Bisnis.com, JAKARTA -- Penetapan eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi importasi gula berujung polemik.

Muncul tudingan tentang kriminalisasi meskipun pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka murni proses penegakan hukum.

Polemik semakin kencang pasca penyidik Kejagung mengakui belum menemukan aliran uang korupsi impor gula ke kantong Tom Lembong. Kendati demikian, pihak Kejagung menegaskan bahwa korupsi tidak melulu terkait aliran uang, apalagi jika kasusnya terkait dengan kebijakan.

"Apakah harus ada aliran dana dulu, baru disebut sebagai tindak pidana korupsi?" ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar.

Di sisi lain, Bisnis pernah mencatat bahwa, indikasi kejanggalan dalam proses penerbitan izin importasi gula sejatinya telah menjadi sorotan sejak tahun 2017 lalu.

Pada waktu itu, Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK dalam pemeriksaan Semeter 1/2017 menemukan sejumlah kejanggalan baik itu untuk importasi gula kristal putih alias GKP maupun gula kristal mentah atau GKM.

Pertama, jumlah alokasi impor untuk komoditas gula kristal putih tahun 2015-semester 1 2017 yang ditetapkan dalam persetujuan impor tidak sesuai dengan data kebutuhan dan produksi dalam negeri.

Kedua, persetujuan impor terhadap 1,69 juta ton selama tahun 2015-semester 1/2017 tidak melalui rapat koordinasi. Ketiga, penerbitan gula kristal mentah alias GKM kepada PT AG dalam rangka uji coba kegiatan industri sebanyak 108.000 ton tidak didukung data analisis kebutuhan.

Perbesar

Sementara itu, pihak Kejagung menyebut perkara Tom Lembong terkait dengan pemberian izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 350.000 ton pada 2015. Padahal, saat itu Indonesia sedang mengalami surplus gula. Hasil rapat koordinasi antara kementerian pada 12 Mei 2015 silam menyimpulkan Indonesia surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor dari luar negeri.

Akan tetapi, Tom Lembong yang saat itu menjabat Mendag pada 2015-2016 justru memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta. Di sisi lain, peraturan yang ada yakni Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No.257/2004 mengatur bahwa impor gula kristal hanya boleh diimpor oleh BUMN. Namun, pada izin persetujuan yang dikeluarkan oleh Tom, impor itu dilakukan oleh swasta PT AP.

"Dan impor gula kristal tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri.”

Selanjutnya, pada 28 Desember 2015. kementerian-kementerian di bawah Kemenko Perekonomian menggelar rapat ihwal Indonesia yang disebut bakal mengalami kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton di 2016. Pemerintah pun menggelar rapat untuk membahas stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional.

Pada rentang waktu November-Desember 2015, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI memerintahkan P, selaku Staf Senior Manajer Bahan Pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Padahal, menurut versi Kejagung, impor yang boleh dilakukan untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga seharusnya gula impor putih, dan hanya boleh dilakukan oleh BUMN. Tidak hanya itu, izin industri 8 perusahaan swasta yang mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih itu sebenarnya adalah produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman dan farmasi.

Setelah impor dilakukan oleh kedelapan perusahaan, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, Kejagung menduga senyatanya gula itu dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran atau masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengannya.

Harga yang dipatok untuk gula itu yakni Rp16.000 per kg, atau lebih tinggi dari HET saat itu Rp13.000 per kg dan tidak dilakukan operasi pasar. Alhasil, PT PPI berhasil mendapatkan fee sebesar Rp105 per kg dari delapan perusahaan yang melakukan importasi dan pengolahan gula kristal mentah ke gula putih tersebut. Dugaan kerugian negara lebih dari Rp400 miliar.

“Ada dua alat bukti lalu apa yang menjelaskan itu tentunya sudah disampaikan ada 90 orang saksi disitu sudah diperiksa. Kemudian ada surat ya ada keterangan ahli yang semuanya itu nanti tentu akan dibuka di persidangan," tegasnya.

Dukungan & Perlawanan Tom Lembong

Sementara itu, kubu Tom Lembong menyiapkan langkah untuk melawan Kejagung. Mereka bakal mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel atas kasus importasi gula hari ini, Selasa (5/11/2024).

"Iya, hari ini jam 10.00 WIB [mengajukan praperadilan] di PN Jakarta Selatan," ujar Ari kepada wartawan, Selasa (5/11/2024).

