Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal rumah dinas Menteri baru di Kabinet Merah Putih. Seperti diketahui, jumlah Menteri bertambah dari 34 menjadi 48.

Prasetyo mengatakan pada perjalanannya nanti akan diatur soal ketersediaan rumah dinas, namun dia menegaskan rumah dinas bukan sesuatu yang mendesak bagi para menteri Kabinet Merah Putih.

"Saya kira itu bukan sesuatu yang urgent karena kita menjadi menteri itu untuk mengabdi, bukan untuk mencari rumah dinas. Pada perjalanannya nanti kita atur lah, tapi itu bukan sesuatu yang harus, bukan sebuah fasilitas yang diharapkan oleh para teman-teman menteri," kata Prasetyo di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024)..

Prasetyo menambahkan fasilitas rumah dinas akan disediakan sesuai aturan. Hal itu akan disediakan seiring berjalannya waktu sambil melihat situasi ke depan.

Di sisi lain, hampir sebagian besar menteri tinggal di Jakarta.

"Ya memang aturannya seperti itu. Tetapi, sekali lagi saya sampaikan, mungkin nanti kita inventarisir, kita lihat. Karena juga semua, hampir sebagian besar juga tinggal di Jakarta," tutur Prasetyo.

Kantor Menteri & Lembaga

Sementara soal kantor, Prasetyo mengatakan tidak ada gedung baru meski ada tambahan Kementerian di Kabinet Merah Putih. Pemanfaatan kantor disebut akan menggunakan gedung-gedung yang sudah ada.

Prasetyo mengatakan semua kantor Menteri sudah ditetapkan, tinggal menyelesaikan kantor beberapa Badan baru.

"Alhamdulillah, semua sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya," ujar Prasetyo

Prasetyo menjelaskan, posisi yang dipecah akan menggunakan gedung yang sama. Seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) akan digabung di kantor yang sama.

"Iya, kita tidak menambah gedung baru, kita tidak perlu ini karena kita menggunakan yang lama, karena semua sudah ada di situ," tuturnya.

"(Kemenko PMK dan Kemenko PM itu) gabung," tambahnya.

Selanjutnya Kementerian Koordinator Infrastruktur baru yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan berkantor di gedung bekas kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, yang tidak ada dalam Kabinet Merah Putih.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mulai mencicil proses kepindahan dan mengosongkan rumah dinasnya di Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat untuk pindah ke Cimanggis, Depok.

Hal ini disampaikan olehnya di agenda Silaturahmi dan Perpisahan Wakil Presiden (Wapres) dan Wury Ma'ruf Amin dengan Pejabat/Pegawai Setwapres dan Pejabat/Perangkat Melekat, di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis (17/10/2024).

“Sudah saya sudah, saya sudah pindah rumah saya. Saya sudah pindah rumah,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Wapres, Kamis (17/10/2024).

Lebih lanjut, orang nomor dua di Indonesia itu menekankan meskipun masa jabatannya masih tersisa 3 hari lagi, tetapi dia ingin menyelesaikan proses pindah sebelum memasuki masa purnatugas pada 20 Oktober 2024 mendatang

Dia berharap pada 20 Oktober mendatang dirinya tidak secara terburu-buru untuk berpindah ke kediamannya di Cimanggis, Depok.

“Jadi nanti tidak seperti orang kelabakan pindah terburu-buru. sehingga saya sudah siapkan, hari ini, saya sudah tidak lagi di rumah dinas, tapi saya sudah berada di rumah, seluruhnya sudah seluruhnya seluruhnya sudah,” tuturnya.

Ma'ruf Amin memerinci bahwa sejumlah barang yang telah dikemas dan tiba di Cimanggis mulai dari tanaman hingga buku-buku. Menarik, Ma’ruf menjelaskan bahwa kebanyakan tanamannya berasal dari Negara-negara luar yang pernah dikunjunginya selama menjabat sebagai Wapres.

“Ada banyak tanaman kan saya kalau keliling Indonesia pulang saya bawa tanaman, mana khasnya sini. Bahkan dari luar negeri saya bawa, dari Yunani, saya bawa dari Yunani. Lalu, saya bawa juga dari Jepang,” pungkas Ma’ruf Amin.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan 29 unit rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah siap digunakan. Ia menargetkan kesiapan seluruh rumah dinas tersebut tercapai pada akhir Oktober 2024.

“Tinggal 7 (rumah) lagi,” kata Iwan ketika ditemui di kantornya pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Kementerian PUPR membangun 36 rumah dinas menteri di ibu kota baru. Sebanyak 24 unit rumah terletak di lokasi persil 104 dan 12 unit lainnya di persil 105. Rumah dinas yang siap dihuni para pembantu presiden itu merupakan rumah yang full furnished atau sudah dilengkapi perabotan.

