Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa masih banyak wilayah di Indonesia yang tingkat kemiskinan dan ketimpangannya masih tinggi.

Pernyataan itu Airlangga sampaikan ketika memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Bogor pada Kamis (7/11/2024).

Dia mengungkapkan meski sudah banyak daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, tetapi sering kali tidak diikuti dengan pemerataan kesejahteraan dan tingkat kemiskinan yang rendah.

"PDRB [Produk Domestik Regional Bruto] yang tinggi ini tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan, rasio gini, dan juga tentu pengangguran [yang rendah]," ujar Airlangga seperti yang ditayangkan kanal YouTube Kemendagri RI, Kamis (7/11/2024).

Terkait itu, mantan ketua umum Partai Golkar ini menjelaskan bahwa pemerintah membedakan kinerja ekonomi daerah ke empat kategori. Pertama, provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah dan rasio gini rendah.

Contohnya, yaitu Kalimantan Timur yang memiliki PRDB per kapita US$14.160 pada 2023. PRDB yang tinggi itu diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah (5,78%) dan rasio gini rendah (0,32).

Kedua, provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah tetapi rasio gini tinggi. Contohnya adalah DKI Jakarta yang memiliki PRDB per kapita US$21.172 pada 2023.

PRDB yang tinggi tersebut diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah (4,3%). Hanya saja, rasio gininya termasuk tinggi (0,42).

"Antara kaya dan miskinnya, gap-nya [kesenjangannya] terlalu jauh. Ini PR bagi kepala daerah untuk menurunkan rasio gini," jelas Airlangga.

Ketiga, provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi, tetapi rasio gini rendah. Contohnya yaitu Sulawesi Tengah yang memiliki PRDB per kapita US$7.381 pada 2023.

PRDB yang di atas rata-rata tersebut tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah alias masih tinggi (11,77%). Kendati demikian, rasio gininya termasuk rendah (0,30).

Keempat, provinsi dengan kemiskinan tinggi dan rasio gini tinggi. Airlangga menegaskan, kategori keempat ini harus dihindari.

Contohnya, Papua Barat yang memiliki PRDB per kapita US$7.094 pada 2023. PRDB yang di atas rata-rata tersebut tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah atau masih tinggi (21,66%) sekaligus rasio gini yang rendah alias masih tinggi (0,39).

"Dengan indikator ini, pemerintah bisa bekerja untuk memacu pertumbuhan di daerah dan kita bisa memberikan insentif kepada daerah agar masing-masing punya industri atau sektor unggulan," tutup Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis Indonesia Forum kembali di gelar dengan mengangkat tema berjudul ‘Tingkat Kemiskinan Mengancam Indonesia Emas 2045, Bagaimana Solusinya?’ di Wisma Bisnis Indonesia, Senin (4/11/2024).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita, serta Staf Ahli Bidang Makroekonomi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Imam Soejoedi.

Selain itu, hadir pula Deputi Sistem Nasional Dewan Ketahanan Nasional Joko Setyo Putro, Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Ari Anindyo, Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) Supari, Direktur Bisnis PT Permodalan Nasional Madani (PMN) Prasetya Sayekti, serta Ekonom Arif Budimanta.

Dirjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita menyampaikan pada dasarnya industri kecil menengah (IKM), yang dikontribusikan oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah, di Tanah Air cukup terhantam pandemi Covid-19.

Hal ini pun berdampak pada perlambatan ekspor dan berlanjut dengan adanya tekanan geopolitik antara Rusia dan Ukraina.

“Ada penutupan atau kebijakan Amerika Serikat yang menutup produk-produk China. Pastinya banjir produk China ke negara lain,” ujarnya.

Meski demikian, industri Tanah Air masih mampu bangkit dan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), di mana ekonomi Indonesia mampu stabil di atas 5% sejak 2022.

Reni melihat tugas pemerintah yakni untuk meningkatkan kontribusi IKM untuk nasional, yakni sebagai penyokong industri-industri besar yang ada.

“Ada hotel restoran, kami ingin yang pasok itu IKM. IKM jadi rantai pasok atau supply chain,” tuturnya.

