IDXChannel - Anak Usaha Holding BUMN Pangan (ID FOOD), PT Sang Hyang Seri atau SHS, bakal membangun pusat benih padi terbesar di Indonesia. Perusahaan bakal menyuplai benih pada untuk 3.200 hektare lahan petani.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengatakan pusat benih padi yang bakal digarap unit bisnis ID FOOD itu sangat potensial. Aksi korporasi tersebut dinilai bisa memperkuat hulu dan hilir pangan di Tanah Air.

"Kualitas benih dan penyerapan hasil produksi adalah dua aspek yang tidak terpisahkan untuk meningkatkan minat petani. Kami ingin mengembalikan SHS sebagai pusat benih nasional. Dengan hampir 3.200 hektare, potensi pengembangan sangat besar," ujar Arief, Jumat (20/9/2024).

Saat ini Sang Hyang Seri memiliki 42 pabrik benih dengan kapasitas 136 ribu ton per tahun, mencukupi hampir setengah kebutuhan benih padi nasional yang berada di kisaran 300 ribu ton untuk 12 juta hektare sawah.

Direktur Utama Sang Hyang Seri, Adhi Cahyono Nugroho, menyebut Sukamandi sebagai pusat perbenihan nasional terbesar di Indonesia. Dari total lahan 3.156 hektare, lahan ini dikelola oleh petani melalui kerja sama dengan mitra strategis.

"Di Sukamandi kami memiliki laboratorium genbank dengan lebih dari 1.500 varietas dan galur,” kata dia.

Sebelumnya Sang Hyang Seri menyalurkan benih padi untuk 7.000 hektare sawah di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Langkah itu menjadi bagian dari penyaluran bantuan benih sebanyak 175 ribu kg untuk program Peningkatan Indeks Pertanaman yang dicanangkan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, di mana SHS bertugas sebagai operatornya.

(NIA DEVIYANA)

Anggota BUMN Holding Pangan ID Food, PT Sang Hyang Seri (SHS) berniat menjadikan Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat sebagai pusat perbenihan terbesar di Indonesia. Perusahaan memiliki total lahan 3.156 hektar di mana lahan ini dikelola oleh petani melalui kerja sama dengan mitra strategis.

Dia menerangkan, saat ini perusahaan didukung 42 fasilitas pabrik benih padi dengan kapasitas 136 ribu ton per tahun. Sementara, kebutuhan benih padi nasional 300 ribu ton.

"Di Sukamandi kami memiliki laboratorium gene bank dengan lebih dari 1.500 varietas dan galur. Kami juga didukung fasilitas pabrik benih padi sebanyak 42 yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan kapasitas sekitar 136 ribu ton per tahun, mencukupi hampir setengah kebutuhan benih padi nasional yang mencapai 300 ribu ton untuk 12 juta hektar sawah," ujar Direktur Utama PT SHS Adhi Cahyono Nugroho dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024).

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menekankan pentingnya sinergi antara hulu dan hilir. Pihaknya ingjn menjadikan SHS sebagai pusat benih nasional.

"Kualitas benih dan penyerapan hasil produksi adalah dua aspek yang tidak terpisahkan untuk meningkatkan minat petani. Kami ingin mengembalikan SHS sebagai pusat benih nasional. Dengan hampir 3.200 hektar, potensi pengembangan sangat besar. Sejak 1968, Pak Soeharto sudah menyiapkan pembenihan padi hingga menjadi PT SHS seperti sekarang," tambah Arief.

Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sadar Subagyo mengatakan, dukungan terhadap PT SHS serta kebijakan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) akan mendorong petani untuk terus menanam padi.

"Benih yang bagus akan membuat petani optimis, HPP yang tepat akan memberikan keuntungan yang adil bagi petani," katanya.

Bisnis.com, SUBANG - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mendorong pengembangan pusat pembenihan nasional yang digaungkan oleh Holding Pangan Id Food PT Sang Hyang Seri [SHS].

Dalam kunjunganya saat panen raya padi di lahan PT Sang Hyang Seri (SHS), Subang, Jawa Barat, Arief menuturkan bahwa kebangkitan pangan nasional dapat diinisiasi berawal dari pembenihan padi yang berkualitas dan diiringi dengan proses lanjutan sampai tercapai hilirisasi yang ideal.

