JAKARTA,investor.id – Holding Perkebunan Nusantara dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 berhasil meraih peningkatan  aset sebesar 15,6 persen. Pada tahun 2020, total aset PTPN Group tercatat mencapai  Rp131,6 triliun.

Angka ini menunjukkan fondasi yang kuat bagi perusahaan untuk  melanjutkan pertumbuhannya. Pada tahun berikutnya, PTPN Group mencatatkan  aset sebesar Rp144,6 triliun, dan kemudian meningkat lagi menjadi Rp149,2 triliun  pada 2022.

Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya perusahaan dalam melakukan  inovasi dan optimalisasi proses operasional. 

Meski pada tahun 2023, PTPN Group mengalami sedikit penurunan aset menjadi  Rp143,9 triliun, tetapi perseroan tidak kehilangan momentum.

Memasuki Semester I  2024, PTPN Group berhasil mencatat lonjakan aset yang signifikan, mencapai  Rp152,2 triliun. Hal ini mencerminkan ketahanan dan kemampuan adaptasi  perusahaan dalam menghadapi tantangan pasar. 

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul  Ghani, menyampaikan bahwa transformasi yang dilakukan merupakan langkah  strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional.

“Kami percaya bahwa fokus pada  produktivitas dan inovasi akan mendorong pertumbuhan berkelanjutan, dan hasil yang  kami raih saat ini adalah bukti dari komitmen tersebut. PTPN Group akan terus  berinvestasi dalam teknologi dan sumber daya manusia untuk memastikan  keberlanjutan pertumbuhan ini,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (28/9/2024). 

Selain itu, PTPN Group juga berkomitmen untuk menerapkan praktik berkelanjutan  dalam operasionalnya. Perusahaan ini telah mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan  untuk menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. 

“Inisiatif ini sejalan dengan tujuan jangka panjang perusahaan untuk menjadi pelopor  dalam industri perkebunan yang ramah lingkungan,” tambah Ghani.

Dengan kinerja yang semakin membaik dan komitmen terhadap inovasi, PTPN Group  optimistis untuk terus tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian  nasional.

“Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari dedikasi seluruh insan  perkebunan dan manajemen yang terus berupaya untuk memajukan perusahaan di  masa depan,” ungkap Ghani. 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id– Holding Perkebunan Nusantara melalui anak usahanya,  PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), menjalin kemitraan strategis dengan PT Bank  Mandiri (Persero) Tbk yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama  di Surabaya, pada Jumat (9/8/2024). 

Melalui kerja sama ini, kedua perusahaan berkolaborasi dalam menyediakan solusi  finansial terintegrasi untuk mendukung ekosistem SGN, khususnya bagi para petani  tebu yang menjadi mitra utama.  

Nantinya, Bank Mandiri akan menyediakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat/Kredit Usaha  Mikro (KUR/KUM) yang dirancang khusus untuk petani tebu dengan skema bayar  panen. Skema ini memungkinkan para petani untuk mengatur arus kas mereka  dengan lebih fleksibel.

“Dengan demikian, kewajiban pembayaran dapat disesuaikan  dengan waktu panen, yang kerap menjadi tantangan dalam pengelolaan usaha  pertanian,” ujar Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), M  Abdul Ghani dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Ghani menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan salah satu komitmen PTPN  Group untuk meningkatkan kesejahteraan petani tebu di Indonesia, dengan  memberikan akses lebih luas terhadap fasilitas keuangan yang mendukung  pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. 

Kemitraan ini tidak hanya diharapkan mampu mendukung para petani tebu dalam  jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan industri gula nasional.

“Dengan akses pembiayaan yang lebih mudah dan fleksibel, petani tebu diharapkan  dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen mereka. Sehingga,  memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung upaya swasembada gula  di masa mendatang,” ucap Ghani. 

Sementara itu Mahmudi Direktur Utama SGN menyebut skema kerja sama dengan  Bank Mandiri berbeda dengan skema yang lain, pasalnya selain diperuntukkan  sebagai pemenuhan modal usaha petani untuk biaya garap, pupuk, dan biaya tebang  muat dan angkut (TMA), juga digunakan membeli benih tebu.

”Yang istimewa dalam skema ini, selain membantu modal usaha petani tebu untuk  biaya garap, pupuk dan TMA, skema ini juga mencover biaya benih tebu, baru ada di  skema dengan Bank Mandiri,” terang Mahmudi lebih lanjut. 

