JAKARTA, investor.id – Gelar Doktor yang disandang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) menimbulkan polemik. Meski begitu, di mata akademisi, promosi tersebut masih sesuai jalur.

Menurut Dr. Teguh Dartanto, S.E., M.E., masuknya Bahlil ke SKSG UI dengan mengambil jalur riset sudah sesuai aturan. Ia mengungkapkan  bahwa Bahlil menyampaikan dua pertanyaan penelitian yang memotivasinya untuk mengambil program doktoral di SKSG UI, yakni pertama apakah kebijakan hilirisasi nikel yang dikerjakan saat ini secara akademik benar/tepat (evidence-based policy)? dan kedua jika kurang tepat apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kebijakan hilirisasi membawa manfaat yang lebih besar?

Selama proses penelitian, lanjut Teguh, komposisi tim promotor yakni Prof. Chandra Wijaya (FIA), Teguh Dartanto (FEB), dan Athor Subroto (SKSG/FEB) sering melakukan diskusi dan perdebatan terkait arah penelitian, metodologi dan cakupan penelitian.

Selain itu, Teguh juga meminta Bahlil untuk turun lapangan melihat dan berinteraksi langsung dengan masyarakat di Morowali dan Weda Bay (Halmahera Tengah), serta melakukan diskusi dengan para pemangku kepentingan. Saat itu, dirinya pun turun ke lapangan untuk memastikan Bahlil menjalankan prosedur dan panduan wawancara.

“Bahlil juga memiliki privilege akses informasi, data dan sumber daya untuk melakukan penelitian ini,  jauh sebelum mendaftar kuliah. Dalam konteks saat ini seperti akreditasi AACSB (akreditasi internasional terkemuka sekolah bisnis yang dimiliki FEB UI), memiliki mahasiswa dan disertasi seperti ini akan sangat bermanfaat untuk societal impacts,” kata Teguh.

Sebagai informasi, program SKSG UI untuk jalur riset memiliki prosedur perkuliahan ketat dalam meluluskan mahasiswa dengan tidak melihat siapa latar belakang calon mahasiswa yang bersangkutan. Bahkan karena setiap penelitian harus memiliki tingkat kemiripan yang sangat kecil, yakni di bawah 10% guna mempertahankan kualitas dengan ketat.

"Terkait isu kualitas bisa diperdebatkan tetapi penguji luar Prof. Didik Rachbini (Universitas Paramadina), Prof. Arif Satria (IPB University), Prof. Kozuke Mizuno (Kyoto University) dan penguji internal UI bukanlah orang-orang yang bisa dibeli untuk meluluskan disertasi Bahlil. Mengenai kewajaran masa studi, kasus yang sama, FEB UI tahun 2004 pernah meluluskan Doktor Sugeng Purwanto dengan masa studi 13 bulan 26 hari (Rekor MURI Doktor tercepat),” demikian penjelasan Teguh.

Di sisi lain, Dosen Antropologi Fisipol Universitas Hasanuddin (Unhas) yang juga lulusan Universitas Indonesia, Dr. Tasrifin Tahara, M.Si menilai Bahlil Lahadalia berhak menyandang gelar Doktor dengan predikat cum laude, mengingat Bahlil tergolong mahasiswa yang mengikuti rangkaian proses akademik yang baik dan disiplin.

“Bahlil termasuk mahasiswa yang aktif dan sangat dekat dengan tema disertasi yang dia tulis, termasuk kedekatan dengan informan dan akses terhadap data penelitian hingga penyusunan laporan penelitian untuk menghasilkan disertasi,” ujarnya.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Dosen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mar'iyah, mengatakan saat ini banyak pejabat memburu gelar akademik. Ia menyebut hal ini tak cuma terjadi di UI.

Chusnul mengungkapkan ada oknum pejabat yang pada dasarnya memang memburu gelar. Sehingga, studi dijalani tidak dengan usaha sendiri.

"Itu pejabat ada tim penulisnya, saya pernah dengar juga ada tim di belakangnya yang merekam, mencatat. Saya bilang, maksudnya apa ini? Dipikirnya kita ini (dosen) stafnya?" kata Chusnul dalam siaran Dosen UI Bongkar Modus Obral Gelar Doktor di Perguruan Tinggi di YouTube Abraham Samad dikutip Jumat, 25 Oktober 2024.
Ia mengungkapkan ada gubernur hingga menteri di berbagai kampus menyelesaikan studi dengan cepat. Chusnul meragukan proses pendidikan yang dilalui pejabat-pejabat itu.

"Menulis disertasi itu, proposal penelitian kemudian menulis minimal 250 halaman terus intelektual pages, referensinya apa wawancaranya seperti apa, datanya bagaimana. Artinya kemampuan mendapatkan ilmu dan penelitian itu perlu banyak waktu," jelas dia.

Chusnul menyebut praktik tersebut bukan hal baru di pendidikan Indonesia. Mirisnya, hal itu memiliki daya rusak terhadap pendidikan di Indonesia.

"Banyak pejabat yang menginginkan gelar tapi enggak mau belajar," tutur dia.

