Bisnis.com, JAKARTA — Emiten migas PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) tengah membidik lelang proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan kapasitas terpasang sekitar 200 megawatt (MW).

RAJA telah melakukan kajian untuk 4 potensi lahan proyek PLTS tersebut, tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Banten dan Jawa Barat.

Belakangan, RAJA memutuskan untuk mengamankan dua lahan dengan masing-masing lahan diperkirakan memiliki kapasitas terpasang sekitar 90 MW sampai dengan 100 MW.

“Memang tender PLTS dari PLN ini posisinya terus agak mundur karena kita menunggu jadwal dari PLN,” kata Direktur RAJA Sumantri Suwarno saat public expose daring, Rabu (16/10/2024).

Lewat dua lahan itu, RAJA bersama dengan mitra strategis asal Timur Tengah bakal mengikuti proses lelang yang akan dibuka PLN.

Adapun, nilai investasi proyek PLTS saat ini berada di level US$1,5 juta sampai dengan US$2 juta per MW. Dengan asumsi kapasitas terpasang 100 MW, investasi yang mesti dialokasikan untuk suatu proyek PLTS tersebut berada di kisaran US$200 juta.

Hanya saja, Sumantri belum bisa menerangkan ihwal alokasi modal yang akan disiapkan RAJA untuk proyek PLTS tersebut.

Dia beralasan perseroannya terikat perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement (NDA) bersama dengan mitra Timur Tengah tersebut.

“Soal berapa investasi yang dilakukan RAJA itu lagi-lagi itu tergantung dari persentase keikutsertaan kita di investasi tersebut,” kata dia.

Seperti diketahui, emiten Happy Hapsoro itu menorehkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang signifikan pada semester I/2024.

RAJA membukukan pendapatan senilai US$123,51 juta atau setara dengan Rp2,02 triliun (kurs per 30 Juni Rp16.241 per dolar AS). Raihan tersebut melompat 67,16% secara tahunan.

Direktur Utama RAJA Djauhar Maulidi mengatakan kinerja pendapatan didorong oleh peningkatan penjualan gas dan tarif transmisi dari jaringan pipa perseroan di Perawang, Riau.

Sebelumnya, PLN telah memproses sekitar 17,35 gigawatt (GW) pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) per April 2024.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, sekitar 1,1 GW pembangkit telah memasuki tahap commercial operation date (COD) atau operasional.

“PLN dengan upaya terbaiknya sudah memproses 17,35 GW pembangkit berbasis pada energi baru terbarukan,” kata Darmawan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Perinciannya, 5 GW masuk dalam tahap pendanaan dan 7,8 GW masuk tahap pengadaaan. Selain itu, 3,46 GW lainnya telah masuk masa konstruksi.

Di luar itu, kata Darmawan, terdapat 3,6 GW potensi kapasitas pembangkit EBT masih dalam tahap perencanaan.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten migas terafiliasi Happy Hapsoro, PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) tengah membidik lelang proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan kapasitas terpasang sekitar 200 megawatt (MW).

RAJA telah melakukan kajian untuk 4 potensi lahan proyek PLTS tersebut, tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Banten dan Jawa Barat.

Belakangan, RAJA memutuskan untuk mengamankan dua lahan dengan masing-masing lahan diperkirakan memiliki kapasitas terpasang sekitar 90 MW sampai dengan 100 MW.

“Memang tender PLTS dari PLN ini posisinya terus agak mundur karena kita menunggu jadwal dari PLN,” kata Direktur RAJA Sumantri Suwarno saat public expose daring, Rabu (16/10/2024).

Lewat dua lahan itu, RAJA bersama dengan mitra strategis asal Timur Tengah bakal mengikuti proses lelang yang akan dibuka PLN.

Adapun, nilai investasi proyek PLTS saat ini berada di level US$1,5 juta sampai dengan US$2 juta per MW. Dengan asumsi kapasitas terpasang 100 MW, investasi yang mesti dialokasikan untuk suatu proyek PLTS tersebut berada di kisaran US$200 juta.

Hanya saja, Sumantri belum bisa menerangkan ihwal alokasi modal yang akan disiapkan RAJA untuk proyek PLTS tersebut.

Dia beralasan perseroannya terikat perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement (NDA) bersama dengan mitra Timur Tengah tersebut.

“Soal berapa investasi yang dilakukan RAJA itu lagi-lagi itu tergantung dari persentase keikutsertaan kita di investasi tersebut,” kata dia.

Seperti diketahui, emiten Happy Hapsoro itu menorehkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang signifikan pada semester I/2024.

RAJA membukukan pendapatan senilai US$123,51 juta atau setara dengan Rp2,02 triliun (kurs per 30 Juni Rp16.241 per dolar AS). Raihan tersebut melompat 67,16% secara tahunan.

Direktur Utama RAJA Djauhar Maulidi mengatakan kinerja pendapatan didorong oleh peningkatan penjualan gas dan tarif transmisi dari jaringan pipa perseroan di Perawang, Riau.

