepada kami, ia hanya menjelaskan sedang melakukan penelitian terkait dengan profesinya sebagai peneliti di Lembaga Demografi UI," kata Melky.

Melky juga menjelaskan bahwa penelitian tersebut berkaitan dengan dampak hilirisasi nikel bagi masyarakat di wilayah tambang.

Ia menegaskan bahwa ketika Ismi Azkya mengajukan penelitian hingga proses wawancara, Jatam tidak diberikan informasi yang memadai bahwa ini merupakan bagian dari proses penyelesaian disertasi Bahlil.

"Kami tidak diberi informasi yang layak dan memadai bahwa wawancara tersebut merupakan salah satu proses penelitian bagi disertasi Bahlil Lahadalia," jelas Melky.

Lebih lanjut, Melky menambahkan bahwa Ismi Azkya tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan penelitiannya, hingga akhirnya terungkap bahwa nama Jatam dijadikan informasi utama dalam disertasi Bahlil.

"Surat penolakan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian. Kami menuntut nama Jatam beserta seluruh informasi yang telah diberikan untuk dihapus dari disertasi tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia berhasil meraih gelar Doktor dalam program studi (Prodi) Kajian Strategik dan Global di Universitas Indonesia (UI) pada Rabu (16/10/2024).

Ia berhasil lulus dalam kurun waktu 1 tahun 8 bulan dengan predikat cumlaude.

Dikutip dari laman resmi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Bahlil tercatat masuk UI sebagai mahasiswa Doktoral pada 13 Februari 2023.

"Saya menyatakan saudara Bahlil Lahadalia lahir di Banda Maluku Tengah, Maluku tanggal 7 Agustus 1976, menjadi Doktor dalam bidang Kajian Strategik dan Global," kata Promotor Prof. Chandra Wijaya dalam sidang terbuka yang disiarkan secara daring.

Prof. Chandra menambahkan bahwa Bahlil kini telah resmi menyandang gelar Doktor dan berhak menerima semua hak dan kehormatan yang berkaitan dengan gelar tersebut.

"Sehingga saudara memperoleh semua hak dan kehormatan yang dicakup oleh gelar itu sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku," ujarnya.

Bahlil mengangkat disertasi berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia", sesuai dengan bidang yang ia tekuni selama beberapa tahun terakhir sebagai menteri.

Dalam disertasinya, Bahlil mengidentifikasi empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan, yaitu dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, dan belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Bahlil merekomendasikan empat kebijakan utama sebagai solusi, antara lain reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi, dan kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, memberikan pujian kepada Hasto Kristiyanto atas keberhasilannya meraih gelar doktor dari Sekolah Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia (UI).

Disertasi Hasto berjudul “Kepemimpinan Strategis Politik, Ideologi, dan Pelembagaan Partai serta Relevansinya terhadap Ketahanan Partai: Studi pada PDI Perjuangan.”

Mahfud MD menilai disertasi Hasto sangat menarik dan berkualitas dari segi akademis, karena memuat pesan-pesan penting untuk pembangunan bangsa.

“Ini disertasi Pak Hasto sangat bagus dari sudut akademis. Isinya memuat pesan-pesan penting bagi pembangunan bangsa. Pesan-pesan dari masa lalu, tapi juga metodologinya menarik,” ungkap Mahfud MD usai menghadiri sidang terbuka promosi doktor untuk Hasto di UI, Depok, pada Sabtu (18/10/2024).

Mahfud juga mengapresiasi inovasi Hasto dalam memadukan metode kualitatif dan kuantitatif, yang menjadikan disertasinya lebih berbobot dan memiliki nilai ilmiah yang tinggi.

“Biasanya, ilmu sosial menggunakan pendekatan kualitatif, tetapi Pak Hasto menggunakan pendekatan kuantitatif untuk setiap variabel yang berpengaruh. Ini sangat bagus dan disertasinya ilmiah. Itu bagus dan ini baru doktor yang benar,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Yasonna Laoly juga memberikan pujian serupa.

