BANDUNG, iNews.id - Herry Hermawan Muller dan Dodi Rustandi Muller divonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara (3,5 tahun) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Senin (14/10/2024). Muller bersaudara ini dinilai terbukti bersalah memalsukan surat dan dokumen akta otentik untuk menguasai tanah Dago Elos, Kota Bandung. 

Ketua Majelis Hakim Syarif mengatakan, terdakwa I Herry Hermawan Muller dan terdakwa II Dody Rustandi Muller secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan akta otentik yang berisi keterangan palsu namun seolah-olah benar.

"Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa masing-masing dengan hukuman 3 tahun dan 6 bulan kurungan," ujarnya saat membacakan vonis, Senin (14/10/2024).

Syarif mengatakan, hal-hal yang memberatkan para terdakwa yaitu tindakan mereka merugikan orang lain. Sementara yang meringankan yaitu tidak pernah dihukum dan berperilaku sopan di persidangan.

Dalam pertimbangan putusan, majelis hakim menyebut proses penerbitan akta kelahiran dengan menambah nama Muller tidak pernah ada pada penetapan dari pengadilan negeri. 

"Termasuk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung tidak terdapat nama Muller pada nama masing-masing terdakwa," ujar Syarif. 

Dalam putusannya, para terdakwa dijerat dengan dakwaan alternatif keempat yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Akta otentik yang digunakan tidak sesuai sebenarnya. 

Dengan putusan tersebut, majelis hakim mengatakan putusan akan berpengaruh terhadap perkara gugatan sengketa lahan Dago Elos yang dimenangkan oleh Duo Muller pada tahun 2017.

Putusan majelis hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 5 tahun 6 bulan penjara (5,5 tahun). 

JPU Sukanda mengatakan pikir-pikir untuk merespons putusan majelis hakim terkait hukuman 3 tahun 6 bulan penjara terhadap kedua terdakwa.

"Kami pikir-pikir," kata Sukanda.

Sementara kuasa hukum Herry Hermawan Muller dan Dodi Rustandi Muller, Jogi Nainggolan menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut termasuk untuk melakukan langkah hukum banding atau tidak.

"Kami nyatakan pikir-pikir," ujar Jogi.

Sementara itu, ratusan warga Dago Elos yang menghadiri ruang sidang dan di Jalan RE Martadinata, Kota Bandung menyambut suka cita putusan tersebut. Mereka menangis dan sujud syukur atas putusan tersebut.

"Puas alhamdulillah, ya Allah," kata Gustini, warga RT 01 Dago Elos.

Gustini berharap ke depan tidak ada lagi mafia tanah dan masyarakat yang kehilangan tanahnya.

"Semoga ke depan tidak ada lagi mafia tanah," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pihaknya sangat serius dalam melawan sengketa lahan lantaran telah merugikan masyarakat dan negara.

“Yang kita lakukan untuk gebuk mafia tanah ini bukan main-main,” kata AHY dalam Deklarasi 46 Kota/Kabupaten Lengkap di 23 Provinsi di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur, Surabaya, Selasa (8/10/2024).

Menteri AHY menyatakan bahwa pihaknya memiliki Satgas Anti Mafia Tanah yang melibatkan jajaran kepolisian dan kejaksaan untuk membongkar dan mengungkap berbagai kasus tindak pidana kejahatan di bidang pertanahan yang telah merugikan masyarakat dan juga merugikan negara.

“Potential loss luar biasa akibat oknum-oknum mafia tanah. Jadi tidak boleh kita enteng-enteng saja, kita harus hadir secara langsung,” jelasnya.

Bahkan, AHY mengaku dirinya sering berkunjung untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah melindungi penuh masyarakat dari oknum mafia tanah.

“Ini yang juga harus kita tuntaskan, karena selama ini masih terjadi. Selama itu pula kepastian hukum atas tanah tidak terwujud dan masyarakat akan menerima permasalahan yang berkepanjangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, AHY juga menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN juga akan bergerak cepat dan segera menangani jika ditemukan masalah mafia tanah yang terjadi di suatu daerah.

