Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong resmi mendaftarkan gugatan praperadilan atas kasus yang menjeratnya ke PN Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Penasihat Hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir mengemukakan bahwa gugatan diajukan untuk membatalkan status kliennya sebagai tersangka kasus impor gula. Gugatan itu teregister dalam 113/Pid.Pra/2024/PN.JKT.SEL.

"Hari ini kami sudah resmi mendaftarkan gugatan pra-pradilan terhadap kasusnya Pak Thomas Lembong. Tadi sudah didaftarkan [di PN Jakarta Selatan]," ujarnya di PN Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Dia menjelaskan, sejumlah alasan pihaknya mengajukan praperadilan ini. Misalnya, terkait dengan dua alat bukti yang telah diperoleh Kejaksaan untuk menetapkan Tom jadi tersangka.

Sebab, seharusnya dua bukti yang telah membuat kliennya jadi tersangka itu harus diungkap ke publik secara transparan.

"Seharusnya itu bisa dibagikan ke publik dan secara transparan bisa diketahui," imbuhnya.

Berikut poin-poin praperadilan Tom Lembong di PN Jaksel :

1. Tom Lembong dinilai tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk penasihat hukum pada saat ditetapkan sebagai tersangka.

2. Penetapan tersangka terhadap Tom Lembong tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, sehingga penetapan tersangka dinilai menjadi cacat hukum.

3. Penyidikan Tom diduga dilakukan sewenang-wenang lantaran tidak ada hasil audit yang menyatakan kerugian negara yang nyata akibat tindakan klien.

4. Penahanan terhadap Tom Lembong dinilai tidak perlu. Sebab, Kuasa Hukum memastikan Tom tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

5. Kuasa hukum juga menyatakan dalam penersangkaan kliennya belum ada bukti yang kuat menunjukkan perbuatan Tom melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, alias Zulhas turut mengomentari kasus korupsi impor gula yang menjerat Mantan Perdagangan 2015--2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

Zulhas menegaskan dukungannya terhadap proses hukum yang berlangsung. Pihaknya pun tak ingin cawe-cawe lebih lanjut terkait kasus yang sedang diusut oleh Kejaksaan Agung ini.

"Kan sudah di proses hukum, kita dukung lah prosesnya," kata Zulhas singkat pada media saat ditemui di di Gudang Bulog, Jakarta Utara, Senin (4/11).

Walau begitu, Zulhas yang merupakan mantan Menteri Perdagangan periode 15 Juni 2022 hingga 20 Oktober 2024 ini, enggan memberikan tanggapan banyak mengenai kasus yang menjerat Tom Lembong. Yang terang, pihaknya ingin proses hukum bisa berjalan dengan semestinya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tahun 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong, sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode 2015--2016.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qodar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (29/10) mengatakan bahwa Tom Lembong merupakan salah satu dari dua saksi yang ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini.

“Pertama adalah TTL selaku Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015–2016,” kata Qohar.

Menurut dia, tersangka kedua berinisial CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) periode 2015–2016.

Qohar menjelaskan keterlibatan Tom Lembong dalam kasus tersebut bermula ketika pada tahun 2015, dalam rapat koordinasi antarkementerian disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak perlu impor gula.

Namun, pada tahun yang sama, Tom Lembong selaku Mendag pada saat itu memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT AP.

“Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT. AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih,” ucapnya.

Padahal, kata dia, berdasarkan peraturan disebutkan bahwa yang diperbolehkan mengimpor gula kristal putih adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri,” ujarnya.

Sedangkan keterlibatan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015–2016 dalam kasus ini adalah ketika pada tahun 2015, Kemenko Perekonomian menggelar rapat yang pembahasannya terkait Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton pada tahun 2016.

Qohar menjelaskan bahwa CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT. PPI memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Seharusnya kata dia, untuk mengatasi kekurangan gula, yang harus diimpor adalah gula kristal putih. Akan tetapi, yang diimpor adalah gula kristal mentah dan diolah menjadi gula kristal putih oleh perusahaan yang memiliki izin pengelolaan gula rafinasi.

Setelah itu, PT. PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, gula tersebut dijual oleh delapan perusahaan tersebut dengan harga Rp16.000 yang lebih tinggi di atas HET saat itu, yaitu sebesar Rp13.000.

