Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Didiek Hartantyo akan segera menemui Menteri Perhubungan (Menhub) periode 2024-2029 Dudy Purwagandhi yang baru saja dilantik pada Senin (21/10/2024).

Didiek mengatakan, KAI akan segera menemui Kemenhub untuk membahas secara menyeluruh terkait transformasi sektor perkeretaapian, termasuk kelanjutan proyek-proyek KAI di era Presiden Prabowo Subianto.

"Kita tunggu saja, ini kita baru mau ketemu menteri perhubungan yang baru, Pak Dudy. Secara kalau kami melihat pidato Pak Presiden Prabowo [saat pelantikan], kami sangat optimis, dan KAI siap untuk berkontribusi," ujar Didiek kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan, ada beberapa proyek KAI yang dipastikan akan berlanjut pada era Prabowo-Gibran, termasuk pengembangan proyek LRT Jabodebek hingga Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

"Kami sedang menyelesaikan proyek kereta cepat dan LRT Jabodebek, harapannya tata kelola, infrastruktur, peraturannya segera diselesaikan sehingga menjadi landasan hukum untuk proyek-proyek strategis berikutnya," jelasnya.

Adapun, KAI mencatatkan pengguna LRT Jabodebek mencapai 5,96 juta penumpang sepanjang kuartal III/2024. Angka itu tumbuh 23% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang tercatat sebesar 4.844.096 pengguna.

Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan studi kelayakan atau feasibility study (FS) Kereta Cepat Jakarta-Surabaya akan rampung tahun ini dan akan dieksekusi pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan, saat ini FS sedang berlangsung dan harusnya akan selesai pada tahun ini.

“Masih kita proses, iya [kelanjutan di pemerintahan selanjutnya]. Tahun ini selesai harusnya masalah studi kelayakan,” kata Risal kepada wartawan, Selasa (1/10/2024).

Risal menerangkan studi kelayakan tersebut dilakukan untuk menentukan jalur yang akan dilintasi kereta cepat tersebut, apakah utara, tengah atau justru jalur selatan.

Sebagai tambahan informasi, PT KAI juga mendapatkan anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) sebesar Rp4,79 triliun pada APBN 2025 untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api.

Angkutan KA yang dimaksud di antaranya KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menekankan pentingnya perencanaan yang matang sebelum memutuskan untuk melanjutkan proyek pembangunan kereta cepat dari Jakarta ke Surabaya.

Djoko memaparkan pengalaman dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus menjadi pelajaran agar pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, terutama yang melibatkan dana besar dan investasi asing.

"Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung saja masih mengalami berbagai kendala, termasuk masalah pendanaan yang akhirnya melibatkan anggaran negara. Jadi, kalau ada rencana untuk melanjutkan proyek ini hingga Surabaya, harus benar-benar dipikirkan ulang," ujar Djoko kepada Bisnis, Jumat (11/10/2024).

Djoko mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pembangunan infrastruktur berskala besar seperti ini bisa menjadi beban bagi negara jika tidak dihitung dengan cermat. Dia merujuk pada skema pembiayaan business to business (B2B) yang awalnya direncanakan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, tetapi akhirnya melibatkan APBN setelah terjadi kekurangan dana.

"Pada awalnya dikatakan skemanya B2B, namun ketika anggaran tidak cukup, pemerintah juga ikut turun tangan. Ini menjadi beban bagi negara, yang seharusnya tidak terjadi jika perencanaan keuangannya matang," tambahnya.

Ia juga memperingatkan risiko kerugian jika proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tidak direncanakan dengan baik, apalagi mengingat bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung belum mencapai performa optimal.

Lebih lanjut, Djoko mengatakan bahwa pembangunan kereta cepat ini tampaknya terlalu berfokus pada Pulau Jawa, sementara daerah-daerah lain di Indonesia masih membutuhkan infrastruktur transportasi yang memadai. Ia merasa bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan transportasi selalu terpusat di Jawa, padahal ada wilayah lain yang juga memiliki kebutuhan serupa.

"Sudah 5-10 tahun ini, pembangunan infrastruktur transportasi selalu berpusat di Jawa. Padahal, Indonesia ini luas dan banyak daerah di luar Jawa yang juga memerlukan perhatian," ungkapnya.

Terakhir, Djoko menyampaikan bahwa investasi asing dalam proyek infrastruktur, termasuk kereta cepat, tidak menjadi masalah asalkan skemanya jelas dan tidak memberatkan negara.

"Selama investasi asing dilakukan dengan transparansi dan perencanaan matang, tidak masalah. Tapi jangan sampai di tengah jalan tiba-tiba menjadi beban APBN, seperti yang terjadi sebelumnya," pungkas Djoko.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan studi kelayakan atau feasibility study (FS) Kereta Cepat Jakarta-Surabaya akan rampung tahun ini dan akan dieksekusi pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan, saat ini FS sedang berlangsung dan harusnya akan selesai pada tahun ini.

“Masih kita proses, iya [kelanjutan di pemerintahan selanjutnya]. Tahun ini selesai harusnya masalah studi kelayakan,” kata Risal kepada wartawan, Selasa (1/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan studi kelayakan atau feasibility study (FS) Kereta Cepat Jakarta-Surabaya akan rampung tahun ini dan akan dieksekusi pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan, saat ini FS sedang berlangsung dan harusnya akan selesai pada tahun ini.

“Masih kita proses, iya [kelanjutan di pemerintahan selanjutnya]. Tahun ini selesai harusnya masalah studi kelayakan,” kata Risal kepada wartawan, Selasa (1/10/2024).

Risal menerangkan studi kelayakan tersebut dilakukan untuk menentukan jalur yang akan dilintasi kereta cepat tersebut, apakah utara, tengah atau justru jalur selatan.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengaku telah melaporkan perkembangan proyek akbar Kereta Cepat Jakarta-Surabaya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia mengamini bahwa salah satu bahasan yang dilakukan bersama dengan orang nomor satu di Indonesia itu adalah mengenai pembahasan studi kelayakan atau feasibility study bersama perusahaan dari China.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa saat ini dari pihak KCIC melaporkan kepada Kepala Negara terkait dengan proses dan menjabarkan ragam dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah.

“Misalnya, seperti jalan akses dan segala macam. Kemudian, nanti kerja sama dengan pihak China ke depan apa lagi, evaluasi atas kinerja sekarang, karena pihak China yang lebih memiliki pengalaman terkait masalah safety operasi pelayanan,” tuturnya.

Meski begitu, Dwiyana mengatakan, belum ada estimasi terkait dengan nilai dari proyek Kereta Cepat Jakarta—Surabaya. Bahkan, saat ini pihaknya juga belum memutuskan akan melakukan kerja sama dengan perusahaan China atau Jepang.