Dia menilai ini terjadi karena kampus berpolitik dengan oknum pejabat. Chusnul menyayangkan yang berjalan justru politik buruk.

"Dan kini berantakannya perguruan tinggi itu cerminan berantakannya negara. Ini tidak hanya di UI, ada di UGM, Unpad, Unair, Unri," ungkap dia.

Baca juga: Dosen Ungkap Gelar Honoris Causa di Kampus Bisa 'Dibeli'

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Dosen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mar'iyah, mengatakan banyak pejabat memburu gelar akademik. Banyak cara dilakukan untuk meraih gelar tersebut.

Salah satunya, gelar Honoris Causa. Gelar kehormatan ini diberikan atas jasa dan kontribusi seseorang pada bidangnya dan berdampak bagi masyarakat luas.

Namun, kata Chusnul, banyak praktik buruk dalam pemberian gelar honoris causa di Indonesia. Penilaian perguruan tinggi saat memberikan gelar honoris causa tak selalu objektif.
Bahkan, Chusnul mengatakan tak sedikit pemberian gelar honoris causa merupakan transaksional. Gelar diberikan kepada seseorang lewat kesepakatan jual-beli.

"Banyak honoris causa itu tidak gratis. Kenapa? Masuk di sana menteri memberikan beberapa proyek yang dipindahkan dari kementerian ke kampusnya. Saya ada data soal itu," ungkap Chusnul dalam siaran Dosen UI Bongkar Modus Obral Gelar Doktor di Perguruan Tinggi di YouTube Abraham Samad dikutip Jumat, 25 Oktober 2024.

Dia menuturkan dengan memberikan proyek ke kampus, menteri tersebut akhirnya bisa mendapat honoris causa. Chusnul menegaskan hal ini merusak pendidikan.

"Makanya saya katakan pejabat yang rusak adalah yang pengin dapat doktor tapi enggak mau kuliah," tegas dia.

Ia menceritakan pernah ditawarkan bergabung dalam tim untuk pemberian gelar honoris causa. Namun, ia menolak ambil bagian dalam tim tersebut.

"Karena selama ini saya di kelas, keras mendidik. Mendidik dengan baik. Jadi saya sulit menjalankan itu. Karena bagi saya kalau mau gelar kamu harus belajar," tutur dia.

Ia menanggapi banyaknya fenomena pemberian gelar akademik kepada pejabat beberapa waktu terakhir. Chusnul menyampaikan hal tersebut kerap terjadi, namun tak terekspos.

"Saya bilang ini bukan hal baru di pendidikan di Indonesia," kata Chusnul.

Chusnul mengingatkan seharusnya kampus tegas dalam pemberian gelar akademik. Jangan karena status seseorang, seperti pejabat, membuat kampus mudah memberikan gelar.

"Karena perguruan tinggi itu tempat morality, ethics, diperjuangkan dan dipertahankan," tegas dia.

Baca juga: Dosen UI: Banyak Pejabat Mau Gelar Tapi Enggak Mau Belajar

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Dosen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mar'iyah, mengatakan saat ini banyak pejabat memburu gelar akademik. Ia menyebut hal ini tak cuma terjadi di UI.

Chusnul mengungkapkan ada pejabat mengikuti kuliah reguler, namun memanfaatkan posisinya. Ada juga yang mencari gelar kehormatan, seperti honoris causa.

"Yang merusak pendidikan, karena banyak pejabat menginginkan gelar tapi enggak mau belajar," kata Chusnul siaran Dosen UI Bongkar Modus Obral Gelar Doktor di Perguruan Tinggi di YouTube Abraham Samad dikutip Jumat, 25 Oktober 2024.
Ia menceritakan pernah ditawarkan bergabung dalam tim untuk pemberian gelar honoris causa. Namun, ia menolak ambil bagian dalam tim tersebut.

"Karena selama ini saya di kelas, keras mendidik. Mendidik dengan baik. Jadi saya sulit menjalankan itu. Karena bagi saya kalau mau gelar kamu harus belajar," tegas dia.

Ia menanggapi banyaknya fenomena pemberian gelar akademik kepada pejabat beberapa waktu terakhir. Chusnul menyampaikan hal tersebut kerap terjadi, namun tak terekspos.

"Saya bilang ini bukan hal baru di pendidikan di Indonesia," kata Chusnul.

Chusnul mengingatkan seharusnya kampus tegas dalam pemberian gelar akademik. Jangan karena status seseorang, seperti pejabat, membuat kampus mudah memberikan gelar.

"Karena perguruan tinggi itu tempat morality, ethics, diperjuangkan dan dipertahankan," tegas dia.

Baca juga: Pakar Unair Sebut Pemberian Gelar Doktor HC Tak Bisa Sembarangan, Begini Alurnya

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Dosen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mar'iyah, menanggapi maraknya pemberian gelar akademik kepada pejabat beberapa waktu terakhir. Ia meyebut hal tersebut sudah lama terjadi, namun tak terekspos.

