Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan menjamin akan gencar melakukan sosialisasi ke stakeholder terkait truk over dimension over load (ODOL).

Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandhi mengklaim aturan mengenai ODOL tersebut telah diatur dalam sejumlah aturan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, serta Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

“Aturan sudah ada, hanya mungkin kami harus lebih intens lagi untuk mensosialisasikan khususnya mengenai keselamatan,” kata Dudy dalam Rapat Kerja dengan Komisi V, Rabu (6/11/2024).

Dudy mengatakan ke depan pihaknya akan gencar berkomunikasi dengan stakeholder terkait yang mengatakan bahwa isu ini bukan hanya isu ekonomi melainkan isu keselamatan.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyiapkan sistem digital agar mendapat bukti elektronik pelanggaran truk kelebihan muatan atau over dimension over loading (ODOL).

Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani memperhatikan kurang optimalnya pengawasan dan penegakan hukum di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan tingginya friksi sosial yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan data penegakan hukum di UPPKB seluruh Indonesia pada 2023, rata-rata kendaraan yang masuk dan diperiksa hanya berkisar di angka 5%. Adapun, dari kendaraan yang masuk tersebut sebanyak 27,95% melakukan pelanggaran.

Dari data pelanggaran tersebut, sebanyak 69% melanggar kelebihan muatan dan sisanya sebanyak 31% melanggar ketentuan dokumen. Mayoritas kendaraan yang melanggar daya angkut, kelebihan muatannya di atas 5% sampai 20%.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah merealisasikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,17 triliun atau 97,6% dari total target PNBP yang ditetapkan untuk 2024 hingga 1 November 2024.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan jumlah tersebut merupakan 97,6% dari total target PNBP yang ditetapkan untuk tahun 2024, yakni sebesar Rp10,418 triliun. Untuk itu, Kemenhub optimistis dapat mencapai target, bahkan melebihi target tersebut hingga akhir 2024.

"Untuk realisasi target PNBP, kami optimis dapat tercapai hingga Rp11,4 triliun di akhir tahun 2024 atau merupakan 109,9% dari target yang telah ditetapkan untuk PNBP 2024 ini," kata Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Senayan, Rabu (6/11/2024).

Menhub menyampaikan bahwa realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar berasal dari layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang saat ini telah mencapai Rp5,06 triliun atau 104,84% dari target.

Selanjutnya, kontribusi PNBP terbesar disumbangkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebesar Rp1,43 triliun, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Rp1,38 triliun, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Rp1,14 triliun, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Rp1,12 triliun.

Menhub juga melaporkan kinerja keuangan Kemenhub untuk tahun anggaran 2024, di mana hingga 1 November 2024, Kemenhub telah menyerap anggaran sebesar Rp28,01 triliun atau 61,67% dari pagu anggaran sebesar Rp45,42 triliun.

"Terkait penyerapan anggaran, kami telah menyiapkan empat strategi utama untuk mempercepat realisasi anggaran tahun 2024," ujar Menhub.

Empat strategi tersebut meliputi percepatan pelaksanaan program, kegiatan, dan proyek, di mana Kemenhub akan mempercepat penyelesaian pekerjaan. Strategi kedua adalah memastikan setiap proses pelaksanaan anggaran tercapai sesuai target dan aturan yang berlaku.

Ketiga, melakukan pemantauan rencana penarikan dana bulanan serta mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai jadwal. Terakhir, Kemenhub akan mematuhi seluruh ketentuan dan aturan dalam pelaksanaan anggaran.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta maaf kepada Komisi V DPR RI atas ulah salah satu jajarannya yang disebut berlaku arogan. Dudy menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan selalu menghormati forum DPR RI.