Khusus pupuk dan benih tebu, pihaknya menggandeng program MAKMUR PT  Petrokimia dalam penyediaan pupuk yang berkualitas serta lembaga perbenihan tebu  diantaranya Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI). 

”Untuk pupuk dan benih akan diberikan natura, memudahkan mitra petani untuk  mendapatkan pupuk dan benih tebuh yang berkualitas,” tambahnya.  

Executive Vice President Corporate Banking VI Bank Mandiri Budi Purwanto,  menjelaskan langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Bank Mandiri dalam  memperluas ekosistem pertanian melalui digitalisasi dan inovasi layanan keuangan.  

“Kami melihat bahwa sektor pertanian memiliki potensi besar dalam mendorong  pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui digitalisasi dan kemitraan strategis seperti  yang kami lakukan dengan SGN, kami berupaya menciptakan ekosistem yang inklusif  dan berkelanjutan, di mana para petani memiliki akses lebih mudah terhadap  pembiayaan sesuai dengan kebutuhan mereka,” ungkap Budi. 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT Perkebunan Nusantara IV, anak Perusahaan Holding Perkebunan Nusantara  PTPN III (Persero), melakukan pengiriman perdana karet alam berkelanjutan yang telah melalui proses due diligence sesuai aturan bebas deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestration  Regulation/EUDR).

Karet Standard Indonesian Rubber (SIR) produksi PTPN Group akan  menjadi bahan baku berbagai produk seperti ban yang akan diekspor ke Uni Eropa. Pengiriman  perdana dilakukan di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, pada Selasa (9/7/2024). 

Sebelumnya, produk karet alam produksi PTPN Group telah mendapatkan berbagai sertifikasi  seperti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, RubberWay dan EcoVadis.

Hal ini menunjukkan  bahwa PTPN Group telah melakukan praktik-praktik budidaya karet alam yang berkelanjutan. 

Sistem manajemen perusahaan yang telah menerapkan prinsip ESG (Environmental, Social, and  Governance) juga mempermudah proses pemenuhan kriteria due diligence EUDR pada produk  karet milik PTPN Group. 

Tantangan Implementasi EUDR 

EUDR adalah inisiatif baru Uni Eropa untuk membatasi deforestasi yang disebabkan oleh  kegiatan pertanian di seluruh dunia pada beberapa komoditas seperti kelapa sawit, karet, kopi,  kakao, kedelai, kayu, hingga daging. EUDR akan diimplementasikan pada Januari 2025 untuk  perusahaan besar dan pertengahan tahun 2025 untuk produk petani rakyat.

Pada komoditas karet,  aturan ini akan berpengaruh pada 11 juta hektar perkebunan karet di seluruh dunia. Hal ini perlu  diantisipasi oleh Indonesia, pasalnya Indonesia adalah produsen karet alam nomor dua di dunia  setelah Thailand. 

Bagi perusahaan besar seperti PTPN Group, proses due diligence EUDR bukan menjadi masalah  besar. Kebun karet PTPN sudah berkali-kali disertifikasi oleh berbagai pihak dan telah  menerapkan sistem traceability atau ketertelusuran yang terintegrasi dalam skema e-farming.

“Ini  menjadi keuntungan tersendiri bagi PTPN karena produk karet kita mampu telusur sebab berasal  dari kebun sendiri,” ungkap Dwi Sutoro, Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (9/7/2024). 

Pengolahan karet alam di PTPN Group pun telah mengikuti standar baku internasional. PTPN  Group sendiri mampu memproduksi karet alam sebesar 153 ribu ton per tahun, dengan 41 ribu ton diantaranya dihasilkan di Sumatera Utara dan sisanya berasal dari wilayah lain.

Saat ini, total  kontrak penjualan karet alam di PTPN Group yang harus lolos compliance EUDR adalah sebesar  5,3 ribu ton dan berpotensi naik dengan jumlah besar.

Dwi Sutoro mengatakan karet alam PTPN diminati langsung oleh pabrikan ban terkemuka dunia  asal Uni Eropa, salah satunya Michelin dan Gajah Tunggal sebagai pabrikan lokal yang  mengekspor produknya ke Uni Eropa.

“Sekitar 70% dari produksi karet alam dunia diserap untuk  industri ban. Itulah mengapa PTPN Group bersama beberapa produsen ban memulai pilot  implementasi due diligence aturan EUDR untuk komoditas karet, yang nantinya akan diolah  menjadi produk ban dan dijual di pasar Eropa,” ujarnya. 