Reni menyampaikan bahwa saat ini baru IKM di sektor otomotif yang memberikan dampak nyata dan menjadi rantai pasok terhadap industri otomotif. Harapannya, sejalan dengan peningkatan rantai pasok IKM terhadap industri dapat mengerek ekonomi masyarakat dan keluar dari kemiskinan.

Sebelumnya, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menyebut bahwa menurunkan angka orang miskin di Indonesia menjadi salah satu sorotan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Penurunan 6% dari kemiskinan yang tersisa itu yang kami ingin berantas di situ. Jadi, nanti ada bansos lebih ke kemiskinan ekstrem kalau kelas menengah rentan pendekatannya lebih ke re-skilling dan akses modal untuk menciptakan roda bisnis baru,” pungkas Budiman beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah penduduk kelas menengah dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan drastis, dari 57,33 juta pada 2019 atau setara 21,45% dari total penduduk menjadi 47,85 juta orang atau setara 17,13% pada 2024 (Maret).

Padahal, data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan terus menurun menjadi 9,03% per Maret 2024, terendah dalam satu dekade terakhir. Tetapi ironisnya jumlah penduduk kelas menengah juga mengalami penurunan drastis. Selama lima tahun terakhir, sebanyak 9,48 juta orang telah turun kelas.

Kelompok kelas menengah mencakup masyarakat dengan pengeluaran berkisar Rp2.040.262 sampai Rp9.909.844 per kapita per bulan pada 2024. Jumlah itu ditentukan oleh standar Bank Dunia soal kelas menengah dengan perhitungan 3,5-17 kali garis kemiskinan suatu negara.

(PIt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyarankan pemerintah untuk membuat kebijakan yang memperkuat daya beli kelas menengah. Hal ini dikarenakan kelompok ini memiliki kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian Indonesia.

"Penguatan daya beli diperlukan tidak hanya untuk kelompok miskin, tapi juga untuk kelas menengah (middle class) dan menuju kelas menengah (aspiring middle class)."

Di tengah tren penurunan jumlah kelas menengah, muncul fenomena makan tabungan di masyarakat yang seolah mengonfirmasi adanya pelemahan daya beli yang berujung pada turunnya jumlah kelas menengah di Indonesia.

Sejatinya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat bahwa kelompok menengah ini masih tetap tumbuh.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa pun angkat suara soal kelas menengah makan tabungan karena saldo rata-rata kelompok di bawah Rp100 juta terus menurun.

Menurut dia, LPS membagi tabungan masyarakat dengan nilai di bawah Rp100 juta ke dalam beberapa kategori yakni klasifikasi di bawah Rp1 juta, kemudian Rp1 juta-Rp5 juta, Rp5 juta-Rp10 juta, Rp10 juta-Rp25 juta, Rp25 juta-Rp50 juta, dan terakhir Rp50 juta-Rp100 juta.

“Dari golongan itu yang paling rendah [tumbuhnya] di bawah 1 juta, yaitu 0,72%, mungkin terendah dalam tahun 2024 ini. Tapi, ini mungkin dari pertamanya enggak punya duit atau mungkin dengan bantuan langsung tunai [BLT] belum dikeluarin kali BLT-nya” ujarnya yang dikutip Rabu (9/10/2024).

Bila dirinci, per Agustus 2024 pertumbuhan atas simpanan Rp1 juta-Rp5 juta mencapai 5,92%. Kemudian, Rp5juta-Rp10 juta mencapai 6,16%, selanjutnya Rp10 juta-Rp25 juta 5,28%. Sementara itu, pertumbuhan Rp25 juta -Rp50 juta mencapai 5,73% dan Rp50 juta-Rp100 juta mencapai 5,19%.

Purbaya menyampaikan, capaian ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya seperti kelompok Rp 25 juta-Rp50 juta pada Juli 2024 tumbuh 5,13% dan Rp50 juta-Rp100 juta hanya tumbuh 4,13% pada Juli 2024.

“Sepertinya dari sini, golongan yang agak menengah mengalami perbaikan, ini berlawanan dengan apa yang kita baca di mana kelas menengah turun,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi kelas menengah di Indonesia saat ini tidak seburuk klaim fenomena makan tabungan. Pihaknya juga akan terus melakukan pemantauan.

“Tentunya belum akhir, ini baru awal, tapi kita monitor. Tapi artinya, yang ditakutkan orang selama ini, kalau kita lihat data, ini ternyata tidak seburuk yang digembar gemborkan,” tandasnya.