"Saya mau menyampaikan permohonan maaf Pak, atas sikap oknum-oknum yang bagaimana disampaikan oleh Ibu tadi, saya yakinkan bahwa tidak ada dari pimpinan Kementerian, baik itu pejabat eselon 1, bahwa kami sangat menghargai forum ini," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ia menyebut rapat di DPR menjadi forum komunikasi Kemenhub dan juga sebagai bentuk transparansi. Forum di DPR juga menjadi tempat Kemenhub mendengarkan aspirasi-aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menuding salah satu pejabat di Kemenhub berlaku arogan. Menurut Yasti, oknum tersebut enggan mendengar aspirasi dari anggota parlemen.

"Di dalam kementerian bapak ada mantan Sesditjen, salah satu direktur sekarang pindah, itu menyampaikan bahwa tidak ada itu yang namanya aspirasi-aspirasi anggota DPR RI, ada pak. Dan kami tidak takut dengan DPR RI. Saya bukan soal takut atau tidak takut, kami menjalankan sumpah kami sebagai anggota DPR RI," ujarnya.

Yasti berharap Menhub dapat mengevaluasi oknum yang dimaksud. Ia juga menyatakan bahwa Kemenhub dan Komisi V adalah mitra yang seharusnya dapat bekerja dengan baik.

"Nanti kita bilang kepada Pak Menteri supaya bisa dievaluasi orang ini, nggak sopan. Kita tahu nggak boleh seperti itu, kita itu bermitra. Kalau bermitra kita tahu tupoksi kita seperti apa. Jangan arogan gitu," tutupnya.

Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Lasarus mendorong revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu poin yang menjadi fokus adalah pengaturan terhadap angkutan online atau ojek online (ojol).

Menurut Lasarus, jumlah ojol saat ini tercatat sekitar 2 juta orang. Sayangnya tidak ada undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban ojol, melainkan hanya melalui Peraturan Menteri.

"Terus ini tidak diikat dengan UU sampai hari ini, hanya dari Peraturan Menteri. Kami sudah digeruduk sama teman-teman mitra operator. Rakyat sekarang yang terlibat angkutan online, data kami sudah 2 juta orang, mungkin 2 juta kepala keluarga, dan ini tidak diatur dengan UU hak dan kewajiban," katanya dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Lasarus menyebut komisi V sebenarnya sudah berusaha merevisi UU Lalu Lintas namun gagal. Ia lalu mempertanyakan hal apa yang didapatkan negara dari keberadaan angkutan online.

"Ini angkutan online bisnisnya jalan, terus kita nggak memungut apa-apa dari mereka. Jalannya rusak siapa yang perbaiki, pake pajak yang dibayar oleh rakyat. Jalannya hancur dipakai bisnis mereka, orang jatuh siapa yang tanggung jawab?" ujar Lasarus.

Oleh karena itu Lasarus berharap Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan jajaran Kementerian Perhubungan turut mendorong revisi UU Nomor 2 Tahun 2009.

"Saya berharap ini UU kemarin sudah kita dorong, revisi UU 22 tahun 2009 ini kita dorong kembali. Naskah akademik selesai, pakar sudah dipanggil, ahli sudah diajak bicara, ini berharap ini bisa jalan dan dengan cepat bisa kita selesaikan," tutupnya.

Saksikan juga video: Menhub Sebut Kereta Api Masih Jadi Favorit Masyarakat

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan Menteri BUMN Erick Thohir tengah mencari cara untuk mendorong sektor pariwisata. Untuk memacu kunjungan wisatawan, maka berbagai persoalan mesti diselesaikan, salah satunya harga tiket pesawat yang mahal.

Pemerintah sendiri menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sekitar 14 juta wisman pada tahun ini.

"Mengenai target kunjungan mungkin bisa dikoreksi ya. Yang tahun 2024 itu 14 jutaan ya untuk wisman ya. Dan kita ada target 5 tahun berikutnya," kata Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Dia mengatakan, untuk mengejar target tersebut, pemerintah akan lebih menggalakkan promosi di pasar luar negeri. Selain itu, pihaknya akan mencari cara agar harga tiket pesawat bisa terjangkau.

