Pemberantasan mafia tanah masih menjadi perhatian Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengusulkan memiskinkan pelaku mafia tanah.

Nusron mengatakan pihaknya berencana menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas mafia tanah.

Dia juga menekankan pemberantasan mafia tanah akan dilakukan dengan penguatan kolaborasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, serta pemerintah daerah. Dia pun akan melakukan rapat koordinasi khusus dengan lembaga terkait.

"Kita tidak bisa menoleransi mafia tanah. Kita akan melaksanakan rapat koordinasi khusus dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," kata Nusron dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Terkait akan melibatkan KPK, Nusron menilai tindak kejahatan yang dilakukan pelaku mafia tanah tidak hanya dijerat delik pidana umum. Agar menimbulkan efek jera, dia menyebut perlu delik tindak pidana pencucian uang.

"Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum. Kalau itu pidana yang murni melibatkan aparat penyelenggaraan negara pasti deliknya adalah tindak pidana korupsi. Tapi, kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek jera,"

Nusron menekankan pihaknya terus memberantas mafia tanah. Sebab, tindakan tersebut melibatkan masyarakat kecil yang diambil haknya. Dia pun tidak akan menoleransi pelaku mafia tanah ke depannya.

"Kami berkoordinasi, menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka memberantas mafia tanah. Sekali lagi, zero toleransi bagi mafia tanah supaya ada distribusi tanah yang berkeadilan dan mencerminkan pemerataan bagi bangsa Indonesia menuju Indonesia sejahtera," jelasnya.

KOMPAS.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengapresiasi langkah GoPay dalam memerangi judi online (judol) di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menekankan bahwa pemberantasan judol harus dilakukan secara kolektif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

“(Upaya) yang dilakukan oleh GoTo, seperti diskusi publik dan penyediaan kanal aduan, adalah contoh kolaborasi yang baik. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian,” ujar Budi Arie dalam acara diskusi publik bertajuk “Perangi Judi Online, Wujudkan Ekosistem Keuangan Digital yang Aman” di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Pada kesempatan tersebut, Budi Arie juga mengungkapkan dampak negatif judol terhadap masyarakat. Selain kerugian finansial, judol telah memicu masalah psikologis, seperti depresi dan perceraian, serta kasus-kasus ekstrem seperti pembunuhan.

Langkah tegas pemerintah, blokir 47 juta situs judol

Sejak 2017, Kemenkominfo telah memblokir lebih dari 47 juta situs judol. Selain itu, kementerian ini juga menangani lebih dari 72.000 konten judi yang disisipkan di situs-situs pemerintah dan lembaga pendidikan.

Upaya tersebut terus dilakukan dengan patroli 24 jam untuk mendeteksi dan menutup akses situs-situs judi.

Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika Kemenkominfo Hokky Situngkir menyampaikan, judol kini bertransformasi menjadi game atau investasi palsu yang menyasar pelajar dan anak-anak.

“Kami menemukan bahwa setengah juta pelajar dan mahasiswa terlibat dalam judol, bahkan 47.000 di antaranya anak-anak di bawah 10 tahun,” sebutnya.

Peran GoPay dalam pencegahan judol

Chief Public Policy and Government Relations GoTo Ade Mulya menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memfasilitasi transaksi judol.

Untuk mendukung pemberantasan judol, GoPay giat melakukan edukasi kepada masyarakat. Perusahaan juga menggunakan teknologi Know Your Customer (KYC), termasuk facial recognition.

Pengaplikasian teknologi ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan akun dan transaksi mencurigakan.

“Melalui teknologi kecerdasan buatan (AI), kami memantau pola transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk tindakan lebih lanjut,” jelas Ade Mulya.

Selain itu, GoPay juga meluncurkan situs judipastirugi.com untuk mengajak masyarakat melaporkan aktivitas yang terkait dengan judol, baik dalam bentuk situs web, konten di media sosial, maupun media lain.

Laporan yang masuk akan diverifikasi dan diteruskan oleh GoPay ke otoritas terkait untuk ditindaklanjuti dengan tetap menjaga kerahasiaan pelapor.