Ari mengaku bahwa dirinya sudah mengantongi banyak bukti ihwal tidak sahnya penetapan mantan Mendag 2015-2016 itu sebagai tersangka. "Sudah banyak [bukti soal tidak sahnya penetapan sebagai tersangka]," ungkapnya.

Perbesar

Disisi lain, dukungan terhadap Tom Lembong mengalir dari para koleganya. Politikus Anies Baswedan menyinggung tentang negara kekuasaan saat merespons penetapan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai tersangka korupsi importasi gula.

Anies semula menyebut tentang kedudukan Indonesia dalam UUD 1945. Dia ingin melihat apakah negara ini masih menerapkan prinsip negara hukum (rechtsstaat) atau negara berdasarkan kekuasaan (machtstaat).

"Kami ingin negeri ini membuktikan bahwa yang tertulis di Penjelasan UUD 1945 masih valid," ujar Anies dalam cuitan di akun X resminya, Rabu lalu.

Anies dan Tom Lembong memiliki hubungan dekat. Tom merupakan figur penting di tim kampanye pada Pilpres 2024. Anies sangat terkejut ketika mendengar kabar Tom Lembong menjadi tersangka. Kendati demikian, sebagai warga negara dia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

"Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Kami juga tetap akan memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom," tutur Anies.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sedih mendengar penetapan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016.

Thomas atau Tom Lembong memiliki hubungan dekat dengan Cak Imin. Dia adalah bagian dari Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) saat Pilpres 2024 lalu. "Ya saya turut bersedih sebenarnya. Semoga Pak Tom sabar, mudah-mudahan kuat," ujarnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, alias Zulhas turut mengomentari kasus korupsi impor gula yang menjerat Mantan Perdagangan 2015--2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

Zulhas menegaskan dukungannya terhadap proses hukum yang berlangsung. Pihaknya pun tak ingin cawe-cawe lebih lanjut terkait kasus yang sedang diusut oleh Kejaksaan Agung ini.

"Kan sudah di proses hukum, kita dukung lah prosesnya," kata Zulhas singkat pada media saat ditemui di di Gudang Bulog, Jakarta Utara, Senin (4/11).

Walau begitu, Zulhas yang merupakan mantan Menteri Perdagangan periode 15 Juni 2022 hingga 20 Oktober 2024 ini, enggan memberikan tanggapan banyak mengenai kasus yang menjerat Tom Lembong. Yang terang, pihaknya ingin proses hukum bisa berjalan dengan semestinya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tahun 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong, sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode 2015--2016.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qodar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (29/10) mengatakan bahwa Tom Lembong merupakan salah satu dari dua saksi yang ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini.

“Pertama adalah TTL selaku Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015–2016,” kata Qohar.

Menurut dia, tersangka kedua berinisial CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) periode 2015–2016.

Qohar menjelaskan keterlibatan Tom Lembong dalam kasus tersebut bermula ketika pada tahun 2015, dalam rapat koordinasi antarkementerian disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak perlu impor gula.

Namun, pada tahun yang sama, Tom Lembong selaku Mendag pada saat itu memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT AP.

“Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT. AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih,” ucapnya.

Padahal, kata dia, berdasarkan peraturan disebutkan bahwa yang diperbolehkan mengimpor gula kristal putih adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri,” ujarnya.

Sedangkan keterlibatan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015–2016 dalam kasus ini adalah ketika pada tahun 2015, Kemenko Perekonomian menggelar rapat yang pembahasannya terkait Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton pada tahun 2016.

Qohar menjelaskan bahwa CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT. PPI memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Seharusnya kata dia, untuk mengatasi kekurangan gula, yang harus diimpor adalah gula kristal putih. Akan tetapi, yang diimpor adalah gula kristal mentah dan diolah menjadi gula kristal putih oleh perusahaan yang memiliki izin pengelolaan gula rafinasi.

Setelah itu, PT. PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, gula tersebut dijual oleh delapan perusahaan tersebut dengan harga Rp16.000 yang lebih tinggi di atas HET saat itu, yaitu sebesar Rp13.000.

“PT. PPI mendapatkan fee (upah) dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp105 per kilogram,” ucapnya.

Atas perbuatan keduanya, negara dirugikan sekitar Rp400 miliar.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2021 jo. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Guna kebutuhan penyelidikan, kedua tersangka tersebut ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Perdagangan 2022–2024 Zulkifli Hasan (Zulhas) buka suara terkait kasus korupsi impor gula yang menyeret eks Mendag 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.

