JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) buka suara terkait kasus dugaan korupsi impor gula yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kejagung menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016, Charles Sitorus (CS), dan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong sebagai tersangka atas kasus ini.

Direktur Utama PPI, S. Hernowo, mengatakan, PPI menghormati proses penyidikan yang dilakukan Kejagung, termasuk soal penetapan tersangka. Pihaknya pun mendukung proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

"Manajemen PPI akan bersikap kooperatif atas proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sebagai penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan wujud nyata mendukung aksi bersih-bersih BUMN," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Kendati kasus ini melibatkan mantan petinggi perusahaan, Hernowo memastikan bahwa aktivitas bisnis anggota holding BUMN pangan ini berjalan dengan normal dan tidak ada gangguan pada operasional bisnis perusahaan.

Hernowo juga menyatakan bahwa pihaknya terus menekankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar dalam proses bisnis PPI.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Abdul Qohar mengatakan bahwa dalam kasus ini, Tom Lembong berperan memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105.000 ton kepada PT AP pada 2015, saat dirinya masih menjabat sebagai Mendag.

Padahal, berdasarkan hasil rapat koordinasi (rakor) antar-kementerian pada 12 Mei 2015, disimpulkan bahwa Indonesia dalam kondisi surplus gula dan tidak membutuhkan impor.

Apabila merujuk pada Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004, hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berhak melakukan impor GKP.

"Berdasarkan Persetujuan Impor yang dikeluarkan oleh Tersangka TTL, dilakukan oleh PT AP, dan impor GKM tersebut tidak melalui rakor dengan instansi terkait," ujar Qohar dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

"Berdasarkan Persetujuan Impor yang dikeluarkan oleh Tersangka TTL, dilakukan oleh PT AP, dan impor GKM tersebut tidak melalui rakor dengan instansi terkait," tambahnya.

Sementara itu, keterlibatan Charles Sitorus (CS) dalam kasus ini juga terjadi pada 2015. Pada saat itu, Kemenko Perekonomian menggelar rapat yang membahas terkait Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton pada 2016.

CS kemudian memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula, termasuk PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI.

Seharusnya, untuk mengatasi kekurangan gula, yang harus diimpor adalah gula kristal putih. Namun, yang diimpor justru gula kristal mentah dan diolah menjadi gula kristal putih oleh perusahaan yang memiliki izin pengelolaan gula rafinasi.

Setelah itu, PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula itu dijual oleh delapan perusahaan swasta tersebut dengan harga Rp 16.000, lebih tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) saat itu, yaitu sebesar Rp 13.000.

"PT PPI mendapatkan fee (upah) dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp 105 per kilogram," kata Qohar.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) buka suara terkait kasus dugaan korupsi impor gula yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kejagung menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016, Charles Sitorus (CS), dan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong sebagai tersangka atas kasus ini.

Direktur Utama PPI, S. Hernowo, mengatakan, PPI menghormati proses penyidikan yang dilakukan Kejagung, termasuk soal penetapan tersangka. Pihaknya pun mendukung proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

"Manajemen PPI akan bersikap kooperatif atas proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sebagai penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan wujud nyata mendukung aksi bersih-bersih BUMN," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Kendati kasus ini melibatkan mantan petinggi perusahaan, Hernowo memastikan bahwa aktivitas bisnis anggota holding BUMN pangan ini berjalan dengan normal dan tidak ada gangguan pada operasional bisnis perusahaan.

Hernowo juga menyatakan bahwa pihaknya terus menekankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar dalam proses bisnis PPI.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Abdul Qohar mengatakan bahwa dalam kasus ini, Tom Lembong berperan memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105.000 ton kepada PT AP pada 2015, saat dirinya masih menjabat sebagai Mendag.

Padahal, berdasarkan hasil rapat koordinasi (rakor) antar-kementerian pada 12 Mei 2015, disimpulkan bahwa Indonesia dalam kondisi surplus gula dan tidak membutuhkan impor.

