Bisnis.com, JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berdampak pada raihan kontrak baru PTPP dan ADHI hingga Agustus 2024. PTPP misalnya sempat menyebut proyek di IKN berkontribusi sebesar 46,7% terhadap total pendapatan perseroan pada semester I/2024.

Di sisi lain, BUMN Karya lainnya, ADHI juga menikmati manisnya proyek IKN. ADHI telah mengantongi sejumlah proyek di IKN walau dengan nilai proyek yang mungkin tidak sebesar PTPP.

Bisnis.com, JAKARTA—Emiten BUMN Karya, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) memastikan kesiapan dana untuk melunasi obligasi jatuh tempo pada November 2024.

Direktur Keuangan PTPP Agus Purbianto mengatakan Obligasi Berkelanjutan I PTPP Tahap I Tahun 2019 Seri B akan jatuh tempo pada 27 November 2024. Obligasi dengan peringkat idA+ Single A Plus itu membayar tingkat kupon 8,5% per tahun.

“Perseroan akan mengalokasikan dana untuk melaksanakan pembayaran obligasi jatuh tempo sebesar total Rp250 miliar dan akan dibayarkan melalui KSEI pada 26 November 2024,” paparnya dalam keterbukaan informasi, Senin (23/9/2024).

Agus menjelaskan sumber dana pembayaran obligasi jatuh tempo sepenuhnya berasal dari dana internal perusahaan.

“Pemenuhan kewajiban keuangan secara tepat waktu dan tepat jumlah merupaka komitmen Manajemen Perseroan,” imbuhnya.

Hingga akhir Juni 2024, PTPP Tercatat memiliki kas dan setara kas Rp4,33 triliun.

Adapun, utang obligasi dan sukuk Mudharabah jangka pendek PTPP mencapai Rp1,71 triliun dan Rp400 miliar. Selain itu, PTPP juga memiliki utang obligasi jangka panjang senilai Rp2,08 triliun dan sukuk Mudharabah jangka panjang sebesar Rp591,75 miliar.

Pada perkembangan lain, emiten BUMN konstruksi PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) menorehkan nilai kontrak baru sebesar Rp13,11 triliun sepanjang periode Januari–Juli 2024.

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo mengatakan perolehan kontrak baru didominasi oleh proyek dengan sumber dana dari pemerintah sebesar Rp49%, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai 32%, swasta 18% dan lainnya hanya 1%.

“Adapun perolehan nilai kontrak tertinggi yaitu pada sektor jalan dan jembatan dengan persentase mencapai 40%, sektor gudang sebesar 38%, industri mencapai 18%, pelabuhan 3%, dan lainnya sebesar 1%,” ujar Joko kepada Bisnis, Rabu (4/9/2024).

Melansir laporan perseroan, PTPP membukukan nilai kontrak dari proyek di luar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp9,98 triliun. Jumlah tersebut menyumbang 76,17% dari total nilai kontrak baru selama periode Januari – Juli 2024.

Sementara itu, nilai kontrak yang berasal dari IKN Nusantara mencapai Rp3,12 triliun atau berkontribusi sebesar 23,82% dari total perolehan kontrak baru PTPP.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN konstruksi PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) menorehkan nilai kontrak baru sebesar Rp13,11 triliun sepanjang periode Januari–Juli 2024.

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo mengatakan perolehan kontrak baru didominasi oleh proyek dengan sumber dana dari pemerintah sebesar Rp49%, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai 32%, swasta 18% dan lainnya hanya 1%.

“Adapun perolehan nilai kontrak tertinggi yaitu pada sektor jalan dan jembatan dengan persentase mencapai 40%, sektor gudang sebesar 38%, industri mencapai 18%, pelabuhan 3%, dan lainnya sebesar 1%,” ujar Joko kepada Bisnis, Rabu (4/9/2024).

Melansir laporan perseroan, PTPP membukukan nilai kontrak dari proyek di luar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp9,98 triliun. Jumlah tersebut menyumbang 76,17% dari total nilai kontrak baru selama periode Januari – Juli 2024.

Sementara itu, nilai kontrak yang berasal dari IKN Nusantara mencapai Rp3,12 triliun atau berkontribusi sebesar 23,82% dari total perolehan kontrak baru PTPP.

