REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman, membuat kejutan. Sekalipun menghadapi banyak ganjalan, mulai dari dicoret pencalonannya dari daftar pemilih tetap (DCT) Pemilu 2024, hingga kampanye hitam yang kontroversial, Irman Gusman, kemungkinan besar tetap akan melenggang ke DPD RI.

Peluang come back Irman ke Senayan, terlihat dari hasil quick count SBLF MYriset, atas Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu DPD Sumatera Barat (Sumbar), Sabtu (13/7/2024), yang menunjukkan Irman Gusman masuk dalam 4 calon yang mendapatkan suara terbanyak. Sehingga Irman berpeluang menjadi satu dari 4 calon yang akan duduk di kursi DPD mewakili dapil Sumbar.

“Setelah data masuk 100 persen, QC SBLF dapatkan hasil Cerint 18.18%, Muslim M Yatim 16,74%, Jelita Donal 13,7%, dan Irman Gusman 11,87%,” kata Direktur SBLF MYriset, Edo Andrefson. Hitung cepat dilakukan di 800 TPS se-Sumbar, dengan MoE 3.1%.

Jika hasil hitung cepat ini sesuai dengan hasil akhir rekapitulasi suara KPU, maka Irman Gusman akan menjadi anggota DPD RI termahal di Indonesia. Pasalnya, PSU Pemilu DPD diselenggarakan karena MK mengabulkan gugatan sengketa pemilu yang diajukan Irman Gusman.

PSU Pemilu Sumbar yang mengantarkan Irman Gusman ke DPD ini , menelan biaya tidak kurang dari Rp.360 miliar. Kelalaian dan kengototan KPU menolak putusn PTUN Jakarta membuat Irman menjadi anggota DPD dengan biaya termahal.

Wakil Ketua LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar, Yosmeri, mengakui, ketangguhan dan pejuang sejati Irman Gusman. Menurutnya, Irman lolos ke DPD RI lewat proses panjang dan melewati banyak hadangan.

Dijelaskannya, Irman memenangi PSU dan lolos ke DPD tanpa berkampanye. Tidak ada sosialisasi ataupun alat peraga Irman Gusman di Sumbar. Hal ini karena selama proses PSU para calon anggota DPD tidak boleh berkampanye. Ini menjadi tantangan buat Irman karena ia juga tidak berkampanye pada pelaksanaan pemilu, karena bukan calon anggota DPD.

“Kita di perserikatan juga berupaya membantu dengan mengoptimalkan potensi yang ada dari cabang hingga ranting agar keterpilihan pak Irman bisa kita wujudkan,” kata Yosmeri.

Tidak itu saja, Irman juga harus menghadapi isu kampanye hitam korupsi yang kontroversial. Tapi ternyata Irman Gusman tetap mendapat kepercayaan masyarakat Sumbar.

Menurut Yosmeri, masyarakat Sumbar merupakan pemilih yang kritis dan cerdas. “Sebagian besar masyarakat Sumbar kan pemilih cerdas. Dengan adanya putusan MK (Mahkamah Konstitusi) tanpa dissenting opinion, itu membuktikan pak Irman tidak ada persoalan. Buktinya masyarakat tetap mempercayai Irman Gusman, tidak terpengaruh dengan isu-isu itu,” papar Yosmeri.

Dalam politik, menurut Yosmeri, lawan politik terkadang menggunakan kampanye hitam untuk mengalahkan lawannya. “Tapi ternyata masyarakat menginginkan Irman Gusman kembali (mewakili Sumbar di DPD RI),” paparnya.

Pengamat politik dan hukum Universitas Andalas, Prof. Asrinaldi, mengaku tidak kaget dengan masuknya Irman di empat besar hitung cepat PSU Pemilu DPD dapil Sumbar. Menurutnya, selama ini Irman memiliki basis dukungan yang kuat. “Sebelum dicoret KPU, basis dukungan untuk Irman memang tinggi, karena Irman Gusman punya jaringan akar rumput yang kuat,” papar Asrinaldi.

Mengenai kampanye hitam yang digaungkan untuk mengganjal Irman, menurut Asrinaldi, masyarakat Sumbar memahami kasus yang dialami Irman adalah penjebakan.

