JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta pemerintah memperhatikan peternak lokal.

Hal ini merespons adanya peternak di Pasuruan, Jawa Timur, yang membuang susu sapi perah karena tidak mampu bersaing dengan susu impor.

"Kita berharap ya bahwa petani-petani atau peternak-peternak lokal yang terkait dengan terutama peternak sapi untuk susu, itu juga tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah," kata Saan di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (9/11/2024).

Menurut Saan, dalam rangka memenuhi kebutuhan susu nasional, pemerintah harus memberi perhatian khusus.

Bahkan, jika memungkinkan, pemerintah diminta memprioritaskan pasokan susu lokal untuk memenuhi kebutuhan secara nasional.

"Jadi jangan sampai peternak-peternak kita itu susunya enggak laku, bahkan tidak bisa bersaing dengan yang impor. Jadi proteksi terhadap para peternak lokal itu menjadi penting," ujar Saan.

"Nanti sisanya kekurangan dari lokalnya berapa, baru nanti impornya berapa. Sehingga kesediaan susu secara nasional itu bisa terpenuhi," tambah Wakil Ketua Umum Partai Nasdem itu.

Diketahui, viral sejumlah unggahan video di media sosial yang menyorot ada peternak sapi di Pasuruan yang membuang 500.000 liter susu sapinya akibat kalah bersaing dengan susu impor.

Dalam video yang beredar, tertulis narasi "pabrik pengolah lebih pilih impor, peternak sapi buang 500 ribu liter susu segar".

Dalam video itu tampak, berliter-liter susu dibuang ke sungai melalui selang.

Bukan hanya di Pasuruan, kejadian serupa juga terjadi di Boyolali. Seorang loper susu asal Kecamatan Sumuk, Danang Eko Saputra, membagikan susu sapi gratis kepada warga yang melintas di Simpang Lima, Boyolali, Jawa Tengah, pada Jumat (8/11/2024).

Danang memilih membagikan 500 liter susu sapi hasil perahan para peternak pagi tadi ketimbang membuangnya.

Pasalnya, Danang mengatakan, ratusan liter susu tersebut tidak terserap oleh industri pengolahan susu (IPS).

"Kondisi (industri) susu saat ini mengerikan, menyedihkan. Intinya tidak ada serapan dari IPS," kata Danang, dikutip dari TribunSolo.com.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta pemerintah memperhatikan peternak lokal.

Hal ini merespons adanya peternak di Pasuruan, Jawa Timur, yang membuang susu sapi perah karena tidak mampu bersaing dengan susu impor.

"Kita berharap ya bahwa petani-petani atau peternak-peternak lokal yang terkait dengan terutama peternak sapi untuk susu, itu juga tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah," kata Saan di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (9/11/2024).

Menurut Saan, dalam rangka memenuhi kebutuhan susu nasional, pemerintah harus memberi perhatian khusus.

Bahkan, jika memungkinkan, pemerintah diminta memprioritaskan pasokan susu lokal untuk memenuhi kebutuhan secara nasional.

"Jadi jangan sampai peternak-peternak kita itu susunya enggak laku, bahkan tidak bisa bersaing dengan yang impor. Jadi proteksi terhadap para peternak lokal itu menjadi penting," ujar Saan.

"Nanti sisanya kekurangan dari lokalnya berapa, baru nanti impornya berapa. Sehingga kesediaan susu secara nasional itu bisa terpenuhi," tambah Wakil Ketua Umum Partai Nasdem itu.

Diketahui, viral sejumlah unggahan video di media sosial yang menyorot ada peternak sapi di Pasuruan yang membuang 500.000 liter susu sapinya akibat kalah bersaing dengan susu impor.

Dalam video yang beredar, tertulis narasi "pabrik pengolah lebih pilih impor, peternak sapi buang 500 ribu liter susu segar".

Dalam video itu tampak, berliter-liter susu dibuang ke sungai melalui selang.

Bukan hanya di Pasuruan, kejadian serupa juga terjadi di Boyolali. Seorang loper susu asal Kecamatan Sumuk, Danang Eko Saputra, membagikan susu sapi gratis kepada warga yang melintas di Simpang Lima, Boyolali, Jawa Tengah, pada Jumat (8/11/2024).

