JAKARTA - Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma mengungkapkan rencana pemungutan iuran wajib Tapera karyawan swasta/buruh untuk mendukung program 3 juta rumah presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sid Herdi menjelaskan pengumpulan dana itu nantinya akan memberikan kemudahan bagi para pekerja swasta untuk mengakses pembiayaan perumahan dengan memberikan bunga lebih rendah ketimbang bank konvensional. Harapannya, tingkat kemampuan masyarakat membeli rumah bisa semakin meningkat.

"Intinya kalau kami ditugaskan untuk menghimpun dana. Kalau memang nanti pemerintahan Prabowo dan Gibran menentukan jumlahnya dan bentukan dari pembiayaan yang dibutuhkan bisa terhitung," ujar dia dalam acara Rakernas Apersi 2024 di Pullman Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Sehingga targetnya realisasi program 3 juta rumah itu nantinya tidak membebani APBN. Sebab, sudah memiliki sumber pendanaan sendiri lewat iuran yang dibayarkan oleh para pekerja swasta.

"Mau sekarang atau nanti (diterapkan), kita sekarang akan mengembangkan sumber-sumber pendanaan. Intinya kami harus siap mensupport program yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo dan Gibran," tambahnya.

Dia menjelaskan, nantinya lewat dana yang dihimpun dari kepesertaan pekerja swasta itu akan dikelola oleh manajer investasi, kemudian imbal hasil atas investasi yang dilakukan akan menjadi sumber dana yang digunakan untuk memberikan subsidi selisih bunga.

"Maka di salah satu caranya kita ingin lihat kemungkinan di produk KPR itu kita adjust sedikit. Mungkin kita akan coba mengadopsi skema suku bunga kliring," kata Sid Herdi.

Lihat Foto: Aksi Buruh Tolak UU Tapera di Patung Kuda

Pada kesempatan yang berbeda, Pengamat Properti Panangian Simanungkalit memproyeksikan kebutuhan biaya untuk merealisasikan program Capres terpilih Prabowo - Gibran membangun 3 juta rumah sekitar Rp120 triliun per tahun.

Kebutuhan biaya yang besar tersebut menurutnya tidak akan efektif jika hanya mengandalkan APBN sebagai instrumen pembiayaan. Sehingga diperlukan sumber pembiayaan lain untuk mendukung program 3 juta rumah tersebut.

"Kita butuh setidaknya Rp120 triliun per tahun untuk mendanai sektor perumahan. Jadi dana abadi ini saya kira dapat menjadi salah satu solusi pembiayaan perumahan," ujar Panangian.

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno buka suara menanggapi temuan pungli oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di kawasan wisata Raja Ampat dengan nilai mencapai Rp18,25 miliar per tahun. Menurutnya, aksi pungli tersebut harus ditindak tegas.

Menteri Sandiaga mengungkapkan, bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) merupakan sektor yang memerlukan integritas. Dengan begitu, agar sektor parekraf bisa maju maka dibutuhkan kepercayaan antara pelaku dan juga wisatawan.

"Itu harus ditindak tegas karena parekraf itu adalah urusan integritas. Jadi kami harapkan segera ditindaklanjuti, kalau ada tindak pidana korupsi, kekerasan, atau hal hal melanggar hukum itu harus segera dibawa ke ranah hukum," katanya dalam agenda penandatanganan MoU antara Kemenparekraf dengan PT Samuel Sekuritas, Rabu (10/7/2024).

Menparekraf mengimbau masyarakat setempat untuk memastikan reputasi destinasi wisata lokal agar perekonomian terus berjalan. Ia kemudian mencontohkan wisata Bali yang terus eksis sampai saat ini karena narasi positif yang dijaga.

"Bali itu sampai sekarang masih jadi top of mind karena kita bekerja keras seluruh pihak. Baik dari masyarakat untuk menjaga narasi yang positif sehingga Bali ini adalah destinasi berbasis budaya, berkearifan lokal, yang menjadi destinasi unggulan," ujar Menparekraf.

"Saya yakin ini hanya satu atau dua oknum, bukan masyarakat Raja Ampat yang saya kenal, saya cukup rutin ke Raja Ampat," lanjutnya.

Untuk diketahui, KPK menerima adanya laporan dari pelaku usaha tentang beberapa permasalahan di lapangan saat bertandang ke Raja Ampat. Permasalahan tersebut meliputi pungutan liar oleh oknum masyarakat kepada wisatawan hotel.