"Saya bilang ini bukan hal baru di pendidikan di Indonesia," kata Chusnul dalam siaran Dosen UI Bongkar Modus Obral Gelar Doktor di Perguruan Tinggi di YouTube Abraham Samad dikutip Jumat, 25 Oktober 2024.

Chusnul mengingatkan seharusnya kampus tegas dalam pemberian gelar akademik. Jangan karena status seseorang, seperti pejabat, membuat kampus mudah memberikan gelar.
"Karena perguruan tinggi itu tempat morality, ethics, diperjuangkan dan dipertahankan," tegas dia.

Menurutnya, pemberian gelar kepada pejabat dengan mudah dan cepat memiliki daya rusak. Terlebih memberikan gelar kehormatan atau honoris causa.

Chusnul menyebut pejabat senang mencari jalur cepat meraih gelar. Dia menyayangkan hal itu karena mereka tak mau belajar.

"Yang rusak pendidikan karena banyak pejabat menginginkan gelar tapi enggak mau belajar," ujar dia.

Baca juga: Soedjai Kartasasmita, Sang Begawan Perkebunan Indonesia Terima Doctor Honoris Causa

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tak mau ambil pusing soal investigasi yang dilakukan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) terkait pemberian gelar doktor kepadanya.

Bahlil menegaskan bahwa dirinya telah menjalankan seluruh proses studi sesuai dengan mekanisme yang berlaku di UI.

“Itu urusan UI. Saya menjalankan studi di UI sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada di UI," kata Bahlil di Jakarta, Sabtu (19/10/2024).

"Semua tahapan sudah saya lakukan, tidak ada yang saya lewatkan," ujar dia.

Bahlil mengatakan, jika ada yang tidak berkenan atau mempertanyakan hasil disertasi miliknya, itu merupakan urusan internal yang tak ingin dia campuri.

Ketua umum Partai Golkar ini memastikan hal tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Jadi kalau ada yang mempertanyakan, itu urusan internal mereka. Saya hanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh UI,” tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Guru Besar Universitas Indonesia membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kejanggalan dalam pemberian gelar doktor dengan predikat cumlaude kepada Bahlil.

Gelar doktor itu menjadi sorotan karena Bahlil menyelesaikan studinya dalam waktu relatif singkat, yakni 1 tahun 8 bulan.

“Kami bersama Senat Akademik UI sudah membentuk tim investigasi untuk memeriksa kasus ini,” ujar Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, kepada Kompas.com.

Harkristuti menyebut bahwa tim investigasi dibentuk karena adanya sejumlah kejanggalan yang ditemukan dalam proses pemberian gelar doktor kepada Bahlil.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Jumat malam, 18 Oktober 2024 dimulai dari dalam tiga hari ini, dua politisi top sama-sama meraih gelar doktor di Sekolah Kajian Strategic dan Global (SKSG) Universitas Indonesia. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadila, meraih gelar doktor pada Rabu, 16 Oktober 2024, sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto lulus program doktoral pada Jumat.

Disusul, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pembacaan sumpah jabatan lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kelima anggota BPK terpilih periode 2024-2029 mengucapkan sumpah jabatan pada Kamis, 17 Oktober 2024 di Gedung Mahkamah Agung.

Selanjutnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut akan menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) rumah model Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Penambahan kuota menurutnya bakal didongkrak hingga sekitar 36 ribu unit rumah KPR jenis FLPP.

Berikutnya, sebanyak 70 nasabah korban PT Asuransi Jiwasraya yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya) mengajukan somasi kedua kepada Direktur Utama IFG Life, Hexana Tri Sasongko pada Rabu,16 Oktober 2024.

Terakhir, Center of Economic and Law Studies (Celios) membuat laporan soal gambaran gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri, maupun kepala badan di kabinet Prabowo-Gibran. Berdasarkan laporan tersebut, Celios menaksir, kabinet baru bisa menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahunnya. Lantaran Prabowo membentuk kabinet gemuk.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Sama-sama Lulus dari SKSG UI, Kenapa Gelar Doktor Bahlil Disorot....

<!--more-->

1. Sama-sama Lulus dari SKSG UI, Kenapa Gelar Doktor Bahlil Disorot sedangkan Hasto Tidak?

Dalam tiga hari ini, dua politisi top sama-sama meraih gelar doktor di Sekolah Kajian Strategic dan Global (SKSG) Universitas Indonesia. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadila, meraih gelar doktor pada Rabu, 16 Oktober 2024, sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto lulus program doktoral pada Jumat.

Bahlil, yang kini menjadi Menteri ESDM dan bakal kembali masuk kabinet dalam pemerintahannya Presiden Prabowo, menulis disertasi bertajuk “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Bekerkelanjutan di Indonesia”.

Bahlil mengatakan ia menemukan masyarakat lokal di sekitar tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi.

“Memang penelitian saya, hilirisasi itu yang mendapat manfaat paling besar sekarang ini adalah investor dan pemerintah pusat,” kata Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Pesan Sri Mulyani ke Lima Anggota BPK Terpilih: Pastikan Tiap-tiap Rupiah APBN untuk Menyejahterakakan Rakyat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pembacaan sumpah jabatan lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kelima anggota BPK terpilih periode 2024-2029 mengucapkan sumpah jabatan pada Kamis, 17 Oktober 2024 di Gedung Mahkamah Agung.