“PT. PPI mendapatkan fee (upah) dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp105 per kilogram,” ucapnya.

Atas perbuatan keduanya, negara dirugikan sekitar Rp400 miliar.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2021 jo. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Guna kebutuhan penyelidikan, kedua tersangka tersebut ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara soal Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Sebagai junior di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil mengaku prihatin.

Tom Lembong lebih dulu menjabat sebagai Kepala BPKM pada tahun 2016 hingga 2019. Bahlil mulai menggantikan Tom sejak 2019 hingga tahun 2024.

"Saya sebagai junior juga turut prihatin, sebagai junior beliau karena kami sama-sama sebagai mantan Kepala BKPM jadi kami mendoakan yang terbaik," ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Soal permasalahan impor gula yang menyeret Lembong, Bahlil mengaku tak tahu menahu karena dia juga tidak pernah menjabat di Kementerian Perdagangan.

"Saya sendiri nggak tahu apa masalah, apa segala macam apalagi saya kan tidak pernah di perdagangan. Jadi mungkin kita serahkan kepada proses hukum yang baik aja lah," tegas Bahlil.

Ketua Umum Golkar tersebut juga meminta agar semua pihak menaruh kepercayaan kepada para aparatur hukum. Semua proses pasti berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Saya melihatnya kita harus percaya pada aparatur negara. Lihat proses aja," sebut Bahlil.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara soal Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Sebagai junior di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil mengaku prihatin.

Tom Lembong lebih dulu menjabat sebagai Kepala BPKM pada tahun 2016 hingga 2019. Bahlil mulai menggantikan Tom sejak 2019 hingga tahun 2024.

"Saya sebagai junior juga turut prihatin, sebagai junior beliau karena kami sama-sama sebagai mantan Kepala BKPM jadi kami mendoakan yang terbaik," ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Soal permasalahan impor gula yang menyeret Lembong, Bahlil mengaku tak tahu menahu karena dia juga tidak pernah menjabat di Kementerian Perdagangan.

"Saya sendiri nggak tahu apa masalah, apa segala macam apalagi saya kan tidak pernah di perdagangan. Jadi mungkin kita serahkan kepada proses hukum yang baik aja lah," tegas Bahlil.

Ketua Umum Golkar tersebut juga meminta agar semua pihak menaruh kepercayaan kepada para aparatur hukum. Semua proses pasti berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Saya melihatnya kita harus percaya pada aparatur negara. Lihat proses aja," sebut Bahlil.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Mantan calon presiden (capres) sekaligus Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan dan mantan pasangannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Muhaimin Iskandar buka suara terkait penetapan Thomas Trikasih Lembong (TTL) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015.

Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan pria yang karib disapa Tom Lembong itu karena sebagai Mendag memberikan izin impor gula kepada Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berinisial CS.

Padahal, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) antar Kementerian pada 12 Mei 2015, menyimpulkan bahwa Indonesia dalam kondisi surplus gula dan tidak membutuhkan impor.

Melalui unggahan di akun X miliknya, Anies Baswedan mengaku terkejut dengan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka.

Meskipun, dia tetap menghormati proses hukum. "Kabar ini amat-amat mengejutkan. Walau begitu kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil," ujar Anies dalam akun @aniesbaswedan, Rabu (30/10/2024).

Juru bicara Anies, Angga Putra Firdian, sudah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip pernyataan Anies tersebut.

Mantan gubernur Jakarta ini pun mengaku akan memberikan dukungan moral kepada Tom Lembong yang merupakan bagian dari tim suksesnya pada Pilpres 2024 lalu.

"Kami juga tetap akan memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom," kata Anies.

Dalam unggahan tersebut, Anies juga menyebut bahwa Tom Lembong yang dikenalnya selama hampir 30 tahun adalah sosok berintegritas tinggi.

"Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Karena itu, selama karier-panjang di dunia usaha dan karier-singkat di pemerintahan ia disegani, baik lingkup domestik maupun internasional," ujar Anies.

Singgung soal negara hukum dan negara kekuasaan

Namun, dalam unggahannya, Anies juga sempat menyinggung soal negara hukum dan negara kekuasaan yang menjadi falsafah pemmbentukan negara Indonesia.

