BADUNG, iNews.id - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati BadungI Ketut Suiasa menghadiri dan menyampaikan penjelasan Bupati Badung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun anggaran 2025, pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Rabu (9/10/2024) di Ruang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung.

Adapun rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti. Turut hadir pula para pimpinan dan anggota DPRD Badung, Forkopimda, Pj Sekda Badung IB. Surya Suamba bersama Pimpinan Perangkat Daerah, serta Pimpinan Instansi Vertikal.

Dalam penjelasannya, Plt. Bupati Suiasa menyebutkan, proses penyusunan rancangan APBD 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas serta berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Proyeksi belanja, pendapatan dan pembiayaan perlu dirancang fleksibel, dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian serta mendukung berkelanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan daerah.

"Program-program prioritas pada APBD 2025 menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian dan mewujudkan keadilan sosial," tuturnya.

Ditambahkan, postur rancangan APBD Badung 2025 yaitu, pendapatan daerah dirancang Rp10,4 triliun lebih, meningkat sebesar Rp 897 miliar lebih atau 9,36 persen dibandingkan anggaran induk 2024 sebesar Rp9,5 triliun lebih. Pendapatan Daerah terdiri dari, PAD dirancang sebesar Rp9,6 triliun lebih dan pendapatan transfer Rp799 miliar lebih.

Sementara itu, anggaran untuk Belanja Daerah dirancang sebesar Rp10,5 triliun lebih, meningkat Rp861 miliar lebih atau 8,93 persen dari anggaran induk 2024 sebesar Rp9,6 triliun lebih. Belanja daerah terdiri dari, belanja operasi dirancang Rp5,5 triliun lebih, belanja modal Rp3,1 triliun lebih, belanja tidak terduga Rp72 miliar lebih dan belanja transfer Rp1,7 triliun lebih.

Pembiayaan terdiri dari, penerimaan pembiayaan dirancang Rp115 miliar lebih yang bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya dan pengeluaraan pembiayaan Rp100 miliar untuk penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Lebih lanjut dijelaskan, anggaran belanja dialokasikan untuk membiayai program strategis, wajib dan mengikat sesuai dengan bidang prioritas. Mulai dari bidang pangan, sandang dan papan, bidang kesehatan dan pendidikan, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, bidang adat, agama dan budaya, bidang pariwisata hingga bidang infrastruktur.

Sementara komposisi rancangan APBD 2025 mencatat kontribusi PAD terhadap belanja daerah adalah sebesar 108,41 persen. Komposisi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja yaitu, belanja operasi sebesar 52,58 persen, belanja modal sebesar 29,94 persen, belanja tidak terduga sebesar 0,69 persen dan belanja transfer 16,76 persen. Kemudian, alokasi anggaran pendidikan sebesar 21,34 persen dan alokasi anggaran kesehatan 16,37 persen dari total belanja daerah.

Usai menyampaikan penjelasan, Plt Bupati Suiasa menyerahkan naskah penjelasan Bupati Badung kepada Ketua DPRD, yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua Fraksi-Fraksi untuk menjadi referensi dalam penyusunan pandangan umum fraksi-fraksi. Diharapkan, Dewan melakukan pembahasan secara rinci dan mendapat persetujuan dan ditetapkan bersama-sama.

Editor: Rizqa Leony Putri

Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang resmi menerima keputusan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan APBD 2024 menjadi Perda pada Selasa (30/7).

Adapun Pendapatan Daerah pada perubahan APBD 2024 adalah sebesar Rp5,7 triliun dengan belanja daerah sebesar Rp5,9 triliun. Sementara penerimaan pembiayaan mencapai Rp288 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp67 miliar.

Kepala Bappeda Kota Semarang, Budi Prakosa menyampaikan, anggaran perubahan tahun 2024 yang mencapai Rp5,9 triliun akan dipergunakan untuk prioritas belanja yang meliputi penyelesaian visi dan misi RPJMD tahun 2021-2026.

"Dari lima misi, ada satu misi yang telah diselesaikan, yaitu misi kelima, Reformasi Birokrasi," kata Budi.

Nantinya, anggaran sebesar Rp5,9 triliun itu akan dipergunakan untuk menuntaskan keempat visi-misi lainnya yang masih menjadi PR bagi Pemkot Semarang hingga tahun 2025.

"Di antaranya pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, penanganan banjir, kemudian juga pengendalian inflasi dan program-program yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan," lanjut Budi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Mualim mengatakan, Dewan telah menerima dan menyetujui usulan Raperda menjadi Perda perubahan APBD 2024. Pendapatan daerah dan belanja daerah telah selaras dengan perubahan KUA PPAS 2024.

"Kami selaku mitra lembaga yang ada di legislatif memberikan apresiasi kepada Pemkot Semarang dan berharap Pemkot bisa konsisten melaksanakan perubahan APBD 2024 yang telah disepakati bersama," kata Mualim.

Jakarta: Aturan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing(ERP) di Jakarta masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. Hanya saja, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru sebatas mengakomodasi payung hukum rencana penerapan ERP dalam raperda itu.

"Itu kan masih dalam pembahasan, masih internal. Belum masuk ke (penyusunan regulasi) itu," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.

Ia menerangkan, Dishub DKI telah menjalankan diskusi atau focus group discussion (FGD) bersama Kementerian Perhubungan, pakar, dan praktisi bidang transportasi untuk membahas penyusunan raperda tersebut.
Adapun, raperda ini disusun sebagai aturan turunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ), sebagai payung hukum pengaturan lalu lintas saat Jakarta tak lagi menjadi Ibu Kota.

"Karena adanya Undang-Undang DKJ, keseluruhannya kita inventarisir dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah. Ini masih dalam rangka penyusunan naskah akademis," papar Syafrin.

Baca juga: Pemprov Jakarta Bakal Susun Raperda Baru, Penerapan ERP Kembali Dibahas

Namun, ia menegaskan hingga kini belum ada rencana kapan penerapan ERP ini dilaksanakan. Meskipun nantinya Jakarta berstatus DKJ.

"Belum ditentukan kapan akan diterapkan," imbuhnya.

Regulasi penerapan ERP sejatinya telah tertuang dalam draf raperda pengendalian lalu lintas secara elektronik (PL2SE) pada 2023 lalu. Pemprov dan DPRD DKI juga sempat melakukan pembahasan awal mengenai muatan dalam raperda, namun pembahasan pasal per pasal belum dilakukan.

Hal ini menuai penolakan dari masyarakat, khususnya para pengemudi ojol yang sempat menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI. Mereka menuntut Pemprov DKI mencabut raperda ERP. Sampai akhirnya, raperda yang telah diserahkan ke DPRD dikembalikan untuk direvisi dan belum ada tindak lanjut.

(END)