Bisnis.com, SERANG — Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Muchamad Arifin mengungkapkan rencana peluncuran Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS) akan berlangsung pada akhir Desember 2024.

Arifin menyebutkan, rencana tersebut merupakan hasil perundingan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dengan presiden. Dalam hal ini, Arifin tidak menyebutkan presiden yang dimaksud apakah Jokowi atau presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dalam hal ini juga, Arifin menekankan belum ada tanggal resmi peluncuran atau soft launching core tax.

"Kalau laporan pertemuan Ibu SMI dengan pak presiden, sekitar Desember 2024. Sehingga diharapkan di awal 2025 itu sudah roll out," ujarnya dalam Media Gathering APBN 2024, Kamis (26/9/2024).

Baru-baru ini pun Direktorat Jenderal Pajak resmi meluncurkan media edukasi berupa simulator core tax pada situs pajak.go.id, Senin (23/9/2024).

Di mana simulator core tax bersifat interaktif dan wajib pajak akan dikenalkan pada berbagai fitur dalam aplikasi core tax tersebut.

Arifin lebih lanjut melanjutkan, penerapan core tax menjadi salah satu kebijakan yang akan berdampak pada penerimaan negara.

Sesuai dengan kajian World Bank atau Bank Dunia sebelumnya, di mana implementasi sistem baru dalam perpajakan Indonesia ini dapat mengerek rasio pajak atau tax to GDP ratio sebesar 1,5%.

Pada 2023, rasio pajak Indonesia tercatat sebesar 10,2% atau lebih rendah dari capaian 2022 yang sebesar 10,39%. Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan rasio pajak di angka 10,2%.

Dengan implementasi core tax dan penambahan 1,5%, artinya rasio pajak akan sebesar 11,7% atau menuju 12%.

Meski demikian, penambahan tersebut tidak dapat terjadi dalam sekejap. Arifiin menyampaikan, butuh setidaknya waktu lima tahun untuk meningkatkan rasio pajak 1,5%.

Tidak menutup kemungkinan juga penambahan tax ratio dapat lebih besar dengan terhimpunnya data-data para Wajib Pajak (WP). Terlebih, saat ini pemerintah telah menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Semua itu tergantung nanti, kesiapan data. Kalau misalnya core tax sudah berjalan kemudian datanya yang kita harapkan dari tadi dari instansi dan lembaga semua masuk, saya kira pasti akan menambah tax ratiosecara signifikan," jelasnya.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah segera meluncurkan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS) pada akhir tahun 2024.

Usai Rapat Internal mengecai CTAS dengan Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (31/7/2024), Sri Mulyani menuturkan bahwa core tax adalah reformasi sistem teknologi informasi dan manajemen data dan proses bisnis.

Setidaknya, terdapat sembilan tujuan dari implementasi core tax sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2018.

“[Pertama], melakukan otomasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan dari mulai pendaftaran, ekstensifikasi, pembayaran, pelaporan, layanan wajib pajak, data pihak ketiga, pertukaran informasi,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan Instagram @smindrawati, Kamis (1/8/2024).

Tujuan kedua, meningkatkan data analytics berupa kepatuhan wajib pajak berbasis risiko, business intelligence, pengelolaan akun wajib pajak terdiri dari 3 modul, yaitu revenue accounting system, taxpayer profile, potential revenue monitoring.

Ketiga, menciptakan transparansi akun wajib pajak dengan kemampuan melihat seluruh transaksi untuk mempermudah pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

Keempat, perbaikan layanan perpajakan yang cepat, dapat diakses dari berbagai saluran dan dapat dimonitor secara real-time oleh wajib pajak.

Kelima, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih berkeadilan bagi Wajib Pajak. Keenam, menyediakan data yang lebih kredibel (valid dan terintegrasi) dan memperluas jaringan integrasi data pihak ketiga.

Ketujuh, menciptakan knowledge management for better decision dan menjadikan DJP sebagai data and knowledge driven organization. Terakhir, laporan keuangan DJP yang hati-hati dan akuntabel (Revenue Accounting System).

Untuk diketahui, saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menangani 70 juta Wajib Pajak dengan volume e-Faktur mencapai 776 juta, Surat Setoran Pajak (SSP) 74 juta, dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebanyak 31 juta.

Bendahara Negara menekankan bahwa reformasi perpajakan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan rasio penerimaan.

“Ini merupakan keniscayaan, kebutuhan dan keharusan untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak dan peningkatan voluntary compliance,” tuturnya.

Adapun, realisasi penerimaan pajak pada semester I/2024 senilai Rp893,8 triliun atau turun 7,9% secara tahunan (yoy).

Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan realisasi PPh badan hingga 34,5% akibat profitabilitas perusahaan yang menurun sebagai dampak dari moderasi harga komoditas.

Sri Mulyani berharap dengan perbaikan sistem ini dapat mengerek tax-to-GDP ratio atau rasio pajak sebesar 1,5% terhadap PDB.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah menargetkan rasio perpajakan (tax ratio) akan berada di kisaran 10-12% dari PDB. Salah satu langkah dilakukan dengan mengoptimalkan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system).

“Tax ratio kan ditargetkan untuk dinaikan kembali ke 12%, tentu kita harus kejar juga pendapatan lebih tinggi,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis (25/7/2024).

Rasio pajak adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto. Rasio ini merupakan alat ukur untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara. Adapun komponen penerimaan pajak di Indonesia mencakup penerimaan pajak pusat, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) minyak dan gas, dan PNBP pertambangan umum. Pajak daerah tidak menjadi komponen perhitungan rasio pajak.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menjalan core tax administrationsystem untuk mengerek rasio perpajakan. Dengan adanya penerapan sistem tersebut akan mempermudah pelayanan terhadap wajib pajak yang diharapkan memberikan dampak positif ke realisasi penerimaan negara.

