Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa masih banyak wilayah di Indonesia yang tingkat kemiskinan dan ketimpangannya masih tinggi.

Pernyataan itu Airlangga sampaikan ketika memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Bogor pada Kamis (7/11/2024).

Dia mengungkapkan meski sudah banyak daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, tetapi sering kali tidak diikuti dengan pemerataan kesejahteraan dan tingkat kemiskinan yang rendah.

"PDRB [Produk Domestik Regional Bruto] yang tinggi ini tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan, rasio gini, dan juga tentu pengangguran [yang rendah]," ujar Airlangga seperti yang ditayangkan kanal YouTube Kemendagri RI, Kamis (7/11/2024).

Terkait itu, mantan ketua umum Partai Golkar ini menjelaskan bahwa pemerintah membedakan kinerja ekonomi daerah ke empat kategori. Pertama, provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah dan rasio gini rendah.

Contohnya, yaitu Kalimantan Timur yang memiliki PRDB per kapita US$14.160 pada 2023. PRDB yang tinggi itu diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah (5,78%) dan rasio gini rendah (0,32).

Kedua, provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah tetapi rasio gini tinggi. Contohnya adalah DKI Jakarta yang memiliki PRDB per kapita US$21.172 pada 2023.

PRDB yang tinggi tersebut diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah (4,3%). Hanya saja, rasio gininya termasuk tinggi (0,42).

"Antara kaya dan miskinnya, gap-nya [kesenjangannya] terlalu jauh. Ini PR bagi kepala daerah untuk menurunkan rasio gini," jelas Airlangga.

Ketiga, provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi, tetapi rasio gini rendah. Contohnya yaitu Sulawesi Tengah yang memiliki PRDB per kapita US$7.381 pada 2023.

PRDB yang di atas rata-rata tersebut tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah alias masih tinggi (11,77%). Kendati demikian, rasio gininya termasuk rendah (0,30).

Keempat, provinsi dengan kemiskinan tinggi dan rasio gini tinggi. Airlangga menegaskan, kategori keempat ini harus dihindari.

Contohnya, Papua Barat yang memiliki PRDB per kapita US$7.094 pada 2023. PRDB yang di atas rata-rata tersebut tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah atau masih tinggi (21,66%) sekaligus rasio gini yang rendah alias masih tinggi (0,39).

"Dengan indikator ini, pemerintah bisa bekerja untuk memacu pertumbuhan di daerah dan kita bisa memberikan insentif kepada daerah agar masing-masing punya industri atau sektor unggulan," tutup Airlangga.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, berbicara masalah ketimpangan di Indonesia. Salah satu yang disorot adalah pertumbuhan orang kaya yang dinilai sangat pesat.

Menurutnya, 10 orang terkaya di Indonesia lebih kaya dari 114 juta orang lainnya. Hal tersebut berdasarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo.

"Dan yang lebih prihatin lagi, orang kaya dan terkaya di Indonesia bertambah luar biasa cepat dan besar. Waktu itu Pak Prabowo katakan, 10 keluarga kaya di Indonesia lebih kaya dari 114 juta orang Indonesia," tutur Hashim dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"50 keluarga terkaya di Indonesia itu, dan saya kira itu termasuk keluarga saya dan Prabowo mungkin. Kita akui," tambahnya.

Hashim juga menyoroti kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penurunan angka kelas menengah. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi tembus 5% namun jumlah kelas menengah turun 9%.

"Apa yang Prabowo sampaikan ke tim ekonomi, tim kabinet baru, digambarkan satu masalah yang amat mendasar. Walaupun ada pertumbuhan 5% tapi 9% turun yang kelas menengah," katanya

Hashim menambahkan, dari data yang diterimanya ada sekitar 160 juta orang Indonesia yang tergolong miskin. Mereka seharusnya bisa disejahterakan, sebab akan berdampak positif pada dunia usaha.

"Dan menurut data yang kami terima ada 44 juta keluarga miskin, kali tiga-empat, berarti 160 juta orang Indonesia tergolong miskin. Semakin kita sejahterakan mereka, kita dunia usaha beruntung," sebutnya.

Ia menilai jika mayoritas rakyat sejahtera maka mereka tidak akan membawa uang ke luar negeri. Kekayaan mereka akan dihabiskan di Indonesia sehingga menguntungkan para pengusaha.

"Rakyat kita sudah sejahtera, mereka tidak akan bawa uang lari ke Hong Kong atau Shanghai, atau Jenewa Swiss. Tidak, mereka uangnya berputar di sini dan mereka spendingnya akan benefit ke kita semua," tutupnya.

