Rencana Pemerintah Provinsi Jakarta untuk membangun pulau sampah dinilai akan berdampak negatif terhadap nelayan dan masyarakat pesisir. Manajer Kampanye Polusi dan Urban, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abdul Ghofar, mengatakan pembangunan pulau sampah akan memberikan dampak terhadap kesehatan dan juga mata pencaharian masyarakat pesisir khususnya nelayan.

"Bagi nelayan, ada potensi penurunan hasil tangkapan karena ekosistem yang terancam rusak akibat cemaran dari pulau sampah," ujar Ghofar kepada Katadata, Kamis (30/8).

Selain itu, Ghofar mengatakan, reklamasi untuk pembuatan pulau juga berpotensi menghalangi akses nelayan ke wilayah tangkap. Rusaknya ekosistem juga berdampak pada hasil tangkap nelayan. Pembamgunan pulau sampah juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan untuk masyarakat pesisir yang disebabkan pencemaran air, udara, dan tanah.

"Concern khusus kalau pulau sampah dibangun dengan fasilitas pembakaran sampah, maka potensi pelepasan emisi beracun seperti dioksin dan furan akan mengancam kesehatan masyarakat," ujarnya.

Ghofar mengatakan, pulau sampah juga berisiko tinggi mencemari lingkungan dari jenis sampah seperti plastik, limbah elektronik, dan jenis limbah B3 (bahan beracun berbahaya) lain. Kondisi tersebut akan memperburuk situasi perairan Teluk Jakarta yang saat ini sudah tercemar logam berat dan mikroplastik.

"Pembuatan pulau sampah akan memperparah situasi tersebut," ucapnya.

Menurutnya, proyek pulau sampah di Maladewa dan Singapura yang menjadi rujukan rencana PJ Gubernur DKJ, Heru Budi, memiliki sejumlah masalah seperti kesehatan dan lingkungan. Selain itu, kondisi pengelolaan sampah di Jakarta tidak bisa disamakan dengan Singapura dan Maladewa yang terkendala keterbatasan lahan untuk fasilitas pengelolaan sampah.

Ghofar mengatakan, proyek pulau sampah di Maladewa menimbulkan kerusakan ekosistem laut karena cemaran limbah seperti baterai bekas, asbes, timbal dan material lain yang masuk ke perairan.

"Pencemaran ini menyebabkan kerusakan ekologi sekaligus meningkatkan risiko kesehatan bagi masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, Pulau Semakau yang dijadikan pulau sampah oleh Singapura saat ini dalam kondisi terisi lebih dari setengahnya dan terancam kelebihan kapasitas. Akibatnya, muncul desakan dari pakar di Singapura untuk mulai fokus pada upaya pengurangan sampah secara signifikan pada keseluruhan siklus material baik sampah plastik maupun organik.

Menurut Ghofar, berdasarkan pengalaman Pulau Sampah di Maladewa dan Singapura tersebut, kebijakan pembangunan pulau sampah baik di Jakarta maupun wilayah lain adalah pilihan yang tidak tepat.

"Tidak ada urgensi dari sisi pengadaan lahan dan kebijakan ini juga tidak akan menyelesaikan persoalan darurat sampah jika pemerintah enggan mengupayakan langkah-langkah pengurangan dari sumber sampah," ujarnya.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai rencana pembangunan pulau sampah yang digadang oleh Penjabat Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Heru Budi, berpotensi mencemari perairan Teluk Jakarta. Pulau sampah di Maladewa dan Singapura yang menjadi rujukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun saat ini menimbulkan masalah sosial dan lingkungan.

Manajer Kampanye Polusi dan Urban Walhi, Abdul Ghofar, mengatakan reklamasi untuk pembuatan pulau sampah merupakan masalah besar yang akan berdampak pada hilangnya akses nelayan dan kerusakan ekosistem laut.

"Pulau sampah ini juga tidak akan berhasil mengatasi persoalan utama dari situasi darurat sampah di wilayah metropolitan Jakarta," ujar Ghofar kepada Katadata, Kamis (29/8).

Ghofar mengatakan, pulau sampah juga berisiko tinggi mencemari lingkungan dari jenis sampah seperti plastik, limbah elektronik, dan jenis limbah B3 (bahan beracun berbahaya) lain. Kondisi tersebut akan memperburuk situasi perairan Teluk Jakarta yang saat ini sudah tercemar logam berat dan mikroplastik.