"Tentu kita akan promosikan lebih ke high quality tourist, menggalakkan promosi ke luar negeri lebih banyak lagi. Tapi mengenai aksesibilitas ya, transportasi, harga tiket yang terjangkau, kita harus segera atasi bersama KL yang lainnya," ungkapnya.

Dengan langkah tersebut, kata dia, jumlah wisman dan wisatawan nusantara (wisnus) bisa meningkat karena biaya perjalanan lebih murah. "Supaya wisman dan wisnus terutama bisa travel di Indonesia lebih murah," katanya.

Bicara mengenai harga tiket pesawat mahal, Menteri BUMN Erick Thohir bilang, ada sejumlah aturan yang juga harus mendukung penyelesaian masalah tiket mahal.

"Kompleksitasnya tidak bisa dilihat se-simple itu. Karena kalau kita mau buat perubahan pasti aturannya, policy-nya yang selama ini mengikat kita itu yang kita harus lepas," kata Erick.

Erick mengatakan, pariwisata menjadi perhatian pemerintah. Dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi belum lama ini, sektor pariwisata juga dibahas.

Sementara, terkait dengan pertemuannya dengan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, kali ini. LErick mengatakan, akan membentuk tim bersama yang bertujuan mencari solusi bersama.

"Bahwa kita bersepakat, kemarin makanya saya kunjungan juga ke Pak Menteri Perhubungan, salah satu statement saya juga mengenai pariwisata. Sesuai dengan diskusi yang kita jalankan hari ini. Kita akan membentuk tim bersama untuk memberikan solusi," terangnya.

Erick Thohir mengatakan, solusi yang dimaksud untuk berbagai masalah, termasuk pada harga tiket pesawat yang mahal.

"Kalau dulu bicara satgas atau versi saya PMO itu sama saja tujuannya. Untuk menyelaraskan semua kebijakan untuk menjadi sebuah satu keputusan yang bisa memberikan solusi termasuk tadi mengenai harga tiket. Karena tidak mungkin kita ini bekerja sendiri-sendiri," paparnya.

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, dan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana tengah mencari solusi untuk menurunkan harga tiket pesawat. Ketiganya akan bekerja dalam Satuan Tugas (Satgas).

Erick Thohir menilai, upaya menurunkan tiket pesawat cukup kompleks karena melibatkan banyak kebijakan atau aturan lintas kementerian/lembaga. Saat ini, banyak kebijakan di berbagai instansi yang melekat pada tiket pesawat sehingga harganya menjadi mahal.

“Kompleksitasnya tidak bisa dilihat sesimpel itu, karena kalau kita mau buat perubahan pasti aturannya, policy-nya yang selama ini mengikat kita, itu yang kita harus lepas,” ujar Erick di kantornya, Jakarta Kamis (31/10/2024).

Erick sebelumnya berkunjung ke Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membahas persoalan ini. Keduanya bersepakat agar masalah ini dibicarakan dalam sebuah tim bersama

“Kalau dulu bicara satgas atau versi saya PMO (Project Management Office), itu sama saja tujuannya untuk menyelaraskan semua kebijakan untuk menjadi sebuah satu keputusan yang bisa memberikan solusi, termasuk tadi mengenai harga tiket,” katanya.

Sementara itu, Widiyanti Putri menilai, mahalnya harga tiket pesawat memengaruhi tingkat kunjungan wisatawan. Dia sepakat bahwa harga tiket pesawat harus diatas oleh K/L terkait

“Mengenai aksesibilitas, transportasi, harga tiket yang terjangkau, kita harus segera diatasi bersama kementerian dan lembaga yang lainnya, supaya wisman (wisatawan mancenegara) dan wisnus (wisatawan nusantara) terutama, bisa travel di Indonesia lebih murah,” ujarnya.

Adapun Dudy sebelumnya mengungkapkan, Satgas akan mulai bekerja untuk mengatasi harga tiket pesawat yang mahal. Dia berharap, hasil kerja Satgas bisa terlihat pada akhir tahun sebelum diserahkan kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

(Rahmat Fiansyah)

Harga tiket pesawat yang mahal masih terus jadi sorotan. Persoalan ini ikut jadi tantangan bagi sektor pariwisata.

