1. Harga Emas Antam Hari Ini: Detail Harga Terbaru Pada Minggu 6 Oktober 2024

Harga emas produk PT Aneka Tambang (ANTM) alias Antam Mingu (6/10/2024) tidak mengalami perubahan dibandingkan kemarin.

Menurut laman logammulia.com, harga emas dari Antam hari ini mencapai Rp 1.482.000 per gram, alias sama dengan sebelumnya.

Demikian juga dengan dengan harga buyback emas Antam saat ini yang tetap berada di posisi Rp 1.319.000 per gram. Buyback merupakan harga yang diberikan kepada investor ketika mereka menjual kembali emas tersebut.

Harga emas Antam selengkapnya dapat dicek di sini.

KOMPAS.com/FREDEIKUS TUTO KE SOROMAKING Direktur Utama PT Jasa Marga Subakti Syukur berpose setelah diwawancarai dalam program GASPOL pada, Kamis, (26/9/2024) di Pullman Ciawi Vimala Hills Convention Center.

2. Ternyata Ini yang Suka Bikin Proyek BUMN Kena Kasus Hukum

Tak jarang badan usaha milik negara (BUMN) justru terjerat kasus hukum karena proyek yang dikerjakan. Ternyata kenaikan biaya proyek seringkali menjadi penyebab perusahaan pelat merah terjerat hukum.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto dan Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Subakti Syukur dalam program Gaspol Kompas.com yang membahas mengenai jalan tol.

Budi mengatakan, terkadang dalam perjalanan mengeksekusi proyek terjadi hal-hal yang tak sesuai perencanaan awal. Seperti, terkait biaya yang direncanakan awal ternyata tak sesuai dengan permintaan vendor.

Mau tahu selengkapnya? Silakan baca di tautan ini.

3. BBM Rendah Sulfur Bakal Diluncurkan Bertahap, Mulai dari Jakarta

PIXABAY/IADE-MICHOKO Ilustrasi bahan bakar minyak (BBM).

Indonesia bakal memiliki bahan bakar minyak (BBM) yang rendah sulfur. BBM ini akan diluncurkan secara bertahap, di mulai dari wilayah Jakarta.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Cahyono Adi mengatakan, BBM dengan sulfur tinggi menjadi salah satu penyumbang emisi.

Sehingga, dengan menggunakan BBM yang rendah sulfur menjadi upaya untuk menekan emisi agar kualitas udara tidak bertambah buruk.

Simak selengkapnya dengan mengklik tautan berikut ini.

4. Mengapa Perlu Pajak Minimum Global 15 Persen?

Pada akhir September lalu, pejabat dan pakar perpajakan dari berbagai negara berkumpul di Kuta, Bali. Kehadirannya berkaitan dengan Forum Pajak Internasional yang diselenggarakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.

Sesuai namanya, pembahasan forum tersebut berfokus pada kemitraan global dalam mengatasi penghindaran pajak yang terjadi lintas negara (cross-border tax avoidance). Dalam acara yang berlangsung dua hari tersebut, terdapat kebijakan yang menjadi sorotan.

Dalam pidato sambutannya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyampaikan kesiapan pemerintah Indonesia menerapkan pajak minimum global sebesar 15 persen. Dari kebijakan tersebut,w pendapatan negara diperkirakan dapat bertambah hingga Rp 8,8 triliun (Kompas.com, 26/9/2024).

Simak penjelasan lengkapnya di sini.

5. Freeport Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1-S2, Simak Persyaratannya

PT Freeport Indonesia (PTFI) membuka sejumlah lowongan pekerjaan yang bisa diikuti oleh lulusan S1 dan S2 dari beberapa jurusan.

Adapun posisi lowongan kerja Freeport yang dibuka di antaranya Supply Chain Management - Sr Analyst, GSC Systems & Business Process, Geo Engineering - Foreman, SHE Mining #2, Geo Engineering - Foreman, SHE Non-Mining, Geo Engineering - Engineer, GIS #1.

Lowongan kerja ini diperuntukkan bagi calon pelamar yang memiliki pengalaman di bidangnya.

Selengkapnya tentang lowongan kerja Freeport dapat dicek di tautan ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Akumulasi nilai kontrak baru emiten BUMN Karya, yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) tembus Rp30,02 triliun hingga semester I/2024.

Capaian nilai kontrak baru dari ketiga emiten itu menurun jika dibandingkan dengan semester I/2023 yang sebesar Rp36,10 triliun. Dengan demikian, nilai kontrak gabungan ADHI, PTPP, dan WIKA mengalami koreksi 16,84% year-on-year (YoY).

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo mengatakan bahwa sampai dengan semester pertama tahun ini, perseroan memperoleh nilai kontrak baru sebesar Rp9,65 triliun. Nilai tersebut turun 16,95% dibandingkan tahun lalu yakni Rp11,62 triliun.

“Karena di awal tahun 2024 kemarin, masih terkait isu pemilu dan situasi pada awal semester satu ini masih konservatif,” ujar Joko saat ditemui di Jakarta, Rabu (10/6/2024).