Apabila merujuk pada Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004, hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berhak melakukan impor GKP.

"Berdasarkan Persetujuan Impor yang dikeluarkan oleh Tersangka TTL, dilakukan oleh PT AP, dan impor GKM tersebut tidak melalui rakor dengan instansi terkait," ujar Qohar dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

"Berdasarkan Persetujuan Impor yang dikeluarkan oleh Tersangka TTL, dilakukan oleh PT AP, dan impor GKM tersebut tidak melalui rakor dengan instansi terkait," tambahnya.

Sementara itu, keterlibatan Charles Sitorus (CS) dalam kasus ini juga terjadi pada 2015. Pada saat itu, Kemenko Perekonomian menggelar rapat yang membahas terkait Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton pada 2016.

CS kemudian memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula, termasuk PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI.

Seharusnya, untuk mengatasi kekurangan gula, yang harus diimpor adalah gula kristal putih. Namun, yang diimpor justru gula kristal mentah dan diolah menjadi gula kristal putih oleh perusahaan yang memiliki izin pengelolaan gula rafinasi.

Setelah itu, PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula itu dijual oleh delapan perusahaan swasta tersebut dengan harga Rp 16.000, lebih tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) saat itu, yaitu sebesar Rp 13.000.

"PT PPI mendapatkan fee (upah) dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp 105 per kilogram," kata Qohar.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, sebagai tersangka dalam kasus impor gula.

Penetapan ini terkait dua izin impor gula kristal mentah (GKM) yang diberikan kepada perusahaan swasta pada 2015 dan 2016.

Khudori, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), menjelaskan bahwa langkah Tom Lembong dalam memberikan izin impor tersebut dianggap menyalahi aturan.

Pada 2015, Tom Lembong memberikan izin impor 105.000 ton GKM kepada PT AP, sebuah perusahaan swasta, padahal peraturan menyatakan bahwa hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berhak melakukan impor gula.

Khudori juga mengungkapkan kasus kedua, yaitu pada Januari 2016 ketika Tom Lembong kembali mengeluarkan izin impor 300.000 ton GKM kepada PT PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia), sebuah BUMN non-pabrik gula.

"Tom Lembong disalahkan karena menunjuk PPI, yang bukan BUMN produsen gula, untuk mengimpor GKM. Padahal, sesuai aturan, yang diizinkan adalah impor gula kristal putih (GKP)," ujar Khudori dalam keterangannya kepada Kontan.co.id, Rabu (30/10).

Impor GKM ini kemudian diolah menjadi GKP oleh pabrik gula rafinasi, yang sebenarnya hanya berlisensi memproduksi gula kristal rafinasi (GKR) untuk kebutuhan industri, bukan untuk konsumsi masyarakat umum.

Akibatnya, gula tersebut dijual dengan harga tinggi di pasar, mencapai Rp 16.266 per kilogram pada Juli 2016, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) waktu itu yang sebesar Rp 13.000 per kilogram.

Menurut Khudori, keputusan impor ini memicu gejolak harga gula di pasar karena suplai gula tidak memadai sementara permintaan tetap tinggi.

"Langkah ini menyalahi aturan, baik dari sisi proses impor maupun penugasan pengelolaannya. Hasilnya, para pedagang menahan stok gula untuk menaikkan harga," tegas Khudori.

Kejagung juga menemukan bahwa gula impor yang diolah oleh pabrik gula rafinasi tidak digunakan untuk operasi pasar, melainkan dijual kepada masyarakat melalui distributor dengan harga yang jauh di atas HET.

Selain Tom Lembong, Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 berinisial CS atau Charles Sitorus, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Khudori menyarankan agar Kejagung tidak hanya fokus pada kasus Tom Lembong, tetapi juga memeriksa keseluruhan kebijakan impor pangan yang berpotensi merugikan negara.

