Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Semarang karena dinilai mampu mengendalikan laju inflasi. Pemkot Semarang meraih juara 1 kategori TPID Kabupaten/Kota Wilayah Indeks Harga Konsumen (IHK) Terbaik dalam kegiatan Jateng Inspiring Economic Effort Awards 2024.

Penghargaan diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, kepada Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang Kartika Hedi Aji yang hadir mewakili Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

"Kami mengapresiasi kinerja teman-teman, utamanya dari kabupaten dan kota, yang mengendalikan inflasi di Jateng. Karena inflasi ini tidak mungkin hanya dilakukan Pemprov sendiri atau kabupaten/kota sendiri, butuh kolaborasi dari semuanya,” ujar Sumarno dalam siaran pers, Minggu (3/11/2024).

Adapun kategori penghargaan yang diberikan antara lain kategori Insan Perintis Jateng, kategori PT BPR-BKK dengan Kinerja Keuangan Terbaik, kategori TPID Kabupaten/Kota Wilayah Indeks Perkembangan Harga (IPH) Terbaik, dan Kategori TPID Kabupaten/Kota Wilayah IHK Terbaik.

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menyampaikan apresiasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat Kota Semarang yang telah mendukung beragam program pengendalian inflasi.

"Tentunya penghargaan ini menjadi suntikan semangat kami untuk terus melanjutkan upaya-upaya guna mengendalikan inflasi lewat program-program ketahanan pangan," ujar Hevearita.

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Kota Semarang memiliki potensi lahan persawahan sekitar 400 ha di Kecamatan Tugu. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk uji coba penanaman varietas padi unggul Biosalin.

Bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kelompok Tani Sumber Rejeki, Pemkot Semrang melakukan panen perdana padi Biosalin 1 dan 2 di lahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu.

Keunggulan padi Biosalin terletak pada produksinya yang tinggi, mampu menghasilkan 6,75 ton per hektare.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menyampaikan bahwa program penanaman padi Biosalin merupakan bagian dari kolaborasi antara Pemkot Semarang dan BRIN dalam upaya mendukung ketahanan pangan.

"Dengan penerapan budidaya padi Biosalin yang tahan terhadap salinitas tinggi, kami berharap dapat memanfaatkan lahan yang saat ini tidak terpakai," ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (26/10/2024).

Mbak Ita, sapaan Hevearita, enambahkan bahwa di Kota Semarang terdapat 1.600 hektare sawah yang dapat dikembangkan untuk budidaya padi Biosalin. Padi Biosalin di Mangunharjo yang dipanen pada hari ini akan dijadikan benih yang kemudian akan ditanam di lahan sawah di Kota Semarang. Benih padi Biosalin juga akan dipasok oleh Universitas Diponegoro (Undip).

"Alhamdulillah, Undip juga mendukung inovasi kami melalui sistem desalinasi, yang mengolah air laut menjadi air bersih untuk kebutuhan pertanian dan minum bagi masyarakat," lanjut Mbak Ita.

Selain itu, Pemkot Semarang berkomitmen untuk mendukung petani dengan penyediaan mesin perontok gabah yang menggunakan bahan bakar petrasol, hasil riset dari BRIN yang memanfaatkan limbah plastik.

Wakil Kepala BRIN, Amarullah Octavian, menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendampingi program penanaman padi Biosalin di kawasan lahan pesisir. "Kami mendukung penelitian tentang penanaman padi di atas laut, dengan tujuan untuk meningkatkan kadar nutrisi padi dan mengurangi stunting di masyarakat," ujarnya.

Amarullah juga menyebutkan bahwa BRIN akan menyiapkan teknologi penyimpanan untuk hasil padi, sehingga petani dapat mengantisipasi fluktuasi harga saat panen raya.

Dengan inisiatif ini, Pemkot Semarang dan BRIN berupaya untuk menjadikan Kota Semarang sebagai pionir dalam budidaya pangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, demi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Inovasi Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang di bidang ketahanan pangan mendapatkan apresiasi di tingkat nasional.

Dalam ajang Anugerah Penyelamatan Pangan dalam rangka International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFLW) 2024, Minggu (29/9) di Surakarta, Badan Pangan Nasional atau Bapanas memberikan penghargaan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sebagai Dinas Paling Berkomitmen dan Berinisiatif dalam Penyelamatan Pangan.