Zulhas yang juga merupakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan itu menyatakan bahwa dirinya mendukung upaya hukum dan menyerahkan seluruh prosesnya kepada hukum yang berlaku.

Sayangnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menolak berkomentar lebih jauh terkait kasus korupsi impor gula Tom Lembong.

“Kan [Tom Lembong] sudah diproses hukum, kita dukung proses hukum ya,” kata Zulhas di sela-sela kunjungan di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Sebelumnya diberitakan, eks Mendag Tom Lembong terancam hukuman seumur hidup di kasus dugaan korupsi importasi gula.

Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan bahwa Tom Lembong diduga terlibat dalam kasus importasi gula 2015-2016 yang merugikan negara hingga Rp400 miliar.

Dia menyampaikan bahwa Tom Lembong selaku Mendag 2015-2016 berperan memberikan izin mengimpor gula kristal mentah ke gula kristal putih. Importasi gula itu diduga dilakukan tanpa melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Selain itu, kondisi Indonesia juga saat itu tengah mengalami surplus gula, sehingga tidak memerlukan impor. Oleh karenanya, Tom kemudian dipersangkakan dalam kasus ini yaitu Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Tersangka [Tom Lembong] disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No.31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20/2001 jo. UU RI No.31/ 1999 tentang Perubahan atas UU RI No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” terang Abdul di Kejagung, Selasa (29/10/2024) malam.

Melalui persangkaan pasal itu, mantan Co-captain Tim Pemenangan Anies-Cak Imin itu terancam dipidana selama seumur hidup.

Berikut adalah bunyi Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999.Pasal 2 (1)Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Pasal 3,Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Tom Lembong diduga mengeluarkan izin impor gula saat produksi dalam negeri melimpah.

Kasus tersebut terjadi saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015. Kala itu, diketahui produksi gula dalam negeri dalam keadaan surplus.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pihaknya mendukung proses hukum yang berlangsung.

"Kan sudah diproses hukum. Kita dukung proses hukum," kata Zulhas yang juga Mantan Menteri Perdagangan, Senin (4/11/2024).

Zulhas merupakan Menteri Perdagangan periode 2022-2024. Ia diangkat oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tepatnya pada 15 Juni 2022, menggantikan Muhammad Lutfi.

Kala itu Indonesia ditimpa kelangkaan dan mahalnya minyak goreng. Dia mendapatkan tugas khusus dari Jokowi untuk menyelesaikan masalah minyak goreng.

Terkait Tom Lembong, dia ditetapkan Kejagung pada 24 Oktober 2024. Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengatakan izin impor gula kristal mentah yang dikeluarkan oleh Tom Lembong disebut sebesar 105.000 ton. Izin impor itu dikeluarkan untuk perusahaan swasta yang kemudian gula tersebut akan diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, Qohar mengatakan sesuai aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan melakukan impor gula kristal putih hanya BUMN.

"Tapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait dan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian," jelas Qohar, dikutip dari detikNews.

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri PerdaganganTom Lembong akan kembali diperiksa Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi impor gula 2015-2016, Selasa besok, 5 November 2024.

Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan lanjutan daripemeriksaan pada Jumat, 1 November 2024. Waktu itu, Tom Lembong, diperiksa selama 10 jam dan ditanya mengenai surat-surat yang dibuat semasa menjabat dan surat masuk.

Ari mengatakan bahwa kliennya menegaskan semua kebijakan semasa menjabat sebagai Mendag sudah melalui prosedur yang benar, dan tidak mempunyai kepentingan apa pun terhadap kebijakan impor gula.

“Beliau tidak menerima fee, tidak menerima keuntungan baik buat dirinya atau orang lain. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dia tegaskan seperti itu,” ujar Ari.

Menurut Ari, Tom Lembong juga menyatakan tidak mengenal siapa saja yang ditunjuk terkait impor gula pada 2015-2016 tersebut.

Berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung, pada Januari 2016, tersangka Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton.

PT PPI membuat perjanjian kerja sama dengan delapan perusahaan. Kejagung mengatakan bahwa seharusnya untuk pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung dan yang hanya dapat melakukan impor adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT PPI.

Akan tetapi, dengan sepengetahuan dan persetujuan Tom Lembong, persetujuan impor gula kristal mentah itu ditandatangani. Delapan perusahaan yang ditugaskan mengolah gula kristal mentah itu hanya memiliki izin untuk memproduksi gula rafinasi.

Menurut Kejaksaan, kristal putih yang diproduksi delapan perusahaan tersebut kemudian seolah-olah dibeli oleh PT PPI. Padahal, gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor terafiliasi dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sebesar Rp13.000 per kilogram dan tidak dilakukan melalui operasi pasar.