Distribusi Simpanan menurut Catatan LPS

Adapun, secara umum berdasarkan data Distribusi Simpanan yang dirilis LPS mencatat nominal tabungan masyarakat di bawah Rp100 juta tumbuh paling mini sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) dibanding kelompok simpanan lainnya.

Berdasarkan data LPS periode Agustus 2024, nominal simpanan di bawah Rp100 juta mencapai Rp1.061,42 triliun atau setara dengan 12,2% dari total simpanan Rp8.698,53 triliun.

Tercatat, pertumbuhan atas simpanan ini hanya meningkat 0,8% secara ytd. Adapun, secara tahunan tiering simpanan naik 5,3% yoy, sementara secara bulanan, angka ini naik tipis dari bulan sebelumnya yang tumbuh 0,3%.

Sementara itu, simpanan nasabah tajir alias yang kerap didominasi oleh korporasi, tiering simpanan di atas Rp5 miliar ini masih menjadi simpanan dengan nominal terbesar yakni mencapai Rp4.630,51 triliun atau 53,2% dari total simpanan yang ada.

Bila dibandingkan dengan simpanan di bawah Rp100 juta, simpanan di atas Rp5 miliar ini tumbuh 2,1% secara ytd. Secara tahunan tumbuh 9,1% yoy, sedangkan secara bulanan mengalami penyusutan sebesar 0,9% MoM.

Selain itu, simpanan nasabah di tiering lainnya seperti simpanan nasabah dengan nominal Rp100 juta hingga Rp200 juta tumbuh 2,4% ytd. Secara tahunan tumbuh 5,1% yoy. Sedangkan, tiering simpanan Rp200 juta hingga Rp500 juta tumbuh 3% ytd. Lalu, secara tahunan tumbuh 4,5% yoy.

Selanjutnya, simpanan Rp500 juta hingga Rp1 miliar tumbuh 2,9% ytd. Adapun, secara tahunan tumbuh 5,7% yoy.

Kemudian, simpanan Rp1 miliar hingga Rp2 miliar tumbuh 3,4% secara ytd. Jika ditilik secara tahunan simpanan ini tumbuh 3,8% yoy. Terakhir, simpanan Rp2 miliar hingga Rp5 miliar tumbuh 1,8% ytd, sementara secara tahunan tumbuh 3,9% yoy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Staf Presiden (KSP) mengakui bahwa kelas menengah turun, tetapi tidak sampai jatuh miskin.

Hal ini disampaikan Deputi III KSP Bidang Perekonomian Edy Priyono dalam seminar nasional bertajuk “Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi” yang diselenggarakan Indef, Kamis (3/10/2024).

“Kelas menengah ini memang turun, tetapi tidak sampai jatuh miskin. Itu benar. Karena kalau mereka jatuh miskin, angka kemiskinan akan naik. Ternyata kan tidak,” kata Edy.

SHUTTERSTOCK/MINERVA STUDIO Ilustrasi belanja di supermarket atau pasar swalayan, konsumsi masyarakat.

Edy mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan dan ketimpangan turun selama pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014.

Pada 2014 atau awal pemerintahan Jokowi, angka kemiskinan mencapai 11,25 persen. Sementara saat ini 9,03 persen.

Kemudian, pada 2014, angka kemiskinan ekstrem 6,18 persen, lalu saat ini 0,83 persen.

Tingkat kemiskinan turun 2,22 persen poin dan kemiskinan ekstrem turun 5,35 persen poin. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat ketimpangan turun 0,027 poin.

Edy juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi baik-baik saja di bawah pemerintahan Jokowi, kecuali pada saat Covid-19.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir sebesar 5,07 persen per tahun (tidak termasuk periode pandemi 2020-2021).

“Orang mengkritik, tidak sesuai dengan target Pak Jokowi, 7 persen. Tapi Pak Jokowi kan memang begitu. Beliau selalu memasang target tinggi,” kata Edy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Staf Presiden (KSP) mengakui bahwa kelas menengah turun, tetapi tidak sampai jatuh miskin.

Hal ini disampaikan Deputi III KSP Bidang Perekonomian Edy Priyono dalam seminar nasional bertajuk “Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi” yang diselenggarakan Indef, Kamis (3/10/2024).