Rumah menteri di IKN dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 1.000 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 580 meter persegi. Anggaran pembangunan satu unit rumah di ibu kota baru ini mencapai Rp 14 miliar.

Tempo sempat menyambangi rumah dinas baru Basuki pada Selasa, 7 Mei 2024. Kunjungan ini berbarengan dengan agenda kerja Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau perkembangan proyek pembangunan IKN menjelang pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus lalu.

Rumah menteri di IKN dibangun dengan dua lantai yang dilengkapi ruangan semi basement untuk garasi dan ruangan asisten. Dinding depan rumah dicat coklat dan dilengkapi dekorasi tanaman hias daun hijau dan tanaman rambat yang menjuntai di bagian atas. Halaman luarnya berupa paving block persegi panjang berseling rumput dengan variasi paving block berlogo IKN di sejumlah titik.

Rumah menteri di IKN dilengkapi dengan teknologi smart home. Akses pintunya pun menggunakan smart lock door alias gagang pintu dibuka menggunakan kode pin atau sidik jari pemilik rumah. Rumah menteri di IKN juga dilengkapi pembangkit Listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 6,6 kilowatt peak (Kwp).

Pembangunan rumah menteri di IKN juga sempat menjadi sorotan setelah Menteri Koordinator Luhut Binsar Pandjaitan menilai rumah baru itu lebih kecil ketimbang rumah dinas menteri di Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Sementara itu, Basuki Hadimuljono merasa puas dengan rumah tersebut “Karena saya orang desa, ini sudah bagus. Sudah cukup buat saya,” kata Basuki ketika menyusuri rumah dinasnya di IKN pada Selasa, 7 Mei 2024. “Tapi lain-lain, lho, menteri.”

Jumlah menteri era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diprediksi meningkat. Jumlahnya dikabarkan menjadi 44 kementerian, naik dari yang sebelumnya 34.

Saat ini, Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo tengah membangun ibu kota baru di Nusantara atau Ibu Kota Nusantara (IKN). Di sana akan ada berbagai fasilitas penunjang untuk menjalankan fungsi pemerintahan, seperti hunian ASN-Hankam, kantor kementerian, Istana Negara, hingga rumah dinas menteri.

Untuk rumah dinas menteri sedang dibangun 36 unit. Lantas, jika jumlah menteri di kabinet Prabowo-Gibran bertambah, apakah rumah dinas menteri di IKN juga ikut bertambah?

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto menuturkan pihaknya akan mengikut arahan jika memang diminta untuk menambah rumah dinas menteri di IKN. Namun, hingga saat ini masih belum ada arahan untuk melakukan hal tersebut.

"Belum ada arahan (tambah rumah menteri di IKN)," jawabnya kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Pun jika diminta untuk menambah rumah menteri di IKN, Iwan mengaku masih ada lahan yang bisa dipakai untuk hal tersebut.

"Ya masih ada (lahan untuk tambahan rumah dinas menteri). Ini kan yang kita bangun di WP 1A ya di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan), masih banyak lokasi (untuk bangun rumah menteri)," tuturnya.

Beberapa waktu lalu, jumlah menteri di era Prabowo-Gibran disebut-sebut akan berjumlah 44. Hal itu berawal dari Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo yang membeberkan obrolan kopi bahwa bahwa jumlah menteri di kabinet Prabowo bertambah menjadi sebanyak 44 dari era Jokowi sebanyak 34.

Dikutip detikNews, hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Bamsoet saat membuka acara Turnamen Bulu Tangkis DPR dan MPR di GOR kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9) lalu. Di acara itu, Bamsoet menyapa para hadirin dengan penuh kelakar soal menteri, salah satunya Waketum PAN Viva Yoga.

Dia pun mewanti-wanti para legislator yang nantinya mendapat kesempatan menjadi menteri bisa saja kena kritikan dari DPR yang merupakan mantan kolega kerjanya.

"Karena nanti jumlah bertambah dari 34 menjadi 44, ya. Ya mudah-mudahan kawan kita yang hari ini di DPR berkesempatan untuk menjadi eksekutif sehingga bisa merasakan dimaki-maki kolega sendiri," ujar Bamsoet.

Prabowo Bakal Lanjutkan Proyek IKN? Ini Kata Moeldoko

Prabowo Bakal Lanjutkan Proyek IKN? Ini Kata Moeldoko

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai uang tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan bagi DPR Periode 2024-2029 sekitar Rp 50 juta per bulan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan kalkulasi dengan perkiraan tunjangan Rp 50 juta sampai dengan Rp 70 juta untuk 580 anggota DPR selama 60 bulan atau 5 tahun.

"Hasilnya, total anggaran yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp1,74 triliun sampai Rp2,43 triliun," kata Peneliti ICW Peneliti ICW Seira Tamara dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/10/2024).