Ia menyatakan bahwa disertasi Hasto sangat baik dari segi teori dan metode.

“Disertasi ini sangat baik secara ilmiah, baik dari segi teori maupun metode. Hasto berhasil menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif, bahkan kuantitatifnya sangat canggih. Ia menggunakan structural equation model dan menguji validitas serta reliabilitas dari setiap variabel yang digunakan,” jelas Yasonna.

Lebih lanjut, Yasonna menekankan, Hasto membawa hipotesis mengenai ketahanan partai dengan pendekatan kuantitatif, yang dinilai luar biasa.

Ia menegaskan, disertasi tersebut murni ilmiah dan tidak terpengaruh oleh pandangan politik yang berbeda.

“Kalau saya mengatakan ini sangat excellent, terlepas orang berbeda pendapat bahwa ini ada politik, tidak bagi saya, ini betul-betul ilmiah,” ungkap Yasonna.

Yasonna juga menyoroti objektivitas pengujian disertasi Hasto, yang melibatkan penguji dari luar negeri.

“Ini tidak instan, diperlukan tujuh semester untuk menyelesaikannya,” ujarnya.

Disertasi Hasto membahas pentingnya sistem pelembagaan partai yang kuat.

Ia mencatat bahwa keberhasilan PDI-P dalam memenangkan pemilihan umum selama tiga kali berturut-turut merupakan hasil dari pelembagaan partai yang solid.

“Dengan pelembagaan yang kuat dan ideologi yang kokoh, PDI Perjuangan mampu menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat nasional maupun global,” jelas Hasto.

Sidang doktoral Hasto dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk Presiden kelima Republik Indonesia dan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, yang menjadi informan utama disertasi tersebut.

Selain Megawati, hadir pula sejumlah tokoh lain seperti Ketua DPP PDI-P Adian Napitupulu, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Yasonna Laoly.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berhasil lulus ujian sidang promosi doktor di Universitas Indonesia (UI). Dalam disertasinya, dia mengulas terkait hilirisasi nikel.

Judul penelitian yang membuat Ketua Umum Partai Golkar itu mendapatkan predikat cumlaude yaitu 'Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia'.

Merujuk pada laporan disertasi Bahlil, terdapat empat rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian tersebut yaitu dampak hilirisasi, perubahan kebijakan, optimalisasi kelembagaan, dan penguatan tata kelola untuk mewujudkan hilirisasi nikel.

Adapun, sidang promosi doktor Bahlil diuji oleh Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si., Prof. Dr. A. Hanief Saha Ghafur, Prof. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D., Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., dan Prof. Dr. Kosuke Mizuno.

Dikutip dari siaran pers Kementerian ESDM, sebelum sampai pada tahap Sidang Terbuka Promosi Doktor, berdasarkan pernyataan resmi yang disampaikan oleh pihak Universitas Indonesia, Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa riset Program Studi Doktor Kajian Stratejik Global SKSG UI telah menempuh rangkaian tahapan ujian.

Beberapa tahapan yaitu Seminar I yang dilakukan pada 15 Juni 2023, Seminar 2 pada 26 Oktober 2023, Seminar 3 pada 22 Desember 2023, dan Ujian Proposal Riset pada 27 Januari 2024. Selanjutnya, Bahlil Lahadalia menempuh Ujian Hasil Riset pada 19 Juni 2024, Ujian Seminar Hasil Riset I pada 10 Juli 2024, dan Ujian Hasil Riset 2 pada 27 September 2024.

Berikut 4 poin disertasi tentang hilirisasi nikel oleh Bahlil Lahadalia

1. Hilirisasi Nikel Masih Minim Keadilan

Kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia memberikan dampak yang beragam. Di satu sisi, kebijakan ini membawa dampak positif bagi pemerintah pusat dan investor melalui peningkatan PDRB, investasi, dan ekspor.

