Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara milik kongsi Grup Salim dan Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) memastikan rencana produksi batu bara perseroan masih sesuai dengan panduan tahun ini di level 78 juta ton sampai dengan 82 juta ton.

Kendati terjadi koreksi dari produksi PT Arutmin Indonesia (Arutmin), BUMI tengah mengajukan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk menaikkan kuota produksi di PT Kaltim Prima Coal (KPC).

“Sampai akhir tahun harusnya tidak jauh dari rencana ya kecuali mungkin dari Arutmin agak sedikit behind production tapi kita lihat masih 3 bulan kan ya,” kata Direktur Bumi Resources Rio Supin saat ditemui di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Rio menuturkan perseroannya masih menantikan keputusan otoritas mineral dan batu bara ihwal pengajuan peningkatan kuota produksi batu bara dari konsesi di PT Kaltim Prima Coal (KPC).

“Di Kaltim sendiri kami coba mengajukan perubahan RKAB saya coba cek sudah dapat tambahan kuota produksi atau belum,” kata dia.

Emiten kongsi Grup Salim & Bakrie itu menargetkan produksi batu bara mencapai 78 juta ton hingga 82 juta ton sampai akhir tahun ini.

Menilik laporan keuangan, laba bersih BUMI tercatat sebesar US$84,91 juta atau sekitar Rp1,38 triliun (kurs jisdor Rp16.294 per dolar AS). Laba itu naik 3,76% secara year-on-year (YoY) dibandingkan semester I/2023 sebesar US$81,82 juta atau sekitar Rp1,33 triliun.

Kendati demikian, pendapatan perseroan justru turun 32,76% YoY menjadi US$595,84 juta, atau sekitar Rp9,70 triliun pada 6 bulan pertama 2024, dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar US$886,27 juta atau sekitar Rp14,44 triliun.

Sejalan dengan turunnya pendapatan, beban pokok BUMI ikut terpangkas 30,3% menjadi US$542,1 juta dibandingkan periode sama 2023 sebesar US$777,61 juta.

Sampai pertengahan tahun ini, BUMI melaporkan cadangan batu bara sekitar 2,4 miliar ton sampai pertengahan tahun ini. Sementara perkiraan potensi sumber daya tembus di angka 6,81 miliar ton.

Angka-angka itu berasal dari anak usaha BUMI, PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia (Arutmin) dan aset di Pendopo.

Adapun, KPC melaporkan cadangan batu bara sebesar 721 juta ton dan Arutmin mencatatkan cadangan sebesar 327 juta ton. Sementara itu, aset BUMI di Pendopo diketahui memiliki cadangan sekitar 1,3 miliar juta ton.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, investor.id – PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengumumkan kepemilikan atas cadangan batubara yang melimpah, mencapai 2,4 miliar ton. Cadangan tersebut tersebar di wilayah operasi anak usahanya, PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang menyumbang sebanyak 721 juta ton, dan PT Arutmin Indonesia dengan 327 juta ton.

Selain itu, BUMI juga memiliki aset di Pendopo, Sumatera Selatan, dengan cadangan sekitar 1,3 miliar ton batubara. Dengan jumlah tersebut, BUMI optimistis dapat terus memproduksi batubara hingga 30 tahun ke depan dengan target produksi tahunan sebesar 80 juta ton.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI, Dileep Srivastava, menyatakan potensi sumber daya batubara BUMI saat ini mencapai 6,81 miliar ton.

"Kami akan memaksimalkan cadangan ini untuk mendukung pendapatan dan laba bersih jangka panjang," jelas dia dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (5/9/2024).

BUMI juga berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pasokan domestik atau domestic market obligation (DMO) yang ditetapkan pemerintah, dengan kontribusi DMO mencapai 25% dari produksi nasional.

Meskipun produksi batubara meningkat sebesar 7% pada semester I-2024 menjadi 37,7 juta ton, pendapatan BUMI justru turun 13% secara tahunan (year-on-year) menjadi USD 2,89 miliar. Penurunan pendapatan ini diduga akibat tekanan harga batubara global. Namun, laba sebelum pajak tercatat sebesar USD 141 juta, dengan pendapatan konsolidasi dari KPC dan Arutmin mencapai US$ 2,89 miliar.