“Kita mau mengembalikan kebangkitan pangan nasional itu dimulai salah satunya dari sektor benih. Jadi benih itu sangat penting. Pak Soeharto itu tahun 1968 sudah menyiapkan pembenihan padi seperti ini. Kita saat ini tinggal melakukan maintenance dan memperbaiki secara konsisten," kata Arief di Subang, Rabu (18/9/2024).

Arief mengatakan, saat ini pihaknya memiliki cita-cita menjadikan lahan 3.200 hektare milik PT SHS sebagai pusat pembenihan nasional.

Sebab, jika hal tersebut berhasil dikembangkan oleh Bapanas dan stakeholder lainnya, akan membuat benih yang diproduksi bisa meningkat.

"Di sini ada 3.200 hektar, sehingga sangat potensial untuk terus dikembangkan. Apabila hulu sudah siap secara baik, kita juga perlu siapkan hilirnya dengan ada yang jadi standby buyer. Kemudian ada penangkar di setiap daerah produksi, itu akan sangat menolong," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama Sang Hyang Seri, Adhi Cahyono Nugroho, menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan transformasi untuk terus meningkatkan produksi dari lahan mereka yang ada di Sukamandi.

“Jadi kita lagi bertransformasi. Sekarang internal di SHS. Kalau sebelumnya di lahan SHS ini kita paling offtake nggak nyampe 50%. Kita udah bisa offtake 100%,” kata Adi saat ditemui di Subang, Rabu (19/8/2024).

Adi menuturkan dari lahan sekitar 3.162 hektare yang bisa dipakai, menghasilkan beras untuk konsumsi dan benih padi untuk ditanam.

Meski demikian, saat ini pihak dari SHS sedang dalam rencana untuk menjadikan lahan di Sukamandi sebagai pusat perbenihan nasional dan secara bertahap mengesampingkan panen beras konsumsi.

“Ini kita lagi proses, ini kan transisi ya. Sekarang ini kan masih ada konsumsi, masih ada benih. Tapi next-nya insyaallah kita akan mulai fokus ke perbenihan,” ujarnya.

Progres transisi tersebut, kata Adi, terus berjalan. Bahkan, pihaknya menargetkan dapat mengubah lahan seluas 3.162 hektare di Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat sebagai pusat perbinahan nasional.

“Tahun depan insyaallah ya. Insyaallah kita akan menuju ke pusat perbenihan nasional. Insyaallah di SHS ini,” ucap Adi.

Bisnis.com, SUBANG - Holding Pangan Id Food PT Sang Hyang Seri [SHS] menargetkan bakal menjadi pusat pembenihan nasional tahun depan.

Direktur Utama Sang Hyang Seri Adhi Cahyono Nugroho menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan transformasi untuk terus meningkatkan produksi dari lahan mereka yang ada di Sukamandi.

“Jadi kita lagi bertransformasi. Sekarang internal di SHS. Kalau sebelumnya di lahan SHS ini kita paling offtake nggak nyampe 50%. Kita udah bisa offtake 100%,” kata Adi saat ditemui di Subang, Rabu (19/8/2024).

Adi menuturkan dari lahan sekitar 3.162 hektare yang bisa dipakai, menghasilkan beras untuk konsumsi dan benih padi untuk ditanam.

Meski demikian, saat ini pihak dari SHS sedang dalam rencana untuk menjadikan lahan di Sukamandi sebagai pusat perbenihan nasional dan secara bertahap mengesampingkan panen beras konsumsi.

“Ini kita lagi proses, ini kan transisi ya. Sekarang ini kan masih ada konsumsi, masih ada benih. Tapi next-nya insyaallah kita akan mulai fokus ke perbenihan,” ujarnya.

Progres transisi tersebut, kata Adi terus berjalan. Bahkan, pihaknya menargetkan dapat mengubah lahan seluas 3.162 hektare di Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat sebagai pusat perbinahan nasional.

“Tahun depan insyaallah ya. Insyaallah kita akan menuju ke pusat perbenihan nasional. Insyaallah di SHS ini,” ucap Adi.

Adapun, dari total 3.162 hektare di Sukamandi, Adi menuturkan pihaknya memprediksi dapat memproduksi sekitar 4 ton benih siap panen dari total 5 benih ton yang berhasil dipanen.

