Bisnis.com, JAKARTA – Holding BUMN PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD belum berencana membawa anak perusahaannya IPO di Bursa Efek Indonesia, meskipun wacana tersebut sempat mengemuka.

Anak anak yang dimaksud adalah PT Pabrik Gula (PG) Rajawali I dan PT Garam. Berdasarkan catatan Bisnis.com, wacana initial public offering (IPO) PG Rajawali I mengemuka sejak 2018 dan disebut mengincar dana sebesar Rp500 miliar.

PT Garam juga dikabarkan bakal merancang skenario penawaran saham perdana setelah sederet ekspansi bisnis dilakukan dalam beberapa tahun ke depan.

Namun, Direktur Keuangan dan Strategi ID FOOD Susana Indah Kris Indriati menyampaikan bahwa perseroan belum berencana membawa kedua perusahaan IPO dan memilih untuk fokus memperbaiki kinerja.

“Sejauh ini, belum ada rencana IPO untuk PG Rajawali I dan PT Garam. Kami sedang berfokus untuk perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan terlebih dahulu,” ujar Indah kepada Bisnis dikutip pada Jumat (11/10/2024).

Terkait dengan kinerja, holding BUMN pangan ini diketahui meraih laba bersih sebesar Rp100,92 miliar pada tahun lalu. Capaian tersebut berbalik dari kerugian yang dibukukan perseroan pada 2022 senilai Rp314,59 miliar.

Di samping itu, ID FOOD menorehkan penjualan sebesar Rp15,23 triliun pada 2023 atau terkoreksi 3,49% secara tahunan atau year on year (YoY). Kinerja ini ditopang oleh segmen gula putih yang berkontribusi sebesar Rp926,52 miliar.

Dari sisi neraca keuangan, ID FOOD membukukan total aset Rp29,09 triliun pada 2023 atau meningkat 1,42% YoY. Liabilitas turun 14,94% secara tahunan menjadi Rp13,22 triliun, dan ekuitas tembus Rp15,87 triliun atau tumbuh 20,76% YoY.

Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto mengatakan kenaikan aset menandai perbaikan fundamental perseroan jelang 3 tahun usai resmi dibentuk pada 2022.

Capaian tersebut juga memperlihatkan tren pertumbuhan aset ID FOOD sejak 2020 – 2023 yang rata-rata tumbuh 14%. Adapun, sampai dengan semester I/2024, perseroan telah membukukan kenaikan aset menjadi sebesar Rp30 triliun.

Pertumbuhan aset, kata Sis Apik, menunjukkan peningkatan portofolio bisnis pangan dan nonpangan ID FOOD. Perseroan diketahui telah menambah daftar portofolio bisnis baru, seperti lini pertanian, peternakan, perikanan, garam, dan logistik.

“Penambahan portofolio tersebut didukung dengan pertambahan fasilitas dan aset strategis yang dikelola dan dikembangkan perusahaan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau holding BUMN sektor pangan, ID Food membeberkan siasat mendongkrak produksi gula nasional. Salah satunya meningkatkan jumlah kemitraan petani tebu.

Direktur Utama ID Food, Sis Apik Wijayanto menyebut kemitraan menjadi strategi dalam meningkatkan pasokan bahan baku tebu untuk produksi gula. Adapun, pada pada semester I/2024 ID Food mengeklaim telah menjalin kemitraan dengan 25.000 petani tebu yang tersebar di seluruh anak perusahaan gulanya.

Menurut Sis Apik, jumlah petani mitra itu telah mencapai 93% dari target yang ditetapkan sebanyak 26.000 petani tebu.

"Kemitraan yang transparan terbukti dapat mendorong tumbuhnya angka mitra petani tebu yang dijalankan pabrik gula grup ID Food," ujar Sis Apik dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024).

Dia menjelaskan, salah satu skema kemitraan yang dijalankan oleh anak usahanya, PT PG Rajawali I di Jawa Timur pada 2023 yaitu dengan menerapkan sistem resi gudang (SRG) dan fasilitasi kredit usaha rakyat (KUR) melalui perbankan.