“Kekacauan dalam impor pangan bukan hanya terjadi pada gula, tapi juga pada komoditas lain seperti beras, garam, kedelai, dan daging,” ungkapnya.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong mendekam di penjara. Ini setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Tom Lembong menjadi tersangka dugaan korupsi impor gula. Tom Lembong menjabat sebagai menteri perdagangan pada tahun 2015-2016.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan, penyidikan kasus ini sudah dilakukan sejak Oktober 2023. Penyidik sampai saat ini telah memeriksa 90 saksi.

Disebutkan bahwa berdasarkan rapat antar kementerian pada Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu impor gula.

Namun, pada tahun yang sama Menteri Perdagangan Thomas Lembong memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105.000 ton kepada PT AP.

Impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait. Serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri.

Selanjutnya, pada Desember 2015, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan rapat. Salah satu pembahasannya menyimpulkan Indonesia akan kekurangan gula kristal putih pada tahun 2016.

Adapun pada November - Desember 2015 tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) memerintahkan staf manager PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta.

Untuk mengatasi kekurangan gula, yang seharusnya diimpor adalah gula kristal putih. Namun ternyata, impor yang dilakukan gula kristal mentah (GKM). GKM itu diolah oleh perusahaan swasta yang hanya punya izin usaha produsen gula kristal rafinasi.

Setelah perusahaan swasta mengimpor dan mengolah GKM menjadi gula kristal putih, selanjutnya PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal kenyataannya gula tersebut dijual 8 perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengan perusahaannya.

Gula itu dijual dengan harga Rp 16.000 per kilogram atau lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) saat itu yang hanya Rp 13.000 per kilogram.

Kejagung menyebut PT PPI mendapat fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula sebesar Rp 105 per kg. Kerugian negara akibat impor gula yang tidak sesuai ketentuan sebesar kurang lebih Rp 400 miliar.

Atas dasar itu, Kejagung menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi.

"Adapun kedua tersangka tersebut ialah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016. Kedua, tersangka atas nama DS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016," jelas Abdul dipantau dari Youtube Kejaksaan RI, Selasa (29/10).

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong menjadi tersangka dugaan korupsi impor gula. Tom Lembong menjabat sebagai menteri perdagangan pada tahun 2015-2016.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan, penyidikan kasus ini sudah dilakukan sejak Oktober 2023. Penyidik sampai saat ini telah memeriksa 90 saksi.

Disebutkan bahwa berdasarkan rapat antar kementerian pada Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu impor gula.

Namun, pada tahun yang sama Menteri Perdagangan Thomas Lembong memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105.000 ton kepada PT AP.

Impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait. Serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri.

Selanjutnya, pada Desember 2015, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan rapat. Salah satu pembahasannya menyimpulkan Indonesia akan kekurangan gula kristal putih pada tahun 2016.

Adapun pada November - Desember 2015 tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) memerintahkan staf manager PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta.

Untuk mengatasi kekurangan gula, yang seharusnya diimpor adalah gula kristal putih. Namun ternyata, impor yang dilakukan gula kristal mentah (GKM). GKM itu diolah oleh perusahaan swasta yang hanya punya izin usaha produsen gula kristal rafinasi.

Setelah perusahaan swasta mengimpor dan mengolah GKM menjadi gula kristal putih, selanjutnya PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal kenyataannya gula tersebut dijual 8 perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengan perusahaannya.

Gula itu dijual dengan harga Rp 16.000 per kilogram atau lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) saat itu yang hanya Rp 13.000 per kilogram.

Kejagung menyebut PT PPI mendapat fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula sebesar Rp 105 per kg. Kerugian negara akibat impor gula yang tidak sesuai ketentuan sebesar kurang lebih Rp 400 miliar.

Atas dasar itu, Kejagung menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi.

"Adapun kedua tersangka tersebut ialah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016. Kedua, tersangka atas nama DS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016," jelas Abdul dipantau dari Youtube Kejaksaan RI, Selasa (29/10).