Bisnis.com, JAKARTA — Pelantikan PresidenPrabowo Subiantodan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakaserta pembentukan Kabinet Merah Putihmenjadi salah satu katalis bagi pasar modal di Tanah Air.

Sentimen positif itu pun dinilai dapat berimpak pada kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir tahun ini. Situasi itu misalnya sudah tercermin dari kinerja indeks komposit pada pekan lalu atau sepekan jelang pelantikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah saham patut dicermati dan dapat menjadi pilihan investor pada perdagangan pekan ini atau minggu pertama usai PresidenPrabowo Subiantodan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakaresmi dilantik.

Saham-saham tersebut dinilai layak diamati seiring dengan prospektifnya sederet sektor yang berkelindan dengan program-program yang diusung Prabowo-Gibran.

Jakarta: Pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tak lama lagi akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Pasangan ini mengusung program Asta Cita untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Pengusaha senior Hashim Sujono Djojohadikusumo mengatakan program Asta Cita yang diusung kakaknya itu memiliki posisi yang sama dengan ekonomi Pancasila. Menurut dia, keduanya sama-sama berada di posisi tengah.

"Pak Prabowo orang yang sangat probisnis tapi juga sangat prorakyat. Kita cari cuan tapi dengan cara yang terhormat, kita bayar pajak, hormati lingkungan hidup dan bermanfaat untuk semua bangsa Indonesia," kata Hashim saat menjadi narasumber dalam Diskusi Ekonomi Pengusaha Internasional Senior bersama Kadin Indonesia, di Jakarta, Senin, 7 Agustus 2024.
Dia mencontohkan, salah satu program Asta Cita yang diusung Prabowo adalah makan bergizi gratis. Menurut dia, program itu bukti Prabowo prokesejahteraan rakyat.

Menurut dia, makan bergizi gratis yang dicanangkan Prabowo bukan ide baru. Ide itu lahir pada Juli 2006.

Hashim berharap program-program yang dicanangkan Prabowo-Gibran akan mendorong perekonomian Indonesia. Termasuk, memberikan kesempatan kepada dunia usaha.

Pernyataan Hashim itu menanggapi penjelasan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2029 Anindya Bakrie mengenai Delapan Program Hasil Terbaik Cepat yang dicanangkan Prabowo, selain Delapan Misi Asta Cita dan 17 Program Prioritas.

Anindya mengatakan program itu bisa membantu mempercepat pencapaian tujuan nasional bernegara. Anindya menekankan, program tersebut menjadi prioritas Kadin.

Kedelapan program itu adalah:

1. Makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren;
2. melakukan pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan TBC, dan melengkapi fasilitas rumah sakit di setiap kabupaten;
3. mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian;
4. membangun sekolah-sekolah unggulan dan renovasi sekolah besar-besaran;
5. melanjutkan program kartu-kartu kesejahteraan;
6. menaikkan gaji ASN dan TNI/Polri;
7. membangun infrastruktur desa dan 3 juta rumah; dan
8. meningkatkan penerimaan negara.

"Kadin Indonesia telah mempelajari program-program di atas secara saksama. Kami pahami betul bahwa napas dan jiwa dari program tersebut adalah ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang mengambil esensi terbaik dari kapitalisme dan sosialisme," kata Anindya.

Umumkan kepengurusan baru Kadin

Pada kesempatan itu, Kadin Indonesia juga mengumumkan susunan kepengurusan baru. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah, Mulyadi Jayabaya, mengumumkan Anindya Bakrie menjadi ketua umum dan Arsjad Rasjid menjadi Ketua Umum Dewan Pertimbangan.

"Ketua Dewan Pertimbangan, untuk didengar ya, Bapak Arsjad Rasjid, ini luar biasa Pak Ketum, Pa Anin luar biasa masih memberikan penghargaan kepada Arsjad, karena Kadin tidak dua, hanya satu yang dipimpin Anindya Bakrie," kata Mulyadi dikutip dari Antara.

Hashim S Djojohadikusumo didapuk menjadi Ketua Dewan Penasehat Kadin. Kemudian, mantan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua Koordinator Bidan Hukum dan HAM Kadin.

Aktor sekaligus pengusaha Raffi Ahmad sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian, Clarissa Tanoesoedibjo menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Komunikasi dan Informatika.

Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie mengatakan bahwa kepengurusan tersebut baru mencapai 50 persen, namun akan segera dirampungkan.

"Pak Jayabaya akan mengumumkan pengurus inti, dan pengurus ini baru 50 persen, tapi kami tahu dengan berjalannya waktu selama dua, tiga minggu ini kami bisa sempurnakan, dan kita tambahkan," kata Anindya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

IDXChannel - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengatakan program pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah bisa dilaksanakan pada tahun pertama.

Sebab, DPR dan pemerintahan saat ini telah melaksanakan pembahasanKerangka Ekonomi Makro dan Pokok-PokokKebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun2025. DPR RI dan pemerintah bersepakatuntuk tetap memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi pemerintahan baru dalam menjalankan program kerjanya di tahun 2025.

Sehingga, pemerintahan baru bisa langsung menjalankan programnya sejak tahun pertama.

“DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakatiKebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN tahunAnggaran 2025, yang menjadi dasarpenyusunan nota keuangan dan RUURAPBN Tahun 2025 beserta notaKeuangan, yang akan disampaikan olehsaudara Presiden,” ujar Puan dalam pidatonya tentang RRU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan, Jumat (16/8/2024).

Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa dana APBN berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu belanja negara harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalammemudahkan rakyat dalam mendapatkanpelayanan kesehatan, pendidikan,memperoleh pemberdayaan ekonomi.

Selain itu, dana APBN digunakan untuk membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat. Itu karena penerima manfaat belanja negaraadalah rakyat.

“Pemerintah harus dapat memiliki indikatoryang terukur dari seluruh alokasi anggaranprogram di setiap kementerian danlembaga, yang menunjukan bahwa belanjanegara memenuhi kriteria belanja yangberkualitas atau spending better danbukannya hanya sekedar lebih baik belanjaatau better to spending,” ujar dia.

Dengan begitu, Puan menilai pemerintah baru harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural, agar bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar sehingga Indonesia bisa keluar dari middleincome trap.

(Febrina Ratna)