Pemkot Semarang meraih ini berkat program Gerakan Sayang Pangan Kota Semarang (GARANGASEM).

"Alhamdulillah, penghargaan ini tentu menjadi suntikan semangat dan motivasi bagi kami di Pemerintah Kota Semarang bersama seluruh komponen masyarakat untuk terus melakukan Gerakan Sayang Pangan Kota Semarang. Harapannya mudah-mudahan program ini bisa terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkap Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu.

GARANGASEM sendiri merupakan gerakan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah sampah pangan berlebih (food waste dan food loss). GARANGASEM diimplementasikan melalui tiga langkah yaitu pertama, Habiskan Isi Piringmu, ke dua Stop Buang Pangan, dan ke tiga Yuk Berbagi Pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan.

GARANGASEM menyasar pengelolaan makan mulai dari rumah tangga, hotel, kantor, sekolah, kampus, rumah makan dan katering, hingga pasar tradisional/modern, dan bertujuan mengurangi sisa sampah pangan.

Melalui program ini diharapkan dapat mencegah krisis pangan dan mengurangi efek gas rumah kaca.

"Secara tidak langsung ini juga berperan dalam pencegahan inflasi serta penanggulangan kemiskinan atau stunting," kata Mbak Ita, sapaan akrab wali kota Semarang.

Sementara itu, peringatan IDAFLW ini ditetapkan FAO sejak tahun 2020. Di Indonesia sejak dibentuknya NFA maka mulai tahun 2022, Badan Pangan Nasional secara kontinu melaksanakan peringatan IDAFLW setiap tanggal 29 September.

Pada peringatan IDAFLW Tahun 2024 ini, Bapanas mengangkat tema "Stop Boros Pangan. Demi Kita. Demi Bumi".

"Apresiasi juga kami haturkan kepada para kepala daerah yang telah menunjukkan komitmen dan inisiasi-inisiasi di wilayahnya masing-masing baik melalui penerbitan kebijakan daerah berupa instruksi maupun surat edaran, dukungan alokasi dana APBD, sosialisasi/promosi dan aksi penyelamatan pangan bekerja sama dengan para pihak untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan," kata Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi.

Kota Semarang menyabet Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Kategori Kota Raya terbaik se-Indonesia, mengalahkan kota-kota besar seperti Surabaya, Depok, Pekanbaru, Palembang, dan Bandung.

Bagi Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak ita, penghargaan ini merupakan motivasi sekaligus tantangan bagi pemerintah dan warga untuk meningkatkan kualitas transportasi. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan diterima oleh Plh. Sekretaris Daerah Kota Semarang, Mukhamad Khadik mewakili Mbak Ita pada acara Hub Space 2024, Sabtu (7/9) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Alhamdulillah, Kota Semarang meraih Penghargaan Wahana Tata Nugraha atas penyelenggaraan transportasi perkotaan. Kota Semarang menjadi yang terbaik se-Indonesia untuk kategori kota raya," ujar Mbak Ita.

Selain menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi memajukan bidang transportasi di Semarang, Mbak Ita juga menyatakan bahwa kritik dan masukan masyarakat merupakan bahan evaluasi untuk mengoptimalkan kinerja di bidang transportasi.

"Terima kasih untuk teman-teman di Satlantas Polrestabes, Dinas Perhubungan, BRT atau Trans Semarang, dan dinas-dinas lainnya, juga warga masyarakat pengguna setia BRT atas kritik dan masukannya selama ini," kata Mbak Ita.

Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan transportasi umum. Upaya itu membuat Semarang ditunjuk pemerintah pusat sebagai kota kedua di Indonesia yang akan memiliki moda transportasi publik Autonomous Rail Rapid Transit (ART) setelah IKN.

Transportasi ART menyerupai seperti trem, dengan menggunakan roda karet dan digerakkan oleh tenaga listrik. Beberapa waktu lalu telah dilakukan kajian dengan PT KAI terkait implementasi ATR.

"Mudah-mudahan semua lancar sehingga masyarakat Kota Semarang memiliki akses transportasi umum yang lebih bervariasi. Tentunya ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Mbak Ita.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita) menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merespons aduan masyarakat melalu kanal Sapa Mbak Ita, sejalan dengan hasil penilaian kinerja pengelolaan pengaduan Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2023 dari Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa Kota Semarang mendapatkan predikat kualitas pengelolaan pengaduan "sangat baik".