Danang memilih membagikan 500 liter susu sapi hasil perahan para peternak pagi tadi ketimbang membuangnya.

Pasalnya, Danang mengatakan, ratusan liter susu tersebut tidak terserap oleh industri pengolahan susu (IPS).

"Kondisi (industri) susu saat ini mengerikan, menyedihkan. Intinya tidak ada serapan dari IPS," kata Danang, dikutip dari TribunSolo.com.

PASURUAN, iNews.id – Pemandangan menyayat hati terjadi di Desa Dawuan Sengon, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Para peternak sapi perah di wilayah tersebut terpaksa membuang susu hasil perahan mereka dalam jumlah yang sangat besar. 

Aksi pembuangan susu ini dilakukan sebagai bentuk protes atas pembatasan kuota pengiriman susu oleh perusahaan pengolahan susu. Aksi peternak susu sapi itu viral di media sosial.

Dalam rekaman video terlihat sejumlah truk tangki membuang ratusan liter susu segar ke lahan kosong dan sungai. Para peternak mengaku kecewa karena hasil jerih payah mereka tidak dapat termanfaatkan dengan baik.

Manajer pengepul susu NSP, Abednego Wahyu Adi Permana menyampaikan, pembatasan kuota pengiriman susu yang diterapkan oleh perusahaan telah menyebabkan kerugian besar bagi para peternak. 

"Ini terjadi bukan hanya di daerah Pasuruan tapi lebih menyeluruh. Kami sangat menyayangkan adanya pembatasan kuota ini sehingga babnyak peternak yang sulit untuk diterima di industri,",” ujar Abednego Wahyu.

Sementara itu, Kepala Desa Dawuan Sengon, Sugiyanto ketika dikonfirmasi membenarkan adanya aksi pembuangan susu di wilayahnya. Dia berharap pemerintah dapat segera mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para peternak susu. 

“Pada dasarnya, warga dan peternak berharap ada kenaikan harga susu,” kata Sugiyanto.

Editor: Kurnia Illahi

MANADO - Mengantisipasi masuknya Virus African Swine Fever (ASF) seperti yang terjadi pada akhir tahun 2023 yang lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) melalui Dinas Pertanian dan Peternakan, berupaya melakukan penguatan terhadap pelaku peternakan kecil yang ada di Sulut.

Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut, Hanna Tioho, menyebut pihaknya bersama dengan Food Agriculture Organization (FOA) telah melakukan penguatan terhadap peternak kecil di tiga kabupaten, yaitu Minahasa Utara (Minut), Minahasa Selatan (Minsel) dan Minahasa.

Melalui project Community ASF Biosecurity Intervention (CABI), para peternak kecil mendapatkan pelatihan tentang biosecurity sebagai langkah menjaga ternak dari bahaya virus ASF.

“Pelatihan dan pembentukan mindset peternak, kemudian ada bantuan berupa pagar keliling dan kebutuhan lainnya seperti ember hingga kebutuhan air,” ujar Hanna.

Strategi biosecurity kata Hanna, merupakan alternatif untuk mencegah hewan ternak terjangkit oleh virus ASF, apalagi saat ini vaksin untuk virus ASF juga belum tersedia.

Selain membangun kesiapan para peternak, Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut juga menjalankan fungsi pengawasan di setiap pintu-pintu masuk seperti pelabuhan, untuk memastikan, ternak babi yang datang bebas dari penyakit.

“Kami bersama Balai Karantina memastikan pengawasan, termasuk semua ternak yang datang harus lewat laut karena di darat itu banyak daerah yang masuk zona merah,” kata Hanna menambahkan.

Jakarta -

Badan Bank Tanah mengatakan investor asal Vietnam tertarik berinvestasi sektor peternakan di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Hal tersebut sejalan dengan pemerintah berencana untuk mengimpor sapi perah agar memenuhi susu gratis dalam program Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan pihaknya telah menyediakan sebanyak 6.000 hektare. Namun, saat ini masih tersedia sebanyak 3.000 hektare.

"Baru 3.000 hektare, dari total 6.000 hektare, 1.550 hektare untuk reforma yang ada di Poso. Sisanya sudah terpakai, sisa tinggal 3.000 hektare. Jadi memang cocok karena ketinggian 1.100 (mdpl)," kata Parman saat ditemui di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dia menyebut mereka bersedia investasi di Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Namun, investor asal Vietnam berminat investasi di sana asalkan pemerintah menyediakan lahan hingga 10.000 hektare.

