JAKARTA, KOMPAS.com - Pengosongan 19 rumah dinas milik PT Pertani di Jalan Pertani 01, Kalibata menjadi langkah terakhir yang diambil PT Sang Hyang Seri (SHS) sebagai perusahaan yang berhak atas rumah-rumah para pensiunan.

Sebelumnya, pihak PT SHS mengeklaim sudah beberapa kali melakukan mediasi bersama warga, namun belum juga menemukan titik temu.

"Kami itu melakukan proses eksekusi bukan tiba-tiba. Kami sudah melakukan melalui proses yang panjang, komunikasi, mediasi," kata kuasa hukum PT SHS Chandro Sihombing, di Jalan Pertani 01, Kalibata, Selasa (30/7/2024).

Chandro mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan mediasi bersama warga setempat dan DPRD DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Selatan, hingga Polda Metro Jaya.

Dia juga menyebutkan bahwa hasil mediasi menetapkan PT SHS sebagai pemegang hak prioritas rumah dinas tersebut.

"Yang mana berdasarkan pihak-pihak yang hadir, baik dari instansi pemerintah terkait yang hadir juga sudah menyampaikan, bahwa terkait hal ini, PT SHS adalah pemegang hak prioritas," jelas dia.

Sebagai pemegang hak prioritas, PT SHS memiliki hak untuk melakukan pengamanan terhadap aset-aset mereka, termasuk rumah dinas.

Akan tetapi, kata Chandro, pihaknya belum menemukan titik temu dengan warga. Karena itu, dia memilih untuk melakukan penertiban terhadap rumah dinas tersebut.

"Namun dikarenakan selama ini proses komunikasi yang dilakukan belum ada keputusan, untuk saat ini manajemen yang sekarang memutuskan melakukan penertiban terhadap rumah dinas tersebut," tambah dia.

Warga mendaftarkan kasus ke pengadilan

Kuasa hukum warga eks PT Pertani Ahmad Razi menyebut pengosongan rumah dinas yang dilakukan PT Sang Hyang Seri (SHS) harus melalui prosedur hukum di pengadilan.

Hal tersebut diungkap Ahmad saat penggusuran warga dari rumah dinas di Jalan Pertani 01, Kalibata sedang berlangsung, Selasa lalu.

"Kenapa tiba-tiba langsung mengosongkan tanpa ada surat? Jadi kita bingung. Sementara sudah diajukan ke pengadilan," ujar Ahmad, Selasa.

Ahmad bilang, pihaknya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait rencana penggusuran warga pada Senin (29/7/2024).

Akan tetapi, kendati warga telah berusaha menempuh jalur hukum untuk masalah ini, pihak PT SHS tetap melakukan upaya pengusiran warga, seperti memasang seng yang menutup jalur keluar masuk warga ke rumah atau menyita beberapa barang milik warga.

"Kan kita sudah ketemu dengan Komisi A (DPRD DKI Jakarta), sudah deal juga. Jadi pengosongan itu harus melalui pengadilan. Kan elegan begitu, wargapun menerima," tambah Ahmad.

Ia bilang, warga pasti akan bersedia meninggalkan tempat tinggal mereka jika proses mediasi bisa memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Akan tetapi, selama ini, proses mediasi belum menemui titik temu sejak 2023.

"Kalau saya, warga ini yang penting bermediasi diselesaikan dengan baik baik saja gitu. Sesuai dengan kemanusiaan lah, masa dengan cara begini?" tanya dia.

Bukan sengketa kepemilikan

Menanggapi kasus yang didaftarkan warga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pihak kuasa hukum PT SHS menyebut kasus tersebut bukanlah sengketa kepemilikan lahan.

Sebab sejak awal rumah tersebut diperuntukan sebagai rumah dinas.

"Penting untuk kami sampaikan, bahwa terkait hal ini bukanlah sengketa kepemilikan karena sejak awal, rumah yang ditempati warga adalah rumah dinas berdasarkan SK direksi sebelumnya," kata Chandro.

Oleh karena itu, kata dia, warga seharusnya telah lama meninggalkan rumah dinas tersebut.

Ia bilang, dengan melakukan pengosongan terhadap rumah dinas pada Selasa (30/1/2024) oleh PT SHS, menunjukkan usaha PT SHS mempertegas haknya melakukan penertiban terhadap rumah dinas yang telah menjadi kepemilikan mereka.

"Namun dikarenakan selama ini proses komunikasi yang dilakukan belum ada keputusan, untuk saat ini manajemen yang sekarang memutuskan melakukan penertiban terhadap rumah dinas tersebut. Terkait ada tidaknya gugatan yang diajukan oleh pihak warga, itu dipersilahkan, itu hak mereka," tambah dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - BUMN yang bergerak di sektor pertanian, PT Sang Hyang Seri (SHS) akan melakukan pengosongan rumah dinas yang diduduki pensiunan eks karyawan PT Pertani pada hari ini, Selasa (30/7/2024).