Sebelumnya, PLN telah memproses sekitar 17,35 gigawatt (GW) pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) per April 2024.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, sekitar 1,1 GW pembangkit telah memasuki tahap commercial operation date (COD) atau operasional.

“PLN dengan upaya terbaiknya sudah memproses 17,35 GW pembangkit berbasis pada energi baru terbarukan,” kata Darmawan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Perinciannya, 5 GW masuk dalam tahap pendanaan dan 7,8 GW masuk tahap pengadaaan. Selain itu, 3,46 GW lainnya telah masuk masa konstruksi.

Di luar itu, kata Darmawan, terdapat 3,6 GW potensi kapasitas pembangkit EBT masih dalam tahap perencanaan.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Entitas United Tractors PT Arkora Hydro Tbk. (ARKO) membidik dua proyek baru dengan kapasitas total 150 megawatt di Kalimantan.

Head of Investor Relation Arkora Hydro Nicko Yosafat mengungkapkan saat ini ARKO sedang mengikuti tender dari PLN untuk dua proyek di Kalimantan Barat dan Tengah dengan total kapasitas mencapai 150 megawatt.

“Masih proses tender, timeline belum tahu. Project kerja sama dengan PLN karena PLN butuh pasokan tambahan listrik di Barat dan Tengah,” kata Nicko di Gedung Bursa Efek, Kamis (18/7/2024).

Secara lebih rinci, Nicko menjelaskan proyek di Kalimantan Barat merupakan pembangunan 1 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas sebesar 50 megawatt. Proyek ini dicanangkan PLN karena melihat masyarakat Kalimantan Barat justru melakukan impor listrik dari Malaysia.

Kemudian proyek Kalimantan Tengah memiliki total kapasitas hingga 100 megawatt. Nicko mengatakan jika proyek ini jalan maka akan menjadi PLTA dengan kapasitas terbesar yang dimiliki oleh ARKO.

Sebelumnya, ARKO berencana menaikkan produksi listrik hingga 129 gigawatt per hour (GWh) sepanjang 2024 seiring dengan beroperasinya proyek Yaentu.

Direktur Utama Arkora Hydro Aldo Artoko menyebutkan produksi listrik Arkora akan bertambah seiring dengan beroperasinya Proyek Yaentu pada akhir Juni 2024. Proyek tersebut akan beroperasi setengah tahun dengan total produksi sebesar 29 GWh.

“Untuk dua Proyek yang sudah ada yaitu Cikopo dan Tomasa itu sekitar 100 GWh, maka seluruhnya mungkin sekitar 129 GWh,” kata Aldo kepada Bisnis, Kamis (14/3/2024).

PLTMH Yaentu yang memiliki nilai investasi sebesar Rp255 miliar diharapkan akan beroperasi pada kuartal II/2024. Proyek Yaentu berlokasi di Poso, Sulawesi Tengah memiliki kapasitas sebesar 10 MW.

Produksi listrik total dari PLTMH ARKO pada tahun 2024 mencapai 29 GWh, dengan perkiraan produksi tahunan sebesar 61,3 GWh untuk tahun-tahun berikutnya.

Selain Proyek Yaentu, ARKO juga tengah mengembangkan Proyek Kukusan dan ditargetkan beroperasi pada 2025. Proyek Kukusan yang ditargetkan beroperasi secara komersial pada Kuartal III/2025 nantinya akan menyumbang kapasitas produksi sebesar 33 GWh per tahun.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan Manajer Audit Investigasi 2B PT PLN (Persero) Dwinanto Wibowo hari ini, 11 Juli 2024. Dia dimintai keterangan terkait dugaan rasuah pengerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam PT PLN (Persero) unit induk pembangkitan Sumatra bagian selatan.

“Materi (pemeriksaan terkait) penyitaan uang Rp6 miliar,” ujar juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024.

Tessa enggan menjelaskan asal muasal uang itu. Tapi, KPK sebelumnya menyebutkan adanya pengembalian uang dengan total yang sama dari Manajer Enjiniring pada PT PLN (Persero) UIK SBS Budi Widi Asmoro terkait kasus ini.
Sebelumnya, KPK menyebut ada 12 pegawai PT PLN (Persero) yang kecipratan uang panas dalam kasus ini. Pendalaman aliran dana kini masih dilakukan penyidik.

Baca juga: KPK Panggil Manajer Audit Investigasi 2B PT PLN

KPK mengumumkan identitas tiga tersangka dalam kasus dugaan rasuah pengerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam PT PLN (Persero) unit induk pembangkitan Sumatra bagian selatan pada 2017 sampai 2022. Mereka yakni General Manager PT PLN (Persero) UIK SBS Bambang Anggono, Manajer Enjiniring PLN (Persero) UIK SBS Budi Wibi Asmoro, dan Direktur PT Truba Engineering Indonesia Nehemia Indrajaya.

Negara ditaksir merugi Rp25 miliar atas permainan kotor itu. Hasil pasti kerugian negaranya belum dikantongi KPK.

Atas kelakuannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(END)