"Nanti Insya Allah kita bisa mempunyai tanah paling sedikit mereka menghendaki satu hamparan 10.000 hektare," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) membawa investor dari Vietnam untuk berinvestasi sektor peternakan di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan investasi tersebut berbentuk pembangunan industri sapi perah, dan indusri pengolahan susu.

"Investornya, Alhamdulillah mereka tertarik berinvestasi di Kabupaten Poso. Kami mendapatkan arahan dari Bapak Presiden dan Bapak Presiden Terpilih, untuk kita membangun peternakan, dairy cattle untuk produksi susu di sini" terang Amran dalam keterangannya, Rabu (25/9/2024) lalu.

Investasi ini merupakan tindak lanjut kerja sama dari hasil lawatan Amran sebelumnya beberapa waktu lalu ke Vietnam.

"Ini (investor) merupakan perusahaan terbesar dalam memproduksi susu, kalau investasinya lancar, tiga sampai lima tahun target produksinya 1,8 juta ton." ungkap Amran.

(rrd/rrd)

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Peternakan Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani nomor 202, Kecamatan Gayungan, Surabaya, pada Rabu (16/10).

Penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur 2019-2022.

Pantauan kumparan, terlihat belasan penyidik KPK keluar dari gedung kantor tersebut sekitar pukul 15.03 WIB. Mereka juga terlihat membawa dua koper besar berwarna hitam yang dimasukkan ke dalam bagasi mobil Toyota Innova.

Selain itu, ada tiga petugas kepolisian ikut mengawal penyidik KPK hingga meninggalkan kantor tersebut.

Kemudian, iring-iringan 5 mobil Toyota Innova keluar meninggalkan kantor tersebut bersama penyidik KPK dan petugas kepolisian.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik KPK itu menggeledah Kantor Dinas Peternakan Jawa Timur selama kurang lebih 5,5 jam sejak pukul 09.30 WIB.

Kabar penggeledahan ini dibenarkan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto. "Benar. Sedang ada kegiatan penggeledahan di Pemprov Jatim," kata Tessa saat dikonfirmasi, Rabu (16/10).

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simandjuntak. Sahat diduga menerima suap terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat. Dana hibah ini dinamai hibah pokok pikiran (pokir).

Kasus ini terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Dalam tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp 7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat di Jatim.

Praktik suap diduga sudah terjadi untuk dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021. Sahat yang merupakan politikus Golkar dan seorang pihak lain bernama Abdul Hamid diduga kemudian bersepakat untuk praktik tahun anggaran 2022 dan 2023.

Sahat sudah menjalani proses sidang dan divonis 9 tahun penjara. Pengembangan kasusnya saat ini tengah diusut.

Dalam pengembangan itu, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Namun identitasnya belum dibeberkan. Begitu juga konstruksi kasusnya.

Berdasarkan perannya, empat tersangka merupakan penerima. Tiga orang di antaranya merupakan penyelenggara negara. Sementara, satu lainnya adalah staf dari penyelenggara negara.

Sementara, 17 tersangka sisanya berperan sebagai pemberi. Sebanyak 15 orang berasal dari pihak swasta dan dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara.

KPK juga telah mencegah 21 orang untuk bepergian ke luar negeri terkait perkara ini sejak 26 Juli 2024 lalu.

Pesantren Baitul Quran Singapura (BQS) di Dusun Singapura, Desa Sumur Bandung, Kabupaten Bandung Barat, tak hanya membina 30 santri guna menebar manfaat di tengah masyarakat. Di lahan seluas 2,5 hektare itu, BQS juga mengembangkan program ekonomi berbasis peternakan.

Menurut Ketua Pembina BQS, Achmad Rozi, salah satu tujuan dikembangkannya program ini adalah untuk memberdayakan warga setempat. Adapun jenis-jenis ternak yang dikembangkan di BQS, antara lain sapi, domba, ayam, serta budidaya ikan.

Rozi mendirikan BQS dengan program tersebut sejak delapan tahun lalu. Empat tahun setelah didirikan, BQS dapat dukungan untuk programnya dari Human Initiative (HI). Dia bersyukur akan hal itu.