Ia menilai bahwa komitmen pemenuhan terhadap EUDR ini adalah langkah besar yang  menunjukkan komitmen perusahaan dalam menerapkan praktik budidaya perkebunan  berkelanjutan.

“Salah satu komitmen kami adalah terus menerapkan praktik budidaya komoditas  yang berkelanjutan. Saya bisa menjamin kalau kebun yang dikelola sendiri oleh PTPN Group  memiliki standar sustainability global,” ungkap Dwi Sutoro.

“Sembari PTPN Group juga  menggandeng petani dan pekebun rakyat agar bisa menerapkan standar yang sama,” lanjutnya.

Namun semua pihak juga perlu memperhatikan kritik yang muncul terkait dengan tantangan  dalam implementasi dan verifikasi regulasi ini. Memastikan kepatuhan di seluruh rantai pasokan  yang kompleks dan tersebar luas memerlukan sistem pengawasan yang canggih dan biaya tinggi. 

Beberapa pihak masih meragukan apakah mekanisme verifikasi yang ada saat ini cukup efektif  untuk memastikan bahwa karet yang diekspor ke Uni Eropa benar-benar bebas dari deforestasi. 

Oleh karena itu, secara nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah  mengkoordinasikan berbagai pihak untuk membangun sebuah sistem nasional dalam rangka  memverifikasi bahwa kawasan budidaya karet dan komoditas strategis lain yang terdampak,  penanamannya di suatu daerah dapat dibuktikan secara sah dan legal serta aktual jika tidak berada  dalam kawasan hutan versi pemerintah Indonesia.

Selain itu, memiliki sistem yang tertelusur dari  hulu hingga rantai pasok ke hilir sehingga upaya diplomasi dalam menyamakan pemahaman  regulasi, serta meningkatkan keberterimaan upaya Pemerintah Indonesia selama ini untuk  menjawab hal tersebut menjadi fokus utama. 

“Selain itu, kita juga terus mendorong kerjasama kawasanara untuk menghadapi tantangan  implementasi EUDR ini. Perlu diketahui jika lebih dari 75% karet alam global itu diproduksi di  Asia Tenggara, dimana Indonesia menjadi produsen terbesar kedua di dunia setelah Thailand,” ujar Dwi Sutoro.

Sejak tahun 2001, negara penghasil karet alam utama di dunia yaitu Indonesia,  Thailand, dan Malaysia membentuk International Tripartite Rubber Council (ITRC). Indonesia  terus mengajak dua negara anggota ITRC lainnya untuk melindungi petani karet dan menyusun  langkah bersama mengatasi berbagai persoalan karet alam. 

Perlu Diperhatikan dan Disokong 

Dwi Sutoro menjelaskan bila saat ini yang perlu menjadi perhatian bersama adalah budidaya  komoditas pada petani rakyat. Data Kementerian Pertanian dalam Outlook Komoditas  Perkebunan Karet menyebutkan bahwa 87% luas areal kebun karet di Indonesia adalah perkebunan rakyat, diikuti oleh perusahaan besar swasta sebesar 7,5% dan perusahaan besar  negara sebesar 5,5%.

“PTPN Group bersama dengan perusahaan swasta perlu memberikan daya  ungkit terhadap perkebunan rakyat. Apalagi untuk menghadapi tantangan EUDR dengan  peraturan yang cukup rigid, semua pihak perlu turun gunung untuk menyokong perkebunan  rakyat.” ungkapnya. 

Pada perkebunan rakyat, regulasi ini dapat menambah beban administratif dan keuangan bagi  petani kecil yang mendominasi produksi karet alam.

Petani kecil sering kali tidak memiliki  sumber daya untuk memenuhi persyaratan baru yang ditetapkan oleh regulasi ini, seperti  pelacakan asal-usul karet dan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan yang ketat. Hal ini dapat  membuat mereka kesulitan untuk tetap beroperasi atau beralih ke pasar yang tidak diatur yang  mungkin lebih permisif terhadap deforestasi. 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Holding Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero) dan Badan Narkotika Nasional RI melaksanakan audiensi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penggunaan narkoba di wilayah kerja PTPN Group. Audiensi ini dilaksanakan di Kantor Pusat BNN, Jakarta, pada hari Rabu (3/7/2014).