Lebih lanjut, untuk penjualan benih sendiri, Adi menyebut pasar paling besar pihaknya menjual ke Kementerian Pertanian melalui skema E-Katalog.

Tapi, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk menjual benih tersebut langsung ke produsen benih.

“Sama itu kita juga ada free market, dan ke depan kita akan juga produksi benih untuk para produsen benih,” tuturnya.

Kemudian, untuk benih yang akan diproduksi saat ini masih terpaku pada 2 varietas yaitu Mekongga dan Ciherang.

“Masih Mekongga dan Ciherang (varietasnya). Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk varietas varietas baru,” pungkas Adi.

SUBANG, KOMPAS.com - PT Sang Hyang Seri salah satu perusahaan BUMN di bidang pertanian berencana akan membangun pusat perbenihan nasional terbesar di Indonesia yang berlokasi di kawasan Sukamandi, Subang, Jawa Barat.

Direktur Utama PT Sang Hyang Seri Adhi Cahyono Nugroho menjelaskan, dengan luas lahan yang dimanfaatkan sebesar 3.162 hektar akan dibagi sebesar 2.700 hektar untuk dikelola oleh petani dengan sistem kerja sama dan 450 hektar lainnya akan dikelola dengan mitra strategis Sang Hyang Seri.

“Saat ini lahan yang di Sukamandi masih sebagian untuk konsumsi dan perbenihan, namun nanti ke depan dengan upaya kita ini akan kita fokuskan menjadi pusat perbenihan nasional terbesar di Indonesia,” ujarnya saat kunjungan bersama Badan Pangan Nasional di Subang, Rabu (18/9/2024).

Jenis benih yang nantinya akan ditanam dan dikembangkan adalah varietas Cihirang dan Mekongga. Namun tidak menutup kemungkinan jenis varietas padi yang akan dikembangkan bisa semakin banyak seperti Cakrabuana, Pandanwangi, Invari 32, Invari 48, hingga Invari 50.

Hasil dari pertamanan benih itupun nantinya akan dijual di e-katalog milik Kementerian Pertanian (Kementan). “Jadi Kementan itu ada program bantuan benih, nah kita akan men-supply ke sana. Selain itu itu kita juga ada free market dan ke depan kita akan produksi benih untuk para produsen benih,” jelasnya.

Adhi optimitis upaya ini bisa mewujudkan Indonesia swasembada pangan. “Insha Allah tahun depan ini bisa segera terwujud dan Insha Allah kita akan menuju ke pusat perbenihan nasional sehingga kita bisa swasembada pangan,” katanya.

Hal ini juga diamini oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Dia bilang, dengan kerjasama seperti ini bisa menciptakan kebangkitan pangan nasional.

Sementara Impor dilakukan dengan hati-hati dan hanya untuk berjaga-jaga bilamana stok beras nasional berkurang.

“Upaya ini juga menjadi salah satu langkah dalam meningkatkan produksi dalam negeri. Cadangan pangan pemerintah yang ideal untuk ketahanan pangan nasional yang paling benar adalah berdasarkan kemandirian pangan. Importasi itu dilakukan pada saat memang sangat diperlukan dan itu jalan terakhir. Kita harapkan ini bisa semua kita kerjakan,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum PT Sang Hyang Seri (SHS), Chandro Sihombing, menyebut, pengosongan rumah dinas eks PT Pertani di Jalan Pertani 01, Kalibata bukanlah sengketa kepemilikan lahan.

Hal itu dilontarkan oleh dirinya setelah mengetahui bahwa warga yang terdampak pengosongan rumah dinas mendaftarkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (29/7/2024).

"Penting untuk kami sampaikan, bahwa terkait hal ini bukanlah sengketa kepemilikan karena sejak awal, rumah yang ditempati warga adalah rumah dinas berdasarkan SK direksi sebelumnya," kata Chandro.

Oleh karena itu, kata dia, warga seharusnya telah lama meninggalkan rumah dinas tersebut.

Dia mengatakan, pengosongan rumah dinas dilakukan untuk mempertegas hak PT SHS atas kepemilikan rumah itu.

