Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengelolaan ruang ataupun pulau yang ada di wilayah pesisir dan terpencil seharusnya dikuasai oleh masyarakat ada di pesisir.

"Artinya, perempuan-perempuan nelayan ataupun nelayan itu sendiri yang menguasai pulaunya," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati kepada KONTAN, Selasa (24/9/2024).

Menurut dia, kalau kemudian pulau-pulau tersebut sudah dikeluarkan izin untuk resor misalnya dan itu sudah dimiliki oleh orang per orangan atau siapapun biasanya nanti nelayan tidak bisa pergi mendarat atau sekadar sandar ke pulau tersebut.

"Kalau kita lihat kan sebenarnya nelayan kerap mengalami ombak tinggi. Lalu, kemudian mereka sandar. Nah, kalau kemudian pulaunya sudah dikuasai ya otomatis mereka tidak bisa sandar karena sudah dimiliki oleh orang perorangan. Jadi ini yang menjadi kendala sebenarnya," papar Susan.

Selain itu, nelayan juga tidak atau terbatas akses untuk masuk ke wilayah sebuah pulau jiga di dalamnya sudah diberikan izin kepada suatu perusahaan untuk berbagai aktivitas, termasuk kegiatan bisnis.

Menurut Susan, sebetulnya, pulau kosong itu tidak bisa dilihat secara parsial. Sebab, pulau kosong itu punya fungsi yang luar biasa juga buat nelayan karena banyak dari mereka yang kemudian mengembangkan ataupun melakukan penanaman kebun-kebun mereka di pulau-pulau kosong ini.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyegelan terhadap dua resort lantaran diketahui ada indikasi perusahaan yang memanfaatkan pulau-pulau kecil tanpa memiliki dokumen perizinan.

Dua resort itu berada di Pulau Maratua dan Pulau Bakungan Besar dan Bakungan Kecil.

Bahkan salah satu resort di Pulau Bakungan menyambungkan satu pulau dengan pulau lainnya menggunakan jembatan yang dikelola oleh Penanaman Modal Asing (PMA) asal Jerman dan dikelola oleh Warga Negara Asing (WNA) asal Swiss. Sedangkan resort yang ada di Pulau Maratua dikelola oleh PMA asal Malaysia.

JAKARTA, investor.id–Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengawasi ketat pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di Indonesia demi mencegah kasus lepasnya Sipadan-Ligitan berulang. Langkah KKP itu untuk menjalankan Perpres No 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar yakni pengelolaan PPKT bertujuan menjaga keutuhan wilayah NKRI dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Menurut Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono, pihaknya tidak hanya serius mengawasi masalah perikanan, tapi juga pelanggaran pemanfaatan PPKT beserta penegakan hukumnya. Pulau-pulau kecil itu banyak berada di pulau terluar.

"Pulau terluar itu kalau tidak kita awasi hanya akan jadi kenangan, bahkan hilang seperti yang terjadi pada Sipadan-Ligitan di tahun-tahun sebelumnya. Sangat jelas tujuan pengelolaan PPKT dalam Perpres No 78 Tahun 2005 yakni menjaga keutuhan wilayah NKRI untuk pembangunan berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat,” ungkap Pung.

Salah satu bentuk pengawasan Ditjen PSDKP KKP adalah menyegel/menghentikan sementara, memberikan peringatan tertulis, serta mengenakan denda administrasi atas pemanfaatan PPKT di Pulau Maratua yang berlokasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Pulau Maratua adalah PPKT sesuai Keppres No 06 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. “Pada 19 September 2024, kami hadir di Maratua untuk mengawasi sekaligus memberi tindakan berupa penyegelan atas dua resor yang mana operasional perusahaan pemilik resor ada indikasi memanfaatkan PPKT tanpa dokumen perizinan,” ujar Pung dalam konferensi pers, Senin (23/09/2024).