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN), diantaranya Kepala BNN, Komjen Pol Dr Marthinus Hukom, SIK, MSi, Deputi Bidang Pencegahan, Irjen Pol Dr Drs Richard M Nainggolan, SH,MM,MBA, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Irjen Pol Drs Heri Maryadi, MM, Deputi Bidang Pemberantasan, Irjen Pol Drs I Wayan Sugiri, SH, SIK, MSi, dan Plt Deputi Bidang Rehabilitasi, Brigjen Pol Dr Farid Amansyah, SpPD.

Direktur Manajemen Risiko PTPN III (Persero), M Arifin Firdaus didampingi oleh Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hukum PTPN III (Persero), Hengki Heriandono menyampaikan maksud dan tujuan audiensi tersebut sebagai komitmen PTPN III untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari narkoba. Audiensi dilanjutkan dengan penyampaian materi yang mencakup integrasi PTPN Group dan dukungan yang dibutuhkan dari BNN mulai dari koordinasi upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, kerja sama dalam pelaksanaan tes narkoba, serta penyuluhan dan edukasi terkait kesadaran akan bahaya narkoba bagi karyawan di lingkungan PTPN Grup.

Direktur Manajemen Risiko PTPN III (Persero) berharap dalam usaha peningkatan produktifitas komoditas PTPN Group yang saat ini dilakukan, karyawan/karyawati PTPN Group khususnya yang berada di lapangan, terhindar dari bahaya narkotika. Kepala BNN RI, Marthinus Hukom SIK, MSi menyambut baik kedatangan PTPN III (Persero) dan berharap sinergi antara PTPN III dan BNN dapat menjadi model bagi perusahaan lain dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan kerja.

Kepala BNN mendukung pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan perkebunan PTPN Group untuk mewujudkan kebun bersih narkoba (bersinar). Kepala BNN berharap kerja sama yang semakin erat antara PTPN III (Persero) dan BNN RI dapat dituangkan dalam bentuk MoU, sehingga kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba dapat dilaksanakan selanjutnya di Regional PTPN Group dengan BNN kabupaten/kota.

JAKARTA, investor.id – PT Holding Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero) dan Badan Narkotika  Nasional RI melaksanakan audiensi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penggunaan narkoba  di wilayah kerja PTPN Group. Audiensi ini dilaksanakan di Kantor Pusat BNN, Jakarta, pada hari Rabu (3/7/2014).

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN), diantaranya Kepala BNN, Komjen Pol Dr. Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si, Deputi Bidang Pencegahan, Irjen Pol Dr. Drs. Richard M Nainggolan, SH.,MM.,MBA, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Irjen Pol Drs. Heri Maryadi, M.M., Deputi Bidang Pemberantasan, Irjen Pol Drs. I Wayan Sugiri, S.H., S.I.K., M.Si, dan Plt Deputi Bidang Rehabilitasi, Brigjen Pol Dr. Farid Amansyah, Sp.PD. Direktur Manajemen Risiko PTPN III (Persero), M. Arifin Firdaus didampingi oleh Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hukum PTPN III (Persero), Hengki Heriandono.

Direktur Manajemen Risiko PTPN III (Persero), M. Arifin Firdaus menyampaikan maksud dan tujuan audiensi tersebut sebagai komitmen PTPN III untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari narkoba.

Audiensi dilanjutkan dengan penyampaian materi yang mencakup integrasi PTPN Group dan dukungan yang dibutuhkan dari BNN mulai dari koordinasi upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, kerja sama dalam pelaksanaan tes narkoba, serta penyuluhan  dan edukasi terkait kesadaran akan bahaya narkoba bagi karyawan di lingkungan PTPN Grup.

“Kami berharap upaya ini bagian dalam usaha peningkatan produktifitas komoditas PTPN Group dan karyawan/karyawati PTPN Group khususnya yang berada di lapangan, terhindar dari bahaya narkotika,” kata Arifin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Kepala BNN RI, Marthinus Hukom S.I.K., M.Si menyambut baik kedatangan PTPN III (Persero) dan berharap sinergi antara PTPN III dan BNN dapat menjadi model bagi perusahaan lain dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan kerja.

Kepala BNN mendukung pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan perkebunan PTPN Group untuk mewujudkan kebun bersih narkoba (bersinar).

Kepala BNN berharap kerja sama yang semakin erat antara PTPN III (Persero) dan BNN RI dapat dituangkan dalam bentuk MoU, sehingga kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba dapat dilaksanakan selanjutnya di Regional PTPN Group dengan BNN kabupaten/kota.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News