AHY juga menyebut bahwa pada prinsipnya, keberadaan mafia tanah tidak bisa hanya dilihat dari lingkup kota/kabupaten lengkap saja.

“Justru kami ingin juga mendengarkan segala laporan dan masukan dari masyarakat karena kita segera tindak lanjuti dengan tegas,”

Namun, lanjut AHY, dengan status lengkap ini dapat mengurangi secara drastis kemungkinan munculnya mafia tanah.

“Tidak menghilangkan sama sekali karena selalu ada yang namanya oknum, tetapi paling tidak akan sangat mengurangi terjadinya penyerobotan tanah oleh mafia tanah,” tuturnya.

Seperti diketahui, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) telah melangsungkan Deklarasi 46 Kabupaten/Kota Lengkap yang terdapat di 23 Provinsi secara serentak se-Indonesia pada Selasa (8/10/2024).

Adapun, sederet keuntungan yang didapat dengan adanya kota/kabupaten lengkap ini di antaranya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat setempat sehingga menimbukkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam memiliki tanah.

Lalu, memudahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan wilayah dan menyusun kebijakan yang sesuai dengan perkembangan wilayah, memudahkan proses transformasi digital, serta memperkecil ruang gerak mafia tanah.

Jakarta: Kuasa hukum PT Gorby Putra Utama (GPU), Sofhuan Yusfiansyah, mengingatkan tersangka penyerobot lahan, H. Halim Ali, dan tim pengacara menghormati proses hukum yang berjalan. Hal ini merespons pernyataan Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) .

"PT SKB dan semua pihak seharusnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat spekulatif atau memprovokasi opini publik," kata Sofhuan kepada wartawan, Jakarta, pada Jumat, 27 September 2024.

Sofhuan juga meminta tim hukum PT SKB menjunjung tinggi prosedur hukum yang sudah dilaksanakan Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Dia menilai pernyataan Yusril terkait kasus ini sangat tidak berdasar dan berpotensi mengarah pada pencemaran nama baik dan fitnah.
"Tudingan yang dilontarkan dalam sejumlah pernyataan publik oleh pihak PT SKB mengandung unsur fitnah keji yang merusak citra dan reputasi PT Gorby Putra Utama," kata Sofhuan.

Sofhuan menekankan proses hukum terkait dugaan pemalsuan dan penggunaan dokumen palsu yang melibatkan Halim Ali bersama orang kepercayaannya Djoko Purnomo dan Bagio Wilujeng saat ini sudah memasuki tahap pelimpahan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau ke Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau. Jadwal Sidang juga telah ditetapkan pada 1 Oktober 2024.

Pihaknya, kata dia, berkeyakinan pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan terpengaruh dengan opini sepihak dari tim hukum PT SKB. Khususnya, langkah Yusril yang berkirim surat permohonan perlindungan hukum terhadap kliennya ke Kepala Negara.

"Kami yakin Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia tidak terpengaruh atas opini sepihak dan surat dari lawyer PT. SKB yang isinya cenderung memutarbalikkan fakta," ujar dia.

Sofhuan menegaskan kembali jika Indonesia merupakan negara hukum. Sehingga, setiap proses hukum yang berjalan harus sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas," tegas Sofhuan.

Terakhir, Sofhuan menekankan pihaknya tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang berusaha merusak reputasi kliennya melalui tuduhan yang tidak berdasar.

"Jika ada pihak yang terbukti menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik, kami tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum lanjutan," kata Sofhuan.

Sebelumnya, Yusril selaku kuasa hukum PT. SKB mengajukan surat permohonan perlindungan hukum kepada Presiden Jokowi atas sengketa lahan sawit antara kliennya dengan PT. GPU. Dalam surat itu, Yusril menyoroti dampak hukum yang dialami pengusaha kelapa sawit asal Sumatra Selatan (Sumsel) Halim Ali.