Sejumlah proyek yang digarap PTPP di IKN Nusantara, antara lain Kantor PUPR Wing 2 senilai Rp815, 56 miliar, Jalan Seksi 6C yang mencapai Rp746,63 miliar, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat sebesar Rp469,96 miliar, dan Jalan Tol Fase II 3B Rp359,02 miliar.

Di sisi lain, Joko menyampaikan proyek baru lainnya yang diraih PTPP, di antaranya proyek JTLS 6/7, Muara Enim, Sumatra Selatan dengan nilai kontrak Rp4,49 triliun, sedangkan proyek BI Karawang Paket SPU menorehkan nilai kontrak Rp1,07 triliun.

Dari sisi kinerja, PTPP meraih laba Rp147 miliar pada semester I/2024 atau tumbuh 52,46% secara tahunan. Peningkatan laba sejalan dengan kinerja pendapatan usaha yang meraih Rp8,79 triliun atau meningkat 9,28% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Pendapatan tersebut ditopang oleh segmen jasa konstruksi yang menyumbang Rp7,32 triliun meningkat 14,69% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Di samping itu segmen engineering procurement construction (EPC) berkontribusi Rp814,29 miliar, sedangkan segmen properti dan realty meraih Rp336,83 miliar.

Di tengah kenaikan pendapatan usaha, beban pokok PTPP juga ikut meningkat 12,35% YoY menjadi Rp7,75 triliun. Dengan demikian, perseroan mencatatkan laba kotor Rp1,04 triliun sepanjang Januari – Juni 2024, atau turun 9,20% secara tahunan.

Dari sisi neraca keuangan, PTPP membukukan total aset Rp57,77 triliun per akhir Juni 2024 atau meningkat 2,22% YoY. Adapun liabilitas juga naik 2,75% secara tahunan menjadi Rp42,51 triliun, sementara ekuitas tumbuh 0,77% YoY ke Rp15,25 triliun.

Adapun arus kas setara kas perseroan pada akhir periode Juni 2024 tercatat mencapai Rp4,32 triliun, melonjak 50,73% secara tahunan dari posisi sebelumnya Rp2,87 triliun.

--------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA -- Raihan kontrak baru WIKA pada semester I/2024 mendekati ADHI. WIKA meraih kontrak baru sebesar Rp10,25 triliun pada Juni 2024, sementara ADHI mendapatkan kontrak baru Rp10,7 triliun.

Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) Agung Budi Waskito mengatakan bahwa WIKA terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan perseroan terutama dari sektor-sektor potensial yang menjadi andalan WIKA.

“Kami percaya bahwa dengan kapabilitas dan kualitas pekerjaan kami, juga didukung oleh kepercayaan para stakeholders kami, bisnis WIKA akan terus tumbuh dan berkembang dengan menyasar berbagai proyek-proyek potensial, khususnya sektor EPC di mana WIKA memiliki portofolio unggul", ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (24/7/2024).

Kontribusi terbesar atas perolehan kontrak baru tersebut berasal dari segmen industri, diikuti segmen infrastruktur, gedung, proyek EPC dan properti.

Adapun, berdasarkan komposisi pemberi kerja, sebagian besar proyek berasal dari sektor BUMN dan Pemerintah dengan skema pembayaran monthly progress payment.

Raihan kontrak baru WIKA itu mendekati perolehan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) yang mencapai Rp10,7 triliun. Raihan kontrak baru ADHI itu naik 12,15% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan ADHI Rozi Sparta menyampaikan bahwa kontrak baru ADHI itu meningkat 49,21% jika dibandingkan dengan bulan April 2024 yang sebesar Rp6,3 triliun.

Dia menjelaskan kontribusi perolehan kontrak baru ADHI pada Mei 2024 didapat dari proyek gedung sebesar 50%, disusul proyek sumber daya air sebesar 35% dan sisanya berasal dari proyek jalan dan jembatan, properti, manufaktur dan EPC.

Dari sisi sumber pendanaan, katanya, sebanyak 70% dari total kontrak baru ADHI berasal dari pemerintah, 20% dari pihak swasta dan sisanya berasal dari BUMN dan lainnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Akumulasi nilai kontrak baru emiten BUMN Karya, yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) tembus Rp30,02 triliun hingga semester I/2024.