Seira mengatakan, apabila ketentuan ini diteruskan, ada pemborosan anggaran sekitar Rp1,36 triliun hingga Rp 2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Pemborosan anggaran didapat ICW dengan membandingkan antara pola belanja untuk pengelolaan Rumah Jabatan Anggota (RJA) pada periode 2019-2024 dengan penghitungan tunjangan perumahan bagi anggota DPR selama satu periode

"Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk pemborosan uang negara dan tidak berpihak pada kepentingan publik," ujarnya.

Seira mengatakan, ICW menelusuri belanja pengadaan oleh Sekretariat Jenderal DPR melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Kemudian menelusuri pengadaan DPR menggunakan sejumlah kata kunci yakni Rumah Jabatan Anggota, RJA, Kalibata, dan Ulujami pada periode 2019-2024.

Hasilnya, kata dia, terdapat 27 paket pengadaan dengan total kontrak senilai Rp374,53 miliar. Dua paket di antaranya dilakukan pada tahun 2024 untuk pemeliharaan mekanikal elektrikal dan plumbing dengan total kontrak sebesar Rp35,8 miliar.

"Hal ini menunjukan bahwa telah ada perencanaan yang dirancang agar anggota DPR dapat menempati RJA," tuturnya.

Selain itu, Seira mengatakan, peralihan dari pemberian rumah fisik menjadi tunjangan, akan sulit mengawasi penggunaan tunjangan tersebut untuk kebutuhan yang sesuai.

Terlebih, kata dia, tunjangan tersebut ditransferkan secara langsung ke rekening pribadi masing-masing anggota dewan.

"Minimnya akses pengawasan ini pada akhirnya tak hanya berdampak pada pemborosan anggaran tetapi juga potensi penyalahgunaan," kata dia.

Berdasarkan hal tersebut, ia mendesak Sekretaris Jenderal DPR mencabut surat Setjen DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024 yang salah satu poinnya berkaitan dengan pemberian tunjangan perumahan DPR.

"Anggota DPR tetap menggunakan RJA tanpa adanya pemberian tunjangan perumahan. Sekretaris Jenderal DPR melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak disertai dengan proses pengadaan yang transparan dan akuntabel," ucap dia.

Diketahui, anggota DPR RI periode 2024–2029 tidak lagi akan mendapatkan fasilitas rumah dinas.

Tetapi, diganti dengan uang tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan yang besarannya sekitar Rp 50 juta per bulan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan, perumahan akan dimasukkan dalam komponen gaji anggota DPR, sehingga akan diberikan setiap bulan.

Para anggota DPR juga diberikan keleluasaan dalam menggunakan tunjangan tersebut.

"Itu terserah, pokoknya masuk dalam komponen-komponen nanti, tunjangan bulanan. Mau sewa, mau beli, dia punya uang mukanya dari sendiri, atau dia punya rumah di seputar Jabodabek, itu kan hak masing-masing," kata Indra saat dikonfirmasi pada 3 Oktober 2024.

Dia pun menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena RJA yang tersedia saat ini sudah tua dan sering mengalami kerusakan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut rencana pemberian tunjangan perumahan atau rumah dinas kepada anggota DPR periode 2024-2029 merupakan pemborosan anggaran negara.

Untuk diketahui, anggota DPR yang baru dilantik itu nantinya tidak lagi mendapatkan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA) melainkan dalam bentuk tunjangan. Hal itu tertuang pada surat Setjen DPR No.B/733/RT.01/09/2024 yang telah ditandatangani pada 25 September 2024.

ICW menyebut total pemborosan anggaran oleh anggota DPR untuk tunjangan perumahan berkisar Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Untuk itu, kebijakan tunjangan baru tersebut dinilai merupakan pemborosan uang negara.

"Kami memandang bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk pemborosan uang negara dan tidak berpihak pada kepentingan publik," ujar Staf Divisi Korupsi Politik ICW Seira Tamara melalui siaran pers, Kamis (10/10/2024).

Adapun, informasi mengenai pemborosan uang tunjangan itu didapatkan dengan membandingkan antara pola belanja untuk pengelolaan RJA periode 2019-2024 dengan tunjangan perumahan bagi anggota DPR selama satu periode.

ICW lalu melakukan penelusuran terhadap belanja pengadaan oleh Setjen DPR melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Caranya dengan menyortir sejumlah kata kunci yakni Rumah Jabatan Anggota, RJA, Kalibata, dan Ulujami pada periode 2019-2024.

Hasilnya, terdapat 27 paket pengadaan dengan total kontrak senilai Rp374,53 miliar. Dua paket di antaranya dilakukan pada 2024 untuk pemeliharaan mekanikal elektrikal dan plumbing dengan total kontrak sebesar Rp35,8 miliar.

