Bisnis.com, JAKARTA – Holding BUMN PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD belum berencana membawa anak perusahaannya IPO di Bursa Efek Indonesia, meskipun wacana tersebut sempat mengemuka.

Anak anak yang dimaksud adalah PT Pabrik Gula (PG) Rajawali I dan PT Garam. Berdasarkan catatan Bisnis.com, wacana initial public offering (IPO) PG Rajawali I mengemuka sejak 2018 dan disebut mengincar dana sebesar Rp500 miliar.

PT Garam juga dikabarkan bakal merancang skenario penawaran saham perdana setelah sederet ekspansi bisnis dilakukan dalam beberapa tahun ke depan.

Namun, Direktur Keuangan dan Strategi ID FOOD Susana Indah Kris Indriati menyampaikan bahwa perseroan belum berencana membawa kedua perusahaan IPO dan memilih untuk fokus memperbaiki kinerja.

“Sejauh ini, belum ada rencana IPO untuk PG Rajawali I dan PT Garam. Kami sedang berfokus untuk perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan terlebih dahulu,” ujar Indah kepada Bisnis dikutip pada Jumat (11/10/2024).

Terkait dengan kinerja, holding BUMN pangan ini diketahui meraih laba bersih sebesar Rp100,92 miliar pada tahun lalu. Capaian tersebut berbalik dari kerugian yang dibukukan perseroan pada 2022 senilai Rp314,59 miliar.

Di samping itu, ID FOOD menorehkan penjualan sebesar Rp15,23 triliun pada 2023 atau terkoreksi 3,49% secara tahunan atau year on year (YoY). Kinerja ini ditopang oleh segmen gula putih yang berkontribusi sebesar Rp926,52 miliar.

Dari sisi neraca keuangan, ID FOOD membukukan total aset Rp29,09 triliun pada 2023 atau meningkat 1,42% YoY. Liabilitas turun 14,94% secara tahunan menjadi Rp13,22 triliun, dan ekuitas tembus Rp15,87 triliun atau tumbuh 20,76% YoY.

Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto mengatakan kenaikan aset menandai perbaikan fundamental perseroan jelang 3 tahun usai resmi dibentuk pada 2022.

Capaian tersebut juga memperlihatkan tren pertumbuhan aset ID FOOD sejak 2020 – 2023 yang rata-rata tumbuh 14%. Adapun, sampai dengan semester I/2024, perseroan telah membukukan kenaikan aset menjadi sebesar Rp30 triliun.

Pertumbuhan aset, kata Sis Apik, menunjukkan peningkatan portofolio bisnis pangan dan nonpangan ID FOOD. Perseroan diketahui telah menambah daftar portofolio bisnis baru, seperti lini pertanian, peternakan, perikanan, garam, dan logistik.

“Penambahan portofolio tersebut didukung dengan pertambahan fasilitas dan aset strategis yang dikelola dan dikembangkan perusahaan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Garam, subholding PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD, merancang skenario penawaran umum saham perdana alias initial public offering (IPO) untuk 3 tahun mendatang.

Rencana tersebut sejalan dengan langkah perusahaan, yang berencana membangun sejumlah pabrik baru guna meningkatkan kapasitas produksi. Langkah ekspansi pabrik ini diperkirakan menelan biaya investasi sebesar Rp600 miliar hingga Rp700 miliar.

PT Garam bakal membangun Pabrik Segoromadu II di Gresik, Jawa Timur dengan nilai investasi di kisaran Rp110 miliar – Rp120 miliar. Pabrik yang rencananya dibangun pada Mei 2025 ini diperkirakan memiliki kapasitas produksi 80.000 metric ton per year (MTPY).

Setelahnya, perusahaan akan membangun pabrik berteknologi mechanical vapour recompression (MVR) di Sumenep. Nilai investasi pembangunan pabrik ditaksir mencapai Rp400 miliar – Rp500 miliar, di luar dari revitalisasi pegaraman senilai Rp200 miliar.

Di tengah kebutuhan dana yang cukup besar, Direktur Utama PT Garam Arif Haendra mengatakan perusahaan sejatinya mampu membiayai investasi tersebut secara mandiri.

Untuk Pabrik Segoromadu II, misalnya, PT Garam telah menyiapkan dana sekitar 30% dari total investasi. Hasil dari produksi Segoromadu II nantinya membuat perusahaan mampu membiayai pembangunan pabrik MVR lewat sumber dana sendiri atau SDS.

Arif juga mengeklaim bahwa perbankan sudah siap mendukung langkah ekspansi PT Garam. Namun, pemegang saham meyakini dengan fundamental yang kuat, perusahaan dapat mencari sumber pendanaan lain seperti lewat penerbitan obligasi dan IPO.