BUMI terus berupaya mengoptimalkan efisiensi operasional dengan mengadopsi teknologi digital dan strategi pengurangan biaya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan laba bersih perusahaan di masa mendatang, meski tantangan harga global masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai.

Founder Stocknow.id, Hendra Wardana, menyatakan bahwa dengan cadangan sebesar 2,4 miliar ton, BUMI memiliki potensi untuk terus beroperasi secara stabil selama tiga dekade mendatang. "Potensi sumber daya yang mencapai 6,81 miliar ton memberikan landasan yang kuat untuk keberlanjutan operasional jangka panjang," jelas Hendra.

Dari perspektif teknikal, saham BUMI menunjukkan sinyal positif. Jika harga saham mampu menembus level resistance di Rp 101, terdapat peluang kenaikan lebih lanjut hingga target Rp 102. Breakout ini diprediksi dapat memberikan potensi keuntungan yang menarik dalam jangka pendek, terlebih dengan cadangan yang besar serta proyeksi kenaikan harga batubara di masa depan.

Senior Investment Information dari Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, turut menambahkan bahwa saham BUMI menarik untuk dipegang dengan target harga Rp 107. "Dengan cadangan batubara yang signifikan, BUMI masih memiliki potensi pertumbuhan yang kuat dalam hal laba dan kinerja operasional," ujarnya.

Dengan cadangan melimpah dan strategi efisiensi yang terus dikembangkan, saham BUMI Resources diperkirakan tetap menjadi pilihan menarik bagi investor yang ingin memanfaatkan peluang di sektor energi.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - PT Bumi Resources Tbk (BUMI) bersama anak usahanya, PT Kaltim Prima Coal (KPC), melestarikan habitat dan menyediakan rumah baru bagi orang utan di lahan pascatambang melalui proses reklamasi.

Konservasi orang utan dinilai penting tidak hanya karena merupakan satwa yang dilindungi, tapi juga karena perannya sebagai penjaga keseimbagan alam dan keanekaragaman hayati. Satwa ini memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung keberlangsungan hidup spesies lain di wilayah jelajahnya.

"Orang utan disebut umbrella species karena Orang utan menjaga keseimbangan ekosistem keadaan hutan dan menjadi penyebar biji-bijian. Sangat luar biasa peran orang utan sebagai satwa endemik," kata Manager Environment KPC Kiagus Nirwan dalam keterangannya, Jumat (30/8/2024).

Nirwan di sela-sela kegiatan BUMI pada perhelatan Festival LIKE 2 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pertengahan Agustus lalu menegaskan, KPC memastikan kegiatan reklamasi dilakukan ekspansif untuk rumah baru bagi orang utan. Keberlanjutan populasi orang utan yang berperan vital sebagai umbrella species di ekosistemnya, dianggap layak menjadi salah satu perhatian utama.

Reklamasi tambang adalah proses untuk merestorasi dan merehabilitasi lahan yang digunakan dalam aktivitas pertambangan. Proses ini bertujuan mengurangi dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang telah dieksploitasi, sehingga kondisi tanah, air, dan vegetasi, serta fungsi ekosistem yang pernah terganggu dapat dipulihkan kembali.

Nirwan menjelaskan, untuk mewujudkan ekosistem reklamasi yang siap menjadi penyangga kehidupan bagi orang utan, secara berkelanjutan tim KPC melaksanakan pengayaan jenis tumbuhan sarang dan pakan satwa. "Setiap hektare lahan ditanam 833 bibit yang terdiri atas 16 jenis tanaman, dan sebanyak 20 persennya merupakan tanaman pakan yang berperan penting untuk menjaga keanekaragaman hayati," jelasnya.