ICW menilai hal itu menunjukan bahwa sudah ada perencanaan yang dirancang agar anggota DPR dapat menempati RJA.

Di sisi lain, ICW juga menghitung tunjangan yang nantinya akan didapatkan oleh 580 anggota DPR selama 2024-2029. Berdasarkan catatan Bisnis, Sekjen DPR Indra Iskandar sempat menyampaikan bahwa besaran tunjangan perumahan untuk anggota DPR bakal berbeda dengan DPRD.

Apabila tunjangan untuk anggota DPRD sekitar Rp40 juta sampai dengan Rp50 juta, maka rumah dinas anggota DPR di Jakarta bisa jadi lebih tinggi mengingat harga properti.

ICW lalu melakukan kalkulasi dengan perkiraan tunjangan Rp50 juta sampai dengan Rp70 juta untuk setiap anggota DPR, yang keseluruhan mencapai 580 orang untuk 60 bulan alias lima tahun.

Hasilnya, total anggaran yang harus dikeluarkan bisa mencapai Rp1,74 triliun sampai dengan Rp2,43 triliun dalam satu periode jabatan.

ICW lalu menyebut bakal ada pemborosan anggaran sekitar Rp1,36 triliun hingga Rp2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan apabila perhitungan itu terwujud. Perhitungan itu didapatkan dari pengurangan antara tunjangan yang didapatkan oleh anggota DPR selama lima tahun dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki RJA menggunakan mekanisme pengadaan.

"Selain itu, ICW menduga bahwa kepentingan tersebut tidak memiliki perencanaan sehingga patut diduga gagasan pemberian tunjangan hanya untuk memperkaya anggota DPR tanpa memikirkan kepentingan publik," ujar Seira.

LSM yang bertugas mengawasi pemberantasan korupsi itu menilai, akan sulit untuk mengawasi penggunaan tunjangan agar sesuai dengan kebutuhan. Apalagi, tunjangan tersebut ditransferkan secara langsung ke rekening pribadi masing-masing anggota dewan.

ICW mendesak agar Setjen DPR mencabut surat No.B/733/RT.01/09/2024 yang salah satu poinnya berkaitan dengan pemberian tunjangan perumahan DPR. Anggota dewan juga diminta tetap menggunakan RJA tanpa adanya pemberian tunjangan.

"Sekretaris Jenderal DPR melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak disertai dengan proses pengadaan yang transparan dan akuntabel," pungkas ICW.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara mengenai nasib rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta yang tak dihuni lagi. Rencananya, rumah itu akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal DPR untuk mengurus administrasi rumah dinas tersebut.

"Saya rasa dalam waktu dekat, akan ada pembicaraan dan memang kemudian dari pengguna barang diserahkan kembali, artinya kepada pengelola," kata Rionald di Jakarta, Kamis (10/10).

Dalam hal ini, DJKN Kemenkeu berkedudukan sebagai pengelola rumah dinas DPR tersebut. "Jadi, kita menunggu prosesnya saja," ujar Rionald.

Sebelumnya Sekretariat Jenderal DPR menerbitkan surat bernomor B/733/RT.01/09/202. Dalam surat tertanggal 25 September 2024 itu disebutkan bahwa anggota DPR periode 2024-2029 tak lagi mendapat rumah.

Surat itu memuat tiga poin utama yang menjelaskan fasilitas baru sebagai pengganti rumah dinas. Pertama, anggota DPR periode 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA).

Kedua, pemberian tunjangan perumahan diberikan terhitung sejak anggota DPR periode 2024-2029 dilantik. Adapun poin ketiga, anggota DPR yang mendapat tunjangan perumahan, maka tidak berhak menempati Rumah Jabatan Anggota.

Rumah Dinas DPR Terdapat Tikus dan Atap Bocor

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengakui bahwa 45% dari 596 rumah yang ada di Komplek Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR masih dalam kategori layak untuk dihuni.

Walaupun begitu, pihaknya masih kerap menerima keluhan dari para penghuni rumah dinas tersebut. Keluhan rumah dinas DPR itu disampaikan melalui aplikasi Perjaka (Perawatan Rumah Jabatan Kalibata).

"Memang kalau dibuat klasifikasi ada rumah yang kondisinya masih baik, ada yang kurang baik, dan ada juga yang memang kondisinya cukup masuk parah," kata Indra saat konferensi pers di RJA DPR di Kalibata, Jakarta, Senin (7/10).

Di samping itu, sebagian rumah dinas itu ada yang ditempati oleh tim ahli, karena sejumlah anggota DPR sudah mempunyai rumah tinggal di kawasan Jabodetabek.