Berdasarkan hasil rekapitulasi laju tindak lanjut penilaian tersebut, pengelola pengaduan Kota Semarang mampu menyelesaikan laporan yang masuk melalui kanal sapambakita.lapor.go.id dengan jumlah aduan terkelola tertinggi kedua setelah Kota Malang dengan laju tindak lanjut 100 persen.

Secara khusus, Mbak Ita menyatakan apresiasi terhadap seluruh admin penghubung Kanal Pengaduan Publik Sapa Mbak Ita yang bekerja selama 24 jam dalam 7 hari guna menangani berbagai lingkup aduan kemasyarakatan, mulai dari perbaikan fasilitas umum, perbaikan infrastruktur, pelayanan administrasi kependudukan, hingga fasilitas pendidikan.

"Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Semarang mengucapkan matur nuwun kepada teman-teman yang sudah sangat gercep untuk menerima dan menyelesaikan keluhan, masukan atau bahkan kritikan dari masyarakat. Terima kasih kepada semua tim yang terlibat dalam penyelesaian aduan masyarakat melalui kanal ini," ujar Mbak Ita dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Pengaduan "Sapa Mbak Ita" Catur Wulan II di Balai Kota Semarang, Kamis (5/9).

Senada, Kepala Dinas Kominfo Kota Semarang, Soenarto, turut memuji kinerja admin pengelola kanal aduan publik Sapa Mbak Ita yang berjumlah lima kanal. Soenarto berharap, proses penyelesaian pengaduan dapat terus disempurnakan.

"Pertama, tentang bagaimana laporan yang selesai bersyarat dapat diselesaikan secepatnya. Kedua, tuntaskan aduan masyarakat hingga benar-benar selesai agar tidak terjadi laporan berulang. Ketiga, selesaikan aduan dengan memperhatikan kualitas tindak lanjutnya," papar Soenarto.

Dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Pelayanan Publik Sapa Mbak Ita Caturwulan II Tahun 2024, para admin penghubung Pengelola Pengaduan Publik didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam merespon aduan dan aspirasi masyarakat.

"Laporan yang masuk harus segera dikonfirmasi untuk ditindaklanjuti. Untuk menindaklanjuti laporan tidak perlu meminta permohonan data pelapor, cukup fokus pada aduan yang dilaporkan," kata Soenarto.

Monitoring dan evaluasi disebut akan dilakukan secara rutin oleh Dinas Kominfo Kota Semarang, sehingga kendala yang ada dapat teridentifikasi, sekaligus sebagai sarana bersilaturahmi antar admin penghubung, admin utama dan pengelola pengaduan.

Di sepanjang catur wulan II dari Mei hingga Agustus, terdapat 1.598 aduan yang masuk ke kanal Sapa Mbak Ita.

Pada periode yang sama, Dinas Perhubungan Kota Semarang menjadi OPD dengan jumlah disposisi tertinggi, sejumlah 297 aduan, disusul oleh Dinas Pekerjaan Umum 251 aduan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 222 aduan, Satpol PP 116 aduan dan Dinas Kominfo 85 aduan.

Adapun aduan terbanyak yang masuk pada catur wulan II adalah terkait laporan jalan rusak, aduan parkir, lampu PJU padam, aduan trantibum, dan permintaan pemangkasan pohon.

SEMARANG, iNews.id - Puluhan orang termasuk mahasiswa bersama perwakilan keluarga dan pengacara keluarga menggelar aksi solidaritas peringatan 2 tahun meninggalnya ASN Pemkot Semarang Paulus Iwan Boedi Prasetijo di depan Markas Polda Jateng, Kamis (22/8/2024). Mereka protes karena sudah 2 tahun berlalu, kasus ini masih gelap, jauh dari kata terungkap.

Aksi ini disuarakan Jaringan Lintas Agama untuk Kemanusiaan (Jalak) dengan melakukan teatrikal dan menaburi bunga di Polda Jateng. Aksi ini sebagai bentuk protes lambannya pengungkapan kasus pembunuhan.

Sebab 2 tahun berlalu, polisi belum bisa menangkap siapa pembunuh Iwan Boedi meski kasus ini mendapat perhatian dari khalayak luas.