"Pembuatan pulau sampah akan memperparah situasi tersebut," ujarnya.

Menurut dia, proyek pulau sampah di Maladewa dan Singapura yang menjadi rujukan rencana PJ Gubernur DKJ memiliki sejumlah masalah seperti kesehatan dan lingkungan. Selain itu, kondisi pengelolaan sampah di Jakarta tidak bisa disamakan dengan Singapura dan Maladewa yang terkendala keterbatasan lahan untuk fasilitas pengelolaan sampah.

Ghofar mengatakan, proyek pulau sampah di Maladewa menimbulkan kerusakan ekosistem laut karena cemaran limbah seperti baterai bekas, asbes, timbal dan material lain yang masuk ke perairan.

"Pencemaran ini menyebabkan kerusakan ekologi sekaligus meningkatkan risiko kesehatan bagi masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, Pulau Semakau yang dijadikan pulau sampah oleh Singapura saat ini dalam kondisi terisi lebih dari setengahnya dan terancam kelebihan kapasitas. Akibatnya, muncul desakan dari pakar di Singapura untuk mulai fokus pada upaya pengurangan sampah secara signifikan pada keseluruhan siklus material baik sampah plastik maupun organik.

Menurut Ghofar, berdasarkan pengalaman Pulau Sampah di Maladewa dan Singapura tersebut, kebijakan pembangunan pulau sampah baik di Jakarta maupun wilayah lain adalah pilihan yang tidak tepat.

"Tidak ada urgensi dari sisi pengadaan lahan dan kebijakan ini juga tidak akan menyelesaikan persoalan darurat sampah jika pemerintah enggan mengupayakan langkah-langkah pengurangan dari sumber sampah," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Center for Energy Security Studies (CESS) mengkritisi rencana Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartanto soal rencananya akan membangun pulau sampah di kawasan Jakarta Utara. Langkah Heru dianggap bentuk dari kewalahan dalam mengatasi persoalan sampah.

“Ide tersebut membuktikan Pj Gubernur Heru Budi kewalahan dan gagal mengatasi masalah sampah di Jakarta sehingga mencoba mencari pengalihan untuk menutupi kegagalan itu,” kata Direktur Eksekutif CEDS Ali Ahmudi Achyak dalam keterangan tertulis pada Ahad, 25 Agustus 2024.

Ali menyebut meski pemerintah telah mengambil berbagai langkah dan kebijakan untuk mengatasi masalah sampah di Jakarta, urusan ini masih belum terpecahkan.

Berdasarkan data capaian kinerja pengelolaan sampah di SIPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), timbulan sampah di Jakarta dalam dua tahun terakhir terus naik, sedangkan jumlah sampah yang tertangani semakin berkurang.

Pada 2023, timbulan sampah di Jakarta meningkat menjadi 3,14 juta ton, dari sebelumnya 3,11 juta ton pada 2022. Sedangkan jumlah sampah yang dikelola turun dari 2,29 juta ton menjadi 2,27 juta ton pada 2023.

Ali menyebut dirinya tidak heran rencana Heru Budi untuk mengkaji pembangunan proyek pulau sampah di Jakarta ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada pertengahan Agustus lalu. Ali mendukung pendapat DPRD DKI Jakarta yang meminta Heru Budi fokus dan serius mengatasi masalah sampah dengan program-program yang telah dibuat oleh Pemda DKI sebelumnya.

Pada 15 Agustus sebelumnya, Komisi D DPRD DKI Jakarta menolak pengajuan anggaran kajian pembangunan pulau sampah karena akan didirikan dengan konsep pulau reklamasi. Sementara itu, kajian atas pulau reklamasi hingga kini disebut masih tidak jelas.

Ali menilai program penanganan masalah sampah di DKI Jakarta yang dijalankan oleh Pj Gubernur Heru Budi tidak sesuai dengan praktik terbaik di kota-kota besar di dunia. Rencana ini disebut tak tepat bila dijalankan di Jakarta.

Sementara itu, Ali menyinggung Heru Budi yang masih mendorong pembangunan fasilitas pabrik pengolah sampah dengan metode Refused-Derived Fuel (RDF) di Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat dan di Rorotan, Jakarta Utara.