"Namun dikarenakan selama ini proses komunikasi yang dilakukan belum ada keputusan, untuk saat ini manajemen yang sekarang memutuskan melakukan penertiban terhadap rumah dinas tersebut. Terkait ada tidaknya gugatan yang diajukan oleh pihak warga, itu dipersilakan, itu hak mereka," tambah dia.

Chandro bilang, pihaknya telah beberapa kali melakukan mediasi bersama warga dengan pihak lain sebelum melakukan pengosongan rumah dinas warga pada Selasa (30/7/2024).

"Kita itu melakukan proses eksekusi bukan tiba-tiba. Kita sudah melakukan melalui proses yang panjang, komunikasi, mediasi. Mediasi yang dilakukan mulai dari tingkat Kecamatan, DPRD, Wali Kota, terakhir di Polda sudah melakukan proses mediasi," tutup dia.

Untuk diketahui, terjadi eksekusi pengosongan rumah dinas milik PT Pertani, Selasa (30/7/2024) siang.

Dijelaskan sebelumnya, penghuni rumah dinas tersebut mulanya adalah karyawan PT Pertani sejak 1960. Namun seiring dengan bergabungnya (merger) PT Pertani ke PT SHS, maka seluruh aset kekayaan PT Pertani berada di bawah kendali PT SHS.

Penghuni yang telah bertahun-tahun menempati rumah tersebut, kini diusir setelah melalui proses mediasi sejak 2023.

"Kalau mediasi kita udah berulang kali, udah lebih dari 5 kali mediasi, dan itupun tidak berjalan hanya kali ini, tapi sudah dimulai tahun 2023 kita sudah melaksanakan mediasi tersebut," kata Sekretaris PT Sang Hyang Seri, Sugeng Rijadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum warga eks pekerja PT Pertani, Ahmad Razi menegaskan, warga tetap tinggal di hunian mereka di Jalan Pertani 01, Kalibata, hingga ada putusan pengadilan terkait kasus pengosongan rumah dinas.

Pasalnya, kata dia, warga telah mendaftarkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (29/7/2024).

"(Proses pengadilan) jalan, dan warga tetap di sini selama proses pengadilan berjalan," kata Ahmad saat ditemui di lokasi, Selasa (30/7/2024).

Dia menjelaskan, pihaknya dan PT Sang Hyang Seri (SHS) sempat bermediasi dengan Komisi A DPRD DKI Jakarta dan menemukan kesepakatan bahwa pengosongan rumah dinas harus melalui proses pengadilan.

"Rencananya kita ikutin maunya warga secara legal, supaya warga keluar secara resmi bukan cara begini. Kan kita sudah ketemu dengan Komisi A (DPRD DKI Jakarta) sudah deal juga jadi pengosongan itu harus melalui pengadilan," tegas dia.

Namun, Ahmad tidak dapat memastikan warga tidak akan digusur kembali selama proses tersebut berjalan.

"Ya ini saya belum tanya-tanya juga, ternyata dia masih gitu, tidak konsisten. Saya sudah dikasih tahu juga tadi, cuma siap-siap aja kalau sewaktu waktu dia melakukan pengosongan," kata dia.

Untuk diketahui, terjadi eksekusi pengosongan rumah dinas milik PT Pertani, Selasa (30/7/2024) siang.

Dijelaskan sebelumnya, penghuni rumah dinas tersebut mulanya adalah karyawan PT Pertani sejak 1960. Namun seiring dengan bergabungnya (merger) PT Pertani ke PT SHS, maka seluruh aset kekayaan PT Pertani berada di bawah kendali PT SHS.

Penghuni yang telah bertahun-tahun menempati rumah tersebut, kini diusir setelah melalui proses mediasi sejak 2023.

"Kalau mediasi kita udah berulang kali, udah lebih dari 5 kali mediasi, dan itupun tidak berjalan hanya kali ini, tapi sudah dimulai tahun 2023 kita sudah melaksanakan mediasi tersebut," kata Sekretaris PT Sang Hyang Seri, Sugeng Rijadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum warga eks PT Pertani di Jalan Pertani 01, Ahmad Razi mengatakan, pengosongan rumah dinas yang dilakukan oleh PT Sang Hyang Seri (SHS) harus melalui prosedur hukum di pengadilan.

Hal tersebut diungkap oleh Ahmad saat penggusuran warga dari rumah dinas di Jalan Pertani 01, Kalibata sedang berlangsung, Selasa (30/7/2024).