“Sekarang Polda Jateng sudah berganti pimpinan, namanya Ribut (Irjen Pol Ribut Hari Wibowo) apakah berani mengungkap kasus pembunuhan itu?,” ujar Bhre, salah satu peserta aksi ketika berorasi, Kamis (22/8/2024).

Penanganan kasus yang lamban itu menjadi pertanyaan banyak pihak. Bahkan, teranyar, Kantor Staf Presiden (KSP) sampai menyurati untuk mempertanyakan perkembangan kasus tersebut kepada pejabat baru Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo. Kompolnas juga melakukan supervisi perkembangan kasus ini.

“KSP memberikan surat secara khusus kepada Kapolda Jateng yang baru, ada dua poin utamanya. Pertama agar Kapolda Jateng memberikan atensi khusus kasus ini, kedua agar segera melaporkan perkembangan kasus ini kepada Kantor Presiden,” kata pengacara keluarga korban Yunantyo Adi Setiawan (Yas) di sela aksi.

Sebelumnya, tim Sekretariat Negara (Setneg) telah mendatangi Polda Jateng pada 23 Juli dan Kompolnas pada 29 Juli untuk menanyakan perkembangan kasus tersebut.

“Yang jadi pertanyaan publik adalah umumnya kasus pembunuhan di Kota Semarang yang terjadi paling lima hari sudah terungkap. Ini (kasus Iwan Boedi) sudah ada atensi-atensi dari Jakarta, dari pusat sudah bolak-balik ke sini, tapi juga uniknya kok nggak terungkap juga. Apakah ini kelihaian pelakunya yang sangat rapi atau ada keterlibatan orang berpower yang menghambat ini,” kata Yas.

Namun demikian, pihaknya meminta siapa pun pelakunya diharapkan kasus ini segera terungkap dan diadili pelakunya.

“Supaya keluarga dan mendiang Iwan Boedi sendiri mendapat keadilan. Ini kekejian yang mengerikan,” ucapnya.

Sementara itu, para peserta aksi juga membacakan tuntutannya ditujukan untuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mereka berharap Kapolri atensi kasus ini.

Dikonfirmasi terpisah, Kompolnas membenarkan terus melakukan supervisi kasus ini.

“Betul, Kompolnas melakukan supervisi perkembangan penanganan kasus tersebut,” ujar Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol (Purn) Benny Jozua Mamoto via WhatsApp.

Diketahui, Iwan Boedi merupakan salah satu saksi yang sedianya dimintai keterangan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng atas dugaan korupsi yang terjadi di Pemkot Semarang. Iwan Boedi sedianya dijadwalkan hadir dimintai keterangan sebagai saksi pada Kamis 25 Agustus 2022, Keluarga melaporkannya hilang sehari sebelumnya.

Setelah dilakukan berbagai pencarian, ternyata ditemukan sudah meninggal dunia di Kawasan Marina Kota Semarang pada 8 September 2022. Kondisinya hangus terbakar dan kepalanya hingga saat ini belum ditemukan. Motor Iwan dan aneka barang lain juga ditemukan dekat Tempat Kejadian Perkara (TKP) penemuan jenazah itu. Polisi memastikan kondisi jenazah hangus terbakar tak utuh itu adalah Iwan Budi dari hasil pemeriksaan DNA.

Editor: Donald Karouw

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut adanya kemiripan atas pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang. Penyidik kini tengah melakukan analisa mendalam.

“Masih didalami. Masih ada tumpang tindih lah dari antara pemerasannya dengan gratifikasinya ini masih dianalisa mana yang masuk ke pemerasan mana yang masuk ke gratifikasi,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.

Pemerasan dan penerimaan gratifikasi sama-sama memberikan uang atau barang ke pejabat. Bedanya, satu diantaranya disertai dengan paksaan.
KPK masih belum bisa memerinci total barang maupun uang terkait perkara itu yang sudah disita penyidik. Kerahasiaan kasus masih harus dijaga saat ini.

“Belum bisa disampaikan saat ini,” ucap Tessa.

Baca juga: KPK Selisik Bagi-bagi Jatah Proyek di Pemkot Semarang

KPK secara maraton menggeledah 66 lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Penyidik mengambil dokumen, barang bukti elektronik, sampai Rp1 miliar dan EUR9.650.

Ada tiga dugaan korupsi yang diusut KPK di Semarang. Perkaranya yakni dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi.