Nirwan menambahkan, KPC juga memiliki tim khusus penyelamatan satwa yang terdiri dari dokter hewan, satgas satwa, serta personel yang siap 24 jam untuk menerima laporan jika terdapat konflik dengan orang utan. Dia mengatakan, tim ini telah melakukan penyelamatan atau translokasi sekitar 151 individu orang utan.

"Monitoring berkala juga dilakukan sebagai bagian penting di dalam kegiatan operasional untuk memastikan keanekaragaman hayati tetap bisa berjalan dengan baik, seiring dengan proses reklamasi tambang," paparnya.

Berdasarkan pemantauan lapangan, lanjut dia, teridentifikasi sekitar 400-500 individu orang utan di area konsesi KPC. Populasi mereka diawasi melalui penggunaan drone dan aplikasi citra satelit untuk mengetahui secara akurat serta memitigasi keberadaan sarang orang utan di kawasan operasional.

Untuk diketahui, wilayah operasional KPC meliputi Sangatta dan Bengalon diapit dua kawasan konservasi yang bernilai keanekaragaman hayati tinggi, yakni Taman Nasional Kutai dan Kawasan Mangrove sepanjang pesisir Pantai Selat Makassar. Dalam menjaga kawasan tersebut, KPC bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Kutai, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, juga Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan.

"BUMI bersama KPC berkomitmen agar area reklamasi dapat menjadi rumah baru bagi orang utan dan berharap pengelolaan kawasan konservasi ini dapat sejalan dengan program nasional sehingga menjadi lebih efisien dan efektif," ujar VP Investor Relations & Chief Economist BUMI Achmad Reza Widjaja.

Dalam jangka panjang, kata dia, hal ini untuk memastikan keberlanjutan perusahaan yang tidak hanya memberi dampak positif secara ekonomi bagi masyarakat, tapi juga berdampak positif secara sosial dan lingkungan.

Jakarta: PT Bumi Resources Tbk (BUMI) bersama anak usahanya PT Kaltim Prima Coal (KPC) berkomitmen melestarikan habitat dan menyediakan rumah baru bagi orang utan di lahan pascatambang melalui proses reklamasi.

Konservasi orang utan dinilai penting tidak hanya karena mereka adalah satwa yang dilindungi, melainkan juga karena perannya sebagai penjaga keseimbagan alam dan keanekaragaman hayati. Satwa ini memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung keberlangsungan hidup spesies lain di wilayah jelajahnya.

"Orang utan disebut umbrella species karena menjaga keseimbangan ekosistem keadaan hutan dan menjadi penyebar biji-bijian. Dari penelitian dari fecesnya (kotoran) satwa ini bisa timbulkan 14 jenis tanaman. Sangat luar biasa peran orang utan sebagai satwa endemik," kata Manager Environment KPC, Kiagus Nirwan di sela-sela kegiatan BUMI pada perhelatan Festival LIKE 2 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, dikutip Jumat, 30 Agustus 2024.
Oleh karena itu, pihaknya memastikan kegiatan reklamasi dilakukan ekspansif untuk rumah baru bagi orang utan. Terjaganya keanekaragaman hayati merupakan indikator penting akan keberhasilan proses reklamasi tambang. Karena itu, keberlanjutan populasi orang utan yang memiliki peran vital sebagai umbrella species di ekosistemnya, dianggap layak menjadi salah satu perhatian utama.

Reklamasi pertambangan adalah proses untuk merestorasi dan merehabilitasi lahan yang digunakan dalam aktivitas pertambangan. Proses ini bertujuan mengurangi dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang telah dieksploitasi, sehingga kondisi tanah, air, dan vegetasi, serta fungsi ekosistem yang pernah terganggu dapat dipulihkan kembali.

Untuk mewujudkan ekosistem reklamasi yang siap menjadi penyangga kehidupan dan menjadi hunian nyaman bagi orang utan, secara berkelanjutan tim melaksanakan pengkayaan jenis tumbuhan sarang dan pakan satwa. Pada tiap hektare lahan ditanam 833 bibit yang terdiri atas 16 jenis tanaman, dan sebanyak 20 persennya merupakan tanaman pakan yang berperan penting untuk menjaga keanekaragaman hayati.