Dari praktik tersebut, PT PPI mendapatkan upah sebesar Rp105 per kilogram dari delapan perusahaan yang terlibat.

Kejaksaan menyatakan, kerugian negara yang timbul akibat tindakan tersebut senilai kurang lebih Rp400 miliar, yakni nilai keuntungan yang diperoleh delapan perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik BUMN atau PT PPI.

Sejalan dengan Temuan BPK

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kesalahan impor terjadi pada masa Menteri Perdagangan Rachmat Gobel (2014-2015), Tom Lembong (2015-2016), hingga Enggartiasto Lukita (2016-2019). Instansi pengawas pengelolaan uang negara itu menemukan 11 kesalahan kebijakan impor pada lima komoditas, yakni beras, gula, garam, kedelai, sapi, dan daging sapi.

Dikutip dari laporan itu, kesalahan mencakup impor yang tak diputuskan di Kementerian Koordinator Perekonomian, impor tanpa persetujuan teknis oleh Kementerian Pertanian, impor tak didukung data kebutuhan dan persyaratan dokumen, hingga pemasukan impor melampaui tenggat yang ditentukan.

Dalam kasus SOP belum berjalan optimal, BPK mengungkap penerbitan beberapa izin impor periode 2015-semester I 2017 belum sesuai ketentuan. Izin impor itu yakni untuk komoditas beras sebanyak 70.195 ton. Impor itu dinilai tak memenuhi dokumen persyaratan, melampaui batas berlaku, dan bernomor ganda. Ada pula impor beras kukus sebanyak 200 ton tidak memiliki rekomendasi dari Kementan.

Selain itu, BPK menemukan izin beberapa komoditas impor lain yang tak memenuhi dokumen persyaratan. Impor itu yakni 9.370 ekor sapi hidup pada 2016, 86.567,01 ton daging sapi, serta 3,35 juta ton garam pada 2015 hingga semester I 2017.

BPK juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan tata niaga impor pangan pada Kementerian Perdagangan. BPK mengungkap, jumlah alokasi impor untuk komoditas gula kristal putih (GKP), beras, sapi dan daging sapi sepanjang 2015-semester I tahun 2017 yang ditetapkan dalam Persetujuan Impor (PI) tidak sesuai dengan data kebutuhan dan produksi dalam negeri.

Sejumlah penerbitan PI dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga juga ditemukan belum sesuai dengan ketentuan. BPK menjabarkan, PI gula sepanjang 2015-semester I tahun 2017 sebanyak 1,69 juta ton tidak melalui rapat koordinasi. Sedangkan PI gula kristal mentah (GKM) kepada PT Adikarya Gemilang dalam rangka uji coba kegiatan industri sebanyak 108.000 ton tak didukung data analisis kebutuhan.

BPK juga mengungkap, penerbitan PI sapi kepada Perum Bulog pada 2015 sebanyak 50.000 ekor tidak melalui rapat koordinasi. Penerbitan PI daging sapi pada 2016 sebanyak 97.100 ton dan realisasi sebanyak 18 ribu ton atau senilai Rp737,65 milyar juga tak sesuai atau tanpa rapat koordinasi dan rekomendasi Kementan.

Han Revanda Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Dirdik Jampidsus Kejagung) Abdul Qohar menanggapi kemungkinan penyidik memeriksa menteri lain di kasus dugaan korupsi impor gula. Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong sebelumnya telah terjerat dalam kasus ini.

Pria yang akrab disapa Qohar itu mengatakan penyidik Jampidsus Kejagung baru kemarin, 29 Oktober 2024 menetapkan dua tersangka kasus impor gula. Selain Tom Lembong, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) Charles Sitorus juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Qohar menyebut penyidik Jampidsus Kejagung tengah berfokus mengusut kasus ini pada periode 2015-2016. Pada periode tersebut, Tom Lembong menerbitkan peraturan ihwal impor gula kristal mentah. Berapa produksi gula Indonesia pada 2015–2023?

Pada 2015 hingga 2016 saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan, produksi gula di Indonesia mencapai 2,6 juta ton. Namun, pada 2016 produksi hanya sekitar 2,3 juta ton imbas La Nina sehingga untuk memenuhi konsumsi rumah tangga masih kurang.

Ketua Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APTRI saat itu, Abdul Wachid, menambahkan bahwa jika tidak ada La Nina, kemungkinan produksi gula pada 2016 bisa mencapai 2,7 juta ton.