“Sejak mendapat pendampingan dari HI empat tahun lalu, usaha kami Alhamdulillah berkembang,” katanya di Pesantren BQS Dusun Singapura, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/10).

Tak hanya Rozi, Warga Dusun Singapura yang terlibat langsung dalam program ekonomi berbasis peternakan pun mengatakan hal senada.

“Anak-anak kini bisa menjadi santri di BQS, dan setiap Idul Adha, ternak kami dibeli oleh HI, lalu dagingnya dibagikan kepada kami,” ungkap salah satu warga.

Hadir di tempat yang sama, PR Human Initiative, Ade Lukmanul Hakim, mengatakan kunjungan ke BQS bertujuan untuk melihat dampak dari program-program pemberdayaan yang telah dilakukan. Sehingga, pihaknya bisa memahami langsung perkembangan program mitranya.

“Seperti Pesantren Baitul Quran Singapura, yang telah berhasil memberdayakan masyarakat melalui program ekonomi berbasis peternakan dan pertanian," ungkap Ade.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diprediksi akan membawa dampak signifikan bagi perekonomian desa.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebut anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari disiapkan untuk membeli bahan baku makanan program dari produk pertanian lokal.

Selain itu, program ini menjadi bagian dari investasi besar pemerintah dalam penguatan sumber daya manusia (SDM).

Dadan mengungkapkan, salah satu kelemahan ekonomi Indonesia selama ini terletak pada minimnya likuiditas di pedesaan. Program itu diyakini bisa meningkatkan peredaran uang di daerah-daerah pedesaan.

Sedangkan likuiditas desa akan diperkuat melalui pembelian bahan baku langsung dari koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Melalui program investasi masa depan ini, likuiditas desa akan ditingkatkan," kata Dadan dalam kegiatan BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa (8/10/2024), seperti dikutip dari Antara.

Uji coba awal program ini melibatkan 3.000 anak di satuan pelayanan yang membutuhkan sekitar 200 kg beras, 350 kg ayam atau 3.000 butir telur, 350 kg sayuran, serta 600 liter susu per hari.

Jumlah kebutuhan itu dinilai mencerminkan potensi besar bagi produk-produk pertanian desa.

"Ini baru untuk satu satuan pelayanan. Jika program berjalan penuh, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD hingga SMA, termasuk santri dan sekolah-sekolah keagamaan. Ini adalah skala yang sangat besar," papar Dadan.

Dadan menegaskan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi desa akan menjadi pemasok utama bahan baku bagi program ini.

Sebagai contoh, jika satu satuan pelayanan membutuhkan 350 kg sayuran setiap hari, koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa mengoordinasi para petani untuk menanam sayuran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Demikian juga dengan kebutuhan 600 liter susu per hari yang setara dengan produksi 60 ekor sapi untuk satu satuan pelayanan.

Dengan begitu, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan masyarakat rentan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi desa-desa di Indonesia.

Program ini direncanakan mulai berjalan pada Januari 2025, dengan uji coba yang lebih luas dilakukan pada November 2024.

BOGOR - Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor ( IPB ) Trioso Purnawarman mendorong peternak ayam mandiri untuk menjadi peternak mitra atau membentuk asosiasi. Hal itu guna mewujudkan stabilitas harga dan rantai pasok unggas yang adil dan berkelanjutan.

Kelebihan stok atau surplus menyebabkan harga pembelian ayam ras hidup di peternak menurun dan merugi. Menurutnya, supply yang berlebih adalah suatu anugerah. Pasalnya, menjadi keberhasilan kementerian teknis yang memproduksi pangan asal hewan.

Persoalannya tidak semua pelaku usaha itu termasuk asosiasi berusaha untuk mempromosikan atau membuat demand. Karenanya promosi itu penting.

?Sehingga di tingkat masyarakat dan organisasi termasuk juga apabila Presiden ada suatu aktivitas makan banyak ayam dan telur akan meningkatkan demand," kata Trioso dalam kegiatan Focus Group Disscusion (FGD) Kolaborasi Antarkelembagaan untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Rantai Pasok Unggas Yang Adil dan Berkelanjutan di Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/10/2024).