"Kami ingin negeri ini membuktikan bahwa yang tertulis di Penjelasan UUD 1945 masih valid yaitu, 'Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (Rechtsstaat), bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat)’,” tulis Anies.

Namun, Anies tidak menjelaskan maksud dari pernyataannya mengenai negara hukum tersebut.

Dia lantas menegaskan bahwa akan tetap percaya pada Tom Lembong dan tetap memberikan dukungan doa.

"Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya, seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. I still have my trust in Tom, dan doa serta dukungan kami tidak akan putus,” katanya.

Cak Imin beri dukungan

Sementara itu, Muhaimin Iskandar mengaku bahwa dirinya turut bersedih dengan ditetapkannya Tom Lembong sebagai tersangka oleh Kejagung.

"Ya saya turut bersedih sebenarnya,” kata Pria yang karib disapa Cak Imin ini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu.

Kemudian, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini hanya berharap Tom Lembong tetap kuat menghadapi kasus yang menjeratnya. "Semoga Pak Tom sabar, mudah-mudahan kuat," ujarnya.

Cak Imin juga enggan berkomentar soal dugaan kriminalisasi dari penetapan tersangka Tom Lembong.

Dia mengaku tidak tahu-menahu mengenai hal tersebut. "Saya enggak tahu (ada kriminalisasi atau tidak)," kata Cak Imin singkat.

Sebagaimana diberitakan, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI berinisial CS sebagai tersangka dalam kasus importasi gula tersebut.

Atas perbuatannya, Tom Lembong dan CS disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal mencapai seumur hidup.

Kemudian, keduanya juga sudah ditahan selama 20 hari ke depan oleh Kejagung. Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan CS ditempatkan di Rutan Salemba cabang Kejagung.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kata Anies dan Cak Imin soal Penetapan Tersangka Tom Lembong", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/31/05210091/kata-anies-dan-cak-imin-soal-penetapan-tersangka-tom-lembong?page=all#page2.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, sebagai tersangka dalam kasus impor gula.

Penetapan ini terkait dua izin impor gula kristal mentah (GKM) yang diberikan kepada perusahaan swasta pada 2015 dan 2016.

Khudori, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), menjelaskan bahwa langkah Tom Lembong dalam memberikan izin impor tersebut dianggap menyalahi aturan.

Pada 2015, Tom Lembong memberikan izin impor 105.000 ton GKM kepada PT AP, sebuah perusahaan swasta, padahal peraturan menyatakan bahwa hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berhak melakukan impor gula.

Khudori juga mengungkapkan kasus kedua, yaitu pada Januari 2016 ketika Tom Lembong kembali mengeluarkan izin impor 300.000 ton GKM kepada PT PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia), sebuah BUMN non-pabrik gula.

"Tom Lembong disalahkan karena menunjuk PPI, yang bukan BUMN produsen gula, untuk mengimpor GKM. Padahal, sesuai aturan, yang diizinkan adalah impor gula kristal putih (GKP)," ujar Khudori dalam keterangannya kepada Kontan.co.id, Rabu (30/10).

Impor GKM ini kemudian diolah menjadi GKP oleh pabrik gula rafinasi, yang sebenarnya hanya berlisensi memproduksi gula kristal rafinasi (GKR) untuk kebutuhan industri, bukan untuk konsumsi masyarakat umum.

Akibatnya, gula tersebut dijual dengan harga tinggi di pasar, mencapai Rp 16.266 per kilogram pada Juli 2016, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) waktu itu yang sebesar Rp 13.000 per kilogram.

Menurut Khudori, keputusan impor ini memicu gejolak harga gula di pasar karena suplai gula tidak memadai sementara permintaan tetap tinggi.

"Langkah ini menyalahi aturan, baik dari sisi proses impor maupun penugasan pengelolaannya. Hasilnya, para pedagang menahan stok gula untuk menaikkan harga," tegas Khudori.

Kejagung juga menemukan bahwa gula impor yang diolah oleh pabrik gula rafinasi tidak digunakan untuk operasi pasar, melainkan dijual kepada masyarakat melalui distributor dengan harga yang jauh di atas HET.

Selain Tom Lembong, Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 berinisial CS atau Charles Sitorus, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Khudori menyarankan agar Kejagung tidak hanya fokus pada kasus Tom Lembong, tetapi juga memeriksa keseluruhan kebijakan impor pangan yang berpotensi merugikan negara.