Namun, masyarakat dan pemerintah daerah lebih merasakan dampak negatif, seperti penurunan akses pendidikan, meskipun ada peningkatan kesempatan kerja.

Setidaknya terdapat enam permasalahan utama yang membuat hilirisasi belum sepenuhnya berkeadilan dan berkelanjutan, yaitu pertama, dana transfer untuk pemerintah daerah tidak cukup adil untuk menangani masalah sosial dan lingkungan.

Kedua, pengusaha lokal kurang terlibat dalam ekosistem hilirisasi sehingga manfaat ekonomi belum sepenuhnya adil. Ketiga, hilirisasi masih didominasi oleh investor asing, dengan partisipasi terbatas dari pengusaha nasional.

Keempat, tidak adanya rencana diversifikasi jangka panjang dari investor berisiko mengancam keberlanjutan hilirisasi setelah cadangan mineral habis. Kelima, aspek lingkungan hilirisasi belum berkelanjutan, dengan masih terjadinya pencemaran udara dan perairan, dan keenam hilirisasi belum adil bagi pekerja, dengan adanya pelanggaran hak ketenagakerjaan seperti kecelakaan kerja.

2. Urgensi Kebijakan Hilirisasi yang Adil dan Berkelanjutan

Untuk mewujudkan hilirisasi nikel yang berkeadilan dan berkelanjutan, diperlukan perubahan dan penguatan kebijakan. Langkah-langkah kebijakan yang diusulkan mencakup, reformulasi kebijakan, formulasi kebijakan baru, penguatan penegakkan kebijakan.

Dalam konteks reformulasi kebijakan, untuk menangani masalah dana transfer dan kemitraan, dengan alokasi DBH yang lebih adil bagi daerah serta meningkatkan kerja sama antara investor dan perusahaan lokal.

Sementara itu, formulasi kebijakan baru disebabkan kurangnya partisipasi pengusaha nasional dalam hilirisasi dan mempersiapkan ekonomi daerah setelah tambang habis, termasuk memberikan dukungan pembiayaan dan mewajibkan diversifikasi investasi jangka panjang.

Disertasi tersebut juga mendorong penguatan penegakan kebijakan yang sudah ada, terutama terkait lingkungan dan ketenagakerjaan, dengan memastikan regulasi seperti PP 22 tahun 2021 tentang perlindungan lingkungan hidup dijalankan secara efektif.

3. Pembentukkan Satgas Hilirisasi

Keberhasilan formulasi dan reformulasi kebijakan hilirisasi, diperlukan penguatan kelembagaan. Salah satu langkah penting adalah pembentukan satuan tugas (Satgas) hilirisasi dan industrialisasi di tingkat nasional yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Lembaga tersebut berperan sebagai koordinator utama, menyinergikan berbagai pemangku kepentingan yang selama ini terfragmentasi, serta memiliki kewenangan penuh untuk mengoordinasikan kebijakan, memobilisasi sumber daya, dan menyukseskan hilirisasi.

Organisasi tersebut ini juga harus melibatkan forum konsultasi dengan partisipasi pemangku kepentingan non-pemerintah, seperti asosiasi pengusaha, masyarakat lokal, LSM, dan akademisi. Satgas memiliki mandat dari tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan, serta dapat menyesuaikan kebijakan jika ditemukan kendala.

4. Tata Kelola Kebijakan

Reformulasi kebijakan hilirisasi tidak hanya memerlukan kelembagaan yang kuat, tetapi juga tata kelola yang optimal. Tata kelola ini harus mengacu pada prinsip-prinsip utama, seperti berorientasi pada hasil, pemberian insentif bersyarat, pendekatan iteratif dan eksperimental, serta transparansi dan akuntabilitas masyarakat.

Dalam disertasi tersebut, Bahlil menegaskan setiap kebijakan harus diarahkan untuk mencapai tujuan hilirisasi yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan sasaran terukur yang dievaluasi secara berkala.