Selain masalah fisik seperti tembok yang rembes atau atap yang bocor, rumah dinas itu memiliki permasalahan gangguan dari tikus. Dia menduga keberadaan tikus-tikus itu karena lingkungan rumah dinas dekat dengan sungai dan tempat sampah.

Beban APBN Bisa Makin Berat

Sejumlah ekonom mengkritik rencana pemberian tunjangan rumah untuk anggota DPR sebesar Rp 30 juta hingga Rp 50 juta. Hal itu seakan-akan menujukan bahwa para anggota DPR tidak memiliki empati di tengah kondisi ekonomi sulit saat ini.

Rencana ini juga dianggap tidak masuk akal karena daya beli tengah masyarakat dan jumlah kelas menengah menurun. Belum lagi, pemerintah bakal menarik iuran untuk program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai usulan tunjangan ini dapat membebani APBN. “Karena APBN digelontorkan untuk tunjangan rumah anggota dan perawatan rumah dinas. Memang bagi kesekretariatan DPR merupakan uang kecil, bagi rakyat kecil uang miliaran tersebut bisa berarti,” ujar Huda.

Padahal, uang tunjangan tersebut bisa menyokong program makan bergizi gratis yang layak dengan gizi seimbang bagi delapan ribu anak setiap hari dalam setahun.

“Gizi anggota dewan sudah sehat semua. Tapi mereka tidak memikirkan dan tidak punya rasa empati buat berbagi ke masyarakat miskin,” kata Huda.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal juga menilai rencana tunjangan ini bakal membebani APBN. Karena kondisi fiskal sudah sangat terbatas untuk membiayai program-program pemerintah.

“Seharusnya pengeluaran APBN ini sangat selektif dan diprioritaskan untuk mengangkat pendapatan masyarakat,” ujar Faisal.

Dengan begitu, benefit apapun yang akan diberikan kepada ASN, pejabat tinggi, dan termasuk juga anggota DPR harus menyesuaikan kondisi APBN. Sehingga, benefit yang ada saat ini harus diarahkan kepada masyarakat kelas menengah dan bawah.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka opsi kelola rumah dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, untuk mengelola rumah dinas anggota DPR, pihaknya masih menunggu serah terima aset negara tersebut dari DPR.

Untuk diketahui, rumah dinas DPR tidak akan dihuni karena DPR tak lagi memberikan rumah jabatan anggota (RJA) kepada para anggota Dewan periode 2024-2029. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan tunjangan perumahan tiap bulan.

"Kalau memang kemudian oleh pengguna barang (DPR) diserahkan kembali kepada pengelola (Kemenkeu). Jadi kita nunggu prosesnya saja," ujarnya saat ditemui di Gedung PUPR, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Rio bilang, Kemenkeu akan segera melakukan pembahasan mengenai penyerahterimaan rumah dinas DPR dengan pihak DPR.

"Mungkin dalam waktu dekat akan ada pembicaraan kali ya, kan mesti ada administratifnya," kata Rio.

Sebelumnya, Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Candra Giri Artanto mengungkapkan, LMAN selaku pengelola aset negara akan siap jika ditugaskan untuk mengelola rumah dinas anggota DPR tersebut.

"Kami siap kalau memang ada ditugaskan ke depannya," ujarnya saat media briefing di Gedung LMAN, Jakarta, Senin (7/10/20

Sebelumnya diberitakan, DPR RI telah memutuskan untuk tidak lagi memberikan rumah dinas kepada anggota dewan. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang bakal diberikan setiap bulan, tetapi besar tunjangan itu masih belum diputuskan.

Hal itu diketahui dari Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 perihal penyerahan kembali rumah jabatan anggota.

Surat yang ditandatangani pada 25 September 2024 itu memerintahkan anggota DPR yang terpilih maupun yang tidak untuk meninggalkan rumah dinasnya masing-masing.

Adapun alasannya karena rumah dinas anggota DPR tersebut banyak yang sudah tidak layak huni.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengeklaim, rumah dinas itu sudah tidak ekonomis untuk dipertahankan sebagai tempat tinggal mengingat kondisi bangunan yang sudah tua sehingga perlu biaya pemeliharan yang besar.

"DPR ingin lebih ekonomis dalam pengelolaan keuangan. Sebagian rumah sudah tua dan membutuhkan biaya besar untuk perbaikan," ujar Indra, Jumat (4/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka opsi kelola rumah dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, untuk mengelola rumah dinas anggota DPR, pihaknya masih menunggu serah terima aset negara tersebut dari DPR.

Untuk diketahui, rumah dinas DPR tidak akan dihuni karena DPR tak lagi memberikan rumah jabatan anggota (RJA) kepada para anggota Dewan periode 2024-2029. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan tunjangan perumahan tiap bulan.