Dilansir dari Koran Tempo edisi Sabtu, 2 November 2024, produksi gula Indonesia pada 2019 mencapai 2,22 juta ton, Sementara itu, untuk impor gula tahun 2019 mencapai 4.09 juta ton. Pada 2020, produksi gula Indonesia menurun jadi 2,13 juta ton dan untuk impor meningkat pada 2020 menjadi 5,53 juta ton.

Dikutip dari laman kemenperin.go.id, pada 2021 produksi gula nasional sebesar 2,35 juta ton yang terdiri dari produksi pabrik gula BUMN sebesar 1,06 juta ton dan pabrik gula swasta sebesar 1,29 juta ton. Sementara itu, kebutuhan gula tahun 2022 mencapai sekitar 6,48 juta ton, terdiri dari 3,21 juta ton GKP dan 3,27 juta ton GKR.

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin saat itu, Putu Juli Ardika, mengatakan saat ini masih terdapat gap kebutuhan gula sekitar 850 ribu ton untuk gula konsumsi dan 3,27 juta ton untuk gula rafinasi. Lonjakan kebutuhan tersebut disebabkan oleh peningkatan konsumsi rumah tangga seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, pendapatan masyarakat dan tumbuhnya industri makanan dan minuman yang diproyeksi meningkat 5-7 persen per tahunnya.

Pada 2022, produksi gula Indonesia meningkat dengan 2,40 juta ton. Meski produksi meningkat, tetapi pada tahun tersebut impor gula juga meningkat. Pada 2022 Indonesia tercatat mengimpor gula sebanyak 6 juta ton.

Pada 2023, Ketua Umum Ikatan Ahli Gula (IKAGI) saat itu, Aris Toharisman, mengungkapkan produksi gula Indonesia pada 2023 masih jauh dari kebutuhan gula nasional. “Kalau produksi sekarang 2,2 juta ton, jauh dari kebutuhan sekitar 6,5 jt ton,” tutur dia. Menurutnya, produksi gula selama 5 tahun terakhir relatif stagnan, sementara kebutuhan terus meningkat.

ANANDA RIDHO SULISTYA | AMELIA RAHIMA SARI | RIANI SANUSI PUTRI | DEFARA DHANYA | KORAN TEMPO | RULLY WIDAYATI

TEMPO.CO, Jakarta -Pada Selasa, 29 Oktober 2024, Kejaksaan Agung menetapkan Thomas Trikasih Lembong, atau yang dikenal sebagai Tom Lembong, sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula. Penetapan tersangka ini terkait perannya saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015-2016. Tom Lembong diduga terlibat dalam pemberian izin impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton.

Tom Lembong, 53 tahun, adalah seorang profesional lulusan Universitas Harvard yang pernah bekerja di Morgan Stanley Singapura dan Deutsche Securities Indonesia. Kariernya kemudian beralih ke pemerintahan, di mana ia menjabat sebagai penasihat ekonomi untuk Gubernur Jakarta, Joko Widodo, hingga Jokowi menjadi presiden pada 2014. Tom selanjutnya dipercaya sebagai Menteri Perdagangan pada 2015-2016, sebelum mengemban tugas sebagai Kepala BKPM hingga 2019.

Pada Pilpres 2024, Tom Lembong bergabung sebagai tim sukses calon presiden Anies Baswedan. Anies menyebut keterlibatan Tom sebagai bagian dari upaya untuk membawa perubahan di Indonesia.

Menyusul penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung, pihak kejaksaan menegaskan bahwa keputusan ini murni berdasarkan bukti, bukan unsur politis. Direktur Penyidikan Abdul Qohar menjelaskan bahwa penyelidikan kasus ini telah berlangsung sejak Oktober 2023, dengan lebih dari 90 saksi yang sudah diperiksa.

Perjalanan Karir Tom Lembong
Thomas memulai perjalanan politiknya bersama Jokowi ketika mantan Wali Kota Solo itu mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tom, sapaan akrabnya, disebut berperan sebagai tim pemenangan Jokowi pada saat itu. Setelah Jokowi terpilih sebagai Gubernur, Tom dipercaya menjadi penasihat ekonomi dan penulis pidatonya.

Saat Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2014, Tom kembali mendukungnya. Berbekal latar belakang sebagai wirausahawan dan investor, Tom kemudian diangkat sebagai Menteri Perdagangan dalam reshuffle kabinet tahun 2015. Setelah menjabat hingga 2016, ia ditunjuk sebagai Kepala BKPM (kini Menteri Investasi) hingga tahun 2019.

