Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia Packaging Federation (IPF) melihat potensi besar dalam program pemerintah untuk penyediaan makanan bergizi bagi anak sekolah, khususnya dari aspek kemasan.

Direktur Eksekutif IPF, Henky Wibawa, menyatakan bahwa program ini membuka peluang bagi industri kemasan untuk berkontribusi dengan solusi yang ramah lingkungan, termasuk kemasan berbahan plastik monomaterial.

Henky mengungkapkan bahwa penggunaan monomaterial, khususnya plastik, merupakan pilihan ideal untuk memastikan kemasan mudah didaur ulang dan tidak membebani lingkungan.

"Material terbaik saat ini adalah monomaterial, khususnya plastik, karena bisa didaur ulang dan dipakai kembali dalam siklus yang berkelanjutan,” jelas Henky kepada KONTAN, Senin (28/10).

Menurutnya, meski kertas banyak digunakan sebagai kemasan makanan, lapisan plastik yang diperlukan untuk menjaga ketahanan makanan justru membuat kertas sulit didaur ulang.

IPF juga menekankan bahwa aspek biaya menjadi faktor penting dalam pemilihan kemasan, terutama mengingat program ini ditujukan untuk bantuan sosial.

“Jenis kemasan yang murah, aman, dan ramah lingkungan menjadi tuntutan utama,” tambah Henky. Penggunaan plastik monomaterial tidak hanya lebih ekonomis dibandingkan kertas berlapis plastik tetapi juga lebih sesuai dengan kebutuhan makanan siap saji yang tidak perlu disimpan lama.

Henky optimis bahwa industri kemasan Indonesia siap menyambut permintaan kemasan dari program ini. Meski tingkat utilisasi industri kemasan saat ini tergolong rendah, berkisar antara 40%-60%, Henky melihat ini lebih karena perubahan tren permintaan yang kini lebih variatif akibat preferensi konsumen yang dinamis.

“Kami melihat potensi peningkatan utilisasi, terutama jika program berjalan rutin tanpa bergantung pada tren konsumen yang cepat berubah,” ujarnya.

Dengan program makan siang bergizi, Henky berharap tingkat utilisasi industri kemasan bisa mengalami peningkatan bertahap.

Untuk tahun 2024, ia memproyeksikan kenaikan nilai industri kemasan sebesar 2%-3% dibandingkan tahun sebelumnya, dan optimis angka tersebut bisa naik menjadi 5%-6% pada tahun 2025 jika permintaan dari program pemerintah ini terus meningkat.

IPF terus mengedukasi pelaku industri agar lebih siap dengan perubahan kebutuhan teknologi dan permintaan yang beragam. “Kami siap menyikapi setiap peluang baru dan beradaptasi agar dapat memenuhi tuntutan kemasan yang lebih ramah lingkungan dan terjangkau untuk mendukung program pemerintah ini,” pungkasnya.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Paperocks Indonesia Tbk (PPRI), melihat potensi peningkatan permintaan kertas food grade yang signifikan berkat program makanan bergizi untuk sekolah-sekolah yang digagas pemerintah.

Direktur Utama PPRI, Catur Jatiwaluyo, optimis bahwa program ini akan menjadi katalis positif bagi kinerja perusahaan ke depan.

Catur menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima permintaan dari beberapa perusahaan catering yang menanyakan kapasitas produksi Paperocks untuk memenuhi kebutuhan kemasan food grade yang ramah lingkungan.

“Dari pihak catering sudah ada dua yang intens, satu di Tangerang dan satu di Bekasi. Masing-masing meminta jenis packaging yang berbeda, dan kami sanggup menyediakannya,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (28/10).

Meskipun begitu, Catur mengakui bahwa beberapa perusahaan catering masih dalam tahap penjajakan untuk menentukan spesifikasi kemasan yang sesuai, termasuk opsi biodegradable dan plastik-free.

"Kami saat ini belum menggunakan bahan biodegradable karena harganya bisa lebih mahal hingga 2,5 kali lipat dari kemasan standar,” jelas Catur.

Sedangkan, untuk kemasan food grade, PPRI memanfaatkan kertas virgin yang aman bersentuhan langsung dengan makanan, sehingga tidak perlu lapisan plastik tambahan.

Lebih lanjut, Catur menyebutkan bahwa permintaan dari dua wilayah, Tangerang dan Bekasi, sudah mencapai volume besar.