Indonesia mengalami deflasi dalam lima bulan beruntun sejak Mei 2024. Apakah ini pertanda daya beli masyarakat menurun?

Deflasi tahun ini pertama kali terjadi pada Mei 2024 lalu sebesar 0,03 persen mtm. Lalu, semakin dalam di Juni 2024 menyentuh 0,08 persen dan tak lebih baik pada Juli 2024 yang menembus 0,18 persen.

BPS mencatat deflasi mulai membaik pada Agustus 2024, yakni kembali ke level 0,03 persen secara bulanan. Namun, tingkat deflasi di Indonesia kini kembali memburuk.

Pada September 2024, deflasi tercatat 0,12 persen secara bulanan pada September 2024. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan ini adalah deflasi kelima berturut-turut selama 2024.

Bahkan, deflasi September 2024 menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Secara historis, deflasi September 2024 merupakan deflasi terdalam dibandingkan bulan yang sama dalam lima tahun terakhir, dengan tingkat deflasi sebesar 0,12 persen (month to month/mtm)," katanya dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (1/10).

"Deflasi pada September 2024 ini terlihat lebih dalam dibandingkan Agustus 2024 dan ini merupakan deflasi kelima pada 2024 secara bulanan," tambah Amalia.

Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan deflasi ini memang pertanda penurunan daya beli masyarakat. Namun bukan hanya soal penurunan daya beli. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi yang semakin menganga.

Hal ini terlihat dari konsumsi kelompok atas yang tetap stabil, bahkan lebih fokus pada kebutuhan tersier. Artinya, alih-alih mengurangi konsumsi, mereka yang berada di lapisan atas justru tetap membelanjakan uang mereka, tetapi untuk barang-barang yang bersifat mewah atau hiburan.

Menurutnya, kondisi tersebut sangat kontras dengan kelas menengah ke bawah yang kemampuan membelanjakan uangnya 'babak belur', bahkan hanya untuk membeli kebutuhan dasar.

"Di sisi lain, kelas menengah bawah yang daya belinya terus tergerus oleh berbagai faktor seperti inflasi, pengangguran, dan ketidakpastian ekonomi mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, apalagi untuk konsumsi barang tersier. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat nyata dalam distribusi pendapatan di masyarakat," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Perubahan pola belanja yang cenderung mengutamakan barang-barang tersier di kelas atas, sambungnya, mengindikasikan fenomena deflasi yang sedang terjadi tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan ekonomi secara menyeluruh.

Ia melihat kondisi ini menunjukkan ketimpangan, di mana uang semakin terakumulasi di tangan mereka yang berada di lapisan atas, sementara kelas menengah dan bawah masyarakat kian kehilangan daya beli.

Menurutnya, fenomena ini sangat berbahaya karena ketika uang semakin terpusat di kalangan kelas atas, roda ekonomi yang didorong oleh konsumsi kelas menengah bawah bisa terhenti.

Dalam jangka panjang, kata Achmad, ketimpangan yang semakin tajam ini bisa berdampak buruk pada stabilitas sosial. Sejarah membuktikan kesenjangan yang tidak tertangani dapat memicu ketidakpuasan sosial yang lebih besar, berujung pada masalah-masalah sosial seperti meningkatnya kriminalitas atau konflik horizontal.

"Jika kita melihat lebih dalam, fenomena ini memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi yang ada belum berhasil menjawab persoalan mendasar terkait pemerataan kesejahteraan. Kelas menengah bawah, yang seharusnya menjadi penggerak utama konsumsi dalam negeri semakin terpinggirkan," katanya.

Achmad mengatakan berbagai kebijakan yang diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat, seperti bantuan sosial, subsidi, atau stimulus ekonomi, tampaknya belum sepenuhnya efektif menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Sebaliknya, kebijakan tersebut malah terlihat lebih menguntungkan segelintir kelompok yang sudah mapan secara finansial.

Untuk mengatasi masalah ini, ia menyarankan sejumlah langkah bagi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Pertama, memperkuat kebijakan redistribusi ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah bisa mengambil langkah untuk memperbaiki sistem perpajakan dengan memastikan kelompok berpenghasilan tinggi berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan negara.

Kedua, memberikan akses modal bagi masyarakat kecil dan menciptakan lapangan kerja yang lebih inklusif sangat diperlukan.

"Langkah-langkah ini akan membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dan memberikan kesempatan yang lebih merata bagi semua lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perekonomian," katanya.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan deflasi mengindikasikan dua hal. Pertama, penurunan permintaan akibat dari penurunan konsumsi dari kelas menengah.