Thomas dikenal sebagai sosok di balik beberapa pidato ikonik Jokowi, termasuk pidato “Game of Thrones” di pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali pada 2018 dan pidato “Thanos” di Forum Ekonomi Dunia. Namun, setelah tak lagi menjabat di pemerintahan, Thomas tak lagi terlibat langsung dalam lingkaran pembantu Presiden Jokowi.

Pada 2021, nama Thomas muncul kembali ketika Anies Baswedan, saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, merombak jajaran komisaris dan direksi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) dan menunjuk Tom sebagai Komisaris Utama. Tom dinilai mampu memperluas jejaring investasi untuk pengembangan bisnis Ancol.

Namun, setelah masa jabatan Anies berakhir pada 2022, beberapa anak buahnya, termasuk Tom, mulai dicopot dari posisi mereka. Tom diberhentikan dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. pada 1 Februari 2023. Menurut laporan Majalah Tempo, Tom telah menjadi bagian dari lingkaran dalam Anies selama dua tahun terakhir, berperan sebagai anggota Komite Investasi Jakarta dan memberi masukan dalam kebijakan ekonomi.

Pada 14 November, Tom resmi ditunjuk sebagai Co-captain tim pemenangan nasional pasangan AMIN (Anies-Muhaimin). Anies menyatakan bahwa ini merupakan babak baru dalam memperjuangkan perubahan di Indonesia. Tom termasuk dalam 12 orang yang menjadi Co-captain.

Belakangan, Tom mulai aktif mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi, terutama dalam program hilirisasi. Menurutnya, ada tiga masalah utama dalam program tersebut: pertama, hilirisasi industri saat ini kurang berorientasi pada pasar; kedua, program ini terlalu terfokus pada nikel, baterai, dan kendaraan listrik; dan ketiga, masalah dampak lingkungan.

Tom Lembong menyoroti bahwa standar lingkungan di sektor pertambangan dan smelter tidak memadai, dan limbah nikel berpotensi merusak lingkungan.

Siapa Thomas Trikasih Lembong dan Apa Kasusnya?

Thomas Trikasih Lembong (TTL) baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada tahun 2015.

Penetapan ini dilakukan setelah terungkap bahwa Tom Lembong, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) memberikan izin impor gula kepada seorang direktur di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) meskipun hasil Rapat Koordinasi (Rakor) pada Mei 2015 menyatakan bahwa Indonesia dalam kondisi surplus gula dan tidak memerlukan impor.

Apa Reaksi Anies Baswedan terhadap Penetapan Tersangka Ini?

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan, menunjukkan rasa terkejutnya atas penetapan tersangka ini melalui akun media sosialnya.

Mantan calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ini mengungkapkan bahwa meskipun dia menghormati proses hukum, berita tersebut sangat mengejutkan.

Dia menyebut Tom Lembong sebagai sosok yang berintegritas tinggi dan percaya bahwa Lembong tidak akan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Anies juga menekankan pentingnya negara berdasarkan hukum, bukan kekuasaan.

Bagaimana Pendapat Muhaimin Iskandar?

Mantan calon wakil presiden (cawapres), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, turut merasakan kesedihan atas penetapan Tom Lembong sebagai tersangka.

Dalam komentarnya, Cak Imin berharap agar Lembong tetap kuat menghadapi kasus ini. Namun, dia enggan memberikan komentar lebih lanjut mengenai isu kriminalisasi yang mungkin terjadi.

Apa Tindakan Hukum yang Dihadapi Tom Lembong?

Bersama dengan Lembong, Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI berinisial CS juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup.

Mereka kini telah ditahan selama 20 hari ke depan oleh Kejaksaan Agung, dengan Lembong ditempatkan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Apakah Dukungan Anies dan Cak Imin Berpengaruh dalam Proses Hukum?

Dengan adanya dukungan moral dari tokoh-tokoh politik besar seperti Anies dan Cak Imin, banyak yang melihat ini sebagai bentuk solidaritas dan harapan untuk proses hukum yang transparan.

Dukungan ini juga mengingatkan kembali pentingnya nilai-nilai negara hukum dalam menghadapi tantangan besar di ranah politik dan hukum, serta perlunya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Apa Implikasi dari Kasus Ini untuk Politik dan Hukum di Indonesia?

Kasus ini menimbulkan pertanyaan lebih luas tentang integritas dan transparansi dalam pengambilan keputusan di pemerintahan.