"Kalau memang kemudian oleh pengguna barang (DPR) diserahkan kembali kepada pengelola (Kemenkeu). Jadi kita nunggu prosesnya saja," ujarnya saat ditemui di Gedung PUPR, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Rio bilang, Kemenkeu akan segera melakukan pembahasan mengenai penyerahterimaan rumah dinas DPR dengan pihak DPR.

"Mungkin dalam waktu dekat akan ada pembicaraan kali ya, kan mesti ada administratifnya," kata Rio.

Sebelumnya, Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Candra Giri Artanto mengungkapkan, LMAN selaku pengelola aset negara akan siap jika ditugaskan untuk mengelola rumah dinas anggota DPR tersebut.

"Kami siap kalau memang ada ditugaskan ke depannya," ujarnya saat media briefing di Gedung LMAN, Jakarta, Senin (7/10/20

Sebelumnya diberitakan, DPR RI telah memutuskan untuk tidak lagi memberikan rumah dinas kepada anggota dewan. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang bakal diberikan setiap bulan, tetapi besar tunjangan itu masih belum diputuskan.

Hal itu diketahui dari Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 perihal penyerahan kembali rumah jabatan anggota.

Surat yang ditandatangani pada 25 September 2024 itu memerintahkan anggota DPR yang terpilih maupun yang tidak untuk meninggalkan rumah dinasnya masing-masing.

Adapun alasannya karena rumah dinas anggota DPR tersebut banyak yang sudah tidak layak huni.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengeklaim, rumah dinas itu sudah tidak ekonomis untuk dipertahankan sebagai tempat tinggal mengingat kondisi bangunan yang sudah tua sehingga perlu biaya pemeliharan yang besar.

"DPR ingin lebih ekonomis dalam pengelolaan keuangan. Sebagian rumah sudah tua dan membutuhkan biaya besar untuk perbaikan," ujar Indra, Jumat (4/10/2024).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) membuka kemungkinan pengelolaan bekas rumah dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN), Rionald Silaban mengatakan jika nantinya rumah dinas anggota DPR dikembalikan ke pengelola maka pihak yang mengelola adalah Kemenkeu melalui DJKN.

“Dalam waktu dekat akan ada pembicaraan ya dan kalau memang kemudian oleh pengguna barang diserahkan kembali ya artinya kepada pengelola, kami kedudukannya sebagai pengelola, jadi kita nunggu prosesnya aja,” kata Rio ketika ditemui di Kementerian PUPR pada Kamis (10/10).

Rio juga bilang untuk kemungkinan pengelolaan bekas rumah dinas anggota DPR bakal dibahas dalam waktu dekat.

“Mungkin dalam waktu dekat akan ada pembicaraan kali ya, kan mesti ada administratifnya,” lanjutnya.

Dalam catatan kumparan, Anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan fasilitas rumah dinas. Sebagai penggantinya, para anggota dewan akan diberikan tunjangan perumahan.

Berdasarkan riset awal hunian di sekitar Kompleks Parlemen, kisaran tunjangan yang akan diberikan kisarannya Rp 30 juta sampai Rp 50 juta per bulan. Tapi jumlah ini belum disepakati.

Reporter: Dadan M. Ramdan, Dendi Siswanto, Tri Sulistiowati | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota DPR RI 2024-2029 tidak lagi mendapatkan Rumah Jabatan Anggota (RJA). Pasalnya, rumah dinas anggota DPR RI disebut tidak layak huni karena rusak, tua dan banyak tikus serta rayap.

Mengutip dari KOMPAS.COM, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Indra Iskandar mengatakan sebagian anggota DPR RI mengeluhkan tentang banyaknya tikus, rayap, atap bocor, saluran air macet, dan banjir saat menempati rumah dinas.

Iskandar menegaskan rumah dinas memang terlihat masih bagus dari luar, namun banyak masalah saat ditempati.

Asal tahu saja, keluhan tersebut muncul dari anggota DPR RI yang menempati rumah dinas di komplek Kalibata, Jakarta Selatan.

Sekjan DPR RI mengaku bahwa semua keluhan tersebut sudah ditampung dalam aplikasi Perumahan Jabatan Anggota Kalibata (PEJAKA).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, sebagian rumah di komplek tersebut memang terlihat kosong padahal masih layak huni meskipun memerlukan beberapa perbaikan seperti plafon di kamar dan garasi bocor, dinding yang perlu di cat ulang karena banyak coretan krayon.

RUMAH DINAS DIGANTIKAN TUNJANGAN UANG

Lantaran tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota, sebagai gantinya anggota DPR RI akan mendapatkan tunjangan perumahan.

Indra mengatakan, tunjangan sewa rumah tersebut akan dimasukkan ke dalam gaji yang diterima setiap bulan oleh anggota DPR RI.