"Di Bekasi saja, permintaannya bisa mencapai 200 ribu box per hari. Bahkan di Tangerang, kebutuhan per minggunya bisa mencapai satu juta kemasan,” tambahnya.

Menanggapi permintaan besar ini, Catur menekankan pentingnya adanya kontrak pembelian untuk memastikan ketersediaan stok.

“Dengan kuantitas yang besar seperti ini, perlu forecast atau perencanaan dari pihak catering untuk kelancaran suplai. Ini juga penting untuk memastikan kredibilitas dari pihak-pihak yang terlibat,” paparnya.

Dengan permintaan yang terus bertambah, PPRI optimis kapasitas produksinya dapat mencukupi kebutuhan kemasan dari program makanan bergizi ini.

"Saat ini bisnis sedang lesu, jadi kapasitas kami masih memadai. Kami juga siap memberikan edukasi ke pihak catering untuk memastikan kelancaran distribusi,” ucap Catur.

Meski belum ada kontrak formal yang diteken, PPRI melihat peluang ini sebagai pendorong positif yang akan mendukung roda perekonomian, terutama bagi UMKM dan produsen pangan lokal yang terkait dengan program ini.

Catur pun berharap kerja sama dengan pihak catering bisa berjalan optimal mulai Desember nanti, dengan target produksi siap diluncurkan awal tahun depan.

PPRI optimis, terlepas dari kontrak yang belum final, bahwa inisiatif ini dapat meningkatkan volume produksi dan memberi kontribusi positif bagi sektor percetakan kertas dan pelaku usaha kecil yang terlibat.

"Karena kan kebetulan bisnis lagi sepi sekarang. Makanya yang saya bilang ini luar biasa. Mereka akan membantulah yang saya bilang tadi. Kalau toh bukan saya, mungkin percatakan yang skala kecil akan terbantu," pungkasnya.

Paperocks Indonesia Optimis Permintaan Kertas Food Grade Naik Berkat Program Makan Siang Bergizi

Ada Program Makan Bergizi Gratis, Paperocks Indonesia Optimis Permintaan Kertas Food Grade Naik

Reporter: Leni Wandira | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam upaya meningkatkan gizi anak-anak di Indonesia, program makanan bergizi diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,1 miliar per bulan.

Anggaran ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dasar, sebagaimana dinyatakan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Food Security Review (IFSR), I Dewa Made Agung, dan Direktur Corporate Affairs Japfa, Rachmat Indrajaya.

Mereka menjelaskan bahwa biaya ini bervariasi tergantung lokasi dan harga bahan pangan lokal.

I Dewa Made Agung menjelaskan bahwa anggaran antara Rp 900 juta hingga Rp 1,1 miliar per lokasi per bulan mencakup berbagai komponen makanan.

"Tingkat kemahalan berbeda di setiap daerah, sehingga harga ayam di Jakarta bisa lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain seperti Bumbang," ujarnya dalam konferensi pers "Makan Bergizi Bersama Japfa" di Jakarta, Rabu (25/9).

Dengan demikian, harga per porsi dapat mencapai kurang lebih Rp 15.000, tergantung pada lokasi dan jenis menu yang disajikan.

Dewa menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya lokal dan kearifan setempat dalam menyusun menu.

Dengan menyesuaikan makanan dengan kebutuhan gizi anak-anak dan menggunakan bahan-bahan yang mudah diakses, biaya dapat ditekan.

Pendekatan ini tidak hanya membantu efisiensi biaya, tetapi juga meningkatkan keberagaman dan kualitas gizi.

Rachmat Indrajaya menyoroti bahwa Japfa berkomitmen untuk mendukung program ini dengan menyediakan produk yang lebih terjangkau.

Ia menjelaskan bahwa penelitian dilakukan di berbagai daerah untuk menyesuaikan penawaran dengan preferensi lokal. Misalnya, di daerah tertentu, anak-anak mungkin lebih menyukai ikan dan sayur-sayuran daripada ayam.

Rachmat juga menjelaskan bahwa anggaran tersebut sudah memperhitungkan biaya operasional, termasuk investasi dalam peralatan dapur dan tenaga kerja.

"Dalam konteks swaklola, sekolah-sekolah di daerah terpencil sering kali tidak memiliki fasilitas dapur yang memadai, sehingga kolaborasi dengan komunitas lokal sangat penting," ujarnya.

