Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa masih banyak wilayah di Indonesia yang tingkat kemiskinan dan ketimpangannya masih tinggi.

Pernyataan itu Airlangga sampaikan ketika memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Bogor pada Kamis (7/11/2024).

Dia mengungkapkan meski sudah banyak daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, tetapi sering kali tidak diikuti dengan pemerataan kesejahteraan dan tingkat kemiskinan yang rendah.

"PDRB [Produk Domestik Regional Bruto] yang tinggi ini tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan, rasio gini, dan juga tentu pengangguran [yang rendah]," ujar Airlangga seperti yang ditayangkan kanal YouTube Kemendagri RI, Kamis (7/11/2024).

Terkait itu, mantan ketua umum Partai Golkar ini menjelaskan bahwa pemerintah membedakan kinerja ekonomi daerah ke empat kategori. Pertama, provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah dan rasio gini rendah.

Contohnya, yaitu Kalimantan Timur yang memiliki PRDB per kapita US$14.160 pada 2023. PRDB yang tinggi itu diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah (5,78%) dan rasio gini rendah (0,32).

Kedua, provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah tetapi rasio gini tinggi. Contohnya adalah DKI Jakarta yang memiliki PRDB per kapita US$21.172 pada 2023.

PRDB yang tinggi tersebut diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah (4,3%). Hanya saja, rasio gininya termasuk tinggi (0,42).

"Antara kaya dan miskinnya, gap-nya [kesenjangannya] terlalu jauh. Ini PR bagi kepala daerah untuk menurunkan rasio gini," jelas Airlangga.

Ketiga, provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi, tetapi rasio gini rendah. Contohnya yaitu Sulawesi Tengah yang memiliki PRDB per kapita US$7.381 pada 2023.

PRDB yang di atas rata-rata tersebut tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah alias masih tinggi (11,77%). Kendati demikian, rasio gininya termasuk rendah (0,30).

Keempat, provinsi dengan kemiskinan tinggi dan rasio gini tinggi. Airlangga menegaskan, kategori keempat ini harus dihindari.

Contohnya, Papua Barat yang memiliki PRDB per kapita US$7.094 pada 2023. PRDB yang di atas rata-rata tersebut tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah atau masih tinggi (21,66%) sekaligus rasio gini yang rendah alias masih tinggi (0,39).

"Dengan indikator ini, pemerintah bisa bekerja untuk memacu pertumbuhan di daerah dan kita bisa memberikan insentif kepada daerah agar masing-masing punya industri atau sektor unggulan," tutup Airlangga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia memasuki usia ke-79 tahun pada 17 Agustus 2024. Berbagai pencapaian ataupun kemunduran atas keberjalan perekonomian Indonesia hingga sejauh ini patut dievaluasi.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S Damanhuri menilai ada sejumlah capaian yang memang patut disyukuri. Diantaranya perkembangan gross domestic product (GDP) per kapita meningkat hingga 85 kali serta banyaknya kemajuan fisik di berbagai kota.

Selain itu juga tertanganinya sebagian masalah ekonomi seperti pengendalian penduduk. Dengan perhitungan pertumbuhan penduduk 2 persen per tahun, semestinya jumlah penduduk mendekati 470 juta, namun bisa dikendalikan saat ini di angka sekitar 280 juta. Lalu, masalah buta huruf tercatat persentasenya di bawah 5 persen, penyakit menular juga tinggal sedikit, dan hampir tidak ada kelaparan yang menyebabkan kematian.

“Kemudian, harapan hidup yang tadinya di bawah 50 tahun, sekarang di atas 72 tahun, kelas menengah atau dalam arti longgar sekarang 40 persen dari jumlah penduduk. Pemilu langsung berjalan dengan tidak banyak korban meski ditengarai ada berbagai kecurangan, berkurangnya konsentrasi uang di Jakarta dari sekitar 75 persen sebelumnya kini di bawah 65 persen,” kata Didin dalam keterangan tertulis kepada Republika, Sabtu (17/8/2024).

Didin juga menilai Indonesia relatif bukan termasuk negara yang miskin dan penuh konflik seperti di Timur Tengah. Meski harus terus didorong pemecahan yang menjadi kekurangannya.