Baca juga: Menyulap Bekas Galian Tambang Jadi Kawasan Pariwisata

Tim penyelamatan satwa

Selain memastikan lahan reklamasi menjadi habitat nyaman bagi sang satwa, KPC juga memiliki tim khusus penyelamatan satwa yang terdiri dari tenaga Dokter Hewan, Satgas Satwa, serta personel yang siap 24 jam untuk menerima laporan jika terdapat konflik dengan orang utan. Tim ini telah melakukan penyelamatan atau translokasi sekitar 151 individu orang utan.

"Monitoring berkala juga dilakukan sebagai bagian penting di dalam kegiatan operasional untuk memastikan keanekaragaman hayati tetap bisa berjalan dengan baik, seiring dengan proses reklamasi tambang," jelas Nirwan.

Berdasarkan pemantauan lapangan, teridentifikasi sekitar 400-500 individu orang utan di area konsesi KPC. Populasi mereka diawasi melalui penggunaan drone dan aplikasi citra satelit untuk mengetetahui secara akurat serta memitigasi keberadaan sarang orangutan di kawasan operasional.

Wilayah operasional KPC meliputi Sangatta dan Bengalon diapit dua kawasan konservasi yang bernilai keanekaragaman hayati tinggi, yakni Taman Nasional Kutai dan Kawasan Mangrove sepanjang pesisir Pantai Selat Makassar. Kawasan ini merupakan wilayah strategis dalam mendukung kelestarian keanekaragaman hayati.

Dalam menjaga kawasan tersebut, KPC bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Balai Taman Nasional Kutai, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, juga Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan.

"Kami menaruh perhatian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. BUMI bersama KPC berkomitmen agar area reklamasi dapat menjadi rumah baru bagi orang utan dan berharap pengelolaan kawasan konservasi ini dapat sejalan dengan program nasional sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Dalam jangka panjang, hal ini untuk memastikan keberlanjutan perusahaan yang tidak hanya memberi dampak positif secara ekonomi bagi masyarakat, tapi juga berdampak positif secara sosial dan lingkungan," jelas VP Investor Relations & Chief Economist BUMI, Achmad Reza Widjaja.

(AHL)

JAKARTA, investor.id - PT Bumi Resources Tbk (BUMI) bersama dengan unit usahanya, Kaltim Prima Coal (KPC) dan Arutmin Indonesia (Arutmin), meraih tiga penghargaan dalam ajang Anugerah Ekonomi Hijau 2024.

Ajang tersebut diselenggarakan oleh satu satu media massa berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta pada 30 Juli 2024. 

Penghargaan yang didapatkan, yaitu untuk BUMI berupa Anugerah Ekonomi Hijau atas Program Konservasi Lingkungan dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat.

Penghargaan untuk KPC yakni Anugerah Ekonomi Hijau atas Optimalisasi Rantai Pasok Domestik. Dan untuk Arutmin berupa Anugerah Ekonomi Hijau atas Kepedulian terhadap Konservasi Air.

Selain itu, KLHK juga menyelenggarakan Festival LIKE 2 pada 8-11 Agustus 2024 di Hall A & B Jakarta Convention Center (JCC)

Dalam festival ini, BUMI, KPC, dan Arutmin berkesempatan untuk menunjukkan upaya perusahaan dalam menjaga dan mereklamasi lingkungan di wilayah operasional masing-masing.

Selain itu, beberapa produk dari UMKM binaan Kaltim Prima Coal dan Arutmin Indonesia juga dipamerkan, seperti kain batik (sasirangan, wakaroros, dan sacoprint (sasirangan eco-print), amplang, sabun dan minyak sereh, serta makanan ringan lainnya. Selain itu, diadakan pula games dan pembagian suvenir.

Di samping itu, pada Jumat (9/8/2024) BUMI mendapat kehormatan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar yang berkunjung dan berdiskusi singkat di booth Grup BUMI.