Reaksi dari tokoh-tokoh politik seperti Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menunjukkan bahwa penetapan tersangka ini tidak hanya berimplikasi pada individu yang terlibat, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

Dukungan moral yang diberikan oleh rekan-rekan Tom Lembong menunjukkan adanya solidaritas dalam menghadapi tantangan hukum yang kompleks, sambil mengingatkan pentingnya keadilan dan integritas dalam proses hukum.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara soal Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Sebagai junior di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil mengaku prihatin.

Tom Lembong lebih dulu menjabat sebagai Kepala BPKM pada tahun 2016 hingga 2019. Bahlil mulai menggantikan Tom sejak 2019 hingga tahun 2024.

"Saya sebagai junior juga turut prihatin, sebagai junior beliau karena kami sama-sama sebagai mantan Kepala BKPM jadi kami mendoakan yang terbaik," ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Soal permasalahan impor gula yang menyeret Lembong, Bahlil mengaku tak tahu menahu karena dia juga tidak pernah menjabat di Kementerian Perdagangan.

"Saya sendiri nggak tahu apa masalah, apa segala macam apalagi saya kan tidak pernah di perdagangan. Jadi mungkin kita serahkan kepada proses hukum yang baik aja lah," tegas Bahlil.

Ketua Umum Golkar tersebut juga meminta agar semua pihak menaruh kepercayaan kepada para aparatur hukum. Semua proses pasti berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Saya melihatnya kita harus percaya pada aparatur negara. Lihat proses aja," sebut Bahlil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) turut mendalami dugaan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong turut menerima imbalan atau fee di balik kasus dugaan korupsi impor gula di Kemendag tahun 2015-2016.

“Apakah ada indikasi fee, itu juga bagian dari penyelidikan kami. Nanti hasilnya akan ditentukan berdasarkan bukti yang diperoleh,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Kejagung, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Saat ini, Kejagung masih merangkai bukti-bukti yang ditemukan dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan yang dilakukan selama beberapa waktu terakhir.

Sejak penyidikan dimulai pada Oktober 2023, Korps Adhyaksa diketahui telah memanggil puluhan saksi. Dilansir dari Kompas.id, Tom Lembong bahkan sudah tiga kali dipanggil Kejagung sebagai saksi, sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada Selasa (29/10/2024).

“Dari 90 saksi yang diperiksa, diperoleh keterangan bahwa pada tahun 2015, pemerintah sebenarnya menyatakan surplus gula, sehingga impor tidak diperlukan. Namun, izin impor tetap diberikan untuk 105.000 ton gula mentah,” ungkapnya.

Di samping Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) berinisial CS sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

CS diduga berperan aktif dalam melakukan pertemuan dengan manajer delapan perusahaan, sebelum impor gula tersebut dilaksanakan. Kedelapan perusahaan itu yakni PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI.

“CS juga menggandeng delapan perusahaan yang core bisnisnya sebenarnya bukan di bidang gula untuk menjalankan impor tersebut," ungkap Harli.

"PT PPI lalu seolah-olah membeli gula itu dari pihak swasta untuk dijual kembali,” kata Harli.

Kala itu, harga gula yang dijual di pasaran mencapai Rp 16.000 per kilogram, sementara HET yang ditetapkan hanya Rp 13.000 per kilogram.

Selisih sebesar Rp 3.000 per kilogram ini disebut-sebut sebagai keuntungan yang diperoleh dari impor gula tersebut.

“Jika dihitung dari total impor hingga 300.000 ton, selisih keuntungan ini mencapai angka yang signifikan,” tambahnya.

Atas perbuatannya, Tom Lembong dan CS disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal mencapai seumur hidup.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) buka suara terkait kasus dugaan korupsi impor gula yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kejagung menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016, Charles Sitorus (CS), dan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong sebagai tersangka atas kasus ini.

Direktur Utama PPI, S. Hernowo, mengatakan, PPI menghormati proses penyidikan yang dilakukan Kejagung, termasuk soal penetapan tersangka. Pihaknya pun mendukung proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

"Manajemen PPI akan bersikap kooperatif atas proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sebagai penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan wujud nyata mendukung aksi bersih-bersih BUMN," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Kendati kasus ini melibatkan mantan petinggi perusahaan, Hernowo memastikan bahwa aktivitas bisnis anggota holding BUMN pangan ini berjalan dengan normal dan tidak ada gangguan pada operasional bisnis perusahaan.