Kendati demikian, Didin juga mencatat sejumlah masalah yang dihadapi Indonesia ketika memasuki usia hampir delapan dasawarsa ini. Diantaranya ketimpangan yang masih buruk, tergambar dari rasio gini pendapatan mendekati 0,5, atau rasio gini pengeluaran menurut data BPS 2015 di angka 0,413 mengalami sedikit penurunan pada 2023 sebesar 0,39.

“Maraknya impor bahan pokok, belum mandiri secara makro finansial, teknologi, pangan, dan energi serta kebijakan. Kurang aktifnya dalam kepeloporan perdamaian dunia. Kemudian, Otda (otonomi daerah) juga belum menyejahterakan,” lanjutnya.

Selain itu, Didin juga mengkritik mengenai masalah politik uang dalam pemilu serta korupsi yang masih marak hingga saat ini. Ia bahkan menyebut bahwa yang paling parah adalah adanya kondisi politik ilegal otoritarian.

“Nampak ada ketegangan antara kemauan untuk keluar dari arah pengelolaan lebih rasional dalam pengelolaan ekonomi dan politik versus tetap ingin mempertahankan status quo, menjelang pergantian kekuasaan,” ujar dia.

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kabupaten Lebak di Banten menjadi proyek percontohan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi melalui aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Terpadu atau Sepakat.

Pj Bupati Lebak, Iwan Kurniawan mengungkapkan, sistem tersebut sangat membantu pembangunan di daerah mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi sehingga lebih tepat sasaran.

Validitas data menjadi hal yang krusial untuk memastikan program pemerintah yang berorientasi kepada layanan yang lebih inklusif. "Kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan target pembangunan prioritas. Sepakat menjadi solusi bagi Kabupaten Lebak untuk mengatasi tiga masalah krusial yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim, penanganan stunting dan penanganan inflasi.,” ujar Iwan, dalam keterangannya, Rabu (24/7).

Forum Kolaborasi Pemanfaatan Data Informasi Pembangunan Daerah dalam SIPD-RI dan Sepakat di Kabupaten Percontohan Lebak diselenggarakan bersama Kemendagri, Bappenas dan Pemkab Lebak, dengan dukungan dari Skala, program kemitraan Australia-Indonesia.

Pemanfaatan data Regsosek untuk intervensi pembangunan merupakan hal tepat. Data Regsosek merupakan kumpulan data seluruh penduduk yang terdiri dari profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan. “Data Regsosek ini dapat dijadikan sebagai sumber data tunggal yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam berbagai program,” lanjut Iwan.

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Tirta Sutedjo menambahkan, salah satu kolaborasi dalam penanggulanan kemiskinan ekstrem, yaitu dengan memanfaatan data Regsosek yang dipadankan dengan data milik Pemkab Lebak.

“Data Regsosek yang telah dikumpulkan secara nasional pada tahun 2022 ini mencakup kondisi sosial ekonomi seluruh penduduk. Data Regsosek dapat membantu Pemda dalam menyusun prioritas program sesuai tingkat kesejahteraannya,” jelas Tirta.

Tirta berharap, pemanfaatan data Regsosesk dengan aplikasi Sepakat ini bisa mengurangi angka kemiskinan menjadi 0,5%-0,8% pada tahun 2045 serta tingkat rasio gini 0,29-0,32. Untuk mencapai tujuan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional mengambil langkah pendekatan yang transformatif yaitu mengedepankan sosial, ekonomi dan tata kelola.

“Ke depan, pemanfaatan data Regsosek perlu disinkronkan dan diintegrasikan dengan sistem informasi pemerintahan daerah, sehingga pemanfatannya menjadi lebih optimal," imbuh Direktur Regional I Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris.

Team Leader Program Skala, Petrarca Karetji mengungkapkan, Skala yang merupakan Program Kemitraan Australia-Indonesia bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, Skala berupaya menyediakan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

“Skala memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kami mendorong perencanaan dan penganggaran untuk penerapan dan pemenuhan layanan dasar inklusif. Skala juga mendukung pembentukan tim pendukung dan penerapan Standar Pelayanan Minimal di sejumlah daerah,” terang Petrarca.