Kembalinya Irman Gusman ke DPD melalui proses yang berliku dan panjang. Tidak hanya dihadang dengan kampanye hitam, Irman juga dicoret dari DCT oleh KPU.

KPU bahkan ngotot mencoret Irman Gusman, sekalipun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memerintahkan KPU memasukkan Irman sebagai peserta Pemilu 2024. Irman kemudian menggugat KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hasilnya, DKPP memutus Komisioner KPU bersalah dan melakukan pelanggaran kode etik berat.

Irman kemudian mengajukan gugatan sengketa pemilu ke MK. Tidak diduga, Irman yang bukan peserta pemilu, ternyata gugatannya dikabulkan MK. Alhasil MK memerintahkan KPU menyelenggarakan PSU Pemilu DPD 2024 untuk seluruh wilayah Sumbar.

Keputusan ini juga merupakan kejutan, karena sebelumnya belum pernah ada pelaksanaan PSU Pemilu DPD di satu provinsi secara keseluruhan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPD RI, Ferdi Dailami Firdaus, mengatakan, Irman Gusman layak dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mewakili Sumatera Barat (Sumbar) dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024. Irman dinilai punya pengalaman dan sudah lolos verifikasi.

Putra Tuty Alawiyah ini mengatakan, Irman memiliki jaringan yang luas, khususnya jaringannya di HIPMI. “Saya kenal pak IrmanGusman sejak masih di HIPMI dan pernah bersama di DPD periode 2014 - 2019,” ungkap Ferdi.

Hal lain, menurutnya, Irman Gusman juga sudah berpengalaman dalam menjadi wakil masyarakat Sumbar, karena pernah menjadi anggota DPD mewakili Sumbar selama dua periode. Bahkan Irman Gusman dipercaya memimpin DPD RI dengan menjadikannya sebagai ketua DPD RI.

“Sekarang ini, pak Irman sudah melewati proses verifikasi hingga kepada DCT, tentunya layak untuk dipilih oleh masyarakat Sumbar,” ungkap Ferdi.

Hal sama disampaikan anggota DPD RI, Fachrul Razi. Anggota DPD yang sudah dua periode menjabat ini mengatakan, Irman Gusman, layak untuk dipilih untuk menjadi wakil masyarakat Sumbar. Irman dinilai memiliki kapasitas, integritas dan pengalaman untuk memimpin DPD RI.

Selama duduk menjadi anggota DPD RI dalam dua periode sebelumnya, menurut Fachrul Razi,Irman memiliki kemampuan yang bagus. Tidak heran jika Irman terpilih menjadi ketua DPD RI.

“Kebetulan saya juga pernah satu periode bersama, saat pak Irman memimpin DPD,” kata Fachrul Razi, yang telah duduk sebagai anggota DPD selama dua periode.

Pencoretan Irman Gusman dari daftar calon tetap (DCT), sehingga membuatnya tidak ikut Pemilu DPD 2024, menurut Fachrul Razi, merupakan kesalahan fatal Komisi Pemilihan Umum (KPU).Dikatakannya, sesuai ketentuan undang-undang, Irmanseharusnya boleh menjadi peserta Pemilu 2024.

Namun ternyata KPU salah menafsirkan undang-undang dan mengabaikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memasukan lagi Irman dalam DCT Pemilu DPD dapil Sumbar.

Kesalahan KPU dalam persoalan Irman Gusman dari sisi ketatanegaraan sangat fatal. Sehingga harusnya KPU mendapatkan hukuman. “KPU telah membuat kesalahan tafsir yang fatal, akibatnya pemerintah harus mengeluarkan anggaran Rp.300 miliar untuk PSU (Pemungutan Suara Ulang) DPD Sumbar,” kata Fachrul Razi.

Diungkapkannya juga, persoalan hukum yang pernah menimpa Irman Gusman adalah musibah.“Kalau sistem hukumnya seperti ini, juga bisa tersandung kasus seperti yang dialami pak Irman. Semua orang yang punya jabatan di pemerintahan juga bisa mengalami hal yang sama, karena mereka memiliki risiko hukum yang tinggi,” papar anggota DPD dari dapil Aceh ini.

Perkara hukum yang dialami Irman Gusman, diyakini Fachrul, bukanlah kesengajaan. “Saya kira kasus yang menimpa pak Irman itu terlalu dipolitisir,” ungkap dia.