"Kami sangat menyayangkan adanya gangguan terhadap usaha Haji Halim, putra daerah yang sudah memberikan kontribusi besar bagi ekonomi lokal. Ini tidak hanya mengancam kelangsungan usahanya, tapi juga kehidupan ribuan keluarga pekerja yang bergantung pada usaha tersebut," ujar Yusril


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(LDS)

Jakarta: Gugatan praperadilan pengusaha kakap Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel), Halim Ali, ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Putusan ini menguatkan penetapan tersangka Halim Ali beserta Djoko Purnomo dan Bagio Wilujeng oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipidter) Mabes Polri.

Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Jaksel menyatakan penetapan tersangka terhadap Halim Ali melalui surat Ketetapan Tersangka Nomor: Tap/103/VI/RES.5.5.2024/Tipidter tertanggal 24 Juni 2024, adalah benar dan berdasarkan hukum. Dengan ini, Halim segera diadili.

"Benar ada pelimpahan tahap dua dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dan berkasnya sudah dinyatakan P-21 di Kejagung," kata Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Lubuklinggau, Meri Aryani, dihubungi wartawan, di Jakarta, Jumat, 27 September 2024.
Meri menerangkan pihaknya tengah menuggu waktu persidangan sembari menunggu barang bukti dan dinyatakan lengkap. Dia menyebut sidang akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau.

"Hal itu dikarenakan lokusnya berada di wilayah hukum (Wilkum) PN Lubuklinggau," kata dia.

Halim Ali bersama kolega ditetapkan sebagai tersangka karena diduga kuat melanggar Pasal 107 jo. Pasal 41 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP tentang pemalsuan dan penggunaan surat palsu untuk syarat terbitnya sertifikat HGU PT Sentosa Kurnia Bahgia (SKB).
Pengusutan terhadap Halim Ali bersama Djoko dan Bagio senduri berawal dari adanya laporan ke Dit Tipidter Polri dengan nomor laporan polisi LP/B/129/IV/2024/SPKT/BareskrimPolri tertanggal 26 April 2024.

Halim Ali sebagai Direktur Utama PT. SKB dianggap mengetahui secara sadar dan benar jika lokasi lahan yang sudah dibebaskan oleh PT. Gorby Putra Utama (GPU) berada di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan titik koordinat izin usaha pertambangan-operasi produksi yang berisi batu bara.

Berdasarkan potensi kandungan batu bara yang besar, maka terkesan kuat timbul niat jahat untuk menguasai lahan tanah yang telah dibebaskan oleh PT. GPU dari masyarakat Desa Beringin Makmur sejak 2009-2012.

Halim Ali melancarkan aksinya dengan menerbitkan izin perkebunan kelapa sawit dari Kabupaten Musi Banyuasin tetapi melakukan kegiatan tanpa izin diwilayah kabupaten Musirawas Utara.

Demi memuluskan keinginannya menguasai lahan pertambangan batu bara, Halim Ali dibantu Djoko dan Bagio diduga kuat melakukan pembuatan merakayasa surat tanah di lahan PT GPU dengan menggunakan alas hak surat keterangan dari Desa Sako Suban Kabupaten Musi Banyuasin.

Halim Ali juga melakukan land clearing disertai menanam pohon sawit dengan mengerahkan preman di wiliyah izin usaha pertambangan PT GPU yang berada di Kabupaten Musi Rawa Utara dengan tujuan menguasai lahan milik PT GPU yang sudah beroperasi sejak tahun 2010.
Tersangka diduga membuat pemalsuan dan rekayasa surat atau dokumen syarat-syarat pengajuan Hak Guna Usaha (HGU) PT SKB tahun 2019/2020 ke Kantor BPN Musi Banyuasin dan Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia.

Atas kesalahan letak tersebut, pihak Kementerian ATR/BPN RI melalui SK No: i/Pbt/KEM-ATR/BPN/VI/2023 tertanggal 20 Juni 2023 telah mencabut sertifikat HGU PT SKB karena cacat administrasi.

Dalam perjalanan kasus, tepatnya saat berkas perkaranya hendak dilimpahkan ke PN Lubuk Linggau, Halim Ali diduga kuat berpura-pura sakit untuk menghindari proses bukum yang sedang berjalan.

