JAKARTA, investor.id–Pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) diharapkan memperkuat daya saing dan melindungi sawit sebagai komoditas strategis nasional. Hal itu karena industri sawit sering kali mendapat gangguan. Caranya, kebijakan proteksi dan promosi sawit secara paralel perlu aktif dilakukan melalui dukungan pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurut Guru Besar IPB University Rachmat Pambudy, pemerintahan baru Prabowo-Gibran diharapkan mampu menciptakan produk sawit yang berdaya saing serta memperkuat posisinya sebagai komoditas strategis di pasar dalam dan luar negeri. Proteksi dan promosi sawit bisa dijalankan guna mencapai harapan itu. “Kebijakan proteksi bisa dipilih karena sawit seringkali mendapat gangguan. Banyak cara dapat dilakukan untuk melindungi sawit dengan cara aktif dan pasif,” ujar Rachmat saat berbicara dalam diskusi bertema Menjaga Keberlanjutan Industri Sawit dalam Pemerintahan Baru yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) di Jakarta pada 4 Juli 2024.

Rachmat juga mengatakan, sawit dapat juga menjadi senjata untuk menyerang dan bertahan lantaran bisa dimanfaatkan sebagai produk makanan. “Food as weapon, sawit itu dapat dipakai secara bijaksana untuk menyerang dan bertahan. Sawit ini luar biasa karena dapat menjadi senjata,” ujar dia dalam keterangan yang dikutip Minggu (07/07/2024).

Rachmat menjelaskan, usulan pendirian Badan Sawit Indonesia (BSI) bisa menjadi salah satu jurus melindungi sawit sebagai komoditas strategis, tapi itu harus memiliki dasar kuat secara argumen dan data. Pembentukan BSI juga sebaiknya menjadi kebutuhan bersama pemangku kepentingan sawit. “Saya kini belum bisa mewakili siapa-siapa, kecuali sebagai Guru Besar IPB dan pengurus HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia). Saya merasa, ini (BSI) jadi kebutuhan dan bagian strategi menghasilkan produk unggulan berdaya saing,” jelas dia.

Rachmat meyakini Prabowo Subianto adalah pemimpin yang sangat menghargai fungsi demokrasi yang dilaksanakan dari aspirasi bawah sampai menjadi keputusan nasional. “Aspirasi itu bukan hanya dari petani. Karena itu, kita harus tahu pembentukannya (BSI) berdasar apa, apakah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ini perlu dasar hukum," kata Rachmat.

Ketergantungan Sawit

Sedangkan Ketua Kompartemen Hubungan Media Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fenny Sofyan menjelaskan, industri sawit sejatinya bukan hanya penting di Indonesia tapi juga global. Beberapa tahun lalu, sawit menguasai sekitar 50% minyak nabati dunia, di 2023 sudah 60%. Artinya, ketergantungan dunia terhadap sawit sangat tinggi. Hal itu karena produksi minyak nabati kompetitor sawit, yang sebelumnya membanjiri pasar, menurun.

Beberapa waktu ke depan, permintaan minyak nabati dunia juga akan bertambah sejuta ton. “Itu alarm yang harus diantisipasi RI sebagai pengekspor sawit terbesar dunia, tidak kurang 27 juta ton per tahun. Sebab, produksi sawit nasional kini stagnan, tapi kebutuhan domestik kian naik,” papar dia. Industri sawit nasional juga akan menghadapi Indonesia Emas 2045 dengan target produksi 92 juta ton. “Jujur saja, susah menembus itu, harus ada komitmen bersama,” ujar Fenny.

Melalui Indonesia Emas 2045, hilirisasi sawit digencarkan dan kunci menghadapi hal itu adalah perbaikan dari sisi hulu. Tanpa itu, stagnasi produktivitas sawit nasional berdampak ke segala lini, dari ekspor hingga subsidi biodiesel. “Kalau ekspornya dikurangi, itu akan berpengaruh ke levy atau subsidi biodiesel. Makanya, harus ada yang mengatur agar terjadi konsistensi dan persistensi produksi,” jelas Fenny.

Selain masalah produksi, industri sawit RI juga masih terus menghadapi kampanye negatif. Salah satu yang bisa menangkalnya adalah menggencarkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Pemerintahan baru Prabowo-Gibran diharapkan nantinya menjadikan ISPO sebagai satu-satunya sertifikasi yang berlaku agar keberterimaan sawit di pasar meningkat. “Keberterimaan sawit oleh masyarakat harus terjadi. Karena itu, ISPO menjadi value added bagi pelaku industri. Kita berharap di pemerintah selanjutnya ada advokasi akan hal ini. Nantinya, ada satu brand, hanya ISPO sebagai sertifikasi keberlanjutan,” tandas Fenny.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News