Bendahara negara mengucapkan selamat mengemban amanah dalam menjaga keuangan. "Mari terus berkolaborasi dan bersinergi dalam memastikan tiap-tiap rupiah APBN digunakan sebaik-baiknya untuk membangun, menjaga dan menyejahterakan rakyat," tulis Sri Mulyani di akun instagram resminya, Kamis, 17 Oktober 2024.

Pembacaan sumpah dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Sunarto. Menyitir laman resmi BPK, pengucapan sumpah dilakukan di Gedung MA. Pengucapan sumpah dilakukan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Sri Mulyani Sebut akan Tambah Kuota Rumah KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah....

<!--more-->

3. Sri Mulyani Sebut akan Tambah Kuota Rumah KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut akan menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) rumah model Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Penambahan kuota menurutnya bakal didongkrak hingga sekitar 36 ribu unit rumah KPR jenis FLPP.

“FLPP ini sekali lagi untuk masyarakat berpendapatan atau berpengadilan rendah, kuotanya naik dari 166 ribu unit rumah, naik menjadi 200 ribu unit rumah,” ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024, Jumat, 18 Oktober 2024 di Gedung Bank Indonesia (BI).

Kebijakan tersebut, kata Sri Mulyani, dilakukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mendapatkan tempat tinggal atau rumah layak huni. Selain itu, hal ini juga diharapkan bisa menjadi stimulus untuk menaikkan angka penjualan dan menjaga inflasi. “Kebijakan tersebut tentu di dalam rangka untuk memberikan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. 70 Korban Jiwasraya Kirim Somasi Kedua ke Dirut IFG Life, Tuntut Pengembalian Dana Rp205 Miliar

Sebanyak 70 nasabah korban PT Asuransi Jiwasraya yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya) mengajukan somasi kedua kepada Direktur Utama IFG Life, Hexana Tri Sasongko pada Rabu,16 Oktober 2024. Perwakilan tim hukum Konsolnas Jiwasraya, Otto Cornelis (OC) Kaligis, mengatakan pihaknya kembali menuntut pengembalian uang sebesar Rp205,78 miliar.

“Pada 30 September 2024, kami telah mengirimkan somasi dan surat tersebut telah diterima berdasarkan tanda terima. Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada tanggapan atas somasi tersebut,” kata OC Kaligis, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis, 17 Oktoberfest 2024.

OC Kaligis menegaskan, jiwa dalam waktu tujuh hari tidak ada pembayaran senilai tuntutan, pihanya akan menempuh jalur hukum. Selain itu, juga mengajukan permohonan penyitaan terhadap aset-aset sebagai jaminan pembayaran kepada 70 korban.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Ekonom Sebut Kabinet Gemuk Prabowo akan Habiskan Rp 777 Miliar....

<!--more-->

5. Ekonom Sebut Kabinet Gemuk Prabowo akan Habiskan Rp 777 Miliar per Tahun untuk Gaji dan Tunjangan

Center of Economic and Law Studies (Celios) membuat laporan soal gambaran gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri, maupun kepala badan di kabinet Prabowo-Gibran. Berdasarkan laporan tersebut, Celios menaksir, kabinet baru bisa menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahunnya. Lantaran Prabowo membentuk kabinet gemuk.

“Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut,” kata Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, dalam laporan yang diterima Tempo pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Dalam laporan tersebut, Celios mengasumsikan gaji dan tunjangan menteri sebesar Rp 150 juta per bulan. Sedangkan, gaji dan tunjangan wakil menteri sebesar Rp 100 juta per bulan. Celios mengasumsikan anggaran operasional per orang di kabinet Rp 500 juta per bulannya, maka, dalam 5 tahun mendatang peningkatan anggaran bisa mencapai Rp 1,95 triliun.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Jumat malam, 18 Oktober 2024 dimulai dari dalam tiga hari ini, dua politisi top sama-sama meraih gelar doktor di Sekolah Kajian Strategic dan Global (SKSG) Universitas Indonesia. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadila, meraih gelar doktor pada Rabu, 16 Oktober 2024, sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto lulus program doktoral pada Jumat.

Disusul, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pembacaan sumpah jabatan lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kelima anggota BPK terpilih periode 2024-2029 mengucapkan sumpah jabatan pada Kamis, 17 Oktober 2024 di Gedung Mahkamah Agung.

Selanjutnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut akan menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) rumah model Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Penambahan kuota menurutnya bakal didongkrak hingga sekitar 36 ribu unit rumah KPR jenis FLPP.

Berikutnya, sebanyak 70 nasabah korban PT Asuransi Jiwasraya yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya) mengajukan somasi kedua kepada Direktur Utama IFG Life, Hexana Tri Sasongko pada Rabu,16 Oktober 2024.