Insentif secara bersyarat juga diperlukan sebagai dukungan kepada pihak terkait disertai syarat yang jelas, seperti kewajiban investasi di sektor bernilai tambah, dan insentif dapat dicabut jika tidak memenuhi kinerja yang diharapkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons terkait berbagai penolakan atas kelulusannya pada sidang promosi doktor di Universitas Indonesia (UI) dengan predikat cumlaude.

Dia mengaku belum mengetahui terkait dengan adanya penolakan gelar doktor tersebut. Namun, Bahlil memastikan bahwa dia melewati mekanisme sebagai mahasiswa program S3 selama 4 semester atau 2 tahun.

"Saya nggak tahu ya, itu urusan internal kampus, tanya saja UI. Tapi saya kuliah itu aturan itu mengatakan bahwa minimal S3 itu, saya kan by riset, itu minimal 4 semester, dan saya sudah 4 semester. Saya kuliah, datang, konsultasi, seminar, semuanya datang," kata Bahlil kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (18/10/2024).

Setelah meraih gelar tersebut, muncul petisi untuk mengkaji ulang pemberian gelar doktor kepada Bahlil yang ditandatangani oleh alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP-UI).

Berdasarkan situs change.org, petisi berjudul 'Tolak Komersialisasi Gelar Doktor, Pertahankan Integritas Akademik' telah ditandatangani oleh 4.194 orang per pukul 18.30 WIB pada Jumat (18/10/2024).

Dalam surat yang beredar disebutkan sejumlah kejanggalan proses studi yang ditempuh Bahlil dalam menyelesaiakan studi doktoralnya. Mereka menyebut bahwa studi yang dilakukan Bahlil kurang dari 2 tahun.

"Menyelesaikan program doktor dalam waktu kurang dari 2 tahun jelas bertentangan dengan prinsip akademik yang mengedepankan penelitian mendalam dan penguasaan materi," tulis pernyataan dalam surat edaran tersebut.

Tak hanya itu, publikasi di jurnal predator dinilai menunjukkan potensi pelanggaran etika akademik dan disebut telah merugikan reputasi UI sebagai institusi pendidikan tinggi terkemuka.

Oleh karena itu, alumni FISIP UI mendesak Universitas Indonesia untuk melakukan audit akademik dan mengkaji ulang semua publikasi yang terkait dengan disertasi dan penelitian Bahlil Lahadalia guna memastikan kepatuhan terhadap standar akademik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melangsungkan Sidang Promosi Terbuka Doktoral Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia. Penelitian yang dilakukan sebagai bahan disertasinya ialah terkait dengan hilirisasi nikel di Indonesia.

Disertasi Bahlil untuk studi doktoral tersebut bertajuk Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Sidang tersebut berlangsung sekitar 2 jam. Usai memaparkan hasil disertasinya, sidang diskors sekitar 15 menit.

"Maka berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam program studi Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium cumlaude," kata Ketua sidang disertasi I Ketut Surajaya, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Dalam disertasi itu, Bahlil membahas empat masalah utama, di antaranya ketidakadilan dana bagi hasil (DBH), keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Penemuan itu ia dapatkan dari hasil kajiannya di Morowali Sulawesi Tengah dan Halmahera Utara Maluku. Salah satu masalah yang paling disorotinya ialah menyangkut dampak hilirisasi itu sendiri terhadap masyarakat. Menurutnya, masyarakat punya beban tanggungan besar mulai dari masalah kesehatan hingga lingkungan.

Namun demikian, DBH yang didapatkan terbilang minim, hanya 1/6 dari nilai dari total penerimaan industri tersebut. Padahal, jumlah penerimaan dari industri hilirisasi sendiri terbilang cukup besar. Di Halmahera Tengah, satu kawasan industri bisa menghasilkan Rp 12,5 triliun.