“Kelas menengah ini memang turun, tetapi tidak sampai jatuh miskin. Itu benar. Karena kalau mereka jatuh miskin, angka kemiskinan akan naik. Ternyata kan tidak,” kata Edy.

SHUTTERSTOCK/MINERVA STUDIO Ilustrasi belanja di supermarket atau pasar swalayan, konsumsi masyarakat.

Edy mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan dan ketimpangan turun selama pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014.

Pada 2014 atau awal pemerintahan Jokowi, angka kemiskinan mencapai 11,25 persen. Sementara saat ini 9,03 persen.

Kemudian, pada 2014, angka kemiskinan ekstrem 6,18 persen, lalu saat ini 0,83 persen.

Tingkat kemiskinan turun 2,22 persen poin dan kemiskinan ekstrem turun 5,35 persen poin. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat ketimpangan turun 0,027 poin.

Edy juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi baik-baik saja di bawah pemerintahan Jokowi, kecuali pada saat Covid-19.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir sebesar 5,07 persen per tahun (tidak termasuk periode pandemi 2020-2021).

“Orang mengkritik, tidak sesuai dengan target Pak Jokowi, 7 persen. Tapi Pak Jokowi kan memang begitu. Beliau selalu memasang target tinggi,” kata Edy.

SHUTTERSTOCK/TENDO Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, presiden terpilih Prabowo Subianto memasang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yakni 8 persen.

“Pak Prabowo malah targetnya lebih tinggi lagi, 8 persen. Nah mungkin beliau juga berpikir gitu, saya enggak tahu,” kata Edy.

Sebelumnya, Prabowo meyakini bisa meraih pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen pada usia 2 sampai 3 tahun pemerintahannya kelak.

"Saya sangat yakin. Saya sudah dialog dengan para pakar. Saya mempelajari angka-angkanya. Saya sangat yakin kami akan dengan sangat mudah meraih pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, dan saya akan berusaha keras melampauinya," kata Prabowo dalam dialog di ajang Forum Ekonomi Qatar di Doha, Qatar, Kamis (16/5/2024).

Prabowo mengatakan, fokus pertamanya dalam pemerintahannya kelak adalah soal ketersediaan bahan pangan buat masyarakat.

Bisnis.com,JAKARTA — Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan keinginannya dalam memberantas kemiskinan. Salah satu contohnya, dia tidak mau masyarakat lanjut usia atau lansia di Indonesia masih bekerja berat seperti ‘menarik’ becak.

Prabowo mengatakannya dalam pidato penutupan Kongres III Partai NasDem di JCC Senayan, Jakarta. Dia ingin agar setiap pihak dapat bekerja dan berkolaborasi agar dapat menuntaskan kemiskinan di Tanah Air.

"Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita ingin bekerja supaya tidak ada lagi warga negara Indonesia yang usianya 70 tahun masih narik becak," ujar Prabowo dalam pidatonya, Selasa (27/8/2024).

Tidak hanya itu, ia juga menginginkan agar anak-anak di Indonesia memiliki gizi yang sehat, sebagai bentuk untuk menjawab tuntutan dari rakyat.

"Kita tidak mau anak-anak kita tidak makan padi sebelum mereka sekolah. Kita tidak mau anak-anak usia 10 tahun, badannya besar anak 4 tahun," jelasnya.

Prabowo juga meminta agar tuntutan rakyat dapat dipenuhi saat ini juga. Tidak nanti yang harus menunggu seminar, kajian, hingga focus group discussion (FGD).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan pada 2014 tercatat sebesar 11,25%, lalu pada 2023 turun mencapai 9,36%. Namun demikian, perlu dicatat bahwa jumlah penduduk miskin masih sebanyak 25,9 juta orang.

Indonesia pun masih berjibaku menghadapi kelompok rentan miskin, yang seketika bisa berubah menjadi miskin apabila terjadi kenaikan harga bahan pokok, yang menjadi komponen pengeluaran utama rumah tangga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kesejahteraan masyarakat meningkat di masa pemerintahannya. Ini tercermin dari turunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Hal itu diungkapkan Jokowi dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang APBN 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks DPR/MPR Jakarta, Jumat (16/8/2024).