“Pemegang saham yakni ID FOOD menyampaikan bahwa PT Garam memiliki potensi yang cukup untuk bisa melakukan IPO,” ujarnya kepada Bisnis baru-baru ini.

Peluang IPO, kata Arif, kini sedang dikaji oleh manajemen supaya PT Garam dapat menjadi perusahaan terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. Dia meyakini dalam kurun tiga tahun ke depan, perusahaan sudah siap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Kami memprediksi jika kerja PT Garam semakin baik dan dua investasi besar ini sudah kami laksanakan yakni Pabrik Segoromadu II dan Pabrik MVR di Sumenep, tidak lebih dari 3 tahun ke depan PT Garam sudah siap,” pungkas Arif.

Pabrik Segoromadu II bakal difungsikan untuk menambah pasokan garam konsumsi dalam negeri. Selain meningkatkan kapasitas produksi PT Garam, kehadiran pabrik baru itu akan mendorong pertumbuhan pangsa pasar perusahaan di segmen garam konsumsi.

Arif menuturkan bahwa saat ini produksi PT Garam memiliki pangsa pasar 8% terhadap pasokan garam konsumsi. Jumlah tersebut diharapkan meningkat ke level 15% pada akhir 2024, dan menembus lebih dari 20% setelah Pabrik Segoromadu II beroperasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan Indonesia bisa lepas dari ketergantungan impor garam atau swasembada garam pada tahun 2024.

Upaya tersebut diperkuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang diteken pada 27 Oktober 2022.

Lantas, apakah target tersebut dapat dicapai tahun ini?

Shutterstock/NIKCOA Ilustrasi garam epsom.

Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kusdiantoro mengatakan, hingga saat ini, KKP terus meningkatkan produksi garam.

Ia menyebut, pada 2023 produksi garam mencapai 2,5 juta ton, melampaui target pemerintah, yakni sebesar 1,7 juta ton.

"Produksi garam surplus 800.000 ton. Tahun 2024 ditarget 2 juta ton, naik dibandingkan 2023, ini sedang berporses masa panen Desember bisa tercapai," kata Kusdiantoro dalam Konferensi Pers di Media Center KKP, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Meski demikian, Kusdiantoro menyebut, untuk mencapai swasembada garam, pemerintah perlu kembali berkoordinasi untuk membahas ambang batas garam untuk industri dan ambang batas untuk masyarakat.

"Kalau ada standar itu kita akan lebih mudah dari 2 juta ton itu bisa terklasifikasi sekian ribu dia masuk industri, dan sekian ribu untuk konsumsi ini kita dorong, dengan kemendag dan kemenko perekonomian," ujarnya.

Lebih lanjut, Kusdiantoro mengatakan, KKP terus melakukan intervensi untuk peningkatan produksi garam, salah satunya membangun gudang garam rakyat dan integrasi lahan garam terpadu.

Pixabay/Bru-nO Ilustrasi garam.

"Inovasi ini masuk 45 top inovasi nasional," ucap dia.

Dilansir Kontan.co.id, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Beleid tersebut telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan telah diundangkan pada 27 Oktober 2022.

Dalam perpres itu disebutkan bahwa kebutuhan garam harus dipenuhi dari garam produksi dalam negeri oleh petambak garam dan badan usaha paling lambat tahun 2024. Hal tersebut dikecualikan bagi pemenuhan garam untuk industri kimia atau chlor alkali.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, pihaknya telah mengunjungi tambak garam di beberapa daerah, termasuk di NTB dan NTT.

Setelah mengunjungi sejumlah daerah, Trenggono mengatakan, terdapat sejumlah kendala meningkatkan produksi garam dalam negeri.

"Jadi yang menjadi kendala adalah kan kalau di produksi butuh waktu paling tidak 1 tahun lebih menyiapkan infrastruktur, kemudian diuji dan seterusnya. Juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit," ungkap Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Senin (12/6/2024).

Kemudian, kendala terkait lahan tambak garam. Trenggono mengatakan, pihaknya tengah berhitung berapa hektar luas tambak garam yang dibutuhkan atau lahan tambak garam masyarakat/badan usaha yang dapat ditingkatkan produktivitasnya.

Hal tersebut untuk mencapai target produksi garam nasional mencapai setidaknya 2 juta ton pada 2024.

"Jadi misalnya bisa jadi lahannya dimiliki masyarakat. Kemudian dibuat satu koperasi begitu, trus kemudian pemerintah menyediakan anggaran, tapi dalam satu kawasan, misalnya seperti itu," terang Trenggono.

Kendala berikutnya terkait dengan cuaca. Trenggono menyebut, cuaca menjadi salah satu tantangan dalam peningkatan produksi garam.

Dia mencontohkan, produksi garam di NTT dapat terdampak apabila ada siklon seroja.