Dihubungi terpisah, kuasa hukum PT GPU Sofhuan Yusfiansyah membenarkan adanya pelimpahan tahap II untuk kedua tersangka atas nama Djoko Purnomodan Bagio Luijeng. Sedangkan untuk berkas Halim Ali sudah ditahap I atau P21.

"Halim Ali proses P 21 Tahap 1 pelimpahan berkas telah dilakukan oleh Mabes Polri Ke Kejaksaan Agung dan harus segera dilimpahkan ke Pengadilan," kata Sofhuan.

Sofhuan menduga Halim Ali beralasan sakit hanya untuk menghambat proses hukum yang sedang berjalan. Terutama, untuk menghindari pelimpahan berkas dan tersangka ke Kejari Lubuklinggau.

Menurut dia, Majelis Hakim PN Lubuk Linggau telah memvonis masing-masing 10 bulan penjara terhadap Jumadi, Indra, Akib, Subandi, dan Syarif. Mereka semua merupakan karyawan PT SKB yang melakukan penghalangan penambangan PT GPU.

Vonis itu termaktub dalam putusan Pengadilan Lubuklinggau Nomor 291/Pid.B/LH/2024/PN Llg yang dibacakan majelis hakim pada Rabu, 14 Agustus 2024. Kemudian, putusan Nomor 197/Pid.Sus-LH/2024/PT Plg, Nomor198/Pid.Sus-LH/2024/PT Plg, Nomor 199/Pid.Sus-LH/2024/PT.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(LDS)

Jakarta -

Lahan bandara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur mengalami sengketa. Lahan yang dipersiapkan oleh Badan Bank Tanah itu diklaim dimiliki oleh suatu kelompok.

Meski begitu, Pengadilan Negeri (PN) Penajam baru saja mengeluarkan keputusan penolakan klaim tanah yang diajukan oleh Asmari selaku Ketua Pejuang Angkatan 45 Kota Balikpapan. PN Penajam menyatakan gugatan soal klaim tanah yang diajukan Asmari dianggap sebagai gugatan yang kabur atau kurang jelas.

"Mengabulkan eksepsi tergugat dan turut tergugat II mengenai gugatan kabur atau Obscuur Libel," bunyi amar putusan PN Penajam, dikutip, Rabu (21/8/2024)

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja menyambut baik putusan tersebut. Parman menyampaikan penyediaan lahan Bandara IKN merupakan amanah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2023 tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandara VVIP untuk mendukung IKN.

"Kami mengapresiasi putusan Majelis Hakim. Bahwa ini secara norma dan formil hukum telah diuji dan dipertimbangkan dengan benar. Dinamika dalam penyediaan lahan ini cukup kompleks, namun kami tetap fokus menjalankan mandat dari pemerintah yang tentunya tidak mengabaikan hak-hak dari masyarakat itu sendiri," ujar Parman dalam keterangan tertulis di hari yang sama.

Badan Bank Tanah, kata Parman, telah menyediakan lahan seluas 621 hektare untuk pembangunan Bandara IKN. Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR menjadi pihak yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengerjakan proyek tersebut.

"Masyarakat yang terdampak dari pembangunan itu juga telah diberikan ganti rugi tanam tumbuh melalui skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK)," tegas Parman.

Sebagai informasi, Perkara gugatan terhadap Badan Bank Tanah diajukan oleh Asmari selaku Ketua Pejuang Angkatan 45 Kota Balikpapan sebagai Penggugat. Dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah lahan Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah yang dijadikan lahan untuk pembangunan bandara VVIP IKN seluar kurang lebih 290 hektar.

Selain badan bank tanah, penggugat juga menggugat Kementerian ATR/BPN dan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur cq Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kronologinya, Asmari mengajukan gugatan dengan klaim memiliki tanah seluas ± 20.468 hektar di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam gugatannya dia mempersoalkan lahan yang digunakan untuk pembangunan Bandara VVIP IKN seluas ±290,67 hektar di atas HPL Badan Bank Tanah.