Bicara mengenai harga tiket pesawat mahal, Menteri BUMN Erick Thohir bilang, ada sejumlah aturan yang juga harus mendukung penyelesaian diskursus ini.

"Kompleksitasnya tidak bisa dilihat se-simple itu. Karena kalau kita mau buat perubahan pasti aturannya, policy-nya yang selama ini mengikat kita itu yang kita harus lepas," kata Erick di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Erick mengatakan, pariwisata menjadi perhatian pemerintah. Dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi belum lama ini, sektor pariwisata juga dibahas.

Terkait dengan pertemuannya dengan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, hari ini, Erick mengatakan, akan membentuk tim bersama yang bertujuan mencari solusi bersama.

"Bahwa kita bersepakat, kemarin makanya saya kunjungan juga ke Pak Menteri Perhubungan, salah satu statement saya juga mengenai pariwisata. Sesuai dengan diskusi yang kita jalankan hari ini. Kita akan membentuk tim bersama untuk memberikan solusi," terangnya.

Erick Thohir mengatakan, solusi yang dimaksud untuk berbagai masalah, termasuk pada harga tiket pesawat yang mahal.

"Kalau dulu bicara satgas atau versi saya PMO itu sama saja tujuannya. Untuk menyelaraskan semua kebijakan untuk menjadi sebuah satu keputusan yang bisa memberikan solusi termasuk tadi mengenai harga tiket. Karena tidak mungkin kita ini bekerja sendiri-sendiri," paparnya.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) punya dua perintah utama saat mendatangi kantor Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

Pertama, menurunkan harga tiket pesawat. Kedua, Kemenhub  ia minta menekan atau mengurangi tingkat kecelakaan transportasi.

AHY menegaskan dirinya bakal terus mengelola Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat. Ia menyebut bahwa nilai ekonomis transportasi juga penting, selain kemudahan dan kenyamanan.

"Karena kalau kita ingin ekonomi lebih maju dan tumbuh di berbagai daerah, transportasinya termasuk biaya seseorang dari dan ke suatu daerah itu harus semakin efisien," kata AHY dalam Konferensi Pers di Kemenhub, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).

"Kalau (harga tiket pesawat) masih terlampau tinggi, ini akan sangat berpengaruh bukan hanya pada pergerakan, tapi juga pada produktivitas. Ini (penurunan harga tiket pesawat) akan kita kawal ke depan," tegasnya.

Sayang, Menhub Dudy irit bicara soal kapan harga tiket pesawat turun. 

Terlepas dari itu, Menko AHY juga menugaskan Menhub Dudy mengurangi kecelakaan transportasi. Perintah ini mencakup seluruh moda, mulai dari darat, laut, hingga udara.

"Bagaimanapun kita tidak ingin ada kejadian kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa (dan) kerugian materiil. Tadi kita bongkar beberapa case (kecelakaan)," tutur AHY.

Ia menyebut Menhub Dudy cukup terbuka, terutama dalam melakukan studi dan investigasi. Harapannya, Kemenhub segera bisa memperbaiki kesalahan dan tetap melanjutkan yang sudah baik.

Pria yang juga ketua umum Partai Demokrat itu menekankan dirinya tak main-main dalam urusan nyawa. AHY ingin pemerintah mengutamakan keselamatan manusia.

"Jadi, regulasi harus disesuaikan. Tentu selalu ada kepentingan-kepentingan satu dan lain hal. Semua juga ingin mendapatkan prioritas, tapi tadi saya menekankan kepada pak menteri bahwa keselamatan manusia itu di atas segalanya," jelas AHY.

"Jangan sampai dengan alasan apapun, efisiensi ekonomi, apapun kemudian menomorduakan aspek keselamatan manusia. Bukan hanya si pengendara, pelaku usaha, juga masyarakat yang seringkali tidak tahu apa-apa tapi menjadi korban juga. Jadi, ini yang perlu ditertibkan semuanya," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk membahas sejumlah proyek jangka pendek.