Dalam diskusi yang diiniasi Forum Broiler Indonesia (FBI) tersebut, Trioso menilai program presiden terpilih Prabowo Subianto yakni, makan bergizi gratis (MBG) pada Januari 2025 nanti bisa membawa angin segar para peternak ayam mandiri. Kendati demikian, hal tersebut tidak terlalu signifikan untuk menyerap ayam livebird (ayam hidup) dari peternak mandiri. Pasalnya, program tersebut dilakukan secara bertahap.

"Cuma persoalannya tidak segitu cepat dilakukan karena efektifitas program ini baru Januari 2025 dan itu baru terserap 20 juta warga, tahun 2026, 65 juta dan pada 2027 82,9 juta sehingga tidak cepat meningkatkan demand mungkin tidak terlalu signifikan untuk menaikan (demand). Maka dari itu perlu program yang cepat dan terstruktur serta promosi baik dari pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.

Kemudian untuk mewujudkan rantai pasok unggas yang adil dan berkeadilan, Trioso yang masuk dalam Tim Percepatan Penyediaan daging, susu dan telur ini menyarankan peternak mandiri membentuk asosiasi bergabung dengan rumah potong hewan unggas dan pabrik pangan. Menurutnya, peternak saat ini tidak bisa berdikari untuk bersaing dengan pengusaha integrator.

Dikatakannya, sudah ada Perpres No 10/2021 bahwa pelaku usaha budidaya ayam dengan pola kemitraan.
Sayangnya peternak belum memahami mengikuti anjuran program dari pemerintah.

?Padahal dengan kemitraan itu banyak keuntungannya yang diperoleh pelaku usaha mikro kecil. Artinya supply terpelihara, harga terjangkau dan serapan dari ayam livebird langsung dipotong dan masyarkat ada kepastian," tandasnya.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional ( Bapanas ) Maino Dwi Hartono mengakui permasalahan kelebihan stok ayam hidup sudah bertahun-tahun. Sebagai upaya mengatasi oversupply dari produksi ayam, pemerintah memberikan bantuan pangan berupa daging ayam dan telur dalam rangka penanganan stunting.

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) telah diberikan kepada 1,446 juta jiwa KRS (Keluarga Beresiko Stunting) di 7 provinsi pada 2024. "Dengan pemberian daging ayam 1 kilogram dan telur 10 butir. Harapannya kami bisa berlanjut tahun depan dan bertambah sebaran wilayah saat ini baru tujuh provinsi, masih ada provinsi-provinsi lain yang belum tersalurkan mudah-mudahan terus berlanjut," katanya.

Ketua FBI Enday Hidayat mengatakan, diskusi ini bertujuan menciptakan situasi persaingan usaha yang sehat antara peternak mandiri dengan pengusaha integrator. Dengan menjaga stabilitas harga ditingkat produsen dan kosumen akan menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

"Semoga dengan forum ini menghasilkan produk kepastian hukum bagi para pelaku usaha, sehingga terciptanya keadilan dan keberlanjutan," terangnya.

Para peserta yang hadir yaitu Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), dan Peternak Pembudidaya Unggas Niaga (PPUN). Kemudian Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), Dtijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Bapanas, Japfa, dan Pokphand.

Kota Serang - Komunitas Pengusaha Tangan Di Atas (TDA) daerah Serang Raya mengadakan kegiatan Silaturahmi Bisnis (Silatbis) ke Jawara Farm, Senin (30/09/2024).

Acara yang merupakan program reguler TDA Serang Raya tersebut diikuti oleh 35 peserta yang merupakan anggota dari komunitas pengusaha tersebut.

Dian Pamela selaku Ketua TDA Serang Raya mengatakan, program silaturahmi bisnis ini penting untuk mengetahui bisnis model suatu usaha, dalam hal ini adalah usaha dalam bidang peternakan.

"Selain itu, kita juga bisa mendapatkan inspirasi dan motivasi untuk mengembangkan usaha yang kita geluti,” tambah Dian Pamela.

Kegiatan yang berlangsung di PT. Agro Niaga Global (Jawara Farm) berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga menjelang waktu Zuhur.

Dalam kegiatan silatbis dengan Jawara Farm tersebut, para peserta banyak sekali mendapatkan manfaat seperti ilmu tentang bisnis ternak, diskusi dengan pengusaha ternak, hingga kesempatan berinvestasi untuk program titip kambing perah.

