REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) untuk mendongrak peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Program itu dicanangkan untuk dapat mencapai target indeks inklusi keuangan mencapai 98 persen pada 2045 mendatang.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan ada sejumlah tantangan dalam pengembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia. Di antara yang masih terus disorot adalah mengenai masih belum optimalnya literasi dan inklusi keuangan.

“Kami meyakini bahwa literasi dan inklusi keuangan yang kuat menjadi kunci peningkatan likuditas pendalaman pasar dan penyaluran pembiayaan untuk memberikan daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Mahendra dalam acara Peluncuran Gencarkan di Kawasan JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Di antara tantangan utama yang dihadapi adalah masih maraknya aktivitas ilegal dan judi online. OJK diketahui telah memerintahkan bank untuk memblokir lebih dari 6.000 rekening dan meminta perbankan untuk menutup rekening yang dimiliki konsumen yang sama, serta menghentikan 10.000 entitas keuangan ilegal.

Tantangan lainnya yakni masih didapati beberapa kelompok masyarakat yang rentan secara keuangan dan perlu mendapat perhatian khusus, termasuk perempuan, pemuda, pelajar, UMKM, masyarakat terdepan, tertinggal, dan terluar, serta kelompok disabilitas dan pekerja migran Indonesia.

Menurut catatannya, selama 2023, OJK Bersama pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) telah melaksanakan lebih dari 10 ribu kegiatan edukasi. Adapun di sisi perluasan akses keuangan program satu rekening satu pelajar atau ‘Kejar’ saat ini telah menjangkau 58 juta rekening atau 86 persen dari total pelajar. Sedangkan program kredit pembiayaan melawan rentenir telah menjangkau 1,4 juta debitur dengan penyaluran Rp 41 triliun.

Sejalan dengan berbagai tantangan dalam pengembangan sektor jasa keuangan, ada berbagai peluang pula yang menjadi pendorong untuk mengembangkan industri tersebut.

Mahendra menyebut, potensi sektor jasa keuangan dilihat dari ada lebih dari 3.500 kantor cabang bank umum, hampir 1.400 bank perekonomian rakyat, dan lebih dari 1.500 lembaga keuangan lainnya serta 531 tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Dengan segenap tantangan dan peluang, kami bersama Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang Bapak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) pimpin serta TPAKD akan mengorkestrasi gerakan nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang disebut dengan Gencarkan,” jelasnya.

Terdapat empat garapan dalam....

Empat Garapan dalam Program 'Gencarkan'

Mahendra menjelaskan, gambaran umum daripada program Gencarkan. Setidaknya ada empat gambaran umumnya.

Pertama, program Gencarkan akan menjangkau seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan daerah. Kedua, OJK mendorong kegiatan dilaksanakan secara terarah dan terorkestrasi dengan menyasar semua kelompok prioritas.

“Ketiga, program Gencarkan akan memberikan multiplayer effect melalui peran duta dan agen literasi dan inklusi keuangan. Kami akan mendorong pembentukan 2 juta duta dan agen literasi dan inklusi keuangan untuk menjadi garda terdepan program Gencarkan,” ujar dia.

Adapun poin keempat yakni program Gencarkan dilakukan secara multikanal dengan menggencarkan edukasi melalui media sosial dan jaringan ATM serta chanel digital lainnya yang akan menjanghkau setidaknya 50 juta rakyat Indonesia.

“Dengan tekad itu kami harap program Gencarkan akan meningkatkan pemahaman sekaligus penggunaan produk dan layanan keuangan sehingga kami menargetkan untuk tahun 2025 setidaknya 90 persen pelajar Indonesia memiliki tabungan melalui program ‘Kejar’, dan tabungan SiMUDA termasuk kepemilikan rekening baru di tahun 2025 bagi 2,5 juta mahasiswa dan pemuda,” terangnya.

Selain itu, Mahendra mengatakan melalui program Gencarkan, pihaknya akan mendorong akses kredit UKM melalui kredit pembiayaan melawan rentenir sehingga dapat menjangkau 1,6 juta debitur. Serta mengakselerasi penggunaan produk keuangan oleh sepertiga kelompok penyandang disabilitas.

“Dan tentu kami mengharapkan indeks inklusi keuangan nasional dapat mencapai 98 persen pada perayaan Indonesia Emas pada 2045,” jelasnya.