BUMI, KPC, dan Arutmin juga turut meramaikan talkshow dalam Festival LIKE 2. Dengan tema “Reklamasi dan Pascatambang”, talkshow ini menghadirkan akademisi dari Universitas Bakrie serta praktisi dari Kaltim Prima Coal dan Arutmin Indonesia sebagai pembicara.

Direktur Bumi Resources Dileep Srivastava, menyatakan, BUMI bersama anak perusahaannya, KPC dan Arutmin, berkomitmen tinggi dalam mitigasi perubahan iklim melalui upaya penurunan emisi yang dihasilkan dari operasionalnya.

“Komitmen BUMI terlihat dari laporan keberlanjutan BUMI yang disusun sesuai dengan standar nasional dan internasional, dan untuk menjaga kredibilitas, laporan keberlanjutan BUMI diberikan jaminan oleh pihak ketiga yang independen,” paparnya dalam keterangan resmi, Kamis (15/8/2024).

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia bersyukur Muhammadiyah menerima Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dari pemerintah. Bahlil mengatakan kementeriannya akan segera menyiapkan lahan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak perusahaan Grup Bakrie untuk Muhammadiyah.

“Kami baru mendengar bahwa mereka, alhamdulilah, mau menerima. Saya akan menyiapkan area dulu yang baik. Setelah itu kami akan mengundang. Eks KPC,” kata Bahlil saat ditemui di Universitas Paramadina, Jakarta, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Wilayah bekas PT KPC ini juga akan dikelola oleh Nahdlatul Ulama yang sebelumnya telah menerima WIUPK ini. Pemerintah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara bekas untuk ormas keagamaan. WIUPK ini juga lahan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) generasi pertama.

Enam WIUPK yang dipersiapkan untuk ormas keagamaan ini terdiri atas lahan eks PKP2B dari beberapa perusahaan besar. Lahan itu meliputi PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

Pemberian izin ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan Atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

PT KPC, yang merupakan anak perusahaan dari PT Bumi Resources Tbk, grup Bakrie, memegang konsesi PKP2B yang berakhir pada Desember 2021. Pada awal 2022, PT KPC mendapatkan perpanjangan masa operasional, namun dengan wilayah konsesi yang menciut dari 84.938 hektare menjadi 61.543 hektare. Lebih dari 20 ribu hektare eks lahan PT KPC ini diproyeksikan diserahkan kepada PBNU.

Pembagian izin konsesi tambang ini juga merupakan janji Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam muktamar Nahdlatul Ulama pada Desember 2021. Presiden Jokowi menegaskan bahwa lahan yang akan diberikan kepada NU tidak akan kecil. “Sudah saya siapkan (konsesi). Saya pastikan yang gede, enggak mungkin saya memberikan ke NU yang kecil-kecil,” ujar Jokowi saat menghadiri pengukuhan pengurus PBNU di Balikpapan pada 31 Januari 2022.

Sebelumnya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengklaim, dari 35 pimpinan wilayah Muhammadiyah (PWM) se-indonesia yang hadir, telah mufakat dan mendukung Muhammadiyah untuk mengelola tambang di Indonesia. "Prinsipnya semuanya setuju, mereka memberikan masukan-masukan soal lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai muncul konflik sosial," kata Mu’ti di sela rampungnya Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang digelar di Universitas Aisyiyah atau Unisa Yogyakarta pada Minggu, 28 Juli 2024.

Pihaknya belum mengetahui di mana lokasi izin tambang yang diperoleh organisasinya. Dia juga mengaku belum tahu tambang apa yang akan mereka kelola. Meski begitu, dia berharap Muhammadiyah mendapat jenis tambang batubara. "Ada masukan dari kader agar Muhammadiyah memastikan mendapatkan (jenis tambang) batubara, jangan sampai salah dapat batu neraka yang ditambang," seloroh Mu'ti.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam kesempatan itu mengungkapkan izin tambang yang akhirnya diterima Muhammadiyah dapat dilihat secara pendekatan proporsional. Dia mengatakan agar segala hal terkait tambang jangan hanya disorot dari satu sisi. "Agar usaha tambang maupun yang lain jangan dibayangkan serba positif apalagi serba duit, kami jauh dari itu," kata Haedar.