“RDF plant hanya cocok untuk kota kecil dengan volume sampah terbatas, karena RDF hanya dapat mengolah sampah 30 persen, sisanya menjadi residu yang harus diolah kembali,” kata Doktor Universitas Indonesia (UI) ini.

Dengan volume sampah yang besar hingga sekitar 8.000 ton per hari, menurut Ali, pemprov Jakarta perlu mengatasi timbulan sampah yang terus meningkat dengan teknologi incinerator atau pembakaran tuntas dan cepat. Langkah ini diklaim telah dijalankan di kota-kota besar di dunia seperti di Jepang, Singapura, dan sejumlah negara maju lainnya.

“Dengan teknologi insenerator yang sekarang semakin maju dan dikategorikan lebih ramah lingkungan, sampah habis diurai dan diolah, bahkan bisa dikonversi menjadi energi listrik,” tutur Ali.

Sebelumnya Heru Budi menyebut, ide pulau sampah tercetus karena keterbatasan lahan untuk pengelolaan dan proses akhir sampah di daratan Jabodetabek.

"Itu kan ide Pemda DKI untuk mencari tempat, tempat enggak bisa lagi di lahan daratan yang ada di Jakarta maupun di Jabodetabek, ya sama-sama memikirkan itu," ujar Heru di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada pertengah Mei lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menargetkan pembangunan "pulau sampah" dapat dimulai pada tahun 2027.

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyebut, wacana "pulau sampah" saat ini masih dalam tahap pengkajian.

"Memang kami baru dalam tahap penyusunan kajian. Kami berharap di 2027 itu bisa mulai pembangunan ruang wilayah yang memang kami khususkan untuk pembangunan karena fasilitas pengolahan sampah dan limbah," ujar Asep saat ditemui di Taman United Tractor, BKT, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (27/7/2024).

Asep mengatakan, "pulau sampah" merupakan ide baru. Oleh karenanya, dibutuhkan banyak kajian untuk merealisasikan gagasan ini.

"Ini merupakan ide yang baru, kami sedang mempersiapkan tahun ini beberapa kajian dan mudah-mudahan tahun depan juga kita siapkan kajian-kajian tambahannya," kata dia.

Mengenai lokasi "pulau sampah", Asep mengungkap pihaknya bakal mempertimbangkan bagian utara Jakarta. Namun, dia tidak menjelaskan lokasi persisnya.

"Kita tidak mungkin menambahkan selatan Jakarta, pasti kita akan coba memikirkan untuk menambah di sisi utara Jakarta," imbuhnya.

Asep berharap, masyarakat Jakarta maupun pemerintah pusat mendukung ide pembangunan pulau sampah tersebut.

"Mudah-mudahan mendapatkan dukungan dari seluruh warga Jakarta dan pastinya dalam pembangunan ini kita juga memperhatikan aspek-aspek lingkungan," jelasnya.

Adapun ide "pulau sampah" ini sebelumnya digulirkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Menurut Heru, wacana "pulau sampah" tercetus karena keterbatasan lahan untuk pengelolaan dan proses akhir sampah di daratan Jabodetabek.

"Itu kan ide Pemda DKI untuk mencari tempat, tempat enggak bisa lagi di lahan daratan yang ada di Jakarta maupun di Jabodetabek, ya sama-sama memikirkan itu," ujar Heru di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2024).

Nantinya, kata Heru, wilayah aglomerasi yang terdiri dari Daerah Khusus Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok, Tangerang bisa membuang sampah di pulau tersebut.

Adapun untuk mengelola sampah itu nantinya dibentuk dari kumpulan sendimen-sendimen lumpur yang dikeruk dari 13 sungai yang ada di Jakarta.

Heru mengatakan, konsep pulau sampah sudah diterapkan di beberapa negara maju, salah satunya Singapura.

"Di negara lain yang sukses tidak cemarkan, ada di Jepang, ada di Korea, Maldives, ada di Singapura, kita tinggal contoh itu," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyebut bahwa pembangunan "pulau sampah" tidak akan dilakukan di atas tumpukan sampah.

Jika terealisasi, kata dia, "pulau sampah" juga tak bakal digunakan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) sampah seperti di Bantar Gebang, Kota Bekasi.