"Indikator kesejahteraan masyarakat meningkat signifikan," kata dia.

SHUTTERSTOCK/MMD CREATIVE Ilustrasi pengangguran, lulusan SMK sumbang pengangguran terbanyak.

Kepala Negara menyebut tingkat pengangguran turun menjadi 4,8 persen di tahun 2024. Begitu pula dengan tingkat kemiskinan yang turun tajam menjadi 9,03 persen di tahun ini.

"Angka kemiskinan ekstrem juga turun signifikan menjadi 0,83 persen di tahun 2024," imbuh Jokowi.

Selain meningkatnya kesejahteraan masyarakat, Jokowi menilai kondisi politik dan ekonomi Indonesia tetap stabil selama 10 tahun terakhir, bahkan mampu tumbuh secara berkelanjutan di tengah gejolak geopolitik global, berbagai ancaman krisis hingga pandemi Covid-19.

Dia bilang, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4 persen. Lalu terjadi penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015–2024.

"Selain itu, kita juga telah merasakan kemajuan pembangunan infrastruktur yang Indonesiasentris. Mulai dari jalan tol dan jalan nasional, bendungan dan irigasi, pelabuhan dan bandara, pembangunan IKN Nusantara, dan masih banyak lainnya," ucap Jokowi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyatakan, anggaran belanja pemerintah yang digelontorkan lewat dana desa menjadi penting bagi masyarakat.

Dana desa bahkan disebut berhasil mengurangi tingkat kemiskinan nasional.

Pria yang akrab disapa Tommy itu menjelaskan, dana desa menjadi penting untuk mendukung pembangunan di tingkat desa. Selain itu, dana desa juga mendukung pemberdayaan masyarakat.

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A Thomas Djiwandono melambaikan tangan saat bersiap untuk dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2024). Presiden Joko Widodo melantik tiga wakil menteri yakni Thomas Djiwandono menjadi Wakil Menteri Keuangan, Sudaryono menjadi Wakil Menteri Pertanian, dan Yuliot Tanjung menjadi Wakil Menteri Investasi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

Alokasi dana desa terus meningkat sejak digulirkan pada tahun 2015, yakni Rp 20,9 triliun.

Kemudian, anggaran meningkat pada 2016 menjadi Rp 46,98 triliun, 2017 Rp 60 triliun, 2018 Rp 60 triliun, 2019 Rp 70 triliun, 2020 sebesar Rp 71 triliun, dan pada 2021 naik menjadi Rp 72 triliun.

Namun, pada 2022 anggaran dana desa mengalami penurunan menjadi Rp 68 triliun. Setahun berselang, nilai dana desa kembali naik di tahun 2023 menjadi Rp 70 triliun.

SHUTTERSTOCK/MAHA CREATIVE HUB Ilustrasi uang.

Seiring dengan perkembangan anggaran tersebut, tingkat kemiskinan di desa pun cenderung menurun. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di pedesaan turun dari 15,4 juta orang pada Maret 2021 menjadi 14,4 juta orang pada September 2022.

Dampak positif dana desa juga terlihat dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang menunjukan adanya kenaikan jumlah desa berstatus desa mandiri.

Tommy memaparkan, jumlah desa mandiri hanya mencapai 840 pada 2019, namun pada 2024 jumlahnya telah mencapai 16.908.

"Besar sekali ya itu. Mudah-mudahan statistik saya benar, tapi luar biasa ini," kata Tommy.

Selain itu, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal mengalami penurunan, dari semula 21.162 desa pada tahun 2019 turun menjadi 6.748 desa pada tahun 2024.

"Pemanfaatan anggaran dana desa telah menghasilkan berbagai capaian yang menunjang aktivitas perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa," ucap Tommy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyatakan, anggaran belanja pemerintah yang digelontorkan lewat dana desa menjadi penting bagi masyarakat.

Dana desa bahkan disebut berhasil mengurangi tingkat kemiskinan nasional.

Pria yang akrab disapa Tommy itu menjelaskan, dana desa menjadi penting untuk mendukung pembangunan di tingkat desa. Selain itu, dana desa juga mendukung pemberdayaan masyarakat.