Sebagaimana data yang telah diumumkan BPS beberapa waktu lalu, jumlah kelas menengah memang menurun akibat berbagai tekanan biaya hidup yang mereka alami, sehingga menekan tingkat konsumsi tumah tangga. Lalu, berimbas kepada stagnasi harga-harga bahkan sebagian malah menurun tipis.

Kedua, pasokan barang-barang kebutuhan pokok yang cukup stabil, terutama setelah impor beberapa komoditas pokok mulai masuk ke pasaran. Hal ini sesuai dengan alasan pemerintah selama ini terkait deflasi.

"Sehingga tidak terjadi kenaikan harga yang berarti sejak beberapa bulan lalu, yakni sejak Indonesia mulai mengalami deflasi," katanya.

[Gambas:Photo CNN]

Ia mengingatkan yang perlu diwaspadai dari deflasi adalah bagaimana pengaruhnya kepada pertumbuhan ekonomi yang akan cukup besar. Pasalnya, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB sangat lah besar, bahkan lebih dari 50 persen.

Sehingga untuk bertahan di pertumbuhan ekonomi lima persen, pemerintah harus menambalnya dari sisi lain, terutama dari sisi peningkatan belanja pemerintah, baik untuk belanja produktif maupun belanja sosial kesejahteraan.

Ronny mengatakan yang pertama harus dilakukan pemerintah ke depannya adalah menjaga agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan, sehingga tingkat konsumsi tidak turun drastis secara berkelanjutan pada bulan-bulan mendatang. Bentuknya bisa berupa bantuan sosial seperti komoditas pokok bersubsidi untuk kelas bawah, bantuan tunai langsung, dan sejenisnya.

Langkah lainnya, mengakselerasi investasi agar lapangan pekerjaan semakin luas.

"Logikanya, semakin banyak orang bekerja, semakin banyak yang berpendapatan, dan akan semakin banyak yang membelanjakannya untuk konsumsi dan sejenisnya," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bak langit dan bumi, kenaikan pendapatan antara orang-orang terkaya di Indonesia dengan masyarakat umum semakin timpang.

Hal itu terekam dalam Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk Si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin yang dirilis Center of Economic and Law Studies (Celios).

Celios menjelaskan bahwa dalam beberapa dekade terakhir Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi di sana terhampar ketimpangan ekonomi yang semakin dalam. Kondisi itu di antaranya tergambar dari laju peningkatan pendapatan maupun harta kekayaan.

Berdasarkan riset Celios, sejak 2020 pendapatan tiga orang terkaya di Indonesia telah melesat naik lebih dari tiga kali lipat. Di sisi lain, upah pekerja hanya naik 15% dalam periode tersebut.

"Pekerja perlu bertahan lebih keras seiring pertumbuhan upah yang hanya naik 15% ketika tiga triliuner teratas justru mengalami lonjakan kekayaan 174%," tertulis dalam laporan Celios, dikutip pada Jumat (27/9/2024).

Celios merujuk pada daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes dan daftar kekayaan para menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Analisis juga dilakukan terhadap data kuantitatif yang mencakup distribusi pendapatan, distribusi kekayaan, indeks gini, tingkat kemiskinan, dan indikator ekonomi lainnya.

Temuan itu menggambarkan bahwa sebagian besar kekayaan dan kesempatan seringkali terkonsentrasi di tangan sekelompok orang kaya, dengan akses dan privilese lebih besar, sehingga mampu memperkaya diri jutaan kali lebih banyak.

"Mereka mendapatkan keuntungan dari kebijakan, investasi, dan peluang yang tidak tersedia bagi masyarakat kelas bawah," tertulis dalam laporan itu.

Celios juga memberikan analogi ketimpangan itu, yakni gabungan harta 50 orang terkaya bisa membayar seluruh gaji pekerja di Indonesia selama satu tahun. Dari sisi nilai pun kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta masyarakat pada umumnya.

Ketimpangan juga tergambar dari kesejahteraan guru honorer, yang menjadi potret kerentanan pekerja di sektor layanan dasar. Padahal, guru merupakan sosok penting untuk memajukan kualitas sumber daya manusia (SDM), juga untuk memenuhi jargon Indonesia Emas 2045.

Perbesar

Celios, yang mengutip riset Institute for Demographic and Poverty Studies, melaporkan bahwa terdapat 74,3% guru honorer berpenghasilan di bawah Rp2 juta. Bahkan, 46,9% atau hampir separuh guru honorer di Indonesia berpenghasilan di bawah Rp1 juta.

Ketimpangan itu juga, menurut Celios, mestinya mendorong pemerintah untuk lebih optimal mengenakan pajak kepada orang-orang super kaya. Pasalnya, kelompok tersebut memiliki kemampuan dan peluang untuk melakukan penghindaran pajak.