Padahal, periode panas di NTT terbilang panjang, yakni di atas 6 bulan. Berbeda dengan panas di wilayah Madura dengan periode panas sekitar 5 bulan sampai 6 bulan.

Sementara di wilayah lain periode panas kurang dari periode panas yang ada di NTT dan Madura.

Lebih lanjut Trenggono mengatakan, garam impor terkesan mudah didapat karena setiap perusahaan/industri mendapat alokasi impor dalam setiap pembentukan neraca garam. Sebab itu, Trenggono meminta petambak garam, badan usaha, dan PT Garam turut berkontribusi dalam meningkatkan produksi garam untuk pemenuhan industri dalam negeri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan Indonesia bisa lepas dari ketergantungan impor garam atau swasembada garam pada tahun 2024.

Upaya tersebut diperkuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang diteken pada 27 Oktober 2022.

Lantas, apakah target tersebut dapat dicapai tahun ini?

Shutterstock/NIKCOA Ilustrasi garam epsom.

Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kusdiantoro mengatakan, hingga saat ini, KKP terus meningkatkan produksi garam.

Ia menyebut, pada 2023 produksi garam mencapai 2,5 juta ton, melampaui target pemerintah, yakni sebesar 1,7 juta ton.

"Produksi garam surplus 800.000 ton. Tahun 2024 ditarget 2 juta ton, naik dibandingkan 2023, ini sedang berporses masa panen Desember bisa tercapai," kata Kusdiantoro dalam Konferensi Pers di Media Center KKP, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Meski demikian, Kusdiantoro menyebut, untuk mencapai swasembada garam, pemerintah perlu kembali berkoordinasi untuk membahas ambang batas garam untuk industri dan ambang batas untuk masyarakat.

"Kalau ada standar itu kita akan lebih mudah dari 2 juta ton itu bisa terklasifikasi sekian ribu dia masuk industri, dan sekian ribu untuk konsumsi ini kita dorong, dengan kemendag dan kemenko perekonomian," ujarnya.

Lebih lanjut, Kusdiantoro mengatakan, KKP terus melakukan intervensi untuk peningkatan produksi garam, salah satunya membangun gudang garam rakyat dan integrasi lahan garam terpadu.

Pixabay/Bru-nO Ilustrasi garam.

"Inovasi ini masuk 45 top inovasi nasional," ucap dia.

Dilansir Kontan.co.id, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Beleid tersebut telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan telah diundangkan pada 27 Oktober 2022.

Dalam perpres itu disebutkan bahwa kebutuhan garam harus dipenuhi dari garam produksi dalam negeri oleh petambak garam dan badan usaha paling lambat tahun 2024. Hal tersebut dikecualikan bagi pemenuhan garam untuk industri kimia atau chlor alkali.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, pihaknya telah mengunjungi tambak garam di beberapa daerah, termasuk di NTB dan NTT.

Setelah mengunjungi sejumlah daerah, Trenggono mengatakan, terdapat sejumlah kendala meningkatkan produksi garam dalam negeri.

"Jadi yang menjadi kendala adalah kan kalau di produksi butuh waktu paling tidak 1 tahun lebih menyiapkan infrastruktur, kemudian diuji dan seterusnya. Juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit," ungkap Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Senin (12/6/2024).

Kemudian, kendala terkait lahan tambak garam. Trenggono mengatakan, pihaknya tengah berhitung berapa hektar luas tambak garam yang dibutuhkan atau lahan tambak garam masyarakat/badan usaha yang dapat ditingkatkan produktivitasnya.

Hal tersebut untuk mencapai target produksi garam nasional mencapai setidaknya 2 juta ton pada 2024.

"Jadi misalnya bisa jadi lahannya dimiliki masyarakat. Kemudian dibuat satu koperasi begitu, trus kemudian pemerintah menyediakan anggaran, tapi dalam satu kawasan, misalnya seperti itu," terang Trenggono.

Kendala berikutnya terkait dengan cuaca. Trenggono menyebut, cuaca menjadi salah satu tantangan dalam peningkatan produksi garam.

Dia mencontohkan, produksi garam di NTT dapat terdampak apabila ada siklon seroja.

Padahal, periode panas di NTT terbilang panjang, yakni di atas 6 bulan. Berbeda dengan panas di wilayah Madura dengan periode panas sekitar 5 bulan sampai 6 bulan.

Sementara di wilayah lain periode panas kurang dari periode panas yang ada di NTT dan Madura.

Lebih lanjut Trenggono mengatakan, garam impor terkesan mudah didapat karena setiap perusahaan/industri mendapat alokasi impor dalam setiap pembentukan neraca garam. Sebab itu, Trenggono meminta petambak garam, badan usaha, dan PT Garam turut berkontribusi dalam meningkatkan produksi garam untuk pemenuhan industri dalam negeri.