Dua perusahaan itu, PT MID dan PT NMR, keduanya penanaman modal asing (PMA) dari Jerman dan Swiss. “Ada dua pulau di sana yang dihubungkan jembatan kayu, dari situlah kami heran karena tidak ada satu pun penduduk kita, itu resor isinya orang asing, WNI jadi karyawan saja, kami periksa ternyata mereka tidak dilengkapi dokumen sah sehingga kami segel,” papar Pung.

KKP sangat mendukung pemanfaatan PPKT untuk resor atau wisata bahari, namun hendaknya hal itu sejalan dengan Perpres No 78 Tahun 2005. “Kami tidak melarang wisata bahari, kami dukung penuh itu bisa digalakkan di negeri ini, tentu sesuai Perpres No 78 Tahun 2005,” ungkap Pung.

Ditjen PSDKP KKP mengimbau para pemilik resor tersebut segera menyelesaikan denda administrasi dan mengurus perizinan (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut/PKKPRL). Apabila tidak dilakukan, KKP akan menutup kegiatan mereka di lapangan. “Denda administrasinya tidak seberapa, tapi demi kedaulatan bangsa maka kami hadir di PPKT,” jelas dia.

Kehadiran negara, di antaranya melalui Ditjen PSDKP KKP, penting untuk mencegah lepasnya PPKT seperti kasus Sipadan-Ligitan. “Modusnya itu awalnya dikelola PMA, karyawan WNI lambat laun kena pemutusan kerja sampai habis, tidak ada orang Indonesia lagi,” jelas Pung.

Benih Lobster

Sebelumnya, Ditjen PSDKP KKP juga menyatakan, kerugian negara akibat penyelundupan benih bening lobster (BBL) sepanjang Januari hingga awal September 2024 mencapai Rp 260 miliar. Karena itu, KKP akan terus memberangus praktik-praktik penyelundupan BBL sebagai salah satu upaya pencegahan, baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

“Khusus BBL saja itu Rp 260 miliar (kerugian negaranya) dari Januari sampai saat ini. Karenanya, operasi penggagalan penyelundupan terus kami lakukan karena ini bagian dari pencegahan, tindakan sebelum pelaku bergerak melakukan pengiriman,” tutur Pung.

Pung mengatakan, pemerintah melakukan berbagai upaya pencegahan agar penyelundupan BBL tidak terus berulang. Termasuk, dengan melakukan operasi penggagalan penyelundupan BBL. Pung menjelaskan hal itu saat konferensi pers update penindakan penyelundupan BBL di Jakarta pada 9 September 2024.

Bersama Kepala Staf Koarmada RI Laksamana Muda TNI Didong Rio Duta, Pung membeberkan keberhasilan tim gabungan KKP dan TNI AL dalam menggagalkan penyelundupan BBL di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, sebanyak 49.701 ekor senilai Rp 7,4 miliar. BBL itu terdiri atas 48.031 ekor jenis lobster pasir, 745 ekor lobster Mutiara, serta 925 ekor lobster jarong. “Berhasil diamankan 49.701 ekor BBL senilai Rp 7,4 miliar,” kata dia.

Menurut Pung, menjadi tugas KKP dan K/L terkait, termasuk TNI AL, menjaga sumber daya kelautan dan perikanan nasional. Apabila memang sumber daya itu harus keluar (ekspor), negara harus mendapatkan pajak, terutama penerimaan negara bukan pajak (PNBP). “Potensi BBL yang ada kalau tidak kita jaga, hanya terbuang sia-sia, negara tidak dapat apa-apa. Tugas kami di KKP dan teman-teman TNI AL dan aparat lain bagaimana kita menjaga sumber daya ini untuk kepentingan negara, negara harus dapat pajaknya,” jelas Pung.