Hernowo juga menyatakan bahwa pihaknya terus menekankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar dalam proses bisnis PPI.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Abdul Qohar mengatakan bahwa dalam kasus ini, Tom Lembong berperan memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105.000 ton kepada PT AP pada 2015, saat dirinya masih menjabat sebagai Mendag.

Padahal, berdasarkan hasil rapat koordinasi (rakor) antar-kementerian pada 12 Mei 2015, disimpulkan bahwa Indonesia dalam kondisi surplus gula dan tidak membutuhkan impor.

Apabila merujuk pada Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004, hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berhak melakukan impor GKP.

"Berdasarkan Persetujuan Impor yang dikeluarkan oleh Tersangka TTL, dilakukan oleh PT AP, dan impor GKM tersebut tidak melalui rakor dengan instansi terkait," ujar Qohar dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

"Berdasarkan Persetujuan Impor yang dikeluarkan oleh Tersangka TTL, dilakukan oleh PT AP, dan impor GKM tersebut tidak melalui rakor dengan instansi terkait," tambahnya.

Sementara itu, keterlibatan Charles Sitorus (CS) dalam kasus ini juga terjadi pada 2015. Pada saat itu, Kemenko Perekonomian menggelar rapat yang membahas terkait Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton pada 2016.

CS kemudian memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula, termasuk PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI.

Seharusnya, untuk mengatasi kekurangan gula, yang harus diimpor adalah gula kristal putih. Namun, yang diimpor justru gula kristal mentah dan diolah menjadi gula kristal putih oleh perusahaan yang memiliki izin pengelolaan gula rafinasi.

Setelah itu, PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula itu dijual oleh delapan perusahaan swasta tersebut dengan harga Rp 16.000, lebih tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) saat itu, yaitu sebesar Rp 13.000.

"PT PPI mendapatkan fee (upah) dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp 105 per kilogram," kata Qohar.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) buka suara terkait kasus dugaan korupsi impor gula yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kejagung menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016, Charles Sitorus (CS), dan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong sebagai tersangka atas kasus ini.

Direktur Utama PPI, S. Hernowo, mengatakan, PPI menghormati proses penyidikan yang dilakukan Kejagung, termasuk soal penetapan tersangka. Pihaknya pun mendukung proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

"Manajemen PPI akan bersikap kooperatif atas proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sebagai penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan wujud nyata mendukung aksi bersih-bersih BUMN," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Kendati kasus ini melibatkan mantan petinggi perusahaan, Hernowo memastikan bahwa aktivitas bisnis anggota holding BUMN pangan ini berjalan dengan normal dan tidak ada gangguan pada operasional bisnis perusahaan.

Hernowo juga menyatakan bahwa pihaknya terus menekankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar dalam proses bisnis PPI.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Abdul Qohar mengatakan bahwa dalam kasus ini, Tom Lembong berperan memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105.000 ton kepada PT AP pada 2015, saat dirinya masih menjabat sebagai Mendag.

Padahal, berdasarkan hasil rapat koordinasi (rakor) antar-kementerian pada 12 Mei 2015, disimpulkan bahwa Indonesia dalam kondisi surplus gula dan tidak membutuhkan impor.

Apabila merujuk pada Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004, hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berhak melakukan impor GKP.

"Berdasarkan Persetujuan Impor yang dikeluarkan oleh Tersangka TTL, dilakukan oleh PT AP, dan impor GKM tersebut tidak melalui rakor dengan instansi terkait," ujar Qohar dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

"Berdasarkan Persetujuan Impor yang dikeluarkan oleh Tersangka TTL, dilakukan oleh PT AP, dan impor GKM tersebut tidak melalui rakor dengan instansi terkait," tambahnya.

Sementara itu, keterlibatan Charles Sitorus (CS) dalam kasus ini juga terjadi pada 2015. Pada saat itu, Kemenko Perekonomian menggelar rapat yang membahas terkait Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton pada 2016.

CS kemudian memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula, termasuk PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI.

Seharusnya, untuk mengatasi kekurangan gula, yang harus diimpor adalah gula kristal putih. Namun, yang diimpor justru gula kristal mentah dan diolah menjadi gula kristal putih oleh perusahaan yang memiliki izin pengelolaan gula rafinasi.

Setelah itu, PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula itu dijual oleh delapan perusahaan swasta tersebut dengan harga Rp 16.000, lebih tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) saat itu, yaitu sebesar Rp 13.000.

"PT PPI mendapatkan fee (upah) dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp 105 per kilogram," kata Qohar.