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A Thomas Djiwandono melambaikan tangan saat bersiap untuk dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2024). Presiden Joko Widodo melantik tiga wakil menteri yakni Thomas Djiwandono menjadi Wakil Menteri Keuangan, Sudaryono menjadi Wakil Menteri Pertanian, dan Yuliot Tanjung menjadi Wakil Menteri Investasi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

Alokasi dana desa terus meningkat sejak digulirkan pada tahun 2015, yakni Rp 20,9 triliun.

Kemudian, anggaran meningkat pada 2016 menjadi Rp 46,98 triliun, 2017 Rp 60 triliun, 2018 Rp 60 triliun, 2019 Rp 70 triliun, 2020 sebesar Rp 71 triliun, dan pada 2021 naik menjadi Rp 72 triliun.

Namun, pada 2022 anggaran dana desa mengalami penurunan menjadi Rp 68 triliun. Setahun berselang, nilai dana desa kembali naik di tahun 2023 menjadi Rp 70 triliun.

SHUTTERSTOCK/MAHA CREATIVE HUB Ilustrasi uang.

Seiring dengan perkembangan anggaran tersebut, tingkat kemiskinan di desa pun cenderung menurun. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di pedesaan turun dari 15,4 juta orang pada Maret 2021 menjadi 14,4 juta orang pada September 2022.

Dampak positif dana desa juga terlihat dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang menunjukan adanya kenaikan jumlah desa berstatus desa mandiri.

Tommy memaparkan, jumlah desa mandiri hanya mencapai 840 pada 2019, namun pada 2024 jumlahnya telah mencapai 16.908.

"Besar sekali ya itu. Mudah-mudahan statistik saya benar, tapi luar biasa ini," kata Tommy.

Selain itu, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal mengalami penurunan, dari semula 21.162 desa pada tahun 2019 turun menjadi 6.748 desa pada tahun 2024.

"Pemanfaatan anggaran dana desa telah menghasilkan berbagai capaian yang menunjang aktivitas perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa," ucap Tommy.

JAKARTA, investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan delegasi World Bank di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (25/7/2024). Dalam pertemuan itu, dibahas berbagai isu terkait perekonomian Indonesia dan berbagai program yang telah dijalankan oleh pemerintah.

Isi pembahasan antara Jokowi dan delegasi World Bank diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia bilang, World Bank mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di atas 5% dengan tingkat inflasi sebesar 2,58%. Selain itu, World Bank juga mengapresiasi sejumlah program yang telah dilakukan pemerintah Indonesia.

“Antara lain pengurangan kemiskinan dan juga program-program yang terkait dengan infrastruktur untuk pertanian termasuk dengan irigasi yang tadi delegasi World Bank dari Lombok dan melihat bagaimana pendapatan petani meningkat dan juga irigasi berjalan dengan baik kemudian juga hasil daripada pertanian mendongkrak nilai tukar petani,” ujar Airlangga dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Selain itu, kata dia, World Bank juga mengapresiasi program penurunan stunting yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui program early childhood. Dalam hal ini, Presiden Jokowi menyebut bahwa terjadi penurunan angka stunting di Indonesia dari 37% menjadi 21%, penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dari 6,2% menjadi 0,8%.

“Nah, terkait dengan program tersebut, Bapak Presiden juga bercerita mengenai program dana desa di mana dana desa sebesar Rp 71 triliun dipergunakan untuk berbagai kegiatan di pedesaan termasuk untuk mengurangi dari pada stunting,” ungkap Airlangga.

Di samping itu, Presiden Jokowi ikut menekankan pentingnya resiliensi pangan dan energi hijau untuk masa depan Indonesia. Menurut Presiden, Indonesia memiliki program terkait dengan energi bersih antara lain hydro solar geothermal.

“Dan juga dari World Bank mengatakan pentingnya untuk pengembangan transmisi infrastruktur, transmisi listrik. Dan tentu ini menjadi prioritas prioritas yang perlu dilakukan oleh pemerintah,” ucap Airlangga.

Transisi Energi hingga IKN

Presiden mengingatkan bahwa transisi energi perlu mempertimbangkan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, multiple source of energy dengan transmisi yang terkoneksi antar pulau diharapkan dapat membuat harga yang terjangkau bagi masyarakat.

“Tentunya berbagai subsidi yang dilakukan oleh pemerintah juga tentunya ke depan subsidi ini akan ditujukan kepada mereka yang berhak,” tutur Airlangga.