Terakhir, Center of Economic and Law Studies (Celios) membuat laporan soal gambaran gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri, maupun kepala badan di kabinet Prabowo-Gibran. Berdasarkan laporan tersebut, Celios menaksir, kabinet baru bisa menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahunnya. Lantaran Prabowo membentuk kabinet gemuk.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Sama-sama Lulus dari SKSG UI, Kenapa Gelar Doktor Bahlil Disorot....

<!--more-->

1. Sama-sama Lulus dari SKSG UI, Kenapa Gelar Doktor Bahlil Disorot sedangkan Hasto Tidak?

Dalam tiga hari ini, dua politisi top sama-sama meraih gelar doktor di Sekolah Kajian Strategic dan Global (SKSG) Universitas Indonesia. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadila, meraih gelar doktor pada Rabu, 16 Oktober 2024, sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto lulus program doktoral pada Jumat.

Bahlil, yang kini menjadi Menteri ESDM dan bakal kembali masuk kabinet dalam pemerintahannya Presiden Prabowo, menulis disertasi bertajuk “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Bekerkelanjutan di Indonesia”.

Bahlil mengatakan ia menemukan masyarakat lokal di sekitar tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi.

“Memang penelitian saya, hilirisasi itu yang mendapat manfaat paling besar sekarang ini adalah investor dan pemerintah pusat,” kata Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Pesan Sri Mulyani ke Lima Anggota BPK Terpilih: Pastikan Tiap-tiap Rupiah APBN untuk Menyejahterakakan Rakyat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pembacaan sumpah jabatan lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kelima anggota BPK terpilih periode 2024-2029 mengucapkan sumpah jabatan pada Kamis, 17 Oktober 2024 di Gedung Mahkamah Agung.

Bendahara negara mengucapkan selamat mengemban amanah dalam menjaga keuangan. "Mari terus berkolaborasi dan bersinergi dalam memastikan tiap-tiap rupiah APBN digunakan sebaik-baiknya untuk membangun, menjaga dan menyejahterakan rakyat," tulis Sri Mulyani di akun instagram resminya, Kamis, 17 Oktober 2024.

Pembacaan sumpah dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Sunarto. Menyitir laman resmi BPK, pengucapan sumpah dilakukan di Gedung MA. Pengucapan sumpah dilakukan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Sri Mulyani Sebut akan Tambah Kuota Rumah KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah....

<!--more-->

3. Sri Mulyani Sebut akan Tambah Kuota Rumah KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut akan menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) rumah model Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Penambahan kuota menurutnya bakal didongkrak hingga sekitar 36 ribu unit rumah KPR jenis FLPP.

“FLPP ini sekali lagi untuk masyarakat berpendapatan atau berpengadilan rendah, kuotanya naik dari 166 ribu unit rumah, naik menjadi 200 ribu unit rumah,” ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024, Jumat, 18 Oktober 2024 di Gedung Bank Indonesia (BI).

Kebijakan tersebut, kata Sri Mulyani, dilakukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mendapatkan tempat tinggal atau rumah layak huni. Selain itu, hal ini juga diharapkan bisa menjadi stimulus untuk menaikkan angka penjualan dan menjaga inflasi. “Kebijakan tersebut tentu di dalam rangka untuk memberikan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. 70 Korban Jiwasraya Kirim Somasi Kedua ke Dirut IFG Life, Tuntut Pengembalian Dana Rp205 Miliar

Sebanyak 70 nasabah korban PT Asuransi Jiwasraya yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya) mengajukan somasi kedua kepada Direktur Utama IFG Life, Hexana Tri Sasongko pada Rabu,16 Oktober 2024. Perwakilan tim hukum Konsolnas Jiwasraya, Otto Cornelis (OC) Kaligis, mengatakan pihaknya kembali menuntut pengembalian uang sebesar Rp205,78 miliar.

“Pada 30 September 2024, kami telah mengirimkan somasi dan surat tersebut telah diterima berdasarkan tanda terima. Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada tanggapan atas somasi tersebut,” kata OC Kaligis, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis, 17 Oktoberfest 2024.

OC Kaligis menegaskan, jiwa dalam waktu tujuh hari tidak ada pembayaran senilai tuntutan, pihanya akan menempuh jalur hukum. Selain itu, juga mengajukan permohonan penyitaan terhadap aset-aset sebagai jaminan pembayaran kepada 70 korban.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Ekonom Sebut Kabinet Gemuk Prabowo akan Habiskan Rp 777 Miliar....

<!--more-->

5. Ekonom Sebut Kabinet Gemuk Prabowo akan Habiskan Rp 777 Miliar per Tahun untuk Gaji dan Tunjangan

Center of Economic and Law Studies (Celios) membuat laporan soal gambaran gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri, maupun kepala badan di kabinet Prabowo-Gibran. Berdasarkan laporan tersebut, Celios menaksir, kabinet baru bisa menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahunnya. Lantaran Prabowo membentuk kabinet gemuk.

“Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut,” kata Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, dalam laporan yang diterima Tempo pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Dalam laporan tersebut, Celios mengasumsikan gaji dan tunjangan menteri sebesar Rp 150 juta per bulan. Sedangkan, gaji dan tunjangan wakil menteri sebesar Rp 100 juta per bulan. Celios mengasumsikan anggaran operasional per orang di kabinet Rp 500 juta per bulannya, maka, dalam 5 tahun mendatang peningkatan anggaran bisa mencapai Rp 1,95 triliun.

Berita selengkapnya baca di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, memberikan pujian kepada Hasto Kristiyanto atas keberhasilannya meraih gelar doktor dari Sekolah Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia (UI).

Disertasi Hasto berjudul “Kepemimpinan Strategis Politik, Ideologi, dan Pelembagaan Partai serta Relevansinya terhadap Ketahanan Partai: Studi pada PDI Perjuangan.”

Mahfud MD menilai disertasi Hasto sangat menarik dan berkualitas dari segi akademis, karena memuat pesan-pesan penting untuk pembangunan bangsa.

“Ini disertasi Pak Hasto sangat bagus dari sudut akademis. Isinya memuat pesan-pesan penting bagi pembangunan bangsa. Pesan-pesan dari masa lalu, tapi juga metodologinya menarik,” ungkap Mahfud MD usai menghadiri sidang terbuka promosi doktor untuk Hasto di UI, Depok, pada Sabtu (18/10/2024).

Mahfud juga mengapresiasi inovasi Hasto dalam memadukan metode kualitatif dan kuantitatif, yang menjadikan disertasinya lebih berbobot dan memiliki nilai ilmiah yang tinggi.

“Biasanya, ilmu sosial menggunakan pendekatan kualitatif, tetapi Pak Hasto menggunakan pendekatan kuantitatif untuk setiap variabel yang berpengaruh. Ini sangat bagus dan disertasinya ilmiah. Itu bagus dan ini baru doktor yang benar,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Yasonna Laoly juga memberikan pujian serupa.

Ia menyatakan bahwa disertasi Hasto sangat baik dari segi teori dan metode.

“Disertasi ini sangat baik secara ilmiah, baik dari segi teori maupun metode. Hasto berhasil menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif, bahkan kuantitatifnya sangat canggih. Ia menggunakan structural equation model dan menguji validitas serta reliabilitas dari setiap variabel yang digunakan,” jelas Yasonna.

Lebih lanjut, Yasonna menekankan, Hasto membawa hipotesis mengenai ketahanan partai dengan pendekatan kuantitatif, yang dinilai luar biasa.

Ia menegaskan, disertasi tersebut murni ilmiah dan tidak terpengaruh oleh pandangan politik yang berbeda.

“Kalau saya mengatakan ini sangat excellent, terlepas orang berbeda pendapat bahwa ini ada politik, tidak bagi saya, ini betul-betul ilmiah,” ungkap Yasonna.

Yasonna juga menyoroti objektivitas pengujian disertasi Hasto, yang melibatkan penguji dari luar negeri.

“Ini tidak instan, diperlukan tujuh semester untuk menyelesaikannya,” ujarnya.

Disertasi Hasto membahas pentingnya sistem pelembagaan partai yang kuat.

Ia mencatat bahwa keberhasilan PDI-P dalam memenangkan pemilihan umum selama tiga kali berturut-turut merupakan hasil dari pelembagaan partai yang solid.

“Dengan pelembagaan yang kuat dan ideologi yang kokoh, PDI Perjuangan mampu menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat nasional maupun global,” jelas Hasto.

Sidang doktoral Hasto dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk Presiden kelima Republik Indonesia dan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, yang menjadi informan utama disertasi tersebut.

Selain Megawati, hadir pula sejumlah tokoh lain seperti Ketua DPP PDI-P Adian Napitupulu, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Yasonna Laoly.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berhasil lulus ujian sidang promosi doktor di Universitas Indonesia (UI). Dalam disertasinya, dia mengulas terkait hilirisasi nikel.

Judul penelitian yang membuat Ketua Umum Partai Golkar itu mendapatkan predikat cumlaude yaitu 'Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia'.

Merujuk pada laporan disertasi Bahlil, terdapat empat rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian tersebut yaitu dampak hilirisasi, perubahan kebijakan, optimalisasi kelembagaan, dan penguatan tata kelola untuk mewujudkan hilirisasi nikel.

Adapun, sidang promosi doktor Bahlil diuji oleh Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si., Prof. Dr. A. Hanief Saha Ghafur, Prof. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D., Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., dan Prof. Dr. Kosuke Mizuno.

Dikutip dari siaran pers Kementerian ESDM, sebelum sampai pada tahap Sidang Terbuka Promosi Doktor, berdasarkan pernyataan resmi yang disampaikan oleh pihak Universitas Indonesia, Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa riset Program Studi Doktor Kajian Stratejik Global SKSG UI telah menempuh rangkaian tahapan ujian.

Beberapa tahapan yaitu Seminar I yang dilakukan pada 15 Juni 2023, Seminar 2 pada 26 Oktober 2023, Seminar 3 pada 22 Desember 2023, dan Ujian Proposal Riset pada 27 Januari 2024. Selanjutnya, Bahlil Lahadalia menempuh Ujian Hasil Riset pada 19 Juni 2024, Ujian Seminar Hasil Riset I pada 10 Juli 2024, dan Ujian Hasil Riset 2 pada 27 September 2024.