Asmari sebagai penggugat kemudian mengklaim sebagai pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi atas lahan dan tanam tumbuh di lahan yang saat ini dibangun bandara VVIP IKN. Dia meminta ganti rugi sebesar Rp 29 miliar.

Setelah melalui proses pemeriksaan persidangan, Pengadilan Negeri Penajam akhirnya menolak gugatan penggugat. Dalam putusan nomor 71/Pdt.G/2023/PN Pnj majelis hakim menegaskan bahwa gugatan yang diajukan penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libell).

Pakar Hukum UGM, Oce Madril menyampaikan, putusan dari Majelis Hakim sudah pada koridor yang benar. Oce menjelaskan gugatan yang disampaikan Asmari juga tidak jelas.

"Penggugat tidak bisa membuktikan siapa saja pemilik tanah yang dipersengketakan dengan batas-batasnya. Penggugat mengklaim tanah tersebut milik anggota pejuang 1945, namun meminta ganti kerugian secara pribadi atas nama penggugat sendiri. Hal-hal tersebut mengakibatkan gugatan ini menjadi kabur dan ditolak oleh PN Penajam," papar Oce.

Oce menuturkan, putusan ini menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Badan Bank Tanah di Kabupaten PPU telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Putusan ini menegaskan bahwa Badan Bank Tanah tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Justru membantu kelancaran program strategis nasional yang akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar," katanya.

(hal/das)

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah mengklaim telah menyelesaikan sengketa alias tumpang tindih pemanfaatan ruang dan lahan di Indonesia. Adapun kendala persoalan ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Bidang Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya mengatakan sejauh ini pemerintah telah menyelesaikan tumpang tindih terkait lahan antara data yang dimiliki pihaknya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sekitar 20 juta hektare.

“Tumpang tindih dari ATR/BPN dengan Kementerian Kehutanan, itu sudah ada penurunan 20 juta hektar, kemudian kita ada pilot project di Kota Waringin dan Pasuruan sehingga kita bisa lihat penurunannya," ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9, Senin (5/7).

Virgo mengungkapkan, pihaknya terus melakukan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga terkait dengan melakukan survei bersama, penataan batas kawasan hutan. Ini bertujuan agar tumpang tindih lahan tersebut bisa selesai seluruhnya.

“Ini kita selesaikan di atas peta dahulu, yang tidak bisa diselesaikan di atas peta kita selesaikan di lapangan,” ungkap dia.

Virgo menyebutkan, terdapat beberapa kendala dalam penyelesaian persoalan ini di lapangan di antaranya, adanya perselisihan antara masyarakat dengan peta yang dimiliki oleh pemerintahan.

Menurutnya, ini butuh waktu negosiasi yang panjang sehingga tidak bisa diukur dengan waktu kapan ini bisa selesai. Untuk itu, diperlukan pihak penengah atau dalam hal ini pengadilan agar bisa diputuskan.

Dia bilang, perselisihan ini hampir terjadi di seluruh provinsi di Indonesia antara masyarakat hukum adat dengan individu, masyarakat hukum adat dengan sempadan hingga masyarakat hukum adat dengan KLHK.

“Karena memang daerah-daerah itu awalnya masih murah, sehingga orang nggak terlalu concern terhadap batas, tapi begitu makin mahal baru sadar, itu yang terjadi,” kata Virgo.

Untuk itu, lanjut Virgo, pihaknya bersama KLHK terus melakukan pilot project terkait batas-batas lahan yang perlu kejelasan. Hal ini diharapkan agar tumpang tindih tak terjadi di kemudian hari.

“Ada beberapa projek dengan KLHK jalan terus, tinggal nanti butuh anggaran saja dari Kemenko Perekonomian, karena supaya jelas batas-batas (lahan) supaya tumpang tindih tidak akan terjadi lagi ke depan,” terangnya.

Lebih lanjut, Virgo berharap, bagi masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah sebaiknya memasang patok, selain itu memastikan lahan tersebut terpetakan secara digital di dalam laman bhumi.atrbpn.go.id.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengosongan 19 rumah dinas milik PT Pertani di Jalan Pertani 01, Kalibata menjadi langkah terakhir yang diambil PT Sang Hyang Seri (SHS) sebagai perusahaan yang berhak atas rumah-rumah para pensiunan.