Selaku Wakil Ketua TDA Serang Raya, Danis Gien mengatakan bahwa program silaturahmi bisnis ini akan diadakan secara reguler mengingat manfaat yang luar biasa bagi para peserta.

"Tentu kita semua tahu bahwa silaturahmi itu bisa memperpanjang umur dan mempermudah rezeki, jadi kita harus sering-sering mengadakan program ini,” tambah Danis Gien.

Beliau juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak dari Jawara Farm, terutama Kang Agis (Nur Agis Aulia) selaku founder dari peternakan tersebut.

Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah membuat peternakan ayam petelur yang dikelola para difabel yang tergabung dalam Jamaah Tani Muhammadiyah (Jatam) Difabel Bejen.

Peternakan yang dinamai Telur Moe Farm itu berlokasi di Bejen, Caturharjo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Peternakan dibuat sebagai respons atas kondisi ekonomi yang menurun, dan banyaknya PHK yang terjadi.

Lewat peternakan itu, Muhammadiyah membuka kesempatan para korban PHK yang hendak belajar beternak.

"Ya, kami akan terbuka untuk mendampingi siapa pun yang memang ingin belajar bersama untuk meningkatkan kapasitasnya bersama-sama di bidang ekonomi," Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nurul Yamin, Rabu (2/10).

Yamin mengatakan, peternakan ayam petelur yang dikelola difabel ini salah satu cara Muhammadiyah untuk memberi sumbangsih pada kesejahteraan masyarakat, terlebih kaum difabel.

"Salah satunya adalah untuk mengisi ruang kegagalan itu. Di mana memberikan satu lapangan kepada para difabel yang tentu difabel untuk mendapatkan formasi pekerjaan formal relatif sangat sulit," katanya.

Gelombang PHK ini memang tengah terjadi. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat hampir 53 ribu tenaga kerja kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2024.

JAKARTA - Arutmin Tambang Asamasam mendukung pemberdayaan masyarakat Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan mengembangkan sektor peternakan. Langkah awal komitmen itu diwujudkan dengan penyerahan 6 ekor sapi betina pada kelompok tani setempat.

Admin and CDEA Superintendent Arutmin E. Wawan menjelaskan, kegiatan dilakukan melalui Program Kemitraan Ternak Masyarakat (Pekatama). Pekatama merupakan program jangka panjang yang ditujukan untuk mengangkat sektor peternakan di Desa Riam Adungan dan sekitarnya, sehingga dapat mengerek kesejahteraan para peternak melalui peningkatan produktivitas ternak.

"Program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pengembangan peternakan sapi yang lebih besar dan berkontribusi nyata bagi perekonomian lokal," ungkap Wawan melalui keterangan tertulis, Selasa (1/10/2024).

Program ini, jelas dia, dirancang untuk membangun kemitraan yang kuat antara Arutmin dan masyarakat di wilayah lingkar tambang perusahaan. Melalui program ini, selain hewan ternak, Arutmin juga memberikan pelatihan dan pendampingan untuk memastikan pengelolaan ternak dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

Wawan menekankan, kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat sangat penting dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk kesejahteraan bersama. Desa Riam Adungan dikenal memiliki kondisi lingkungan yang sangat mendukung untuk peternakan. Kelompok Tani Mentari Pagi yang menerima bantuan sapi betina ini akan mengelola ternak sebagai cikal bakal pengembangan peternakan sapi yang lebih besar.

Komitmen PT Arutmin Indonesia (Arutmin), unit usaha PT Bumi Resources Tbk, dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) diimplementasikan melalui berbagai program berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di lingkar tambang menjadi lebih baik dan mandiri.

Program PPM ini memiliki fokus utama pada delapan bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan riil, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, kelembagaan, dan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

"Arutmin berpartisipasi dalam pembangunan daerah di setiap wilayah operasi dengan terus membangun dan meningkatkan struktur komunitas menjadi lebih berdaya agar tercipta kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat," terangnya.

Kegiatan PPM di sekitar lokasi penambangan ini merupakan salah satu poin penting keberhasilan menjalankan Good Mining Practices (GMP) di dunia pertambangan dan dalam mencapai misi Corporate Social Responsibility (CSR).