Berikut 4 poin disertasi tentang hilirisasi nikel oleh Bahlil Lahadalia

1. Hilirisasi Nikel Masih Minim Keadilan

Kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia memberikan dampak yang beragam. Di satu sisi, kebijakan ini membawa dampak positif bagi pemerintah pusat dan investor melalui peningkatan PDRB, investasi, dan ekspor.

Namun, masyarakat dan pemerintah daerah lebih merasakan dampak negatif, seperti penurunan akses pendidikan, meskipun ada peningkatan kesempatan kerja.

Setidaknya terdapat enam permasalahan utama yang membuat hilirisasi belum sepenuhnya berkeadilan dan berkelanjutan, yaitu pertama, dana transfer untuk pemerintah daerah tidak cukup adil untuk menangani masalah sosial dan lingkungan.

Kedua, pengusaha lokal kurang terlibat dalam ekosistem hilirisasi sehingga manfaat ekonomi belum sepenuhnya adil. Ketiga, hilirisasi masih didominasi oleh investor asing, dengan partisipasi terbatas dari pengusaha nasional.

Keempat, tidak adanya rencana diversifikasi jangka panjang dari investor berisiko mengancam keberlanjutan hilirisasi setelah cadangan mineral habis. Kelima, aspek lingkungan hilirisasi belum berkelanjutan, dengan masih terjadinya pencemaran udara dan perairan, dan keenam hilirisasi belum adil bagi pekerja, dengan adanya pelanggaran hak ketenagakerjaan seperti kecelakaan kerja.

2. Urgensi Kebijakan Hilirisasi yang Adil dan Berkelanjutan

Untuk mewujudkan hilirisasi nikel yang berkeadilan dan berkelanjutan, diperlukan perubahan dan penguatan kebijakan. Langkah-langkah kebijakan yang diusulkan mencakup, reformulasi kebijakan, formulasi kebijakan baru, penguatan penegakkan kebijakan.

Dalam konteks reformulasi kebijakan, untuk menangani masalah dana transfer dan kemitraan, dengan alokasi DBH yang lebih adil bagi daerah serta meningkatkan kerja sama antara investor dan perusahaan lokal.

Sementara itu, formulasi kebijakan baru disebabkan kurangnya partisipasi pengusaha nasional dalam hilirisasi dan mempersiapkan ekonomi daerah setelah tambang habis, termasuk memberikan dukungan pembiayaan dan mewajibkan diversifikasi investasi jangka panjang.

Disertasi tersebut juga mendorong penguatan penegakan kebijakan yang sudah ada, terutama terkait lingkungan dan ketenagakerjaan, dengan memastikan regulasi seperti PP 22 tahun 2021 tentang perlindungan lingkungan hidup dijalankan secara efektif.

3. Pembentukkan Satgas Hilirisasi

Keberhasilan formulasi dan reformulasi kebijakan hilirisasi, diperlukan penguatan kelembagaan. Salah satu langkah penting adalah pembentukan satuan tugas (Satgas) hilirisasi dan industrialisasi di tingkat nasional yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Lembaga tersebut berperan sebagai koordinator utama, menyinergikan berbagai pemangku kepentingan yang selama ini terfragmentasi, serta memiliki kewenangan penuh untuk mengoordinasikan kebijakan, memobilisasi sumber daya, dan menyukseskan hilirisasi.

Organisasi tersebut ini juga harus melibatkan forum konsultasi dengan partisipasi pemangku kepentingan non-pemerintah, seperti asosiasi pengusaha, masyarakat lokal, LSM, dan akademisi. Satgas memiliki mandat dari tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan, serta dapat menyesuaikan kebijakan jika ditemukan kendala.

4. Tata Kelola Kebijakan

Reformulasi kebijakan hilirisasi tidak hanya memerlukan kelembagaan yang kuat, tetapi juga tata kelola yang optimal. Tata kelola ini harus mengacu pada prinsip-prinsip utama, seperti berorientasi pada hasil, pemberian insentif bersyarat, pendekatan iteratif dan eksperimental, serta transparansi dan akuntabilitas masyarakat.

Dalam disertasi tersebut, Bahlil menegaskan setiap kebijakan harus diarahkan untuk mencapai tujuan hilirisasi yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan sasaran terukur yang dievaluasi secara berkala.

Insentif secara bersyarat juga diperlukan sebagai dukungan kepada pihak terkait disertai syarat yang jelas, seperti kewajiban investasi di sektor bernilai tambah, dan insentif dapat dicabut jika tidak memenuhi kinerja yang diharapkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait gelar doktor yang diraihnya dari Universitas Indonesia (UI) dalam waktu 1 tahun 8 bulan dengan predikat cumlaude.

Gelar tersebut telah memicu kritik dari Dewan Guru Besar UI dan alumni, yang mendesak pembentukan tim investigasi.