Sayangnya, sampai saat ini DPR RI belum menentukan nilai tunjangan perumahan tersebut. Sebab, tunjangan itu belum diberlakukan pada bulan Oktober 2024.

Indra menambahkan, pihaknya akan menyesuaikan nilai tunjangan perumahan dengan harga rumah sewa tiga kamar di sekitar Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru.

Selain itu, Indra mengaku anggota DPR RI bebas menggunakan tunjangan perumahan tersebut untuk menyewa rumah atau membeli rumah.

Tunjangan perumahan yang akan diberikan kepada anggota DPR RI rupanya menuai kritik.

Tubagus Haryo Karbyanto, Analis Kebijakan Publik FAKTA Indonesia mengatakan bahwa tunjangan perumahanan yang dibayarkan bulanan jumlahnya bisa lebih besar dibandingkan dengan biaya pemeliharaan rumahn dinas.

Selain itu, belum adanya kepastian tunjangan perumahan tersebut dikhawatirkan akan membebani anggaran negara.

"Mengingat sebagian besar anggota DPR sudah memiliki kondisi ekonomi yang mapan, perlu dipertimbangkan apakah tunjangan tersebut memang mendesak atau sekadar menghabiskan anggaran tanpa urgensi," katanya kepada KONTAN, Senin (7/10/2024).

Tubagus menegaskan penentuan nilai tunjangan perumahan harus dilakukan secara transparan dan diatur dengan baik.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tunjangan perumahan yang akan diberikan pada anggota DPR RI harus diberikan hitung-hitungan yang jelas.

"Mana yang lebih efisien, memberi tunjangan bulanan atau sewa rumah tahunan, atau rumah dinas?," kata Almas Syafrina kepada KONTAN, Senin (7/10/2024).

Almas berhitung, kalau sewa rumah misalnya Rp 30 juta kali 12 bulan saja sudah Rp 360 juta. Kalau ternyata lebih besar anggaran untuk tunjangan rumah (dibanding rudin dan sewa), maka motifnya jadi perlu dipertanyakan.

Ia menekankan agar pemerintah harus membiasakan menyusun kebijakan berdasarkan kajian dan data yang memadai.

Pasalnya, punya konsekuensi anggaran yang sangat besar. Lantas, kajian atas rencana kebijakan ini patut juga disampaikan ke publik.

NASIB RUMAH DINAS DPR

Rumah dinas yang tidak lagi ditempati oleh Anggota DPR RI di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan akan dikembalikan ke negara.

Indra mengaku DPR RI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara terkait pengembalian aset tersebut.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Setneg, karena aset tersebut memang tercatat di Kemenkeu dan Setneg,” ujar Indra saat dihubungi KOMPAS.COM, Kamis (3/10/2024).

Saat ini pihak Sekretariat Jenderal sudah menarik pemberian fasilitas RJA dari anggota DPR RI periode 2019-2024.

"Perlu kami informasikan untuk rumah dinas DPR RI masih dalam proses pembahasan di DJKN, jadi masih belum ada wacana-wacana kedepannya," ujar Direktur Hukum dan Humas DJKN Tedy Syandriadi dalam Media Briefing di Kantor Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Senin (7/10).

Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto juga mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Namun pihaknya siap apalagi ditugaskan untuk melalukan optimalisasi atas aset tersebut.

Berbeda dengan rumah dinas anggota DPR RI di Ulujami, Indra mengatakan rumah-rumah tersebut akan digunakan sebagai tempat pelatihan ASN. Sebab, rumah dinas di kawasan Ulujami merupakan aset DPR RI.

"Kami sudah mengidentifikasi, sebagian akan kami gunakan, karena kami selama ini sedang menata kembali reformasi birokrasi, percepatan percepatan, sebagian nanti untuk peningkatan SDM DPR untuk peningkatan kemampuan-kemampuan teknis pegawai," ujar dia.

Kontroversi soal tunjangan kembali muncul dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kali ini, tiap anggota dewan akan mendapatkan tunjangan rumah karena tak ada lagi pemberian rumah dinas.

"Semua mendapatkan pengganti untuk rumah tempat tinggal itu sama, kecuali itu Pimpinan DPR karena sudah mendapat rumah dinas dari Sekretariat Negara," kata Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar di RJA DPR, Kalibata, Jakarta, Senin (7/10) dikutip dari Antara.

Indra menjelaskan alasan pemberian tunjangan dan meniadakan rumah dinas. Ia mengatakan lebih dari separuh rumah yang ada di Komples Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR tak layak dihuni.

Sejumlah masalah yang muncul antara lain rembok rembes, atap bocor, hingga tikus. Ia menduga, keberadaan tikus karena posisi rumah dinas yang dekat dengan sungai dan tempat pembuangan sampah.