Sikap Muhammadiyah yang memutuskan menerima izin tambang mengejutkan sejumlah pihak, salah satunya anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto yang sejak awal menolak kebijakan ini. Ia menilai, menilai sikap Muhammadiyah sebagai sikap tidak biasa.

Pasalnya, ia menilai, Muhammadiyah dan para tokohnya biasanya kritis terhadap kebijakan pemerintah. Apalagi kebijakan yang menuai pro kontra. “Dengan menerima izin tambang, Muhammadiyah terkesan mulai turun dari wilayah high politics ke wilayah low politics,” ujar Mulyanto melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo Ahad malam, 28 Juli 2024.

Dengan menerima izin tambang, menurut Mulyanto Muhammadiyah memberi sinyal persetujuan atas substansi yang tergantung dalam regulasinya. “Bahkan, mendukungnya,” ujar Mulyanto. Adapun, regulasi yang mengatur pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan yaitu PP Nomor 25 Tahun 2024.

ADIL AL HASAN | PRIBADI WICAKSONO

Bisnis.com, JAKARTA – Akumulasi nilai kontrak baru emiten BUMN Karya, yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) tembus Rp30,02 triliun hingga semester I/2024.

Capaian nilai kontrak baru dari ketiga emiten itu menurun jika dibandingkan dengan semester I/2023 yang sebesar Rp36,10 triliun. Dengan demikian, nilai kontrak gabungan ADHI, PTPP, dan WIKA mengalami koreksi 16,84% year-on-year (YoY).

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo mengatakan bahwa sampai dengan semester pertama tahun ini, perseroan memperoleh nilai kontrak baru sebesar Rp9,65 triliun. Nilai tersebut turun 16,95% dibandingkan tahun lalu yakni Rp11,62 triliun.

“Karena di awal tahun 2024 kemarin, masih terkait isu pemilu dan situasi pada awal semester satu ini masih konservatif,” ujar Joko saat ditemui di Jakarta, Rabu (10/6/2024).

Dia menuturkan bahwa dari jumlah nilai kontrak baru hingga semester I/2024, proyek dari segmen infrastruktur masih mendominasi lalu disusul proyek gedung.

Sementara itu, WIKA mencatatkan nilai kontrak baru Rp10,17 triliun pada semester I/2024. Jumlah ini mencerminkan penurunan sebesar 2,96% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari capaian tahun sebelumnya yaitu Rp10,48 triliun.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito menuturkan bahwa kontribusi terbesar atas kontrak baru itu berasal dari segmen industri, diikuti oleh infrastruktur, EPC, gedung serta properti.

Adapun berdasarkan komposisi pemberi kerja, sebagian besar nilai kontrak baru WIKA berasal dari sektor BUMN dan pemerintah dengan skema pembayaran progres bulanan.

“WIKA terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan perseroan, terutama dari sektor-sektor potensial yang menjadi andalan. Kami percaya bahwa dengan kapabilitas dan kualitas pekerjaan kami, juga didukung oleh kepercayaan para stakeholders,” tuturnya.

Menurutnya, perseroan akan terus tumbuh dengan menyasar berbagai proyek-proyek potensial, khususnya sektor EPC. Dalam segmen tersebut, WIKA dinilai memiliki portofolio unggul yang jarang dimiliki oleh para kompetitor.

Di sisi lain, ADHI memperoleh kontrak baru sebesar Rp10,2 triliun per semester I/2024. Kontrak baru tersebut didapat dari pekerjaan proyek gedung sebesar Rp50%, sumber daya air 32%, dan sisanya dari segmen jalan dan jembatan, properti manufaktur, dan EPC.

Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Rozi Sparta mengatakan sumber pendanaan nilai kontrak baru perseroan hingga semester I/2024 didominasi oleh pemerintah sebesar 66%, lalu swasta mencapai 29%, dan sisanya berasal dari BUMN dan lainnya.