"Saya enggak tahu, itu urusan internal kampusnya. Tetapi saya kuliah itu aturannya mengatakan bahwa minimal S3 itu, dalam ranah saya, saya kan by riset, itu minimal 4 semester, dan saya sudah 4 semester. Itu saja," ujar Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Bahlil menegaskan, gelar doktor tersebut diperoleh setelah menjalani proses yang mencakup kuliah, konsultasi, seminar, dan sidang terbuka promosi doktor.

"Saya sudah 4 semester, dan saya kuliah datang, konsultasi, seminar, semua ada itu," katanya.

Bahlil meraih gelar doktor setelah dinyatakan lulus dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI).

Sidang berlangsung di Gedung Makara Art Center UI pada Rabu (16/10/2024) dan dipimpin oleh Ketua Sidang Prof. Dr. I Ketut Surajaya, S.S., M.A.

Penguji dalam sidang tersebut terdiri dari Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si., Prof. Dr. A. Hanief Saha Ghafur, Prof. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D., Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., dan Prof. Dr. Kosuke Mizuno.

Sementara promotor sidang doktor Bahlil terdiri dari Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M, serta ko-promotor Dr. Teguh Dartanto, S.E., M.E dan Athor Subroto, Ph.D.

Bahlil mengangkat isu hilirisasi komoditas nikel dalam disertasinya yang berjudul 'Kebijakan, Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia'.

Sementara itu, mengutip Kompas.id, Dewan Guru Besar UI menggelar rapat Komite I pada Jumat (18/10/2024), yang salah satu agendanya disebutkan tentang diskusi etika dan moral kasus Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG).

Selain itu, agendanya juga membahas laporan perkembangan rencana seminar web soal nilai, etika, dan moral masyarakat multikultural Indonesia.

Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo mengatakan akan memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran dalam kelulusan program doktor Bahlil dari SKSG.

"Kami akan koordinasi dengan Senat Akademik," kata Harkristuti.

Sementara itu, di laman change.org muncul petisi bertajuk ”Tolak Komersialisasi Gelar Doktor, Pertahankan Integritas Akademik”.

Isinya menyatakan alumni UI merasa prihatin dan keberatan atas dugaan praktik komersialisasi dalam proses penyelesaian studi doktoral di perguruan tinggi. Termasuk dalam hal ini dugaan pada gelar doktor yang diberikan kepada Bahlil Lahadalia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait gelar doktor yang diraihnya dari Universitas Indonesia (UI) dalam waktu 1 tahun 8 bulan dengan predikat cumlaude.

Gelar tersebut telah memicu kritik dari Dewan Guru Besar UI dan alumni, yang mendesak pembentukan tim investigasi.

"Saya enggak tahu, itu urusan internal kampusnya. Tetapi saya kuliah itu aturannya mengatakan bahwa minimal S3 itu, dalam ranah saya, saya kan by riset, itu minimal 4 semester, dan saya sudah 4 semester. Itu saja," ujar Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Bahlil menegaskan, gelar doktor tersebut diperoleh setelah menjalani proses yang mencakup kuliah, konsultasi, seminar, dan sidang terbuka promosi doktor.

"Saya sudah 4 semester, dan saya kuliah datang, konsultasi, seminar, semua ada itu," katanya.

Bahlil meraih gelar doktor setelah dinyatakan lulus dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI).

Sidang berlangsung di Gedung Makara Art Center UI pada Rabu (16/10/2024) dan dipimpin oleh Ketua Sidang Prof. Dr. I Ketut Surajaya, S.S., M.A.

Penguji dalam sidang tersebut terdiri dari Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si., Prof. Dr. A. Hanief Saha Ghafur, Prof. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D., Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., dan Prof. Dr. Kosuke Mizuno.

Sementara promotor sidang doktor Bahlil terdiri dari Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M, serta ko-promotor Dr. Teguh Dartanto, S.E., M.E dan Athor Subroto, Ph.D.

Bahlil mengangkat isu hilirisasi komoditas nikel dalam disertasinya yang berjudul 'Kebijakan, Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia'.

Sementara itu, mengutip Kompas.id, Dewan Guru Besar UI menggelar rapat Komite I pada Jumat (18/10/2024), yang salah satu agendanya disebutkan tentang diskusi etika dan moral kasus Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG).

Selain itu, agendanya juga membahas laporan perkembangan rencana seminar web soal nilai, etika, dan moral masyarakat multikultural Indonesia.

Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo mengatakan akan memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran dalam kelulusan program doktor Bahlil dari SKSG.

"Kami akan koordinasi dengan Senat Akademik," kata Harkristuti.

Sementara itu, di laman change.org muncul petisi bertajuk ”Tolak Komersialisasi Gelar Doktor, Pertahankan Integritas Akademik”.

Isinya menyatakan alumni UI merasa prihatin dan keberatan atas dugaan praktik komersialisasi dalam proses penyelesaian studi doktoral di perguruan tinggi. Termasuk dalam hal ini dugaan pada gelar doktor yang diberikan kepada Bahlil Lahadalia.