“Kekacauan dalam impor pangan bukan hanya terjadi pada gula, tapi juga pada komoditas lain seperti beras, garam, kedelai, dan daging,” ungkapnya.

Menteri Perdagangan Budi Santoso buka suara soal Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus ini terjadi kala Tom menjadi Menteri Perdagangan di medio 2015 yang lalu.

Budi Santoso mengatakan sejauh ini belum ada pembahasan internal Kemendag soal hal itu. Yang jelas, pihaknya akan mendukung semua proses hukum yang terjadi.

"Semua proses kita dukung. Proses hukum pasti kita dukung tapi itu tahun 2015-2016," ungkap Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Kejaksaan Agung sebelumnya menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus ini terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat Mendag pada 2015-2016. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 CS sebagai tersangka.

"Menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut ialah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016," kata Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar.

"Kedua, tersangka atas nama CS (Charles Sitorus) selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016," sambungnya.

Dalam kasus ini, Tom Lembong diduga mengeluarkan izin impor gula saat produksi dalam negeri melimpah alias surplus ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan di 2015. Kala itu, dalam rapat koordinasi antar kementerian produksi gula dalam negeri dalam keadaan surplus, sehingga impor tak diperlukan.

Izin impor gula kristal mentah yang dikeluarkan oleh Tom Lembong disebut sebesar 105.000 ton. Izin impor itu dikeluarkan untuk perusahaan swasta yang kemudian gula tersebut akan diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, sesuai aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan melakukan impor gula kristal putih hanya BUMN. Buntut dari izin impor tersebut, menurut Kejagung menimbulkan masalah pada stok gula kristal putih pada 2016. Kala itu Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton.

Sementara CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), tugasnya disebut memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Untuk mengatasi masalah gula, yang diimpor adalah gula kristal putih, tetapi impor yang dilakukan gula kristal mentah. Gula itu kemudian diolah oleh perusahaan yang hanya memiliki izin mengelola gula kristal rafinasi.

Setelah mengimpor dan mengolah gula kristal mentah, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padalah, gula itu dijual dengan harga Rp 16.000 yang lebih tinggi dari HET saat itu, yakni Rp 13.000. PT PPI mendapat fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut. Kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 400 miliar.

Eks Menteri Perdagangan Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang membuat rugi negara Rp400 miliar.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar menuturkan pria yang akrab disapa Tom Lembong itu menyalahgunakan wewenang dalam menangani kebijakan importasi gula periode 2015-2016.

"Menteri Perdagangan yaitu saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton yang kemudian gula kristal mentah (GKM) tersebut diolah menjadi gula kristal putih (GKP)," ujar Abdul Qohar dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (29/10).

Sesuai Keputusan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 257 Tahun 2014, yang diperbolehkan melakukan impor gula kristal putih adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Akan tetapi, Tom Lembong sebagai menteri perdagangan saat itu disebut justru memberikan persetujuan ke perusahaan swasta untuk melakukan impor.

"Dan impor gula kristal tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri," kata Abdul Qohar.

Ia menuturkan pada 28 Desember 2015 dilakukan rakor yang dihadiri oleh jajaran di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Salah satu pembahasannya yaitu Indonesia pada 2016 kekurangan gula kristal putih sebanyak 200 ribu ton.

Kemudian pada November-Desember 2015, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI atas nama P untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

"Padahal, dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga seharusnya diimpor adalah gula impor putih secara langsung dan yang boleh melakukan impor tersebut hanya BUMN," imbuhnya.

Abdul Qohar mengungkapkan izin industri kedelapan perusahaan swasta yang mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih tersebut sebenarnya adalah gula kristal rafinasi yang diperuntukkan untuk industri makanan, minuman dan farmasi.

"Setelah kedelapan perusahaan tersebut mengimpor dan mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, selanjutnya PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut padahal senyatanya gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran atau masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengannya, dengan harga Rp26 ribu per kilogram, lebih tinggi dari HET (Harga Eceran Tertinggi) saat itu Rp13 ribu per kilogram dan tidak dilakukan operasi pasar," tutur Abdul Qohar.