Menurut Sis Apik, pola kemitraan yang dijalankan anak usaha ID Food itu telah berhasil mencetak hingga 19.000 petani tebu mitra dengan jumlah pasokan tebu yang dihasilkan mencapai 75% dari total produksi.

"PT PG Rajawali I juga telah melakukan offtake gula petani sebanyak 50.600 ton," sebutnya.

Begitupun pada pabrik gula anak usaha ID Food lainnya yaitu PT PG Rajawali II di Jawa Barat diklaim terus menambah jumlah petani mitranya. Dari 3.206 petani mitra pada 2020, bertambah menjadi 5.070 petani tebu pada 2023.

"Pada 2024 ditargetkan angka kemitraan PT PG Rajawali II naik menjadi sekitar 5.135 petani mitra," katanya.

Adapun, ID Food memiliki 7 anak usaha yang mengelola pabrik gula di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur dengan luas lahan garapan mencapai 55.000 hektare. Produksi gula ID Food rata-rata mencapai 270.000 ton per tahun.

Sebagai holding BUMN Pangan yang memiliki pabrik gula, ID Food menargetkan produksi gula pada 2024 tumbuh 13% menjadi 296.000 ton. Pada 2023, lini bisnis gula telah berkontribusi hingga 37% terhadap total pendapatan ID Food.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Rajawali Nusindo, subholding PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD, memastikan kegiatan usaha dan operasional tetap berjalan di tengah persoalan gagal bayar utang alias berstatus PKPU.

Sebagaimana diketahui, Rajawali Nusindo ditetapkan gagal membayar utang atau berstatus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) berdasarkan putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 5 Agustus 2024.

Sekretaris Perusahaan Rajawali Nusindo Sofyan Effendi mengatakan selama proses PKPU berjalan, Rajawali Nusindo akan tetap menjalankan kegiatan usaha dan operasional perusahaan secara wajar dengan mengedepankan prinsip kepatuhan.

“Kami pastikan perusahaan konsisten dalam mengutamakan dan menjaga kepercayaan mitra, prinsipal, stakeholders dan konsumen. Hal ini sejalan dengan komitmen manajemen untuk memastikan going concern Nusindo tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (9/8/2024).

Rajawali Nusindo diketahui bergerak dalam bidang distribusi dan perdagangan. Produk yang dipasarkan antara lain konsumsi, alkes, produk farmasi, hasil perkebunan, serta alat dan sarana perkebunan. Nusindo juga memiliki 43 kantor representatif di 38 provinsi.

Sofyan menuturkan bahwa di tengah persoalan yang dihadapi, perusahaan akan mengikuti proses keadaan PKPU sementara selama 45 hari sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurutnya, Rajawali Nusindo selaku debitur akan melakukan pendekatan ke kreditur sebagai upaya penyelesaian. Selain itu, perusahaan juga akan bertindak secara kooperatif dan memastikan proses bisnis tetap berjalan seperti biasa.

“Kami juga memiliki komitmen serta niat yang kuat melakukan langkah-langkah pendekatan kepada kreditur dalam rangka menyelesaikan kewajiban yang dimiliki perusahaan,” ujarnya.

Di sisi lain, berdasarkan laporan keuangan akhir 2023, induk usaha Rajawali Nusindo yakni ID FOOD meraih laba bersih Rp100,92 miliar atau berbalik dari rugi Rp314,59 miliar pada 2022.

Meski demikian, kinerja penjualan ID FOOD terpantau turun. Perusahaan membukukan penjualan Rp15,23 triliun pada 2023 atau terkoreksi 3,49% year-on-year (YoY).

Capaian itu ditopang oleh segmen penjualan gula putih yang berkontribusi mencapai Rp926,52 miliar, diikuti penjualan ayam dan telur sebesar Rp565,27 miliar, sementara penjualan goodie bag tembus Rp40,31 miliar pada 2023.