"Kalau musim hujan, baru ketahuan tak nyaman," katanya.

Rencana ini menuai kritik. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini tengah menurun. Maka tidak bijak dan tidak layak jika muncul wacana pemberian tunjangan kepada wakil rakyat yang hidup dari uang pajak rakyat.

“Wacana ini menunjukkan ketidakempatian Sekretariat (DPR) maupun wakil rakyat terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang melemah,” kata Huda kepada Katadata.co.id, Senin (7/10).

Tunjangan ini nantinya menambah tunjangan yang telah diterima wakil rakyat. Beberapa yang telah didapatkan antara lain tunjangan kehormatan senilai Rp 1,5 juta, tunjangan komunikasi Rp 15,5 juta, tunjangan listrik Rp 7,7 juta, hingga tunjangan fungsi pengawasan Rp 3,7 juta.

Mereka juga mendapatkan tunjangan jabatan Rp 9,7 juta hingga tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp 2,6 juta. Dengan angka tersebut, anggota DPR bisa mendapatkan gaji di atas Rp 50 juta per bulan.

Model tunjangan ternyata juga berlaku di parlemen negara tetangga. Di Malaysia, anggota parlemen bisa mendapatkan tunjangan hiburan, sopir, hingga komunikasi.

Di Singapuraa, penghasilan wakil rakyat Negeri Singa itu hanya ditambahkan bonus tahunan, Tunjangan hanya diberikan bagi anggota parlemen untuk menggaji stafnya.

Berikut model tunjangan anggota parlemen sejumlah negara di Asia Tenggara:

Singapura

Negeri Singa mengatur gaji anggota parlemen mereka dengan jelas. Dikutip dari laman resmi Pemerintahan Singapura, anggota parlemen mereka digaji dengan biaya SGD 13,750 atau setara Rp 165,1 juta tiap bulan.

Mereka juga menghitung biaya gaji secara keseluruhan yang meliputi 13 gaji ditambah bonus. Secara total, anggota parlemen Singapura mendapatkan upah SGD 192.500 atau setara Rp 2,3 miliar tiap tahunnya.

Sebagai tambahan, tiap anggota parlemen Singapura mendapatkan tunjangan SGD 1.300 atau setara Rp 18 juta sebulan untuk untuk gaji asisten legislatif dan SGD 500 atau setara Rp 6 juta untuk asisten sekretaris

Malaysia

Jiran Indonesia ini menggaji anggota parlemennya di angka 16 ribu ringgit atau setara Rp 58,4 juta tiap bulannya. Tak hanya itu, anggota parlemen Malaysia juga mendapatkan berbagai tunjangan seperti bahan bakar hingga rapat.

Dikutip dari New Straits Times, beberapa tunjangan yang didapatkan di antaranya:

Tunjangan kehadiran rapat: 400 ringgit atau Rp 1,4 juta tiap rapat
Tunjangan hiburan: 2.500 ringgit atau Rp 9,1 juta tiap bulan
Tunjangan bahan bakar: 1.500 ringgit atau Rp 5,4 juta per bulan
Tunjangan supir: 1.500 ringgit atau Rp 5,4 juta per bulan
Tunjangan tagihan biaya telekomunikasi: 900 ringgit atau Rp 3,2 juta per bulan
Tunjangan tarif tol: 300 ringgit atau Rp 1 juta per bulan

Filipina

Gaji parlemen serta aparatur pemerintahan di Filipina dibagi berbagai jenjang. Anggota dewan, yang berada dalam jenjang 31 memikiki gaji 278.434 peso hingga 318.806 peso. Angka ini setara mencapai 955,585 peso atau setara Rp 76,6 juta hingga Rp 87,7 juta tiap bulan.

Anggota Kongres Filipina juga mendapatkan beragam tunjangan. Dari laman Komisi Audit Filipina, dewan mendapatkan tunjangan untuk konsultan kontrak, perjalanan, komunikasi, fungsi representasi, dana urusan publik, kantor, hingga tunjangan lainnya.

Tak ada penjelasan soal berapa besar tambahan tunjangan ini. Namun, berdasarkan data 2020, total anggota dewan Filipina mendapatkan dana-dana tambahan sebesar 21,5 juta peso atau total Rp 5,9 miliar per orang tiap tahun.

Thailand

Dari laman IPU Parline, laman data parlemen internasional, Thailand menggaji anggota parlemen mereka sebesar 854,760 baht atau hampir Rp 400 juta per tahunnya.

Namun mereka juga memberikan tunjangan dasar yang tak kalah besar yakni sebesar 507 baht, setara Rp 237 juta per tahun. Mereka juga memberikan tunjangan kehadiran senilai 1.500 baht atau setara Rp 701 ribu setiap rapat.