"Kenapa tiba-tiba langsung mengosongkan tanpa ada surat? Jadi kita bingung. Sementara sudah diajukan ke pengadilan," ujar Ahmad, Selasa (30/7/2024).

Ahmad bilang, pihaknya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait rencana penggusuran warga pada Senin (29/7/2024).

Namun, PT SHS tetap melakukan upaya pengusiran seperti memasang seng yang menutup jalur keluar masuk atau menyita beberapa barang milik warga.

"Kan kita sudah ketemu dengan Komisi A (DPRD DKI Jakarta), sudah deal juga. Jadi pengosongan itu harus melalui pengadilan. Kan elegan begitu, warga pun menerima," tambah Ahmad.

Ia bilang, warga pasti akan bersedia meninggalkan tempat tinggal mereka jika proses mediasi bisa memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Akan tetapi, selama ini, proses mediasi belum menemui titik temu sejak 2023.

"Kalau saya, warga ini yang penting bermediasi diselesaikan dengan baik baik saja gitu. Sesuai dengan kemanusiaan lah, masa dengan cara begini?" tanya dia.

Untuk diketahui, terjadi eksekusi pengosongan rumah dinas milik PT Pertani, Selasa (30/7/2024) siang.

Dijelaskan sebelumnya, penghuni rumah dinas tersebut mulanya adalah karyawan PT Pertani sejak 1960. Namun seiring dengan bergabungnya (merger) PT Pertani ke PT SHS, maka seluruh aset kekayaan PT Pertani berada di bawah kendali PT SHS.

Penghuni yang telah bertahun-tahun menempati rumah tersebut, kini diusir setelah melalui proses mediasi sejak 2023.

"Kalau mediasi kita sudah berulang kali, sudah lebih dari 5 kali mediasi, dan itu pun tidak berjalan hanya kali ini, tapi sudah dimulai tahun 2023 kita sudah melaksanakan mediasi tersebut," kata Sekretaris PT Sang Hyang Seri, Sugeng Rijadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris PT Sang Hyang Seri (SHS), Sugeng Rijadi mengatakan, rumah dinas eks karyawan PT Pertani di Kalibata, Jakarta Selatan ada yang dikontrakan ke orang lain.

Mayoritas rumah dinas itu sudah tak lagi dihuni oleh karyawan PT Pertani. Untuk itu, PT SHS melakukan pengosongan rumah dinas tersebut.

"Apalagi saat ini yang bersangkutan sudah meninggal dunia, dan sampai hari ini dari 51 unit rumah dinas yang ada, itu yang masih hidup cuma ada tiga, selebihnya ada oleh anak, keponakan, ada bahkan dikontrakan ke pihak lain," ujar dia saat ditemui di Jalan Pertani 01, Selasa (30/7/2024).

Sugeng menjelaskan, pengosongan rumah dinas tersebut diawali dari temuan BPK terhadap PT SHS yang kehilangan peluang untuk mendapatkan pemasukan senilai Rp 19 miliar.

PT SHS diminta melakukan penertiban aset-aset milik mereka, termasuk aset milik PT Pertani yang telah dimerger dengan PT SHS pada 2021.

"Mereka semuanya sudah pensiun, jadi tidak ada lagi hak untuk menempati rumah tersebut," ujar Sugeng.

Sugeng menjelaskan, ada dua lokasi pengosongan rumah dinas eks karyawan PT Pertani di Kalibata. Pertama, adalah tanah yang berstatus SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) dan SHP (Sertifikat Hak Pakai).

Pada tanah yang berstatus SHGB, 26 rumah telah setuju dilakukan pengosongan. Sementara pada yang berstatus SHP, dari 19 rumah, hanya tiga rumah yang menerima pengosongan.

Untuk diketahui, terjadi eksekusi pengosongan rumah dinas milik PT Pertani, Selasa (30/7/2024) siang.

Penghuni rumah dinas tersebut mulanya adalah karyawan PT Pertani sejak 1960. Namun seiring dengan bergabungnya (merger) PT Pertani ke PT SHS, maka seluruh aset kekayaan PT Pertani berada di bawah kendali PT SHS.