Capaian nilai kontrak baru dari ketiga emiten itu menurun jika dibandingkan dengan semester I/2023 yang sebesar Rp36,10 triliun. Dengan demikian, nilai kontrak gabungan ADHI, PTPP, dan WIKA mengalami koreksi 16,84% year-on-year (YoY).

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo mengatakan bahwa sampai dengan semester pertama tahun ini, perseroan memperoleh nilai kontrak baru sebesar Rp9,65 triliun. Nilai tersebut turun 16,95% dibandingkan tahun lalu yakni Rp11,62 triliun.

“Karena di awal tahun 2024 kemarin, masih terkait isu pemilu dan situasi pada awal semester satu ini masih konservatif,” ujar Joko saat ditemui di Jakarta, Rabu (10/6/2024).

Dia menuturkan bahwa dari jumlah nilai kontrak baru hingga semester I/2024, proyek dari segmen infrastruktur masih mendominasi lalu disusul proyek gedung.

Sementara itu, WIKA mencatatkan nilai kontrak baru Rp10,17 triliun pada semester I/2024. Jumlah ini mencerminkan penurunan sebesar 2,96% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari capaian tahun sebelumnya yaitu Rp10,48 triliun.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito menuturkan bahwa kontribusi terbesar atas kontrak baru itu berasal dari segmen industri, diikuti oleh infrastruktur, EPC, gedung serta properti.

Adapun berdasarkan komposisi pemberi kerja, sebagian besar nilai kontrak baru WIKA berasal dari sektor BUMN dan pemerintah dengan skema pembayaran progres bulanan.

“WIKA terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan perseroan, terutama dari sektor-sektor potensial yang menjadi andalan. Kami percaya bahwa dengan kapabilitas dan kualitas pekerjaan kami, juga didukung oleh kepercayaan para stakeholders,” tuturnya.

Menurutnya, perseroan akan terus tumbuh dengan menyasar berbagai proyek-proyek potensial, khususnya sektor EPC. Dalam segmen tersebut, WIKA dinilai memiliki portofolio unggul yang jarang dimiliki oleh para kompetitor.

Di sisi lain, ADHI memperoleh kontrak baru sebesar Rp10,2 triliun per semester I/2024. Kontrak baru tersebut didapat dari pekerjaan proyek gedung sebesar Rp50%, sumber daya air 32%, dan sisanya dari segmen jalan dan jembatan, properti manufaktur, dan EPC.

Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Rozi Sparta mengatakan sumber pendanaan nilai kontrak baru perseroan hingga semester I/2024 didominasi oleh pemerintah sebesar 66%, lalu swasta mencapai 29%, dan sisanya berasal dari BUMN dan lainnya.

“Ditinjau dari lini bisnis, perolehan kontrak masih didominasi dari lini engineering dan konstruksi sebesar 92%, lalu 3% properti dan pelayanan, kemudian 5% dari lini manufaktur, serta investasi dan konsesi,” tutur Rozi.

ADHI saat ini memiliki 112 proyek yang masih berjalan. Perinciannya, dari segmen infrastruktur menyumbang 48%, gedung 38% dan sisanya EPC, sarana perhubungan, dan limbah.

Berikut data realisasi kontrak baru ADHI, PTPP, dan WIKA:

ADHI:

- Semester I/2023: Rp14 Triliun

- Semester I/2024: Rp10,2 Triliun

PTPP:

- Semester I/2023: Rp11,62 Triliun

- Semester I/2024: Rp9,65 Triliun

WIKA

- Semester I/2023: Rp10,48 Triliun

- Semester I/2024: Rp10,17 Triliun

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA -- Proyek pemerintah masih menjadi andalan emiten BUMN Karya seperti ADHI, PTPP dan WIKA untuk mendulang cuan. Hingga Mei 2024, ketiga emiten BUMN Karya ini mencatatkan raihan kontrak baru yang beragam.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) misalnya melaporkan meraih kontrak baru sebesar Rp9,4 triliun hingga 31 Mei 2024. Jumlah itu, turun 12,15% secara tahunan (year-on-year/YoY) jika dibandingkan posisi Mei 2023 yang senilai Rp10,7 triliun.