Sebelumnya, pihak PT SHS mengeklaim sudah beberapa kali melakukan mediasi bersama warga, namun belum juga menemukan titik temu.

"Kami itu melakukan proses eksekusi bukan tiba-tiba. Kami sudah melakukan melalui proses yang panjang, komunikasi, mediasi," kata kuasa hukum PT SHS Chandro Sihombing, di Jalan Pertani 01, Kalibata, Selasa (30/7/2024).

Chandro mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan mediasi bersama warga setempat dan DPRD DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Selatan, hingga Polda Metro Jaya.

Dia juga menyebutkan bahwa hasil mediasi menetapkan PT SHS sebagai pemegang hak prioritas rumah dinas tersebut.

"Yang mana berdasarkan pihak-pihak yang hadir, baik dari instansi pemerintah terkait yang hadir juga sudah menyampaikan, bahwa terkait hal ini, PT SHS adalah pemegang hak prioritas," jelas dia.

Sebagai pemegang hak prioritas, PT SHS memiliki hak untuk melakukan pengamanan terhadap aset-aset mereka, termasuk rumah dinas.

Akan tetapi, kata Chandro, pihaknya belum menemukan titik temu dengan warga. Karena itu, dia memilih untuk melakukan penertiban terhadap rumah dinas tersebut.

"Namun dikarenakan selama ini proses komunikasi yang dilakukan belum ada keputusan, untuk saat ini manajemen yang sekarang memutuskan melakukan penertiban terhadap rumah dinas tersebut," tambah dia.

Warga mendaftarkan kasus ke pengadilan

Kuasa hukum warga eks PT Pertani Ahmad Razi menyebut pengosongan rumah dinas yang dilakukan PT Sang Hyang Seri (SHS) harus melalui prosedur hukum di pengadilan.

Hal tersebut diungkap Ahmad saat penggusuran warga dari rumah dinas di Jalan Pertani 01, Kalibata sedang berlangsung, Selasa lalu.

"Kenapa tiba-tiba langsung mengosongkan tanpa ada surat? Jadi kita bingung. Sementara sudah diajukan ke pengadilan," ujar Ahmad, Selasa.

Ahmad bilang, pihaknya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait rencana penggusuran warga pada Senin (29/7/2024).

Akan tetapi, kendati warga telah berusaha menempuh jalur hukum untuk masalah ini, pihak PT SHS tetap melakukan upaya pengusiran warga, seperti memasang seng yang menutup jalur keluar masuk warga ke rumah atau menyita beberapa barang milik warga.

"Kan kita sudah ketemu dengan Komisi A (DPRD DKI Jakarta), sudah deal juga. Jadi pengosongan itu harus melalui pengadilan. Kan elegan begitu, wargapun menerima," tambah Ahmad.

Ia bilang, warga pasti akan bersedia meninggalkan tempat tinggal mereka jika proses mediasi bisa memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Akan tetapi, selama ini, proses mediasi belum menemui titik temu sejak 2023.

"Kalau saya, warga ini yang penting bermediasi diselesaikan dengan baik baik saja gitu. Sesuai dengan kemanusiaan lah, masa dengan cara begini?" tanya dia.

Bukan sengketa kepemilikan

Menanggapi kasus yang didaftarkan warga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pihak kuasa hukum PT SHS menyebut kasus tersebut bukanlah sengketa kepemilikan lahan.

Sebab sejak awal rumah tersebut diperuntukan sebagai rumah dinas.

"Penting untuk kami sampaikan, bahwa terkait hal ini bukanlah sengketa kepemilikan karena sejak awal, rumah yang ditempati warga adalah rumah dinas berdasarkan SK direksi sebelumnya," kata Chandro.

Oleh karena itu, kata dia, warga seharusnya telah lama meninggalkan rumah dinas tersebut.