Penghuni yang telah bertahun-tahun menempati rumah tersebut diminta pergi dari rumah itu setelah melalui proses mediasi sejak 2023.

"Kalau mediasi kita udah berulang kali, udah lebih dari 5 kali mediasi, dan itupun tidak berjalan hanya kali ini, tapi sudah dimulai tahun 2023 kita sudah melaksanakan mediasi tersebut," kata Sugeng.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Sang Hyang Seri (SHS) menyita barang-barang milik warga yang tinggal di rumah dinas eks karyawan PT Pertani di Kalibata, Jakarta Selatan.

Penyitaan barang itu dilakukan setelah PT SHS berhasil mengosongkan rumah dinas eks karyawan PT Pertani.

Pengamatan Kompas.com di lokasi, Selasa (30/7/2024), petugas dari PT SHS masuk ke dalam rumah nomor 14 di Jalan Pertani 01, RT 06/03, Kalibata, Jakarta Selatan.

Saat petugas masuk, sempat ada perlawanan dari penghuni rumah. Sempat terjadi aksi saling dorong antara petugas dengan penghuni rumah.

Penghuni rumah berusaha mencegah petugas masuk dan melakukan penyitaan barang. Bahkan, ada beberapa warga yang terluka karena sempat ditarik oleh petugas yang memakai baju biru dengan tulisan "Security" di belakangnya.

Namun, usaha itu sia-sia. Petugas itu berhasil masuk ke dalam rumah dan mengambil beberapa barang seperti sofa, kursi, meja, hingga peralatan dapur.

Barang-barang yang telah disita, kemudian diangkut ke atas truk. Setidaknya ada tiga truk yang dikerahkan untuk mengangkut barang-barang milik warga yang tinggal di rumah dinas eks karyawan PT Pertani itu.

“Kalau gini kalian maling namanya,” ujar salah satu warga dalam keributan tadi.

Hingga pukul 16.11 WIB, petugas PT SHS berhasil mengosongkan dan menyita barang dari dua rumah dinas eks karyawan PT Pertani.

Sebagai informasi, BUMN yang bergerak di sektor pertanian, PT Sang Hyang Seri (SHS) mengosongkan rumah dinas yang diduduki pensiunan eks karyawan PT Pertani Selasa, (30/7/2024).

Rumah dinas tersebut berada di Komplek Pertani Duren Tiga, Jakarta Selatan dengan total luas 60.153 meter persegi.

Adapun PT Pertani merupakan BUMN sektor pertanian yang sejak 2021 sudah bergabung ke dalam SHS, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 Tahun 2021.

Sekretaris Perusahaan SHS Sugeng Rijadi mengatakan, pengosongan dilakukan setelah melalui proses yang panjang. Para pensiunan yang menjadi penghuni rumah dinas itu juga mendapatkan kompensasi.

"Setelah melalui serangkaian dialog, sosialisasi, mediasi, konsultasi dengan berbagai instansi, dan juga menyiapkan kompensasi bagi penghuni, maka sudah final akan dilakukan pengosongan pada Selasa, 30 Juli 2024," ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (30/7/2024).

Penghuni rumah dinas awalnya merupakan pegawai PT Pertani yang mulai menempati kompleks tersebut sejak 1960. Namun, seiring bergabungnya PT Pertani ke SHS, maka seluruh asetnya kini menjadi bagian dari SHS.

Setelah dikosongkan, aset tersebut akan dioptimalkan oleh SHS untuk dikerjasamakan dalam pengembangan bisnis pangan, yakni benih dan beras.

BUMN sektor pertanian PT Sang Hyang Seri (SHS) akan mengosongkan rumah dinas yang ditempati pensiunan eks karyawan PT Pertani mulai hari ini, Selasa (30/7/2024). Pengosongan rumah dinas ini untuk menjaga aset negara.

Sekretaris Perusahaan SHS Sugeng Rijadi menyampaikan permohonan minta maaf ke seluruh penghuni rumah dinas eks karyawan karena dengan terpaksa harus melakukan pengosongan. Penghuni rumah dinas merupakan pegawai PT Pertani yang mulai menempati kompleks tersebut sejak tahun 1960. PT Pertani merupakan BUMN yang telah merger dengan SHS sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 Tahun 2021 sehingga seluruh asetnya kini menjadi bagian dari SHS.