KPK sejatinya ogah membeberkan nama tersangka dalam kasus ini. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun mereka yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat U Djangkar.

(END)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, dugaan tindak pemerasan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang membuat upah para pegawai disunat.

“Take home pay yang didapat oleh pegawai tersebut mengalami pengurangan dari apa yang seharusnya mereka dapat,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Minggu (4/8/2024).

Tessa mengatakan, pelaku diduga memotong upah pungut yang menjadi jatah pegawai di lingkungan Pemkot Semarang.

Sebagaimana diketahui, salah satu dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menyangkut dugaan pemerasan upah pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah.

“Dugaan pemotongan jatah upah pungut para pegawai,” ujar Tessa.

Beberapa waktu lalu, penyidik KPK telah memeriksa Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Jawa Tengah, Indriyasari (IDS).

Penyidik mencecar IDS terkait proses pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau upah pungut.

Selain IDS, saksi yang diperiksa penyidik adalah Kepala Bidang Pengawasan dan Pengembangan Bapenda Kota Semarang, Sarifah (SRF), dan Pegawai non ASN Bapenda, Marjani Heriyanto (MH).

Ketiganya diperiksa sebagai saksi di Akademi Kepolisian (Akpol), Jalan Sultan Agung Nomor 131, Kota Semarang pada Senin (29/7/2024)

“(IDS, SRF, dan MH) hadir semua. Saksi didalami terkait dengan proses pencairan TPP atau upah pungut," kata Tessa, Senin.

Ketika dikonfirmasi terkait dugaan pemangkasan upah pegawai, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita memilih bungkam.

Ia tidak mengindahkan pertanyaan awak media dan langsung masuk ke dalam mobil usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

“Terima kasih, mohon doanya saja,” kata Mbak Ita sembari berjalan ke mobil di Jalan Persada Kuningan, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah mengusut dugaan korupsi penerimaan gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, dan pemotongan insentif pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah.

Tessa menyebut, KPK telah mengirimkan empat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada 4 orang tersangka.

“Ke berapa orang, kemarin saya diinfokan 4 orang kalau enggak salah,” kata Tessa.

Berdasarkan informasi dari penegak hukum di internal KPK, keempat tersangka itu adalah Wali Kota Semarang Mba Ita.

Kemudian, suami Mbak Ita yang juga menjadi Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang dari Fraksi PDI-P, Alwin Basri.

Lalu, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang bernama Martono, dan pihak swasta bernama Rahmat U Djangkar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga penunjukan langsung pelaksana proyek di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dilakukan dengan modus anggaran di bawah Rp 200 juta.

Adapun KPK baru-baru telah mencecar kontraktor sekaligus Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) Kota Semarang, Martono (M) terkait pengaturan jatah proyek melalui penunjukan langsung.

“Kalau penunjukan langsung iya pengadaannya (di bawah Rp 200 juta),” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Minggu (4/8/2024).

Untuk diketahui, pemerintah diperbolehkan menunjuk langsung pelaksana proyek (tidak melalui lelang) dengan nilai pengadaan maksimal Rp 200 juta.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan itu meliputi barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya.

Meski demikian, Tessa menyebut penyidik masih mendalami obyek proyek pengadaan yang dilakukan secara langsung.

“Kadi kita tunggu saja prosesnya,” ujar Tessa.

Sebelumnya, KPK memeriksa Martono dua kali dalam satu pekan terakhir yakni, Rabu (31/7/2024) dan Jumat (2/8/2024).

Ketika ditemui setelah menjalani pemeriksaan yang pertama, Martono mengaku menjelaskan proyek-proyek pengadaan di lingkungan Pemkot Semarang.

“Sudah saya jelaskan semua,” kata Martono saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Meski demikian, ia enggan menjelaskan apakah proyek-proyek itu dikerjakan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Semarang.

Ia hanya mengaku tidak begitu sering mengerjakan proyek di lingkungan Pemkot Semarang.

“Enggak juga,” tutur Martono.

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah mengusut dugaan korupsi penerimaan gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, dan pemotongan insentif pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah.

Tessa menyebut, KPK telah mengirimkan empat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada 4 orang tersangka.

“Ke berapa orang, kemarin saya diinfokan 4 orang kalau enggak salah,” kata Tessa.