Terdapat potensi pajak kekayaan hingga Rp81,6 triliun dari 50 orang terkaya di Indonesia. Berdasarkan perhitungan Celios, pajak itu dapat digunakan untuk membiayai 15,1 juta orang untuk program makan bergizi gratis selama setahun, membangun 339.836 rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), hingga untuk restorasi 3,2 juta hektare hutan bakau.

Hal serupa juga dapat dikenakan pajak pejabat publik atau para pembantu Jokowi. Berdasarkan catatan Celios, total kekayaan para menteri mencapai Rp24,52 triliun per Februari 2024. Potensi pajak kekayaan dari para menteri Jokowi itu mencapai Rp490,35 miliar.

Rekomendasi Kebijakan Atasi Ketimpangan

Celios pun merekomendasikan setidaknya lima kebijakan praktis agar ketimpangan tersebut tidak semakin parah. Pertama, pembatasan penghindaran dan pengampunan pajak pada individu atau perusahaan super kaya (tax amnesty dan family office).

Kedua, transparansi data dan pelaporan pajak perusahaan multinasional. Ketiga, pengungkapan pemilik sebenarnya (beneficial ownership) semua perusahaan, yayasan, dan entitas menuju pembuatan pendaftaran aset global.

Keempat, kerja sama internasional pengungkapan pajak. Kelima, pengurangan konsentrasi kepemilikan saham perusahaan sentralistis pada segelintir orang, baik dengan konsep koperasi, konsep melibatkan karyawan dalam dewan (BOD) perusahaan, memberikan sebagian saham untuk misi sosial dan lingkungan, dan transisi perusahaan menuju lebih demokratis atau dimiliki bersama (coopetition).

Director of Fiscal Justice Celios Media Wahyudi Askar pun tidak menampik bahwa perekonomian Indonesia telah tumbuh pesat dalam beberapa dekade terakhir. Kendati demikian, sejalan dengan itu ketimpangan ekonomi juga semakin dalam.

"Pengukuran yang terlalu berfokus pada angka-angka makroekonomi sering kali melupakan makna hakiki dari pembangunan, yaitu memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat," jelas Media dalam laporan Celios, dikutip pada Jumat (27/9/2024).

Pertumbuhan ekonomi pada tahun depan diperkirakan akan mencapai 5,2%. Tahun depan sendiri merupakan era pertama Presiden Terpilih Prabowo Subianto menjabat.

"Tahun depan ini ada peluang kemudian Indonesia itu akan tumbuh di kisaran 5,18%, ya antara 5,15% sampai 5,2%. Ya tentu saja topangannya adalah dari salah satunya dari konsumsi," kata Chief Economist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Andry Asmoro dalam konferensi pers Mandiri Macro And Market Brief secara virtual, Kamis (26/9/2024).

Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia memang konsisten di level 5%. Tahun ini sendiri pihaknya memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,06%.

Nah, jika pemerintahan selanjutnya menargetkan ekonomi lebih tinggi untuk mengeluarkan Indonesia sebagai negara middle income trap, maka pertumbuhannya harus lebih signifikan.

Namun, ada tantangan yang harus dilewati atau diselesaikan, yakni terjadinya ketimpangan ekonomi pada masyarakat. Secara rata-rata kemiskinan disebut telah mengalami penurunan, tetapi sisi ketimpangan masih besar.

"Pada saat ini gini coefficient setelah pandemi itu ada yang namanya scarring effect, itu tetap terjadi. Dan ini tentu saja PR utama kemudian untuk kita tuntaskan di periode berikutnya," ungkapnya.

Sementara dari sisi konsumsi, untuk kelas bawah disebut telah mengalami peningkatan. Walaupun peningkatannya tidak setinggi kelas menengah atas.

Di sisi konsumsi tersebut uang masyarakat Indonesia ternyata lebih banyak mengalir pada berbelanja kebutuhan di supermarket. Sementara belanja kebutuhan makanan di restoran mengalami penurunan.

"Yang menarik adalah yang naik elektronik. Jadi kalau kita lihat di Januari 2023 kontribusinya 4,2% sekarang ke 7%. Nah mengapa orang Indonesia lebih defensive? Kita bisa sampaikan bahwa kenaikan itu adalah karena adanya kenaikan dari sisi harga. Jadi nominal spending yang dikeluarkan untuk makanan minuman jadi relatif lebih tinggi," pungkasnya.

Simak Video: BI Rate 6%: Pertahankan Stabilitas, Perkuat Pertumbuhan Ekonomi

[Gambas:Video 20detik]