Rachmat optimistis bahwa program makanan bergizi ini dapat meningkatkan permintaan terhadap produk unggas, seperti ayam dan telur.

Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya asupan protein, diharapkan konsumsi ayam dan telur dapat meningkat, membantu menstabilkan pasar dan memberikan dampak positif bagi industri.

Dalam praktiknya, biaya per porsi makanan berkisar antara Rp 11.000 hingga Rp 12.000, yang sudah mencakup biaya transportasi dan pengelolaan.

Rachmat menegaskan bahwa angka tersebut masih sangat memungkinkan untuk menjaga kualitas gizi yang baik. Dalam beberapa kasus, biaya dapat ditekan hingga Rp 7.500 jika makanan dimasak sendiri di rumah.

Lebih lanjut, program makanan bergizi yang dirancang oleh Japfa dan IFSR menunjukkan komitmen untuk meningkatkan gizi anak-anak di Indonesia.

Dengan anggaran yang tepat dan pemanfaatan sumber daya lokal, diharapkan program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan gizi masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri pangan lokal, termasuk unggas.

Komunitas Peternak Unggas Nasional atau KPUN mendorong pemerintah memprioritaskan peternak ayam kecil dalam program Makan Bergizi Gratis pada pemerintahan selanjutnya. Langkah tersebut dinilai dapat menjaga stabilitas harga daging ayam yang dinikmati peternak.

Ketua Umum KPUN Alvino Antonio menghitung pemerintah hanya perlu mengeluarkan dana Rp 744 miliar per bulan atau Rp 9 triliun per tahun untuk menyerap daging ayam dalam keperluan program MBZ. Harga ayam yang dinikmati pemerintah adalah Rp 31.000 per kilogram dengan berat per karkas ayam sekitar 1,2 kilogram.

"Dengan anggaran program MBZ yang katanya sekitar Rp 80 triliun, harusnya itu dapat membuat kami peternak kecil sejahtera," kata Alvino di Kantor Ombudsman, Selasa (27/8).

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2025 mencantumkan anggaran MBZ senilai Rp 71 triliun. Angka tersebut jauh lebih kecil dari usulan kampanye Presiden Terpilih Prabowo Subianto sekitar Rp 400 triliun hingga Rp 450 triliun.

Alvino menyampaikan, mayoritas peternak ayam pedaging kini merugi lantaran harga daging ayam yang dinikmati peternak hanya sekitar Rp 18.000 per kg. Pada saat yang sama, harga pokok produksi yang dikeluarkan petani rata-rata senilai Rp 21.000 per kg.

Alhasil, Alvino menyampaikan sebagian peternak ayam pedaging kini tidak bisa membayar cicilan kredit modal ke perbankan. Menurutnya, hal tersebut didorong oleh BUMN pangan yang mulai mengedepankan laba.

BUMN pangan yang dimaksud Alvino adalah PT Berdikari dan PT Rajawali Nusindo. Alvin mengatakan. kedua perusahaan pelat merah tersebut cenderung memasok daging ayam dari pedagang dibandingkan peternak.

Alvino menyampaikan, harga ayam yang ditawarkan pedagang lebih rendah mengingat pedagang membeli ayam pada harga yang rendah dan disimpan dalam rantai pendingin. Namun, Alvino mengakui tidak memiliki bukti otentik atas klaim tersebut.

"Kami tidak ada bukti otentik, tapi kami tahu modus permainan tersebut," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnnya mengatakan, masih belum menentukan kementerian atau lembaga pelaksana program makan bergizi gratis. Teknis pelaksanaan program tersebut harus ditentukan oleh pemerintahan selanjutnya.

Saat ini, anggaran program makan bergizi gratis untuk anak sekolah masuk dalam salah satu poin alokasi pendidikan total Rp 722,6 triliun. “Jadi mohon sabar. Siapa yang mengeksekusi akan diumumkan sendiri oleh presiden terpilih. Pak Menteri Pendidikan Nadiem juga tidak menjelaskan, karena kami sudah menaruh hasilnya di dalam format kabinet baru,” kata dia.

Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan bahwa program makan bergizi gratis sudah ada perkembangan. “Tetapi bukan saya yang harus mengumumkan,” katanya.

Pemerintah mengalokasikan anggaran program makan bergizi gratis Rp 71 triliun atau 0,29% dari PDB pada RAPBN 2025. Program ini diharapkan dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,1% pada 2025.

Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan tengah mengotak-atik skema program makan bergizi gratis seiring alokasi anggaran yang akan dipangkas dari Rp 400 triliun menjadi Rp 71 triliun. Ekonom menyarankan agar sasaran program dipersempit, alih-alih memangkas anggaran makan per anak dari Rp 15 ribu menjadi Rp 9.000.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menegaskan pemangkasan anggaran program makan bergizi per anak justru dapat menimbulkan masalah. Dengan anggaran yang sangat terbatas, ia khawatir justru terjadi penurunan gizi pada anak, bukan perbaikan seperti yang diharapkan.

"Kalau penerimanya juga dengan kategori anak-anak keluarga menengah, ini bisa jadi penurunan gizi. Karena mungkin anak itu sebelumnya bisa beli makanan dengan harga yang lebih tinggi. Ini yang perlu hati-hati," kata Faisal kepada Katadata.co.id, Kamis (18/7).

Untuk itu, Faisal menilai agar program tersebut efektif maka harus melihat dari sisi ketercapaiannya. "Penyesuaian-penyesuaian itu dibutuhkan bukan hanya dari target-target daerah atau penerimanya saja. Tapi memang harus untuk kalangan yang betul-betul berasal dari keluarga miskin," jelas Faisal.

Dengan melakukan hal tersebut, Faisal menilai program tersebut juga akan sesuai dari sisi keterbatasan fiskal atau ketersediaan dana pemerintah. Sementara di sisi lain, tujuan dari makan bergizi gratis juga tercapai lebih tepat sasaran.

Faisal menilai anggaran makanan bergizi sebesar Rp 15 ribu per anak sudah relatif rendah. "Kalau mau dikurangi lagi menjadi sekitar Rp 9 ribu, nah ini makanan seperti apa yang bisa memenuhi gizi dengan harga segitu?" ujae Faisal.

Ia mengingatkan, ada biaya lain yang dibutuhkan dalam mendistribusikan makanan gratis tersebut. Ongkos logistik juga masih harus diperhitungkan di dalam budget makanan tersebut.

Ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menilai. akan ada penyesuaian yang dilakukan dengan alokasi makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun. "Pasti akan ada prioritas sasaran," ujar Tauhid.

Tauhid mengatakan, akan ada penyesuaian penggunaan anggaran yang dilakukan pada tahun pertama. Ia menuturkan, penyaluran anggaran tersebut akan dilakukan secara bertahap agar budget per anak bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi.

"Misalnya prioritas dulu untuk yang levelnya TK hingga sekolah dasar atau kemudian kelompok yang kurang gizi dulu atau penerimanya masyarakat miskin dulu atau daerah-daerah tertinggal, terluar, dan sebagainya yang kapasitas fiskal atau daerahnya terbatas," kata Tauhid.

Tauhid menegaskan, dengan anggaran terbatas maka implementasi program tersebut perlu diperhitungkan dengan matang. Namun, ia mengingkatkan anggaran Rp 7.500 per anak yang disebut-sebut sempat dikaji sangat tidak layak.

"Saya kira nggak mungkin sampai Rp 7.500. Tapi ya itu harus dikurangi target sasarannya," tutur Tauhid.

Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan sebelumnya membocorkan hasil pertemuannya dengan tim ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan sejumlah ekonom. Salah satunya terkait rencana untuk mengkaji alokasi makan bergizi gratis bisa di bawah Rp 15 ribu per anak.

Heriyanto menuturkan bahwa tim ekonomi Prabowo sudah menyetujui anggaran program tersebut sebesar Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025. Dengan demikian, alokasi penggunaannya akan disesuaikan.

"Kemudian tugasnya presiden terpilih ke tim ekonomi itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunin menjadi lebih hemat dari Rp 15 ribu mungkin ke Rp 9 ribu, atau ke Rp 7.500 per anak?" kata Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024 Mandiri Investasi, Selasa (16/7).

Rencana pemangkasan itu, kata Heriyanto, dilakukan agar program tersebut dapat dirasakan banyak orang. Heriyanto menilai pandangan Prabowo itu untuk mendorong programnya tetap berjalan meski anggaran terbatas Rp 71 triliun.

"Pemikiran beliau (Prabowo) itu adalah mendorong programnya dalam keterbatasan. Keterbatasan di dalam Rp 71 triliun, tidak kemudian mendorongnya ke Rp 200 triliun atau Rp 300 triliun," kata Heriyanto.