Dia menuturkan bahwa dari jumlah nilai kontrak baru hingga semester I/2024, proyek dari segmen infrastruktur masih mendominasi lalu disusul proyek gedung.

Sementara itu, WIKA mencatatkan nilai kontrak baru Rp10,17 triliun pada semester I/2024. Jumlah ini mencerminkan penurunan sebesar 2,96% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari capaian tahun sebelumnya yaitu Rp10,48 triliun.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito menuturkan bahwa kontribusi terbesar atas kontrak baru itu berasal dari segmen industri, diikuti oleh infrastruktur, EPC, gedung serta properti.

Adapun berdasarkan komposisi pemberi kerja, sebagian besar nilai kontrak baru WIKA berasal dari sektor BUMN dan pemerintah dengan skema pembayaran progres bulanan.

“WIKA terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan perseroan, terutama dari sektor-sektor potensial yang menjadi andalan. Kami percaya bahwa dengan kapabilitas dan kualitas pekerjaan kami, juga didukung oleh kepercayaan para stakeholders,” tuturnya.

Menurutnya, perseroan akan terus tumbuh dengan menyasar berbagai proyek-proyek potensial, khususnya sektor EPC. Dalam segmen tersebut, WIKA dinilai memiliki portofolio unggul yang jarang dimiliki oleh para kompetitor.

Di sisi lain, ADHI memperoleh kontrak baru sebesar Rp10,2 triliun per semester I/2024. Kontrak baru tersebut didapat dari pekerjaan proyek gedung sebesar Rp50%, sumber daya air 32%, dan sisanya dari segmen jalan dan jembatan, properti manufaktur, dan EPC.

Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Rozi Sparta mengatakan sumber pendanaan nilai kontrak baru perseroan hingga semester I/2024 didominasi oleh pemerintah sebesar 66%, lalu swasta mencapai 29%, dan sisanya berasal dari BUMN dan lainnya.

“Ditinjau dari lini bisnis, perolehan kontrak masih didominasi dari lini engineering dan konstruksi sebesar 92%, lalu 3% properti dan pelayanan, kemudian 5% dari lini manufaktur, serta investasi dan konsesi,” tutur Rozi.

ADHI saat ini memiliki 112 proyek yang masih berjalan. Perinciannya, dari segmen infrastruktur menyumbang 48%, gedung 38% dan sisanya EPC, sarana perhubungan, dan limbah.

Berikut data realisasi kontrak baru ADHI, PTPP, dan WIKA:

ADHI:

- Semester I/2023: Rp14 Triliun

- Semester I/2024: Rp10,2 Triliun

PTPP:

- Semester I/2023: Rp11,62 Triliun

- Semester I/2024: Rp9,65 Triliun

WIKA

- Semester I/2023: Rp10,48 Triliun

- Semester I/2024: Rp10,17 Triliun

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Raihan kontrak baru yang diakumulasikan emiten BUMN konstruksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) mengalami penurunan hingga Mei 2024.

Sampai dengan Mei 2024, WIKA memperoleh kontrak baru Rp8,86 triliun. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp10,48 triliun. Artinya, kontrak baru perseroan turun sekitar 15,46% year-on-year (YoY).

Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito mengatakan perolehan kontrak baru Mei 2024 termasuk proyek Muara Wahau Road Diversion, Water Treatment Plant Batam, dan sejumlah kontrak baru lainnya baik dari induk maupun anak usaha.

“Kontribusi terbesar pada kontrak baru berasal dari segmen industri, disusul oleh segmen infrastruktur dan gedung, dilanjutkan oleh segmen properti, dan EPCC,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (7/7/2024).

Agung menambahkan bahwa sebagian besar proyek WIKA berasal dari pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan skema pembayaran progres bulanan.

Di sisi lain, perolehan kontrak baru Mei 2024 membuat posisi kontrak di tangan atau order book perseroan naik menjadi Rp52,31 triliun. Dari jumlah ini, sebesar 97% memiliki pola pembayaran termin bulanan atau sesuai dengan stream penyehatan WIKA.

“Implementasi ini membuahkan hasil dengan diterimanya arus kas masuk yang berasal dari aktivitas operasi sebesar Rp7,66 triliun sampai dengan bulan Mei 2024,” tutur Agung.

Sementara itu, WIKA kembali ditunjuk oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) untuk mengerjakan Rediversion Muara Wahau Road Diversion (MWRD) sepanjang 18,9 km. Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp550 miliar.

Agung menyatakan WIKA dipercaya untuk mengerjakan pekerjaan tanah, yang mencakup persiapan badan jalan, pengerasan jalan, penanganan tanah existing, serta konstruksi baja, dengan target rampung pada Desember 2025.

“Ini merupakan sinergi lanjutan antara KPC dan WIKA. Menunjukan KPC sebagai pemilik proyek tetap percaya dengan kualitas pekerjaan dan project delivery WIKA,” ujar Agung.

Adapun pengerjaan proyek ini ditujukan memindahkan jalur MRWD guna memperluas area operasi KPC. Sebagaimana diketahui, jalur itu semula dibangun sebagai jalan alternatif nasional di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

___________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.