"Kami meminta maaf harus melakukan pengosongan rumah dinas tersebut, karena ini merupakan aset milik negara yang tentunya perlu dioptimalkan secara benar dan diperuntukkan bagi kepentingan serta kebermanfaatan yang lebih luas," ujar Sugeng dalam keterangan tertulis, Selasa (30/7/2024).

Dia menjelaskan keputusan ini telah melalui serangkaian dialog, sosialisasi, mediasi, dan konsultasi dengan berbagai instansi. Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan kompensasi bagi penghuni rumah dinas.

Riincian kompensasi yang telah disiapkan antara lain kompensasi penggantian rumah tinggal dengan besaran bervariasi sesuai kajian konsultan independen, ongkos bongkar muat, fasilitas pengangkutan dan biaya pindah.

Selain itu, fasilitas ambulan dan RS bagi penghuni yang membutuhkan pada saat proses pengosongan serta bagi penghuni yang membutuhkan perlakuan khusus akan diberikan opsi rumah singgah selama 1 bulan.

"Setelah melalui serangkaian dialog, sosialisasi, mediasi, konsultasi dengan berbagai instansi, dan juga menyiapkan kompensasi bagi penghuni, maka sudah final akan dilakukan pengosongan pada Selasa, 30 Juli 2024," terang Sugeng.

Aset berupa tanah dan rumah dinas seluas 60.153 meter persegi yang berlokasi di Komplek Pertani Duren Tiga Jakarta Selatan tersebut sangat penting dan strategis.

Dia menilai aset tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan perusahaan dan menghindari dampak kerugian yang lebih besar bagi perusahaan akibat tidak teroptimalisasikannya aset.

"Dalam pengosongan ini kami juga menyiapkan langkah mitigasi guna menjaga agar proses berjalan sesuai prinsip kemanusiaan," tutur Sugeng.

Saat ini terdapat 53 rumah dinas SHS yang masih dihuni oleh para pensiunan, dan sudah ada 4 rumah yang mengambil kompensasi secara sukarela. Sugeng juga meminta maaf kepada para warga sekitar yang terkena efek dalam proses pengosongan rumah dinas ini.

JAKARTA, investor.id – PT Sang Hyang Seri (SHS) mengambil langkah konkret untuk mengamankan aset strategis perusahaan yang saat ini masih dikuasai pihak ketiga. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan melindungi aset negara agar dapat dioptimalkan, untuk pengembangan bisnis dan pelayanan kepada masyarakat.

Sekretaris Perusahaan SHS Sugeng Rijadi menjelaskan, salah satu langkah pengamanan aset yang akan dilakukan adalah pengamanan aset tetap berupa rumah dinas dan tanah seluas 60.153 meter persegi, di daerah Duren Tiga, Jakarta, yang dikelola SHS.

“Saat ini terdapat 53 rumah dinas SHS yang masih dihuni oleh para pensiunan. Penghuni rumah dinas awalnya merupakan pegawai PT Pertani yang mulai menempati kompleks tersebut sejak tahun 1960,” jelas dia melalui keterangan resmi, Kamis (11/7/2024).

Adapun PT Pertani merupakan BUMN yang saat ini telah merger dengan SHS, sehingga seluruh asetnya kini menjadi bagian dari SHS.

Menurut Sugeng, terdapat 53 pensiunan PT Pertani yang saat ini masih menempati rumah dinas tersebut, ada juga yang sekarang ditinggali oleh ahli warisnya.

Berdasarkan peraturan PT Pertani melalui Surat Direksi nomor: 777/SAR/01.22, yang diterbitkan tahun 1997, mengenai Ketentuan Penempatan Rumah Dinas, disebutkan penempatan rumah dinas hanya berlaku selama pegawai menjabat pekerjaan, jika sudah tidak lagi menjabat sebagai pegawai maka diwajibkan mengosongkan rumah dinas paling lambat 3  bulan setelah pegawai berhenti.

“Dengan beralihnya status dari pegawai menjadi pensiunan, maka hak untuk menggunakan fasilitas rumah dinas tersebut sudah gugur sesuai peraturan yang berlaku. Karena statusnya hanya hak menggunakan selama masa berlaku (selama masih menjadi pegawai), bukan hak menguasai setelah habis masa berlaku,” terang dia.