Rumah dinas tersebut berada di Komplek Pertani Duren Tiga, Jakarta Selatan dengan total luas 60.153 meter persegi.

Adapun PT Pertani merupakan BUMN sektor pertanian yang sejak 2021 sudah bergabung ke dalam SHS, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 Tahun 2021.

Sekretaris Perusahaan SHS Sugeng Rijadi mengatakan, pengosongan dilakukan setelah melalui proses yang panjang. Para pensiunan yang menjadi penghuni rumah dinas itu juga mendapatkan kompensasi.

"Setelah melalui serangkaian dialog, sosialisasi, mediasi, konsultasi dengan berbagai instansi, dan juga menyiapkan kompensasi bagi penghuni, maka sudah final akan dilakukan pengosongan pada Selasa, 30 Juli 2024," ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (30/7/2024).

Penghuni rumah dinas awalnya merupakan pegawai PT Pertani yang mulai menempati kompleks tersebut sejak 1960. Namun, seiring bergabungnya PT Pertani ke SHS, maka seluruh asetnya kini menjadi bagian dari SHS.

Menurut Sugeng, saat ini terdapat 53 rumah dinas SHS yang masih dihuni oleh para pensiunan eks karyawan PT Pertani, dan sudah ada 4 rumah yang mengambil kompensasi secara sukarela.

"Kami meminta maaf harus melakukan pengosongan rumah dinas tersebut, karena ini merupakan aset milik negara yang tentunya perlu dioptimalkan secara benar dan diperuntukkan bagi kepentingan serta kebermanfaatan yang lebih luas," ungkapnya.

Terkait kompensasi yang telah disiapkan, yakni terdiri dari kompensasi penggantian rumah tinggal dengan besaran bervariasi sesuai kajian konsultan independen, ongkos bongkar muat, serta fasilitas pengangkutan dan biaya pindah.

Selain itu, disediakan fasilitas ambulan dan rumah sakit bagi penghuni yang membutuhkan pada saat proses pengosongan, serta bagi penghuni yang membutuhkan perlakuan khusus akan diberikan opsi rumah singgah selama 1 bulan.

"Dalam pengosongan ini kami juga menyiapkan langkah mitigasi guna menjaga agar proses berjalan sesuai prinsip kemanusiaan," kata Sugeng.

Ia menjelaskan, aset berupa tanah dan rumah dinas PT Pertani di Jakarta Selatan itu sangat penting dan strategis, khususnya untuk menjaga keberlanjutan perusahaan dalam melakukan pengembangan benih dan produksi beras guna menjaga ketahanan pangan.

Selain itu, pengosongan ini dalam rangka menegakkan tata kelola perusahaan yang baik, dan menghindari dampak kerugian yang lebih besar bagi perusahaan akibat tidak teroptimalisasikannya aset.

Setelah dikosongkan, aset tersebut akan dioptimalkan oleh SHS untuk dikerjasamakan dalam pengembangan bisnis pangan yakni benih dan beras.

JAKARTA, investor.id – PT Sang Hyang Seri (SHS) mengambil langkah konkret untuk mengamankan aset strategis perusahaan yang saat ini masih dikuasai pihak ketiga. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan melindungi aset negara agar dapat dioptimalkan, untuk pengembangan bisnis dan pelayanan kepada masyarakat.

Sekretaris Perusahaan SHS Sugeng Rijadi menjelaskan, salah satu langkah pengamanan aset yang akan dilakukan adalah pengamanan aset tetap berupa rumah dinas dan tanah seluas 60.153 meter persegi, di daerah Duren Tiga, Jakarta, yang dikelola SHS.

“Saat ini terdapat 53 rumah dinas SHS yang masih dihuni oleh para pensiunan. Penghuni rumah dinas awalnya merupakan pegawai PT Pertani yang mulai menempati kompleks tersebut sejak tahun 1960,” jelas dia melalui keterangan resmi, Kamis (11/7/2024).

Adapun PT Pertani merupakan BUMN yang saat ini telah merger dengan SHS, sehingga seluruh asetnya kini menjadi bagian dari SHS.

Menurut Sugeng, terdapat 53 pensiunan PT Pertani yang saat ini masih menempati rumah dinas tersebut, ada juga yang sekarang ditinggali oleh ahli warisnya.

Berdasarkan peraturan PT Pertani melalui Surat Direksi nomor: 777/SAR/01.22, yang diterbitkan tahun 1997, mengenai Ketentuan Penempatan Rumah Dinas, disebutkan penempatan rumah dinas hanya berlaku selama pegawai menjabat pekerjaan, jika sudah tidak lagi menjabat sebagai pegawai maka diwajibkan mengosongkan rumah dinas paling lambat 3  bulan setelah pegawai berhenti.