Situs judipastirugi.com juga terintegrasi dengan aplikasi GoPay. Dengan demikian, pengguna mudah mengakses tautan tersebut dan berkontribusi langsung dalam upaya pemberantasan judol.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, GoPay juga menggandeng musisi legendaris Rhoma Irama dalam kampanye antijudol.

Penyanyi yang dikenal dengan lagunya tentang bahaya judi itu diharapkan dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat dan membantu menyebarkan pesan tentang pentingnya menjauhi kejahatan tersebut.

Kolaborasi untuk ruang digital yang aman

Budi Arie menekankan bahwa permasalahan judol perlu menjadi perhatian serius semua pihak. Oleh karena itu, ia mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi menciptakan ruang digital yang aman.

Sebagai contoh, inisiatif dari GoPay. Sebagai penyedia layanan pembayaran karya anak bangsa dapat menerapkan e-KYC sesuai dengan ketentuan perlindungan data pribadi.

Ia pun optimistis bahwa upaya yang dilakukan GoTo bisa menjadi bagian dari edukasi masyarakat untuk terus menurunkan dan menghilangkan judol di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Prabu Revolusi menyoroti fenomena judol yang sering kali terselubung sebagai permainan biasa.

"Banyak yang tidak menyadari bahwa mereka terlibat dalam judol karena sekarang ini sering kali dibungkus dalam bentuk games. Ini muncul lewat media sosial atau platform elektronik dengan visual yang menarik (sehingga) membuat orang penasaran untuk mencoba. Dengan taruhan kecil, hanya Rp 100 atau Rp 200, orang bisa dengan cepat menjadi ketagihan," jelas Prabu.

Maka dari itu, edukasi kepada masyarakat adalah hal yang krusial dalam menghadapi masalah ini.

Prabu pun mengapresiasi inisiatif GoPay yang menggandeng Rhoma. Sebab, sosok tersebut tidak hanya dikenal sebagai figur publik, tapi juga pemuka agama.

"Mengingat budaya masyarakat Indonesia, pemberian literasi terhadap bahaya judol lewat pemuka agama juga menjadi perlu," ucap Prabu.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkap judi online semakin luas. Bahkan, saat ini situs judi online menyamar jadi situs investasi.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Hokky Situngkir mengungkap modusnya, konsumen dibiarkan untuk menaruh uangnya seakan-akan melakukan investasi dan diiming-imingi keuntungan.

"Jadi ini pura pura investasi. Orang nggak tahu, taruh uang kemudian diiming-imingi, ujung-ujungnya slot, uang jadi hilang," terang dia dalam diskusi dalam acara Perangi Judi Online, Bangun Ekosistem Keuangan Digital yang Aman di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024).

Selain itu, judi online juga menyamar menjadi gameonline. Modus inilah yang menyasar kepada anak-anak, pelajar, dan mahasiswa. Bahkan dia menyebut lebih dari 47 ribu anak-anak di bawah umur 10 tahun bermain judi online.

"Ini sangat meresahkan. Jadi yang membuat penting sekali yang di tengah mengkampanyekan, menyadarkan masyarakat ini penipuan. Yang kita lawan judi itu bukan orang, tetapi mesin, algoritma," terangnya.

Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkapkan transaksi judi online di Indonesia telah mencapai Rp 600 triliun. Data itu didapatkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sampai September 2024.

"Meningkatnya literasi keuangan masyarakat tidak menutup fakta bahwa judi online masih merajalela. PPATK mencatat transaksi terkait judi online hingga bulan September 2024 mencapai lebih dari Rp 600 triliun. Ini merupakan kerugian besar bagi bangsa karena nilai transaksi tersebut tidak memberi nilai tambah kepada masyarakat," ungkapnya saat pembukaan.

Budi Arie menyebut selain kerugian finansial, judi online juga berdampak pada aspek psikologis di masyarakat yang mencakup depresi maupun kasus-kasus ekstrem seperti pembunuhan, perceraian, dan sebagainya.

Simak: Video: Kominfo Wanti-wanti Masyarakat soal Format Judol Berbentuk Game

[Gambas:Video 20detik]