Adapun beban pokok juga turun 5,58% YoY menjadi Rp13,26 triliun pada tahun lalu. Perolehan ini membuat ID FOOD membukukan laba kotor sebesar Rp1,97 triliun atau meningkat 14,40% jika dibandingkan periode 2022 yang meraih Rp1,72 triliun.

Setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lainnya, ID FOOD meraih laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp285,84 miliar pada 2023. Capaian tersebut berbalik arah dari kinerja 2022 yang mencatatkan rugi sebelum pajak Rp260,61 miliar.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Rajawali Nusindo, subholding PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD, akan mengajukan proposal perdamaian kepada kreditur. Langkah ini seiring penetapan status gagal bayar utang yang membelenggu perusahaan.

Rajawali Nusindo ditetapkan gagal membayar utang atau berstatus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) berdasarkan putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah ditetapkan pada 5 Agustus 2024.

Sekretaris Perusahaan Rajawali Nusindo Sofyan Effendi menyatakan perusahaan akan mengikuti proses keadaan PKPU sementara selama 45 hari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurutnya, Rajawali Nusindo selaku debitur akan melakukan pendekatan ke kreditur sebagai upaya penyelesaian. Selain itu, perusahaan juga akan bertindak secara kooperatif dan memastikan proses bisnis tetap berjalan seperti biasa.

“Kami juga memiliki komitmen serta niat yang kuat melakukan langkah-langkah pendekatan kepada kreditur dalam rangka menyelesaikan kewajiban yang dimiliki perusahaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/8/2024).

Sofyan menambahkan bahwa proses ini akan menjadi sarana bagi perusahaan untuk mengajukan proposal perdamaian yang mencakup skema penyelesaian utang kepada seluruh kreditur.

“Terkait hal ini, Rajawali Nusindo akan sungguh-sungguh menyusun dan mengajukan proposal perdamaian kepada para kreditur,” kata Sofyan.

Dalam upaya menyelesaikan utang yang ada, Rajawali Nusindo juga berencana melakukan negosiasi dengan para kreditur guan mencari solusi yang paling menguntungkan.

Selain itu, Rajawali Nusindo bakal aktif berkoordinasi dengan tim pengurus yang telah ditetapkan dan menjalin komunikasi dengan kreditur. Langkah kooperatif ini diharapkan memberikan kerja sama dan dukungan yang baik ke depan.

Sofyan menyampaikan bahwa selama proses PKPU berjalan, Rajawali Nusindo akan tetap menjalankan kegiatan usaha dan operasional perusahaan secara wajar dengan mengedepankan prinsip kepatuhan atau good corporate governance.

“Kami pastikan perusahaan konsisten dalam mengutamakan dan menjaga kepercayaan mitra, prinsipal, stakeholders dan konsumen. Hal ini sejalan dengan komitmen manajemen untuk memastikan going concern Nusindo tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Capaian laba bersih yang diraih holding BUMN pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD pada 2023 tidak serta-merta membuat anak usahanya lolos dari kasus gagal bayar utang atau PKPU.

Persoalan gagal bayar utang di lingkungan konglomerasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali terjadi. Kali ini, subholding ID FOOD yaitu PT Rajawali Nusindo ditetapkan dalam status gagal bayar utang atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Penetapan status PKPU PT Rajawali Nusindo berlandaskan pada putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah ditetapkan pada 5 Agustus 2024 melalui surat No. 176/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt Pst.

“Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh PT Otsuka Indonesia, ... beralamat di Pacific Century Place,” tertulis dalam pengumuman kurator di media yang dikutip pada Kamis (8/8/2024).

Di tengah persoalan ini, ID FOOD selaku induk usaha tercatat mencetak laba bersih pada 2023. Melansir laporan keuangan konsolidasi, holding BUMN pangan ini meraih laba bersih Rp100,92 miliar atau berbalik dari rugi Rp314,59 miliar pada 2022.