Tak sampai disana saja, Presiden Jokowi menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia, serta dukungan untuk usaha kecil dan menengah. Delegasi World Bank juga mencatat berbagai program untuk mendukung infrastruktur listrik dan praktik terbaik yang telah dilakukan di negara lain seperti India.

“Ada beberapa best practice yang dilakukan di India, di mana India juga bisa mencari fund sejenis PLN namun fund tersebut di back-up atau didukung oleh World Bank,” ungkap Airlangga.

Terakhir, Airlangga mengatakan bahwa Presiden Jokowi mendorong kebijakan penanganan keberlanjutan, termasuk pengembangan nursery untuk tanaman dalam skala besar di Tanah Air. Diantaranya adalah di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Bali.

“Oleh karena itu, dari World Bank merasa bahwa program yang dilakukan oleh Indonesia adalah program yang sifatnya masif, skala besar, dan juga dengan masif dan skala besar itu diharapkan bisa menjadi percontohan untuk negara-negara lain di luar Indonesia,” pungkas Airlangga.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sementara itu, delegasi World Bank yang hadir adalah Anna Bjerde selaku Managing Director of Operations World Bank, Manuela V. Ferro selaku Regional Vice President, Carolyn Turk selaku Country Director Indonesia & Timor-Leste, serta Seynabou Sakho selaku Director of Operations.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kementerian ESDM dan Bappenas menemukan adanya anomali dalam dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan, alih-alih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kaya pertambangan.

Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis, M. Idris F. Sihite mengatakan bahwa pengelolaan SDA sudah seharusnya dapat memberikan kesejahteraan dan memutar ekonomi wilayah sekitar, bukan hanya mendapatkan dampak buruk akibat kegiatan pertambangan yang tidak bertanggung jawab.

“Berdasarkan hasil diskusi Kementerian ESDM dengan Bappenas, yang menyimpulkan adanya anomali terhadap pengelolaan sumber daya alam di sejumlah wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam justru angka kemiskinannya cukup tinggi,” ujarnya, dikutip dari laman Kementerian ESDM, Senin (22/7).

Menurut Idris, penghentian anomali pengelolaan SDA tersebut membutuhkan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan akademisi.

“Ini pekerjaan rumah kita bersama untuk mengatasi persoalan tersebut, apakah tata kelola sumber daya alam sudah sejalan dengan tujuan pasar 33 UUD 1945, yakni sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Sihite mengungkapkan, anomali yang secara kasat mata ada salah satunya yaitu di Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan provinsi dengan cadangan batu bara terbesar kedua di Indonesia sebesar 9,3 miliar ton.

Pada 2023, provinsi ini memproduksi 104,68 juta ton batu bara, serta menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp 9,898 triliun dengan rincian iuran tetap Rp 66,4 miliar dan royalti Rp 9,832 triliun. Namun hal tersebut tidak juga mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

Tambang Ilegal

Salah satu penyebab dari anomali tersebut menurut Sihite adalah banyaknya pertambangan tanpa izin di Provinsi Sumatera Selatan yang mencari keuntungan sesaat tanpa menghiraukan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan bertanggung jawab.

“Provinsi Sumsel merupakan salah satu lokasi PETI terbanyak di Indonesia. PETI merupakan tindak pidana pertambangan subsektor minerba dengan delik khusus (lex spesialis) di luar KUHP yang memuat sanksi pidana dengan beb (Pasal 158 s/d Pasal 164 UU No 3 Th 2020),” ujar Sihite.

Dia berharap para penegak hukum dapat melakukan reformulasi strategi pengungkapan perkara PETI berbasis scientific evidence dan 'catch the big fish'.

“Semua komoditas tambang punya indentitas seperti DNA, sehingga dapat diidentifikasi menggunakan pendekatan scientific evidence, yang basisnya terukur di laboratorium. Bukti ilmiah merupakan bukti yang tidak terbantahkan untuk menghitung kerugian negara dari praktek pertambangan illegal,” kata dia.

Guna melakukan penghitungan dampak kerugian negara, Sihite mengatakan Kementerian ESDM memiliki kemampuan mengungkap data baku, terukur, dan komprehensif untuk membuktikan secara riil kerugian negara ditimbulkan bukan sekedar perkiraan.