Ia bilang, dengan melakukan pengosongan terhadap rumah dinas pada Selasa (30/1/2024) oleh PT SHS, menunjukkan usaha PT SHS mempertegas haknya melakukan penertiban terhadap rumah dinas yang telah menjadi kepemilikan mereka.

"Namun dikarenakan selama ini proses komunikasi yang dilakukan belum ada keputusan, untuk saat ini manajemen yang sekarang memutuskan melakukan penertiban terhadap rumah dinas tersebut. Terkait ada tidaknya gugatan yang diajukan oleh pihak warga, itu dipersilahkan, itu hak mereka," tambah dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tri (50), seorang ibu rumah tangga menangis terisak ketika petugas utusan PT Sang Hyang Seri (SHS) mendatangi kediamannya untuk mengosongkan rumah yang dia tempati.

Untuk diketahui, perumahan PT Pertani di Kalibata sedang dalam proses dikosongkan oleh beberapa petugas yang mengaku sebagai utusan PT SHS, Selasa (30/7/2024).

Sebelumnya, PT Pertani telah di-merger dengan PT SHS. Sehingga seluruh aset, termasuk rumah dinas milik PT Pertani, berpindah tangan ke PT SHS.

Tri menyebut suaminya baru saja meninggal. Ia kini hanya tinggal bersama anaknya di perumahan tersebut.

Ia sedih karena tidak tahu harus pergi ke mana andai rencana pengosongan rumah tersebut benar-benar dieksekusi.

"Saya cuma stres aja, bingung mau ke mana. Pindah oke, tapi kasih dulu dong pesangon untuk cari rumah. Belum lagi cari rumah di Jakarta sekarang sulit," ujar Tri sembari menangis.

Belum beres persoalan ganti untung atau kompensasi yang belum dibayarkan, Tri hanya memiliki waktu kurang dari 24 jam untuk pindah atau mulai Rabu (31/7/2024) besok.

Kini ia mengaku bingung harus pergi ke mana untuk melanjutkan hidup.

"Kalau mau digusur, yang manusiawi lah, sampai akhir tahun lah kasih tenggat waktunya. Cari rumah di Jakarta kan enggak gampang. Saya mau ke mana?" ujar dia sambil terisak.

Tri menyebut rencana pemberian kompensasi sebesar Rp 30 juta hingga Rp 120 juta menjadi salah satu hal yang membuatnya mumet.

Kata Tri, dengan jumlah kompensasi tersebut, dirinya yang notabene sebagai ibu rumah tangga mengaku akan kesulitan mencari rumah baru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terjadi eksekusi pengosongan rumah dinas PT Pertani di Kalibata, Selasa (30/7/2024) siang.

Pantauan Kompas.com pukul 10.15 WIB, sempat terjadi cekcok imbas eksekusi pengosongan komplek perumahan ini.

Puluhan petugas berpakaian dengan tulisan "security" tampak wara-wiri di lokasi. Salah satu dari mereka mengaku sebagai sekuiti pihak PT Sang Hyang Seri (SHS).

Beberapa rumah telah ditutup dengan seng berukuran 3×2 meter. Pintu rumah juga tak luput ditutup seng yang sama.

Menurut keterangan warga, PT Pertani semula di-merger dengan PT SHS. Dari situ aset milik PT Pertani diambil alih PT SHS, termasuk rumah dinas di Kalibata.

Warga tampak kooperatif dengan petugas yang melakukan eksekusi. Namun, mereka sulit menemui kesepakatan akan tentang tenggat waktu untuk meninggalkan hunian.

Pukul 10.30 WIB, warga mulai berteriak kepada petugas sembari membentangkan spanduk bertuliskan "Tanah dan Bangunan dalam Status Sengketa dan Telah Didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A"

"Kami sudah punya surat pengadilan. Silakan bertemu di pengadilan," teriak salah seorang warga kepada petugas.

Pukul 10.37 WIB, petugas berusaha memasuki rumah nomor 14. Sempat terjadi cekcok antara warga dan petugas. Akan tetapi, keributan itu tidak berlangsung lama.