PT PPI diduga mendapatkan fee dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula sebesar Rp105 per kilogram (kg).

Kasus ini diduga merugikan keuangan negara sejumlah Rp400 miliar.

Tom Lembong dan tersangka CS disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Keduanya langsung ditahan untuk waktu 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba.

Tom Lembong sempat menjabat Menteri Perdagangan dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Dia juga pernah ditunjuk sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan impor gula oleh Kemendag.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut di antaranya dilakukan dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula nasional.

Dalam kasus tersebut, Kuntadi mengatakan Kemendag diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan persetujuan impor GKM untuk diolah menjadi GKP kepada pihak-pihak yang tidak berwenang.

"Selain itu Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor yang melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan oleh pemerintah," jelasnya.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong mendekam di penjara. Ini setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Tom Lembong menjadi tersangka dugaan korupsi impor gula. Tom Lembong menjabat sebagai menteri perdagangan pada tahun 2015-2016.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan, penyidikan kasus ini sudah dilakukan sejak Oktober 2023. Penyidik sampai saat ini telah memeriksa 90 saksi.

Disebutkan bahwa berdasarkan rapat antar kementerian pada Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu impor gula.

Namun, pada tahun yang sama Menteri Perdagangan Thomas Lembong memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105.000 ton kepada PT AP.

Impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait. Serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri.

Selanjutnya, pada Desember 2015, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan rapat. Salah satu pembahasannya menyimpulkan Indonesia akan kekurangan gula kristal putih pada tahun 2016.

Adapun pada November - Desember 2015 tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) memerintahkan staf manager PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta.

Untuk mengatasi kekurangan gula, yang seharusnya diimpor adalah gula kristal putih. Namun ternyata, impor yang dilakukan gula kristal mentah (GKM). GKM itu diolah oleh perusahaan swasta yang hanya punya izin usaha produsen gula kristal rafinasi.

Setelah perusahaan swasta mengimpor dan mengolah GKM menjadi gula kristal putih, selanjutnya PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal kenyataannya gula tersebut dijual 8 perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengan perusahaannya.

Gula itu dijual dengan harga Rp 16.000 per kilogram atau lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) saat itu yang hanya Rp 13.000 per kilogram.

Kejagung menyebut PT PPI mendapat fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula sebesar Rp 105 per kg. Kerugian negara akibat impor gula yang tidak sesuai ketentuan sebesar kurang lebih Rp 400 miliar.

Atas dasar itu, Kejagung menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi.

"Adapun kedua tersangka tersebut ialah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016. Kedua, tersangka atas nama DS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016," jelas Abdul dipantau dari Youtube Kejaksaan RI, Selasa (29/10).

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) tahun 2015.

Tersangka tersebut adalah mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (TTL), dan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berinisial CS.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan, pada 2015, Tom Lembong diduga memberikan izin kepada perusahaan swasta, PT AP, untuk mengimpor gula kristal mentah.

Padahal, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian pada 12 Mei 2015, Indonesia mengalami surplus gula dan tidak membutuhkan impor.

“Sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula,” ujar Abdul dalam konferensi pers di Kantor Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024) malam.

Saatnya Berbenah Sebelum Tenggelam Artikel Kompas.id Lebih lanjut, Tom Lembong juga diduga mengizinkan pengolahan gula kristal mentah hasil impor menjadi gula kristal putih.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 Tahun 2004, yang boleh diimpor oleh pemerintah hanyalah gula kristal putih yang siap dijual ke masyarakat. Selain itu, impor hanya boleh dilakukan oleh perusahaan BUMN.

“Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dilakukan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait,” ujar dia.

“Serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri,” sambungnya.

Kerugian negara Rp 400 miliar

Sementara itu, tersangka CS diduga terlibat dalam kasus korupsi pada 2016. Abdul mengungkapkan, saat itu Indonesia membutuhkan stok gula kristal putih sebanyak 200.000 ton.

CS memerintahkan senior manager bahan pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Delapan perusahaan gula itu kemudian melakukan impor gula kristal mentah dan menjualnya ke PT PPI.

“Dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga, seharusnya yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung dan hanya BUMN yang dapat melakukan impor,” ungkap Abdul.