Dalam periode tahun 2021 hingga 2024 DJP sudah melakukan pengembangan core tax administration system mencapai 73% dari target. Realisasi anggaran pengembangan core tax administration system pada tahun 2021 sebesar Rp 223,83 miliar dari pagu Rp 684,04 miliar. Anggaran ini dipakai untuk 21 proses bisnis terkait perancangan core tax administration system.

Lalu pada tahun 2022 sebesar Rp 407,36 miliar dari pagu Rp 413,31 miliar yang digunakan untuk 21 proses bisnis dalam pengembangan core tax administration system. Selanjutnya pada tahun 2023 sebesar Rp 34,35 miliar dari pagu Rp 551,21 miliar yang dipakai untuk 3 kegiatan yaitu tes, migrasi, dan initial deploy.

“Salah satu yang juga dipersiapkan di Kemenkeu adalah digitalisasi dengan core tax system. Nah, core tax system itu diharapkan akhir tahun ini bisa berjalan,” tutur Airlangga.

Anggaran 2024-2025

Sebelumnya,

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan pihaknya terus melanjutkan implementasi core tax administration system dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Pada tahun 2024 pemerintah menganggarkan Rp 311,46 triliun untuk implementasi core tax system sedangkan pada tahun 2025 diajukan anggaran senilai Rp 201,74 miliar.

“Linimasa core tax administration system ini sejak 2021 sampai 2024 ini berbagai macam kegiatan ini sudah selesai terkait planning, design, build, dari modul yang terdiri dari berbagai rilis, sekarang masih berlangsung migrasi data dan testing,” kata Nufransa.

Bila dirinci sistem yang sudah selesai dirancang dalam core tax system pada tahun 2023 adalah desain (high level and detailed design) dan pengembangan sistem (development). Sementara pada tahun 2024 ini sedang dalam fase pengujian dan sedang dilaksanakan kegiatan system integration testing (SIT) dan functional verification testing (FVT).

“System integration testing adalah tes untuk aplikasi secara keseluruhan yang terintegrasi sedangkan functional verification testing adalah tes berdasarkan modul-modul di masing-masing sistem tersebut,” kata Nufransa.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Akselerasi penerimaan pajak oleh pemerintah dinilai menjadi krusial dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Hal ini tertuang dalam kajian yang dilakukan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (Infid), berkolaborasi dengan Celios, The Prakarsa, TI Indonesia, PWYP Indonesia, dan Migrant CARE.

Dalam laporan kajian tersebut, disebutkan bahwa rasio pajak Indonesia menunjukkan tren stagnasi dalam 10 tahun terakhir, meski secara nominal penerimaan pajak di dalam negeri meningkat. Rasio pajak Indonesia bahkan belum pernah menyentuh level 11%.

Penerimaan pajak Indonesia dinilai masih sangat jauh dari negara-negara maju, bahkan cenderung lebih rendah dari sesama negara berkembang yang berada di kisaran hampir 20%.

“Posisi rasio pajak Indonesia saat ini, tragisnya, berada di bawah negara-negara miskin,” bunyi kajian tersebut Selasa (23/7/2024).

Dengan bergabungnya Indonesia ke OECD, Indonesia dinilai akan menanggung konsekuensi dari sisi finansial. Pertama, Indonesia harus siap untuk tidak lagi menjadi negara penerima bantuan pembangunan, melainkan menjadi negara dengan tanggung jawab memberikan bantuan pembangunan.

Kedua, Indonesia berisiko membayar kontribusi yang lebih besar dibandingkan beberapa negara Uni Eropa, dikenakannya kontribusi wajib dan kontribusi sukarela anggota yang dihitung dengan skala perhitungan tertentu dan berdasarkan ukuran ekonomi atau PDB.

“Indonesia dapat saja bergabung dengan klub negara maju seperti OECD. Namun, karena rasio pajak Indonesia baru sekelas negara miskin, tentunya membutuhkan berbagai upaya keras untuk perbaikan”.

Menanggapi hasil studi tersebut, Analis Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Eka Hendra Permana menyampaikan bahwa rasio perpajakan Indonesia yang cenderung masih rendah memang menjadi tantangan.

“Kalau bicara isu perpajakan, sepertinya di antara 38 negara anggota OECD, Indonesia masih rendah,” katanya.

Dia menjelaskan, dalam hal ini, Kemenkeu memiliki tanggung jawab dalam menjaga kebijakan fiskal yang prudent untuk memastikan APBN dijalankan dengan tiga fungsi, yaitu APBN sebagai instrumen distribusi, instrumen stabilisasi, dan pengalokasian anggaran.

Dia juga memaparkan, untuk menjadi anggota OECD, ada sebanyak 260 standar yang harus dipenuhi oleh Indonesia.

Dari sebanyak 260 standar tersebut, 46 diantaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kemenkeu. Lebih terperinci, 23 di antaranya adalah terkait perpajakan dan 5 terkait pengelolaan anggaran.

Dia mengatakan, Kemenkeu akan terus mengkaji dan melakukan pemantauan untuk bisa menyesuaikan standar tersebut dengan standar yang diterapkan negara-negara anggota OECD.

“Nantinya kami akan terlibat, berdiskusi, melakukan monitoring untuk memenuhi standar OECD. Sejauh mana sih gap yang masih ada dan apakah masih ada penguatan dan perbaikan regulasi yang masih harus dilakukan Kemenkeu untuk memastikan sudah sesuai standar OECD,” katanya.