Dia meminta para penegak hukum untuk mengubah cara pengungkapan perkara, dengan membalik pengungkapan perkara dari hilir dan memutus supply chain dari end user sampai dengan illegal refinery.

Pengungkapan berbasis AML (anti money laundering) atau anti pencucian uang dan follow the money dengan mengintegrasikan fungsi dan kewenangan 'pihak-pihak terkait.

“Opsi tindakan hukum lainnya bersifat Non Pidana secara komulatif maupun terpisah, untuk memulihkan kerugian negara dan 'memaksa' para pelaku mematuhinya (terutama untuk kasus reklamasi tambang),” kata Sihite.

Sihite juga mengingatkan, Kementerian ESDM saat ini belum memiliki unit khusus yang membidangi penegakan hukum di sektor ESDM seperti halnya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Ia menekankan perlunya membangun sinergitas yang konstruktif dan berkelanjutan antara APH Kejaksaan (sebagai Penyidik, Penuntut umum maupun JPN) dengan aparatur Kementerian ESDM untuk mentransformasikan pengetahuan aspek teknis pertambangan (minerba dan migas) dan prinsip-prinsip good governance dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas masing-masing.

Kerja sama antara pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk menciptakan pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip good mining practice.

Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Siti Sumilah Rita Susilawati mengungkapkan pentingnya sinergi berbagai pemangku kebijakan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan minerba dan migas dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Regulasi harus ditegakkan secara konsisten dan pengawasan harus dilakukan secara ketat. Kita perlu memastikan setiap pelaku usaha mematuhi peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan,” kata Rita.

JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungumkan tingkat kemiskinan di Indonesia menurun menjadi 9,03% dan kemiskinan ekstrem menurun menjadi 0,83%. Namun demikian, penurunan tingkat kemiskinan terbilang lambat untuk mencapai target 7,5% di akhir 2024 ini.

“Bahwa kemiskinan ekstrem maupun kemiskinan Indonesia pada tahun 2024 per Maret itu mengalami penurunan, yaitu yang miskin 9,03% sedangkan kemiskinan ekstrem 0,83%,” kata Muhadjir di acara Pemaparan Pembelajaran inovasi dan praktik baik “pemanfaatan data P3KE untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem” di Kantor Kemenko PMK, Selasa(9/7/2024).

Namun demikian, Muhadjir mengungkapkan bahwa penurunan kemiskinan ini dinilai sangat lambat. Target dari pemerintah sendiri mengharapkan angka kemiskinan dapat berada di angka 8% pada akhir tahun 2024 ini.

“Penurunan kemiskinan ini sangat lambat sekali. Dan untuk kemiskinan tahun lalu 9,93% sebelum sampai di angka 8%. Saya berharap di akhir tahun 2024 target dari pemerintah semoga kita bisa di angka 8% walaupun itu masih jauh dari target yang sesungguhnya yaitu 7,5%.”

Selain itu, Muhadjir mengatakan angka kemiskinan Indonesia per Maret 2024 mengalami penurunan jadi 9,03%. Angka ini turun 0,33% ketimbang Maret 2023 yang tercatat sebesar 9,36%. Muhadjir berharap ke depannya angka kemiskinan menurun dengan terus memberikan bantuan untuk masyarakat miskin dengan pemerataan bansos di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang. Dalam kurun tahun 2014 hingga 2024, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 3,06 juta orang atau turun sekitar 2,22%.

Pada Maret 2014 jumlah penduduk miskin sebanyak 28,28 juta orang (dengan persentase penduduk miskin 11,25%), setelah itu tingkat kemiskinan terus menurun hingga Maret 2019 yang sebanyak 25,14 juta orang (9,41%). Namun, saat pandemi Covid-19 penduduk miskin meningkat pada Maret 2020 sebanyak 26,42 juta orang (9,78%), dan Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang (10,14%). Setelah periode tersebut penduduk miskin terus menurun sampai pada Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang (9,03%).

Secara rata-rata jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 300 ribu orang per tahun. Penurunan kemiskinan terjadi di wilayah perdesaan dan perkotaan dengan laju penurunan di perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan. Tingkat kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 9,03% merupakan tingkat kemiskinan terendah pada satu dekade ini.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News