“Dengan beralihnya status dari pegawai menjadi pensiunan, maka hak untuk menggunakan fasilitas rumah dinas tersebut sudah gugur sesuai peraturan yang berlaku. Karena statusnya hanya hak menggunakan selama masa berlaku (selama masih menjadi pegawai), bukan hak menguasai setelah habis masa berlaku,” terang dia.

Sugeng juga menuturkan, bahkan ada rumah yang tidak lagi ditempati oleh pensiunan maupun keluarganya, tapi dialihkan kepada penghuni lain dengan mekanisme sewa-menyewa.

“Padahal, baik dari PT Pertani maupun SHS tidak pernah ada ketentuan terkait sewa menyewa, sehingga sejak menghuni rumah dinas sampai dengan saat ini, penghuni rumah dinas tidak dipungut biaya sewa oleh perusahaan,” ujar dia.

Melihat kondisi tersebut, perusahaan mendorong untuk dilakukan langkah-langkah penyelesaian. Dalam hal ini, manajemen SHS berkomitmen untuk melanjutkan dialog dengan para penghuni rumah dinas. Upaya ini untuk mengembalikan penguasaan fisik aset tetap tersebut kepada SHS, mengingat perusahaan telah memiliki sejumlah rencana untuk optimalisasi aset strategis tersebut guna mendukung bisnis dan pelayanan publik.

“Kami telah melakukan pendekatan persuasif, dengan melanjutkan dialog. Harapannya, para pihak yang sudah tidak memenuhi syarat untuk menempati rumah dinas tersebut bisa pindah dan mengembalikan fasilitas tersebut kepada SHS agar dapat dioptimalkan untuk keberlanjutan perusahaan,” papar Sugeng.

Dia mengatakan, sebelumnya SHS telah melayangkan surat pemberitahuan pengosongan dan peringatan (somasi). Terakhir SHS telah melakukan pertemuan dengan para penghuni rumah dinas pada 8 Juli 2024.

“Kami menangkap, sejatinya para penghuni memahami bahwa rumah yang ditempati tersebut merupakan rumah dinas eks PT Pertani. Kami juga menghargai sikap para penghuni rumah dinas yang terbuka dalam melakukan dialog guna mencari solusi terbaik,” ungkap dia.

Sugeng mengatakan, dalam dialog yang sudah dilakukan terungkap beberapa opsi penyelesaian, termasuk melalui pemberian kompensasi. Terkait opsi tersebut, menurut dia, pihak SHS sudah mempersiapkan pemberian kompensasi kepada penghuni rumah dinas dan sudah disampaikan pada saat pertemuan dengan para penghuni rumah dinas pada tangal 8 Juli 2024, namun para penghuni mewakilkan kepada beberapa warga yang hadir.

Pendampingan Kejaksaan

Untuk menjaga agar proses pengamanan aset ini tidak menyalahi ketentuan dan aturan hukum, SHS telah meminta pendampingan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. “Pada 8 November 2023 lalu telah dilakukan konsinyering antara SHS dengan Kejaksaan Negeri Jaksel, yang pada pokoknya untuk ditindaklanjuti dengan pendampingan hukum kedepannya,” jelas dia.

Sugeng memastikan, langkah-langkah yang dilakukan perusahaan untuk pengamanan aset ini murni dalam rangka melindungi aset negara sesuai peruntukannya sehingga dapat dikembangkan untuk keberlanjutan perusahaan ke depan.

“Kami berharap para pihak menyadari posisi serta hak dan kewajibannya. Sehingga kita bisa menyelesaikan langkah pengamanan aset ini secara berkeadilan,” harap dia.

Adapun selain rumah dinas, di aset seluas 60.153 meter persegi tersebut juga terdapat tanah kosong yang juga tengah dalam proses pengamanan. Tanah kosong tersebut dihuni oleh pihak-pihak tanpa hak sebagai tempat usaha barang rongsok, parkir dan warung.

“Terkait penertiban tanah kosong yang juga berada di wilayah tersebut, SHS telah melakukan penertiban dengan dialog dan memberikan 3 kali surat peringatan, serta membangun plang kepemilikan atas lahan,” ucap Sugeng.

Menurut dia, saat ini pihak-pihak tanpa hak yang memanfaatkan tanah tersebut sudah berkurang. “Perusahaan masih terus melakukan langkah-langkah pengamanan atas tanah tersebut dengan melakukan komunikasi dan peringatan agar aktivitas pemanfaatan tanah tersebut tidak dilanjutkan karena melanggar peruntukan tanah,” pungkas dia.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News