Meski demikian, rapor penjualan ID FOOD menorehkan pelemahan. Perusahaan membukukan penjualan sebesar Rp15,23 triliun pada 2023 atau terkoreksi 3,49% year-on-year (YoY).

Kinerja tersebut ditopang oleh segmen penjualan gula putih yang berkontribusi mencapai Rp926,52 miliar, diikuti penjualan ayam dan telur Rp565,27 miliar, sementara penjualan goodie bag senilai Rp40,31 miliar pada 2023.

Adapun, beban pokok juga turun 5,58% YoY menjadi Rp13,26 triliun pada tahun lalu. Perolehan ini membuat ID FOOD membukukan laba kotor sebesar Rp1,97 triliun atau meningkat 14,40% jika dibandingkan periode 2022 yang meraih Rp1,72 triliun.

Setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lainnya, ID FOOD meraih laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp285,84 miliar pada 2023. Capaian tersebut berbalik arah dari kinerja 2022 yang mencatatkan rugi sebelum pajak Rp260,61 miliar.

Dari sisi neraca keuangan, ID FOOD membukukan total aset Rp29,09 triliun pada 2023 atau meningkat 1,42% YoY. Liabilitas turun 14,94% secara tahunan menjadi Rp13,22 triliun, sementara ekuitas mencapai Rp15,87 triliun atau tumbuh 20,76% YoY.

Adapun, arus kas setara kas perseroan pada akhir periode 2023 tercatat sebesar Rp897,46 miliar, merosot 21,89% secara tahunan dari posisi sebelumnya Rp1,14 triliun.

Sebagai informasi, Rajawali Nusindo bergerak dalam bidang distribusi dan perdagangan. Produk yang dipasarkan seperti konsumsi, alkes, produk farmasi, hasil perkebunan, serta alat dan sarana perkebunan unggulan. Nusindo memiliki 43 kantor representatif di 38 provinsi.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Untuk mendukung upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau Holding BUMN Pangan ID FOOD berkomitmen terus berkontribusi menjaga ketersediaan dan pasokan pangan strategis melalui kolaborasi dengan sejumlah stakeholders.

Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto mengatakan, untuk mengakselerasi hal tersebut salah satu langkah strategis yang dijalankan adalah menjalin kerja sama dengan menggandeng pelaku perbankan.

“Hari ini kita melakukan kerja sama dengan BTN terkait dukungan penanganan pencegahan stunting yang menjadi program pemerintah,” ujar Sis Apik dalam keterangan resminya, Rabu (24/7).

Menurut Sis Apik, dukungan perbankan diperlukan untuk mendukung penyaluran bantuan penanganan stunting di tahun 2024.

Diharapkan upaya ini dapat mempercepat penyaluran bantuan, sehingga membantu program pemerintah dalam menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia.

“Kami menyambut baik terjalinnya sinergitas antara ID FOOD dengan BTN. Kolaborasi ini akan difokuskan untuk bantuan bagi Keluarga Risiko Stunting (KRS). Ini sejalan dengan semangat kedua perusahaan yang aktif menjalankan berbagai program pencegahan stunting,” ungkapnya.

Adapun saat ini penyaluran program bantuan penanganan stunting yang dijalankan ID FOOD telah memasuki tahun ke dua. Upaya penyaluran akan terus ditingkatkan secara bertahap guna memenuhi target penyaluran kepada 1.446.089 Keluarga Rawan Stunting (KRS) di 7 provinsi di Indonesia.

Program bantuan penanganan stunting ini digelar dalam rangka membantu menyukseskan program pemerintah menurunkan prevalensi stunting sebagaimana tercantum dalam Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Dalam program ini setiap keluarga rentan stunting akan menerima satu paket berisi 10 butir telur dan 1 kg daging ayam beku (frozen) sebanyak tiga kali,” terangnya.

Lebih lanjut, Sis Apik mengungkapkan, percepatan pelaksanaan program pangan strategis akan terus dilakukan tidak hanya untuk komoditas telur ayam dan daging ayam saja.

