Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo menjawab anggota DPR RI Komisi IX, Surya Utama atau Uya Kuya soal kesiapan menghadapi PHK Massal. Awalnya Uya Kuya menyinggung potensi PHK Massal PT Sri Rejeki Isman atau Sritex.

Menurut Anggoro, pihaknya memastikan ketahanan dana BPJS Ketenagakerjaan siap menghadapi potensi massal di Sritex. Misalnya, ketahanan dana dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mencapai Rp 13 triliun.

"Apakah dananya cukup? Saat ini untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) dana kita adalah 99% hampir 100%. Jadi kalau semuanya klaim, semua bisa terbayarkan. Untuk JKP saat ini ketahanan dana Rp 13 triliun," jelas Anggoro dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Ia menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan akan memastikan para buruh harus terdaftar pada layanan mereka. Tujuannya adalah agar peserta bisa mendapatkan haknya berupa JHT dan JKP.

BPJS Ketenagakerjaan juga sudah berkoordinasi dengan Sritex melalui kantor cabangnya di Solo. Anggoro juga memastikan pihaknya siap melakukan pendampingan.

"Langkah konkretnya, karena perusahaan tersebut berlokasi di Solo maka Cabang Solo sudah berkoordinasi langsung dengan Sritex, untuk memastikan apa langkah-langkah yang akan dilakukan Sritex terkait dengan pekerja. Sehingga jika memang langkah-langkahnya terkait dengan PHK maka kita sudah melakukan seperti biasanya, kita koordinasi untuk memastikan pendampingan proses klaimnya," bebernya.

Nantinya proses klaim akan dilakukan secara massal sehingga verifikasi lebih cepat, khususnya untuk JHT. Sementara untuk JKP harus melalui portal SIAPkerja Kemnaker yang harus diisi oleh para peserta.

"Poinnya adalah, karena itu adalah hak pekerja maka kita harus pastikan mereka tidak satu persatu prosesnya, sekaligus bersama-sama dengan human capital atau SDM, seberapa pun jumlahnya akan PHK dan ini kota lakukan seperti itu kalau ada informasi perusahaan akan PHK yang jumlahnya besar, kita akan dampingi prosesnya," terang Anggoro.

Sebelumnya, Uya Kuya mempertanyakan kesiapan BPJS Ketenagakerjaan menghadapi potensi PHK massal di PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Saat ini raksasa tekstil itu berstatus pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

"Ada potensi 30 ribu karyawan kehilangan pekerjaan secara terpaksa, walaupun Sritex belum melakukan PHK massal karena mereka masih mengajukan kasasi. Apa siasat dari BPJS Ketenagakerjaan untuk mengakomodir perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK massal," tanya Uya Kuya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah merancang strategi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional di level 5 persen hingga akhir 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan saat ini pertumbuhan ekonomi masih relatif aman di angka 5 persen dengan inflasi sebesar 2,5 persen.

"Yang bisa kita genjot adalah belanja pemerintah, biasanya kan 95 persen, kalau bisa kita genjot lebih baik," ungkap Airlangga di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Jumat (13/9/2024).

Sebagai langkah konkret, pemerintah akan mendorong belanja kementerian dan lembaga untuk memberikan stimulus bagi perekonomian nasional.

Selain itu, kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti dan otomotif juga akan diterapkan.

Kebijakan ini ditujukan untuk kelas menengah, diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat pada kuartal keempat tahun ini.

"Semuanya digenjot di kuartal IV ini sehingga pertumbuhan terjaga 5 persen," kata dia.

Revisi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Di samping itu, pemerintah berencana untuk merevisi besaran manfaat pada program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Manfaat ini akan ditingkatkan menjadi 45 persen selama enam bulan.

JKP merupakan jaminan yang diberikan kepada pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Benefit kehilangan pekerjaan yang biasanya 45 persen selama 3 bulan dan 25 persen selama 3 bulan berikutnya itu disamakan semua 45 persen," jelas Airlangga.

Pemerintah juga akan menambah biaya pelatihan kerja bagi peserta JKP dari Rp 1 juta menjadi Rp 2,4 juta.

Selain itu, cakupan peserta JKP akan diperluas sehingga pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dapat menjadi peserta JKP.

"Diperluas lagi kriterianya, ini akan disiapkan PP dan Permenaker," imbuhnya.

Aturan Perpanjangan PPN DTP Segera Diterbitkan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga memastikan bahwa aturan terkait perpanjangan insentif PPN DTP 100 persen untuk properti hingga Desember 2024 akan segera diterbitkan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, menyampaikan bahwa kebijakan yang seharusnya berakhir pada Juni 2024 ini akan resmi diperpanjang melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru.

"Beberapa waktu ini kan juga akan ada beberapa aturan seperti PPN DTP untuk perumahan yang sudah ditunggu-tunggu, 1-2 hari ini akan selesai," ujarnya saat media briefing di Jakarta, Rabu (11/9/2024).