“Ditinjau dari lini bisnis, perolehan kontrak masih didominasi dari lini engineering dan konstruksi sebesar 92%, lalu 3% properti dan pelayanan, kemudian 5% dari lini manufaktur, serta investasi dan konsesi,” tutur Rozi.

ADHI saat ini memiliki 112 proyek yang masih berjalan. Perinciannya, dari segmen infrastruktur menyumbang 48%, gedung 38% dan sisanya EPC, sarana perhubungan, dan limbah.

Berikut data realisasi kontrak baru ADHI, PTPP, dan WIKA:

ADHI:

- Semester I/2023: Rp14 Triliun

- Semester I/2024: Rp10,2 Triliun

PTPP:

- Semester I/2023: Rp11,62 Triliun

- Semester I/2024: Rp9,65 Triliun

WIKA

- Semester I/2023: Rp10,48 Triliun

- Semester I/2024: Rp10,17 Triliun

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta: Anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Kaltim Prima Coal (KPC), mengembangkan sebuah kolam lahan galian pascatambang yang telah direklamasi sejak 2001 menjadi kawasan potensial pariwisata yang menjadi pendorong pemberdayaan warga sekitar, sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.

Kalimantan Timur memiliki sebuah telaga cantik yang berpotensi besar menjadi salah satu destinasi wisata baru Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada waktu mendatang. Dengan total luas sekitar 270 hektare (ha), lahan ini memiliki telaga atau kolam seluas 12,43 ha, yang sekitarnya diperkaya dengan beragam jenis vegetasi yang memiliki kemampuan menarik satwa, sehingga menjadi ruang tinggal yang nyaman bagi macam-macam fauna endemik seperti aneka spesies burung, berang-berang, rusa, kupu-kupu, serta berbagai satwa pelestari keanekaragaman hayati.

Kawasan ini telah ditetapkan menjadi salah satu zona wisata pascatambang dan terus digarap penyiapan infrastuktur serta diuji coba sebagai tujuan wisata di wilayah Sangatta. Baru dibuka untuk pengunjung dari kalangan terbatas, kawasan ini bernama Telaga Batu Arang, sebuah destinasi ekowisata dengan konsep berkelanjutan.

Beberapa daya tarik wisata yang tengah dikembangkan di Telaga Batu Arang (TBA), antara lain:

1. Kolam atau telaga dipakai sebagai wahana wisata di atas air, misalnya untuk lomba perahu buaya, perahu khas Kota Sangatta, pada event Olimpiade Lingkungan KPC.
2. Bukit Pandang yang menyajikan pemandangan ke berbagai arah, mencakup Taman Nasional Kutai (TNK), Sungai Sangatta, tambang KPC dan keindahan danau secara menyeluruh.
3. Penangkaran Rusa Sambar (Servus Unicolor). TBA menjadi tempat uji coba penangkaran rusa sambar, yang merupakan salah satu satwa endemik Kalimantan.
4. Bird watching untuk mengamati berbagai jenis burung yang hidup bebas di areal TBA.
5. Areal yang luas untuk berbagai acara atau kegiatan yang dapat didesain sesuai dengan kebutuhan.

Upaya mengoptimalkan keseimbangan ekosistem terus dijaga, misalnya dengan cara melakukan penghijauan di area seputar telaga yang menjadi daya tarik utama. Faktor keselamatan dan keamanan juga mendapatkan perhatian penuh, untuk memastikan destinasi wisata baru ini tak hanya indah panoramanya melainkan juga aman bagi pengunjung.

Baca juga: Mengolah Bibit Pohon Endemik di Bekas Lahan Tambang

Mendorong pemberdayaan masyarakat

Reklamasi area bekas tambang, selain mengedepankan keberlanjutan lingkungan, juga bertujuan untuk mendorong tercapainya kemandirian dan mengangkat kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. Oleh karena itu, dengan telaga cantik sebagai daya tarik utama, destinasi ekowisata ini direncanakan menjadi taman hiburan dengan komponen edukasi yang pengelolaannya berbasis masyarakat sehingga dapat menjadi penyangga perekonomian warga sekitar kawasan.