Mengingat di tahun 2024 ID FOOD akan menjalankan sejumlah program pangan, di antaranya menjaga stok dan pasokan 10 komoditas pangan strategis yang terdiri dari gula konsumsi, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, telur ayam, minyak goreng, bawang putih, bawang merah, cabai, dan ikan.

“ID FOOD mendapatkan kepercayaan dari pemerintah, dalam hal ini dari Bandan Pangan Nasional untuk melaksanakan berbagai program pangan strategis seperti penyaluran bantuan pangan penanganan stunting dan mengelola stok dan pasokan 10 komoditas. Maka diperlukan dukungan yang kuat baik dari sisi pendanaan, regulasi, serta dukungan teknis dan non teknis. Kolaborasi lintas stakeholders menjadi kunci agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berkelanjutan,” jelasnya.

Untuk memastikan pelaksanaan program pangan strategis tersebut berjalan lebih baik di tahun ini, Sis Apik menyampaikan, pihaknya telah melakukan perbaikan di antaranya perbaikan infrastruktur penyimpanan, peningkatan kolaborasi dan kemitraan bersama pelaku usaha pangan (petani, peternak, nelayan, dan UMKM), digitalisasi dan pemanfaatan teknologi untuk monitoring serta percepatan dan efisiensi proses, dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM.

“Fundamental ID FOOD sebagai korporasi juga akan terus kita perkuat. Ini merupakan tugas besar dan penting yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pangan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengapresiasi kolaborasi antara ID FOOD dan BTN.

Menurutnya, dukungan pendanaan dari BTN sebagai entitas perbankan dapat berdampak signifikan bagi pelaksanaan program bantuan pangan yang dijalankan ID FOOD.

“Langkah baik ini dapat menjaga terpenuhinya kebutuhan pangan serta gizi masyarakat, khususnya keluarga risiko stunting. Hal ini tentunya akan berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan,” terangnya.

Kedepannya, tentunya pelaksanaan program penanganan stunting ini akan terus ditingkatkan. Mengingat program ini bersifat strategis, baik dari sisi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat khususnya untuk mempersiapkan generasi penerus, maupun sebagai bentuk hilirisasi hasil produksi peternakan, sehingga dapat turut menjaga stabilitas telur ayam dan daging ayam di tingkat peternak.

Arief mengatakan, program penanganan stunting ini akan terus didorong dan tingkatkan pelaksanaannya.

Untuk itu, tentunya membutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas sektor yang lebih luas lagi, baik dari sisi pendanaan, regulasi, maupun produksi.

Bisnis.com, JAKARTA - Holding BUMN sektor pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food mengajukan penyertaan modal negara (PMN) tunai untuk 2025 sebesar Rp1,6 triliun.

Direktur Utama ID Food, Sis Apik Wijayanto mengatakan, PMN itu bakal digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program cadangan pangan pemerintah (CPP). Adapun, ID Food dimandatkan pemerintah untuk mengelola CPP 10 komoditas pangan yang terdiri dari daging sapi, daging ayam, telur, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, ikan kembung dan daging kerbau.

Di sisi lain, Sis Apik juga mengakui bahwa pengajuan PMN tunai sebesar Rp1,6 triliun itu juga didasari oleh kondisi utang perbankan yang terlalu tinggi dengan beban bunga pinjaman ID Food pada 2023 mencapai Rp626 miliar per tahun. Apalagi, laba (gross profit margin/GPM) ID Food juga mengalami penurunan selama periode 2019-2022 hingga minus 11%.

Meskipun, pada 2023 ID Food mencatatkan laba bersih sebesar Rp234 miliar, tetapi total utang bank dan medium-term note (MTN) mencapai sekitar Rp8,01 triliun.

Selain itu, kata dia, produksi sejumlah komoditas pangan seperti beras dan DOC (day old chicken) dan lainnya belum tercapai sesuai target lantaran adanya kendala operasional akibat keterbatasan modal kerja.