AHY menilai perlu peningkatan konektivitas antarwilayah, tidak hanya di Jawa, tetapi seluruh indonesia. Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang merata.

Dalam kunjungannya, AHY menyebut telah mendiskusikan terkait program serta proyek yang akan dikerjakan dalam 5 tahun ke depan maupun dalam jangka pendek, 100 hari ke depan.

“Dan banyak hal yang juga harus dikoordinasikan, disinergikan dengan berbagai Kementerian dan lembaga lain, tentu bukan hanya dalam lingkung Kemenko Infrastruktur, tapi juga dengan jajaran Kementerian lainnya,” kata AHY di Kementerian Perhubungan, Rabu (30/10/2024).

AHY juga mengklaim telah membahas beberapa beberapa program 100 hari kerja, yang bisa dikatakan sebagai target jangka pendek dengan Menhub.

Terdapat beberapa proyek infrastruktur terkait dengan konektivitas dan transportasi baik itu di darat, laut udara maupun elemen dari perkeretaapian yang menjadi sendi sendi utama dari perhubungan di Indonesia saat ini.

“Mudah-mudahan dalam jangka pendek, ada sejumlah proyek yang bisa segera diresmikan, dan bahkan bisa segera dimanfaatkan, digunakan dengan baik oleh masyarakat di berbagai daerah,” kata AHY.

Selain itu, AHY mengatakan Kemenhub akan melakukan simplifikasi dari ratusan aplikasi yang dikembangkan selama ini menjadi jauh lebih sederhana, sehingga tidak memusingkan dan semakin membuat segala sesuatunya lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Di sisi lain, biaya logistik juga disebut menjadi sebuah tantangan. AHY menyebutkan pihaknya tidak ingin biaya pembangunan mahal akibat beban transportasi.

“Kita harus kurangi, sehingga prosentase antara biaya logistik atau transportasi logistik tadi bisa ditekan lebih baik, sehingga keuntungan atau manfaat ekonominya bisa lebih besar dirasakan oleh masyarakat dan daerah,” imbuh dia.

Karena bagaimanapun ini yang saya sampaikan, kemudahan, kenyamanan dan juga nilai ekonomi bagi masyarakat itu kita juga utamakan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan semangat satuan tugas (Satgas) penurunan harga tiket pesawat untuk kemudahan dan nilai ekonomi bagi masyarakat.

"Tentunya semangatnya bahwa tadi ada satgas penurunan tiket (pesawat), itu memang kita juga pastinya akan terus kelola. Karena bagaimanapun ini yang saya sampaikan, kemudahan, kenyamanan dan juga nilai ekonomi bagi masyarakat itu kita juga utamakan," ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, jika perekonomian di daerah ingin lebih maju dan tumbuh maka biaya transportasi harus semakin efisien.

"Karena kalau kita ingin ekonomi lebih maju, lebih tumbuh di berbagai daerah, transportasinya termasuk biaya seseorang dari dan ke suatu daerah termasuk barang itu harus semakin efisien," katanya.

AHY juga menyampaikan bahwa biaya transportasi yang terlampau tinggi dapat berpengaruh bukan hanya pada mobilitas, namun juga produktivitas.

"Karena kalau masih terlampau tinggi, nah ini akan sangat berpengaruh pada bukan hanya pergerakan tetapi juga pada produktivitas. Di sini yang tentu kita akan kawal ke depan," katanya.

Dalam kesempatan sama, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa dirinya masih menunggu dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) terkait hasil dari satgas penurunan harga tiket pesawat.

"Setahu saya itu dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian, nanti kami menunggu dari Kemenko Perekonomian untuk menyampaikan hasil dari satgas tersebut. Kami masih menunggu," kata Dudy.

Dirinya berharap hasil dari satgas penurunan harga tiket pesawat tersebut bisa didapatkan sebelum Natal dan Tahun Baru.

"Saya harapannya sebelum Natal dan Tahun Baru ini kita sudah bisa mendapatkan hasil dari satgas tersebut," katanya.