Tak hanya pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata, air Telaga Batu Arang juga dimanfaatkan air baku air minum. Khusus untuk air di kolam TBA, sudah dilakukan studi oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPPT), air di kolam TBA masuk kategori air kelas A (air baku air minum).

Selain itu permukaan telaga juga digunakan sebagai wahana budi daya ikan model Keramba Jaring Apung (KJA) oleh warga sekitar. Kelayakan kualitas air telaga pun telah diuji oleh KPC berkolaborasi dengan Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor. Keramba ini juga dipakai sebagai lokasi penelitian bagi jurusan perikanan SMNK 2 Sangatta Utara.

BUMI bersama KPC berkomitmen terus mendorong pembangunan infrastuktur pendukung Telaga Batu Arang, supaya kawasan ini kelak dapat menjadi daya tarik wisata yang semakin menggerakkan perekonomian masyarakat Kutai Timur.

"Telaga Batu Arang direklamasi menjadi kawasan wisata ecotourism potensial, yang didesain sebagai taman wisata dengan fitur edukatif, dan pengelolaannya akan berbasis komunitas/masyarakat sehingga dapat menjadi penyangga ekonomi masyarakat sekitar. Dengan terus dilakukannya pengembangan kawasan ini, kami berharap dapat menginspirasi perusahaan tambang lain untuk memanfaatkan kawasan bekas tambang, sehingga meminimalisir kerusakan lingkungan akibat penambangan batu bara," tutur Presiden Direktur BUMI Adika Nuraga Bakrie, dalam keterangan tertulis, Senin, 8 Juli 2024.

(AHL)

Bisnis.com, JAKARTA – Raihan kontrak baru yang diakumulasikan emiten BUMN konstruksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) mengalami penurunan hingga Mei 2024.

Sampai dengan Mei 2024, WIKA memperoleh kontrak baru Rp8,86 triliun. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp10,48 triliun. Artinya, kontrak baru perseroan turun sekitar 15,46% year-on-year (YoY).

Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito mengatakan perolehan kontrak baru Mei 2024 termasuk proyek Muara Wahau Road Diversion, Water Treatment Plant Batam, dan sejumlah kontrak baru lainnya baik dari induk maupun anak usaha.

“Kontribusi terbesar pada kontrak baru berasal dari segmen industri, disusul oleh segmen infrastruktur dan gedung, dilanjutkan oleh segmen properti, dan EPCC,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (7/7/2024).

Agung menambahkan bahwa sebagian besar proyek WIKA berasal dari pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan skema pembayaran progres bulanan.

Di sisi lain, perolehan kontrak baru Mei 2024 membuat posisi kontrak di tangan atau order book perseroan naik menjadi Rp52,31 triliun. Dari jumlah ini, sebesar 97% memiliki pola pembayaran termin bulanan atau sesuai dengan stream penyehatan WIKA.

“Implementasi ini membuahkan hasil dengan diterimanya arus kas masuk yang berasal dari aktivitas operasi sebesar Rp7,66 triliun sampai dengan bulan Mei 2024,” tutur Agung.

Sementara itu, WIKA kembali ditunjuk oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) untuk mengerjakan Rediversion Muara Wahau Road Diversion (MWRD) sepanjang 18,9 km. Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp550 miliar.

Agung menyatakan WIKA dipercaya untuk mengerjakan pekerjaan tanah, yang mencakup persiapan badan jalan, pengerasan jalan, penanganan tanah existing, serta konstruksi baja, dengan target rampung pada Desember 2025.

“Ini merupakan sinergi lanjutan antara KPC dan WIKA. Menunjukan KPC sebagai pemilik proyek tetap percaya dengan kualitas pekerjaan dan project delivery WIKA,” ujar Agung.

Adapun pengerjaan proyek ini ditujukan memindahkan jalur MRWD guna memperluas area operasi KPC. Sebagaimana diketahui, jalur itu semula dibangun sebagai jalan alternatif nasional di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

___________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.