Delapan perusahaan tersebut, yang hanya memiliki izin industri sebagai produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman, dan farmasi, kemudian mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dan menjualnya ke PT PPI.

“PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dari luar negeri, padahal senyatanya gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta tersebut,” jelas Abdul.

Kejari Jaksel Gula kristal putih yang dibeli PT PPI dijual oleh delapan perusahaan swasta itu kepada masyarakat dengan harga Rp 16.000 per kilogram, lebih mahal dibandingkan harga eceran tertinggi (HET) gula saat itu, yang mencapai Rp 13.000 per kilogram.

“Kerugian negara akibat perbuatan impor gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diperkirakan mencapai Rp 400 miliar,” ungkap Abdul.

Tom Lembong dan CS Ditahan Kedua tersangka, Tom Lembong dan CS, langsung ditahan selama 20 hari ke depan oleh Kejagung.

Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan CS ditempatkan di Rutan Salemba cabang Kejagung.

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal mencapai seumur hidup.

Saat melintas di depan awak media, Tom Lembong mengungkapkan bahwa ia menyerahkan nasibnya kepada Tuhan. “Semua saya serahkan pada Tuhan yang Maha Esa,” kataya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tom Lembong Tersangka, Begini Kronologi Kasus Korupsi Impor Gula", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/30/05430961/tom-lembong-tersangka-begini-kronologi-kasus-korupsi-impor-gula?page=all#page2.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong (TTL) alias Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka kasus impor gula.

Adapun total kekayaan Tom Lembong saat terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode 2016-2019 tecatat cukup fantastis.

Untuk diketahui, melansir laman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-lhkpn) tertanggal 31 Desember 2019 di akhir masa jabatannya tercatat sebesar Rp 101,48 miliar.

Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) periode 2015-2016 berinisial CS.

“Dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015-2016,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar saat konferensi pers, Selasa (29/10) malam.

Abdul menjelaskan, konstruksi perkara kasus Tom Lembong ini, di tahun 2015 lewat rapat koordinasi antar kementerian Indonesia tengah mengalami surplus gula. Atas dasar tersebut, impor gula tak dibutuhkan.

Namun, pada tahun yang sama Tom Lembong yang kala itu menjabat menteri perdagangan memberikan izin impor gula kristal mentah sebesar 105.000 ton kepada PT AP.

“Pemberian izin ini tidak melalui rapat koordinasi atau tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian,” kata Abdul.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong menjadi tersangka dugaan korupsi impor gula. Tom Lembong menjabat sebagai menteri perdagangan pada tahun 2015-2016.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan, penyidikan kasus ini sudah dilakukan sejak Oktober 2023. Penyidik sampai saat ini telah memeriksa 90 saksi.

Disebutkan bahwa berdasarkan rapat antar kementerian pada Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu impor gula.

Namun, pada tahun yang sama Menteri Perdagangan Thomas Lembong memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105.000 ton kepada PT AP.

Impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait. Serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri.

Selanjutnya, pada Desember 2015, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan rapat. Salah satu pembahasannya menyimpulkan Indonesia akan kekurangan gula kristal putih pada tahun 2016.

Adapun pada November - Desember 2015 tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) memerintahkan staf manager PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta.

Untuk mengatasi kekurangan gula, yang seharusnya diimpor adalah gula kristal putih. Namun ternyata, impor yang dilakukan gula kristal mentah (GKM). GKM itu diolah oleh perusahaan swasta yang hanya punya izin usaha produsen gula kristal rafinasi.

Setelah perusahaan swasta mengimpor dan mengolah GKM menjadi gula kristal putih, selanjutnya PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal kenyataannya gula tersebut dijual 8 perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengan perusahaannya.

Gula itu dijual dengan harga Rp 16.000 per kilogram atau lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) saat itu yang hanya Rp 13.000 per kilogram.

Kejagung menyebut PT PPI mendapat fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula sebesar Rp 105 per kg. Kerugian negara akibat impor gula yang tidak sesuai ketentuan sebesar kurang lebih Rp 400 miliar.

Atas dasar itu, Kejagung menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi.

"Adapun kedua tersangka tersebut ialah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016. Kedua, tersangka atas nama DS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016," jelas Abdul dipantau dari Youtube Kejaksaan RI, Selasa (29/10).