"Banyak tokoh-tokoh nasional mengatakan kepada saya, kenapa nilai tambah hilirisasi itu hanya didapatkan oleh asing? Jawabannya adalah salah satu di antara masalah kita adalah perbankan nasional yang belum membiayai investasi di sektor hilirisasi," kata Bahlil, dalam paparannya.

Karena itulah, Bahlil mengusulkan agar dilakukan reformulasi di beberapa bagian, khususnya dalam tata kelola hilirisasi di daerah. Ia menyarankan agar porsi penerimaan negara lewat Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan ke daerah diperbesar menjadi 30-45%.

"Beban tanggung jawab kepada mereka (masyarakat) cukup luar biasa. Kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali. Dan menurut saya, masa total pendapatan, DBH hanya 1/6 yang dikembangkan kepada daerah. Dan kemudian kenapa orang daerah selalu teriak," ujar dia.

Selain itu, Bahlil juga turut menyampaikan rekomendasi lainnya, seperti penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi, serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

Bahlil juga menekankan, dirinya berkomitmen untuk melanjutkan pemajuan hilirisasi di Indonesia apabila dipercaya kembali masuk dalam jajaran kabinet. "Insyaallah kalau kami masih dipercayakan oleh bapak presiden terpilih," ujarnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melangsungkan Sidang Promosi Terbuka Doktoral Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia. Penelitian yang dilakukan sebagai bahan disertasinya ialah terkait dengan hilirisasi nikel di Indonesia.

Disertasi Bahlil untuk studi doktoral tersebut bertajuk Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Sidang tersebut berlangsung sekitar 2 jam. Usai memaparkan hasil disertasinya, sidang diskors sekitar 15 menit.

"Maka berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam program studi Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium cumlaude," kata Ketua sidang disertasi I Ketut Surajaya, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Dalam disertasi itu, Bahlil membahas empat masalah utama, di antaranya ketidakadilan dana bagi hasil (DBH), keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Penemuan itu ia dapatkan dari hasil kajiannya di Morowali Sulawesi Tengah dan Halmahera Utara Maluku. Salah satu masalah yang paling disorotinya ialah menyangkut dampak hilirisasi itu sendiri terhadap masyarakat. Menurutnya, masyarakat punya beban tanggungan besar mulai dari masalah kesehatan hingga lingkungan.

Namun demikian, DBH yang didapatkan terbilang minim, hanya 1/6 dari nilai dari total penerimaan industri tersebut. Padahal, jumlah penerimaan dari industri hilirisasi sendiri terbilang cukup besar. Di Halmahera Tengah, satu kawasan industri bisa menghasilkan Rp 12,5 triliun.

"Banyak tokoh-tokoh nasional mengatakan kepada saya, kenapa nilai tambah hilirisasi itu hanya didapatkan oleh asing? Jawabannya adalah salah satu di antara masalah kita adalah perbankan nasional yang belum membiayai investasi di sektor hilirisasi," kata Bahlil, dalam paparannya.

Karena itulah, Bahlil mengusulkan agar dilakukan reformulasi di beberapa bagian, khususnya dalam tata kelola hilirisasi di daerah. Ia menyarankan agar porsi penerimaan negara lewat Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan ke daerah diperbesar menjadi 30-45%.

"Beban tanggung jawab kepada mereka (masyarakat) cukup luar biasa. Kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali. Dan menurut saya, masa total pendapatan, DBH hanya 1/6 yang dikembangkan kepada daerah. Dan kemudian kenapa orang daerah selalu teriak," ujar dia.

Selain itu, Bahlil juga turut menyampaikan rekomendasi lainnya, seperti penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi, serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

Bahlil juga menekankan, dirinya berkomitmen untuk melanjutkan pemajuan hilirisasi di Indonesia apabila dipercaya kembali masuk dalam jajaran kabinet. "Insyaallah kalau kami masih dipercayakan oleh bapak presiden terpilih," ujarnya.