Ironisnya, Setiap kali kapal wisatawan menuju lokasi diving, terdapat oknum masyarakat yang memungut biaya yang mencapai Rp100 ribu - Rp1 juta per kapal.

"Di wilayah Wayag sendiri, minimal ada 50 kapal datang, sehingga potensi pendapatan dari pungutan liar ini mencapai Rp 50 juta per hari dan Rp18,25 miliar per tahun," kata Kepala Satgas Direktorat Koordinasi Supervisi (Korsup) KPK, Dian Patria.

Tak hanya itu, KPK juga mendapat laporan adanya pungutan liar berupa pembayaran tanah yang ditagih oknum masyarakat kepada hotel yang berdiri di pulau-pulau, serta ketidakjelasan regulasi terkait pengelolaan sampah hotel.

JAKARTA - Penerapan gerbang otomatis (auto gate) di pelabuhan -pelabuhan milik PT Pelindo (Persero) akan selesai pada tahun 2024. Sejak awal tahun, Pelindo secara bertahap menerapkan gerbang otomatis di 29 pelabuhan.

?Dengan otomatisasi gerbang, pembayaran yang sebelumnya dilakukan secara tunai berubah menjadi non tunai (cashless),? ungkap Direktur Pengelola PT Pelindo (Persero), Putut Sri Muljanto di Jakarta.

Pada tahun 2023, Pelindo telah mengimplementasikan gerbang otomatis di 13 pelabuhan di Indonesia, menyusul 5 pelabuhan yang sudah menerapkan sistem cashless sebelumnya, yaitu Banten, Tanjung Pandan, Sunda Kelapa, Banjarmasin dan Gresik, serta 12 Pelabuhan yang sebagian besar berada di wilayah Indonesia Timur.

Pelabuhan yang mengoperasikan gerbang otomatis pada 2023 di antaranya Tanjung Pinang (Kepulauan Riau) di Regional 1; Pangkal Balam (Bangka-Belitung), Jambi, Panjang (Lampung), dan Pontianak (Kalimantan Barat) di Regional 2. Selain itu ada pelabuhan Celukan Bawang dan Benoa di Bali, Lembar di Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kupang di Nusa Tenggara Timur (NTT) di Regional 3.

Lebih lanjut diterangkan terkait dengan perluasan pengoperasian gerbang otomatis. Mulai Juli 2024 hingga akhir tahun, katanya, Pelindo akan mengoperasikan gerbang otomatis di empat pelabuhan di Regional 1, tiga pelabuhan di Regional 2, empat belas pelabuhan di Regional 3 dan delapan pelabuhan di Regional 4.

Dengan demikian sampai akhir 2024 ditargetkan 59 pelabuhan mengoperasikan gerbang otomatis. Empat pelabuhan yang akan mengoperasikan gerbang otomatis di Regional 1 yaitu Gunung Sitoli, Sibolga, Tanjung Balai Asahan, dan Lhokseumawe.

Tiga Pelabuhan di Regional 2 yaitu Cirebon, Bengkulu, dan Palembang. Lalu 14 Pelabuhan berada di wilayah Regional 3 mulai dari Pelabuhan Tanjung Intan di Cilacap, Jawa Tengah, Tanjung Tembaga di Probolinggo, Jawa Timur, Waingapu (Sumba), Maumere (Flores) di NTT, Bima, Ende-Ippi, Kalabahi, Labuan Bajo, Kotabaru, Batulicin, Sampit, Kalianget, Tegal, dan Tanjung Wangi.

Hingga akhir tahun, gerbang otomatis juga akan dioperasikan di delapan pelabuhan di Regional 4, yakni Manokwari, Jayapura, Biak, Fakfak, dan Merauke di Papua, Tolitoli dan Pantoloan di Sulawesi Tengah, serta Gorontalo.

Menurut Putut, pengoperasian gerbang otomatis dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan trafik kendaraan di pelabuhan yang akan diterapkan sistem autogate. ?Kita juga melihat hasil evaluasi atas penerapan autogate di pelabuhan-pelabuhan terdahulu yang dapat dijadikan best practices,? kata Putut.

Selain bertujuan melakukan standardisasi operasi pelabuhan, kata Putut, gerbang otomatis juga untuk mewujudkan pelabuhan yang bersih dari pungutan liar (pungli) .