Sebagai informasi, Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) Dwi Ardianta Kurniawan mendukung penerapan sistem multiprovider (tidak monopoli) suplai avtur untuk menekan tingginya harga tiket pesawat terbang.

Dwi Ardianta mengatakan sistem multiprovider yang sebelumnya diajukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) itu akan mencegah praktik monopoli penjualan avtur di Indonesia.

Mahalnya harga tiket pesawat di dalam negeri disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti harga avtur, pajak impor suku cadang pesawat, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal baru menggantikan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengusulkan perubahan tersebut dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI. Dudy menyebutkan usulan tersebut didasari oleh surat Kementerian Sekretariat Negara.

“Berdasarkan surat dari Kementerian Sekretariat Negara maka diperlukan pembentukan ditjen khusus untuk menangani konektivitas integrasi dan multimoda serta penajaman pelaksanaan tugas yang berdampak pada penataan tugas unit eselon 2,” kata Dudy dalam Raker, Selasa (29/10/2024).

Dudy menjelaskan lebih lanjut, mandat dan tusi terkait integrasi dan konektivitas belum optimal karena Kementerian Perhubungan saat ini belum memiliki unit kerja setingkat eselon 1 yang fokus terhadap hal itu.

Oleh karena itu, Dudy mengusulkan untuk mengubah secara substansi Perpres 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dengan menambah klausul terkait Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda.

“Serta usulan eksepsi pada Perpres Kemenhub da pencabutan Perpres nomor 103 tahun 2015 tentang BPTJ,” jelas Dudy.

Adapun nantinya akan terdapat 5 Ditjen atau unit eselon I di Kementerian Perhubungan yaitu Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian, dan Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda.

Adapun Kemenhub juga akan memiliki dua badan yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan Badan Kebijakan Transportasi.

Di sisi lain, Kemenhub memiliki total anggaran sebesar Rp31,45 triliun, lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya sebesar Rp24,76 triliun.

Secara lebih terperinci yaitu Sekretariat Jenderal Rp681,31 miliar, Inspektorat Jenderal Rp116,18 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp5,94 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp 10,51 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp6,04 triliun.

Kemudian Ditjen Perkeretaapian Rp5,11 triliun, Badan Kebijakan Transportasi Rp116,72 miliar, BPSDM Perhubungan Rp2,72 triliun, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp93,23 miliar.

Presiden Prabowo Subianto meminta semua menteri dan pejabat eselon I menggunakan mobil buatan dalam negeri. Kabar tersebut mulanya diungkap Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu yang mengatakan akan menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad pekan depan.

Ditanya perihal Maung jadi mobil dinas, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi irit bicara. Dia hanya mengatakan tidak tahu terkait hal tersebut.

"Waduh saya nggak tahu," katanya singkat dan langsung masuk mobil meninggalkan Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Sebelumnya, Anggito mengungkap jika mulai pekan depan tidak ada mobil impor untuk menteri dan eselon I. Bahkan, dia mengatakan, akan menggunakan Maung pekan depan.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa," kata Anggito dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10).

Anggito menyebut bahwa Pindad telah merancang mobil dengan 70% kapasitasnya adalah buatan dalam negeri. "Profesor Sigit Santosa dari ITB (Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad) yang menyampaikan, dia merancang mobil Indonesia 70% itu dari produk dalam negeri," imbuhnya.

Sementara, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, semua menteri, wakil menteri, sampai kepala badan diminta menggunakan mobil Maung.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," beber Hasan kepada wartawan, Senin (28/10).

Prabowo sudah menggunakan mobil MV3 Garuda Limousine pabrikan Pindad. Hasan bilang Prabowo bangga dengan tunggangan kepresidenannya itu. Apalagi saat ini mobil tersebut memiliki tingkat komponen dalam negeri hingga 70%.

"Beliau sekarang bangga bisa menggunakan Maung Limosin Garuda sebagai kendaraan dinas," ungkap Hasan.