Konflik demi konflik terus berlanjut. Beberapa orang dan petugas sempat terpancing emosi.

Beberapa warga ada yang menitikan air mata. Beberapa lainnya tampak sangat emosi terhadap petugas.

Yang pasti, hampir sebagian besar warga berteriak kencang kepada petugas.

Bisnis.com,JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap dua kasus mafia tanah yang terjadi di Jawa Tengah dengan potensi kerugian negara mencapai Rp3,41 triliun.

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan, para pelaku kejahatan pertanahan ini telah melakukan kejahatan dengan menggunakan Akta Autentik yang dipalsukan dan melakukan penipuan dan/atau penggelapan.

“Dari dua kasus tersebut, berhasil diselamatkan objek tanah seluas 826.612 meter persegi atau 82,66 hektare serta potensi kerugian negara dan masyarakat Rp3,41 triliun,” kata AHY dalam konferensi pers, dikutip melalui Youtube Kementerian ATR/BPN, Selasa (16/7/2024).

Menurutnya, pemberantasan mafia tanah menjadi penting untuk menghadirkan keadilan atas urusan tanah dan tata ruang di Indonesia, sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghadirkan iklim investasi yang semakin kompetitif dan menjanjikan bagi para investor.

AHY menyatakan kementeriannya ingin meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, untuk bersama-sama memberantas mafia tanah hingga ke akar-akarnya.

Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah, Arif Rachman, yang juga selaku Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Kementerian ATR/BPN melaporkan bahwa pelaku kejahatan pertanahan di Jawa Tengah berasal dari semua lini, termasuk dari tokoh intelektual.

Dia mengungkapkan, kerugian yang dialami tidak hanya dari nilai tanah tapi juga dari nilai pajak dan potensial tanah yang berada dalam kawasan industri.

“Ini yang paling penting kalau dari objek tanah mungkin terlihat Rp100 miliar, tapi pajak juga besar. Belum lagi ini yang paling penting berdasarkan Perpres No.60/2022 bahwa kawasan Grobogan akan menjadi kawasan Industri. Investasi ini yang akan menyerap ribuan pekerja, namun mati karena mafia tanah,” paparnya.

Serang: Hari pertama masuk SDN Kuranji di Kelurahan Kuranji, Kota Serang, Banten, pada Senin, 15 Juli 2024, masih disegel oleh seseorang yang mengaku sebagai ahli waris.

Pantauan di lokasi, sekolah masih tersegel menggunakan kayu dan pagar bambu menutupi gerbang sekolah. Imbas penyegelan tersebut, murid dan para guru SDN Kuranji terpaksa harus keluar masuk sekolah melalui pagar kecil yang berada di samping sekolah.

Kepala SDN Kuranji, Kota Serang, Nanah Nurjanah, mengatakan penyegelan tersebut sudah terjadi sejak satu tahun lalu, tepatnya pada 25 Agustus 2023 hingga kini.

"Kira-kira sudah ada satu tahunan SD ini disegel. Kita kurang tahu kalau tindak lanjutnya, karena ini kewenangannya Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, kalau kita sebagai tenaga pendidik saja," katanya.

Baca juga: Pemkot Semarang Siapkan Aturan terkait Piagam Kejuaraan untuk PPDB

Nurjanah menyebut, antusiasme peserta didik tidak ada kendala, meski kondisi SDN Kuranji masih tersegel. Hingga kini tercatat sebanyak 60 siswa telah mendaftar ke SDN Kuranji.

"60 siswa sudah mendaftar diantaranya 36 siswa laki-laki dan 24 siswa perempuan. Meski turun dari tahun sebelumnya sebanyak 62 siswa," ucap dia.

Pihaknya berharap masalah sengketa ini segera diselesaikan oleh Pemkot Serang agar para siswa dan guru nyaman dalam melakukan pembelajaran.

"Justru saya yang khawatir takutnya kurang muridnya, namun ternyata tidak. Kita ingin segera segel ini dibuka, karena kendaraan juga simpan di luar sejak gerbang sekolah disegel, khawatir hilang," terangnya.

(MEL)