Berdasarkan informasi dari penegak hukum di internal KPK, keempat tersangka itu adalah Wali Kota Semarang Mba Ita.

Kemudian, suami Mbak Ita yang juga menjadi Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang dari Fraksi PDI-P, Alwin Basri.

Lalu, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang bernama Martono, dan pihak swasta bernama Rahmat U Djangkar.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengulik pembagian jatah proyek penunjukkan langsung di Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang dengan memeriksa Ketua Gapensi Martono pada Jumat, 2 Agustus 2024. Keterangan tersangka itu dikaitkan dengan kasus dugaan rasuah yang diusut saat ini.

“Yang bersangkutan diperiksa di perkara Semarang, secara umum didalami pengetahuannya terkait pengaturan jatah proyek penunjukkan langsung di Kota Semarang untuk Tahun 2023,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Tessa enggan memerinci proyek penunjukkan langsung yang diulik penyidik. Tapi, kata dia, nilai kontraknya paling besar cuma Rp200 juta.
“Secara normatif kalau penunjukan langsung sebagaimana tadi disampaikan (maksimal harga Rp200 juta), tetapi balik lagi untuk pengadaan yang mana atau penunjukan langsung yg mana masih (diselidiki) ditangani, jadi kita tunggu saja prosesnya,” ujar Tessa.

Baca juga: KPK Taksir Kerugian Shelter Tsunami di NTB Seharga Nilai Proyek

Selain itu, Martono juga diminta penyidik menjelaskan aliran sejumlah pemberian dari pihak swasta kepada para tersangka dalam kasus ini. Tessa enggan memerinci nama-nama dalam transaksi yang diulik tersebut.

“Serta didalami pengetahuannya terkait pemberian dari pihak swasta kepada tersangka yang lain, jadi, secara umum seperti itu,” ucap Tessa.

KPK secara maraton menggeledah 66 lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Penyidik mengambil dokumen, barang bukti elektronik, sampai Rp1 miliar dan EUR9.650.

Ada tiga dugaan korupsi yang diusut KPK di Semarang. Perkaranya yakni dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi.

KPK sejatinya ogah membeberkan nama tersangka dalam kasus ini. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun mereka yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat U Djangkar.

(AGA)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang. Informasi itu diulik dengan memeriksa delapan saksi pada Jumat, 2 Agustus 2024.

“Saksi hadir semua, pendalaman terkait proses pengadaan barang dan jasa pada dinas di Pemkot Semarang,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Tessa hanya mau memerinci identitas para saksi. Mereka yakni ABA, AB, BP, EPM, FHW, MAH, MF, dan RC.
Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Abe Bhakti Ariawan terkonfirmasi menjadi salah satu pihak yang diperiksa KPK. Tessa enggan memerinci jawaban para saksi kepada penyidik demi menjaga kerahasiaan perkara.

KPK secara maraton menggeledah 66 lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Penyidik mengambil dokumen, barang bukti elektronik, sampai Rp1 miliar dan EUR9.650.

Baca juga: KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Balikpapan, Ini yang Dicari

Ada tiga dugaan korupsi yang diusut KPK di Semarang. Perkaranya yakni dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi.

KPK sejatinya ogah membeberkan nama tersangka dalam kasus ini. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun mereka yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat U Djangkar.

(AGA)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada pemotongan upah pegawai, oleh tersangka dugaan rasuah di Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang. Sunat upah dilakukan terhadap jatah uang pungut, dan dipastikan tidak sesuai aturan.

“Ada dugaan pemotongan jatah upah pungut para pegawai, sehingga take home pay yang didapat oleh pegawai tersebut mengalami pengurangan, dari apa yang seharusnya mereka dapat,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 1 Agustus 2024.

Tessa belum bisa memerinci pemotongan dana terkait perkara ini. Penyidik masih mendalami hal tersebut.

KPK secara maraton menggeledah 66 lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Penyidik mengambil dokumen, barang bukti elektronik, sampai Rp1 miliar dan EUR9.650.
Ada tiga dugaan korupsi yang diusut KPK di Semarang. Perkaranya yakni dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi.

KPK sejatinya ogah membeberkan nama tersangka dalam kasus ini. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun mereka yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Suami Hevearita, Alwin Basri, Ketua Gapensi Martono, dan pihak swasta Rahmat U Djangkar.

(ADN)