"Kalau kita bicara pulau sampah, jangan membayangkan pulau tersebut dibangun atau dibuat di tumpukan sampah, itu tidak, atau pulau itu digunakan sebagai TPA seperti di Bantar Gebang, itu tidak," ujar Asep Kuswanto saat ditemui di Taman United Tractor, BKT, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (27/7/2024).

Asep menjelaskan bahwa wacana pembangunan pulau sampah bertujuan untuk menambah ruang pengelolaan sampah di Jakarta.

Namun, Asep tidak menyebutkan secara jelas di mana pulau sampah itu akan dibangun. Justru, kata dia, pemerintah kesulitan mencari lokasi untuk merealisasikan wacana tersebut.

"Kami juga sangat kesulitan untuk mendapatkan lokasi-lokasi yang memang dalam luasan yang cukup besar untuk dibangun tempat pembuangan sampah," kata dia.

Maka dari itu, Asep melanjutkan, wacana pembangunan pulau sampah saat ini masih dalam tahapan penyusunan kajian.

Dia berharap masyarakat bisa mendukung ide yang sebelumnya dicetuskan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono itu.

"Mudah-mudahan mendapatkan dukungan dari seluruh warga Jakarta dan pastinya dalam pembangunan ini kita juga memerhatikan aspek-aspek lingkungan," jelasnya.

Sebelumnya Heru Budi menyebut, ide "pulau sampah" tercetus karena keterbatasan lahan untuk pengelolaan dan proses akhir sampah di daratan Jabodetabek.

"Itu kan ide Pemda DKI untuk mencari tempat, tempat enggak bisa lagi di lahan daratan yang ada di Jakarta maupun di Jabodetabek, ya sama-sama memikirkan itu," ujar Heru di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2024).

Nantinya, kata Heru, wilayah aglomerasi yang terdiri dari Daerah Khusus Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok, Tangerang bisa membuang sampah di pulau tersebut.

Adapun untuk mengelola sampah itu nantinya dibentuk dari kumpulan sendimen-sendimen lumpur yang dikeruk dari 13 sungai yang ada di Jakarta.

Bahkan, kata Heru, konsep pulau sampah sudah diterapkan di beberapa negara maju, salah satunya Singapura.

"Di negara lain yang sukses tidak cemarkan, ada di Jepang, ada di Korea, Maldives, ada di Singapura, kita tinggal contoh itu," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berencana membangun pulau sampah di Kepulauan Seribu pada 2027. Pembangunan ini sebagai upaya pengelolaan sampah serta solusi keterbatasan lahan.

"Kalau kita bicara pulau sampah, jangan membayangkan pulau tersebut dibangun dari tumpukan sampah ataupun digunakan sebagai TPA di Bantargebang, itu tidak," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto di Banjir Kanal Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (27/7/2024).

Asep mengatakan ide ini datang dari Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menambah ruang pengolahan sampah dengan luas sekitar 200 hingga 300 hektare (ha). Dikatakannya bahwa wilayah di Jakarta terbilang sempit dan sulit untuk mendapatkan lokasi sehingga perlu luasan yang cukup besar untuk dibangun tempat pembuangan sampah.

"Baik limbah cair dan padat pembuangan sampah nantinya kita akan coba tempatnya di satu tempat untuk dikelola," ujarnya.

Hal ini juga sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang mengamanatkan penambahan ruang wilayah untuk pengolahan sampah. Hingga kini, rencana itu masih dalam tahapan penyusunan kajian dan diharapkan mendapat dukungan dari masyarakat demi pembangunan aspek lingkungan.

"Kami berharap pada 2027 itu bisa mulai pembangunan ruang wilayah yang memang kami khususkan untuk pembangunan karena fasilitas pengolahan sampah dan limbah," ujarnya.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan usulan pembangunan pulau baru untuk lokasi pengolahan sampah bagi wilayah aglomerasi DKJ untuk 100 tahun ke depan. Mengingat Jakarta yang sudah tidak ada lagi lahan untuk dijadikan lokasi pembuangan sampah dalam 10 tahun ke depan. Menurut Heru, masyarakat Jakarta dan sekitarnya tidak mungkin seterusnya mengandalkan pembuangan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.