"Kami berharap dalam forum ini bisa dapat PMN tunai untuk melaksanakan program cadangan pangan pemerintah sebesar Rp1,6 triliun," ujar Sis Apik dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR-RI, di Kompleks Parlemen, Rabu (10/7/2024).

Selain mengandalkan PMN, Sis Apik juga membeberkan terdapat potensi pendanaan dari sumber perbankan. Di antaranya sumber pendanaan dari sindikasi Himbara dengan bunga yang telah disubsidi menjadi 4,5% per tahun. Potensi pendanaan juga datang dari bank non himbara untuk program stunting dengan bunga komersial sebesar 8,75% per tahun.

Dia menjelaskan, ilustrasi potensi biaya modal dengan PMN dan tanpa PMN. Dengan pendanaan perbankan tanpa PMN, modal kerja ID Food pada 2025 diperkirakan mencapai 5,6%, sedangkan apabila PMN tunai disertakan maka modal kerja akan turun menjadi 3,8%.

Dengan efisiensi modal kerja akibat adanya PMN, ID Food menargetkan margin laba bersih pengelolaan CPP pada 2025 mencapai 3,9%. Sebaliknya, tanpa PMN, maka margin laba bersih ID Food diperkirakan hanya 2,3%.

"Jadi di sini terdapat peningkatan dengan PMN, besar harapan kami bisa mendapatkan persetujuan PMN tunai sebesar Rp1,6 triliun," jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Senin (19/9/2024), pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengusulkan pemberian penyertaan modal negara (PMN) nontunai dari konversi piutang APBN 2023 bagi PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food senilai Rp2,56 triliun.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban menyampaikan bahwa nilai tersebut merupakan piutang sejak 1975 sampai 2021 yang berasal dari rekening dana investasi (RDI), subsidiary loan agreement (SLA), serta eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada ID Food.

Dengan tambahan PMN ini, Rio berharap akan memperbaiki struktur permodalan BUMN holding pangan tersebut.

“Urgensinya adalah dengan belum dikonversinya, maka profitabilitas dan rentabilitas kinerja keuangan ID Food rendah, karena besarnya beban utang dan rendahnya laba,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI dengan DJKN, Selasa (19/9/2023).

IDXChannel - Otoritas Jasa K?euangan (OJK) membubarkan dua dana pensiun yakni Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia dan Dana Pensiun LKBN Antara.

Dikutip dari pengumuman resmi OJK, Sabtu (6/7/2024), pembubaran kedua dana pensiun itu tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (KDK) Nomor KEP-51/D.05/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia, dan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (KDK) Nomor KEP-52/D.05/2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun LKBN Antara.

Pembubaran terhitung efektif sejak tanggal 31 Desember 2023.

Pembubaran Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Rajawali Nusan?tara Indonesia.

Selanjutnya, KDK Nomor KEP 51/D.05/2024 tanggal 19 Juni 2024 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Emmi Mintarsih (Ketua);
2. Like Rachmawati (Anggota);
3. Dwi Usmanto (Anggota);
4. C Trihatma Satoto (Anggota);
5. Sofyan Effendi (Anggota);
6. Bastian Octa Frianto (Anggota); dan
7. Ali Akbar Marasabessy? (Anggota).

Kemudian, pembubaran Dana Pensiun LKBN Antara juga dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun LKBN Antara.

Selanjutnya, KDK N?omor KEP-52/D.05/2024 tanggal 21 Juni 2024 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun LKBN Antara, yaitu sebagai berikut:

1. Errim Mirdhal (Ketua);
2. Ida Bagus Alit Wiratmaja, S.H., M.H. (Anggota);
3. Yungki Yuliandika, S.Ikom. (Anggota);
4. Daryanto Hesti Wibowo, MA. (Anggota);
5. Iswahyuni (Anggota);
6. Syamsul Nurzon (Anggota);
7. Purnomo (Anggota); dan
8. GM Nur Lintang Muhammad, SIP. (Anggota).

Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.

(YNA)