Sugeng juga menuturkan, bahkan ada rumah yang tidak lagi ditempati oleh pensiunan maupun keluarganya, tapi dialihkan kepada penghuni lain dengan mekanisme sewa-menyewa.

“Padahal, baik dari PT Pertani maupun SHS tidak pernah ada ketentuan terkait sewa menyewa, sehingga sejak menghuni rumah dinas sampai dengan saat ini, penghuni rumah dinas tidak dipungut biaya sewa oleh perusahaan,” ujar dia.

Melihat kondisi tersebut, perusahaan mendorong untuk dilakukan langkah-langkah penyelesaian. Dalam hal ini, manajemen SHS berkomitmen untuk melanjutkan dialog dengan para penghuni rumah dinas. Upaya ini untuk mengembalikan penguasaan fisik aset tetap tersebut kepada SHS, mengingat perusahaan telah memiliki sejumlah rencana untuk optimalisasi aset strategis tersebut guna mendukung bisnis dan pelayanan publik.

“Kami telah melakukan pendekatan persuasif, dengan melanjutkan dialog. Harapannya, para pihak yang sudah tidak memenuhi syarat untuk menempati rumah dinas tersebut bisa pindah dan mengembalikan fasilitas tersebut kepada SHS agar dapat dioptimalkan untuk keberlanjutan perusahaan,” papar Sugeng.

Dia mengatakan, sebelumnya SHS telah melayangkan surat pemberitahuan pengosongan dan peringatan (somasi). Terakhir SHS telah melakukan pertemuan dengan para penghuni rumah dinas pada 8 Juli 2024.

“Kami menangkap, sejatinya para penghuni memahami bahwa rumah yang ditempati tersebut merupakan rumah dinas eks PT Pertani. Kami juga menghargai sikap para penghuni rumah dinas yang terbuka dalam melakukan dialog guna mencari solusi terbaik,” ungkap dia.

Sugeng mengatakan, dalam dialog yang sudah dilakukan terungkap beberapa opsi penyelesaian, termasuk melalui pemberian kompensasi. Terkait opsi tersebut, menurut dia, pihak SHS sudah mempersiapkan pemberian kompensasi kepada penghuni rumah dinas dan sudah disampaikan pada saat pertemuan dengan para penghuni rumah dinas pada tangal 8 Juli 2024, namun para penghuni mewakilkan kepada beberapa warga yang hadir.

Pendampingan Kejaksaan

Untuk menjaga agar proses pengamanan aset ini tidak menyalahi ketentuan dan aturan hukum, SHS telah meminta pendampingan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. “Pada 8 November 2023 lalu telah dilakukan konsinyering antara SHS dengan Kejaksaan Negeri Jaksel, yang pada pokoknya untuk ditindaklanjuti dengan pendampingan hukum kedepannya,” jelas dia.

Sugeng memastikan, langkah-langkah yang dilakukan perusahaan untuk pengamanan aset ini murni dalam rangka melindungi aset negara sesuai peruntukannya sehingga dapat dikembangkan untuk keberlanjutan perusahaan ke depan.

“Kami berharap para pihak menyadari posisi serta hak dan kewajibannya. Sehingga kita bisa menyelesaikan langkah pengamanan aset ini secara berkeadilan,” harap dia.

Adapun selain rumah dinas, di aset seluas 60.153 meter persegi tersebut juga terdapat tanah kosong yang juga tengah dalam proses pengamanan. Tanah kosong tersebut dihuni oleh pihak-pihak tanpa hak sebagai tempat usaha barang rongsok, parkir dan warung.

“Terkait penertiban tanah kosong yang juga berada di wilayah tersebut, SHS telah melakukan penertiban dengan dialog dan memberikan 3 kali surat peringatan, serta membangun plang kepemilikan atas lahan,” ucap Sugeng.

Menurut dia, saat ini pihak-pihak tanpa hak yang memanfaatkan tanah tersebut sudah berkurang. “Perusahaan masih terus melakukan langkah-langkah pengamanan atas tanah tersebut dengan melakukan komunikasi dan peringatan agar aktivitas pemanfaatan tanah tersebut tidak dilanjutkan karena melanggar peruntukan tanah,” pungkas dia.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News