Laksamana Muda Didong menambahkan, TNI AL memiliki komitmen tinggi dalam menjaga kedaulatan laut dan mencegah segala bentuk kejahatan di wilayah perairan Indonesia, termasuk penyelundupan BBL. “Kegiatan ini tidak hanya melibatkan pengawasan dan pengamanan perairan, tapi juga kerja sama dengan instansi lain, seperti KKP, dalam operasi penegakan hukumnya,” tutur dia. Penyelundupan BBL berdampak dua hal, yakni kerugian ekonomi dan kerusakan ekosistem laut, sehingga pengawasan dan patroli di laut oleh TNI AL akan ditingkatkan ke depan.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyegelan dan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang laut terhadap dua resort yang terletak di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono atau sering disapa Ipunk, mengatakan penyegelan ini dilakukan karena ada indikasi pemilik resort tersebut memanfaatkan pulau-pulau kecil tanpa memiliki dokumen perizinan.

Menurutnya langkah penutupan resort tak berizin ini menjadi sangat penting untuk menjaga kepemilikan negara atas pulau-pulau terluar di Tanah Air agar tidak diambil alih oleh perusahaan atau negara asing.

"Kami sangat mendukung investasi terlebih di sektor pariwisata. Lantaran saat ini salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Tanah Air. Namun Pulau Maratua jangan sampai ada investasi asing yang mengganggu integritas NKRI," kata Ipunk dalam keterangan tertulis, Jumat (20/9/2024).

"Mereka masuk dengan PMA (Penanaman Modal Asing) dan mendirikan resort namun tidak berizin, lama-lama menguasai. Itu yang harus diawasi. Sehingga penertiban tersebut dimaksudkan untuk tertib administrasi serta membangun iklim usaha di sektor kelautan dan perikanan dengan tetap menjaga kesehatan laut," ujarnya lagi.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan penyegelan ini dilakukan sebagai upaya agar pulau-pulau tersebut tidak senasib seperti Pulau Sipadan dan Ligitan di mana para WNA awalnya masuk ke pulau-pulau untuk berinvestasi namun lambat laun malah menguasai.

"Pulau Maratua dan Pulau Bakungan yang menjadi salah satu gugusan pulau-pulau terluar di Tanah Air perlu perhatian khusus dari pemerintah. Untuk itu, KKP hadir mengamankan pulau-pulau terluar untuk menjaga kedaulatan dan jangan sampai pulau-pulau ini nantinya diakui oleh pihak asing," terang Ipunk.

Sebagai informasi, Ipunk mengatakan kedua resort itu diduga tidak memiliki tiga dokumen perizinan yakni persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL), izin kegiatan wisata tirta lainnya tanpa perizinan berusaha, dan perizinan Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil.

Bahkan menurutnya, salah satu resort di Pulau Bakungan menyambungkan satu pulau dengan pulau lainya menggunakan jembatan yang dikelola oleh PMA asal Jerman dan dikelola oleh WNA asal Swiss. Sedangkan PT MID yang ada di Pulau Maratua dikelola oleh PMA asal Malaysia.

"Setelah kita lakukan pengecekan kondisi saat pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang laut kedua resort tersebut, terindikasi adanya dugaan pelanggaran pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diduga tidak memiliki izin. Kami imbau pengelola untuk segera menyelesaikan administrasi. Apabila belum terselesaikan maka tetap akan kami segel," kata Ipunk.

Senada dengan itu Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Ditjen PSDKP, Halid K Jusuf, menjelaskan sikap tegas berupa penyegelan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha agar melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dia menegaskan bagi PMA yang ingin mendirikan usaha di pulau-pulau kecil harus mengantongi izin dari KKP. Apabila tidak ada, pihaknya tak segan akan membekukan usaha tersebut.

"Kami masih memberi kelonggaran dengan memberikan saran. Apabila dalam kurun waktu yang ditentukan usaha milik PMA tersebut tak kunjung mengantongi izin, pihaknya akan memberi sanksi administrasi, penyegelan hingga pembekuan usaha," ungkap Halid.