Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS) akan diluncurkan pada 2025. Sistem pajak baru itu pernah diklaim oleh bendahara negara tersebut sebagai yang terbesar di dunia.

Untuk diketahui, Core Tax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Core Tax bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

"Pada dasarnya untuk pajak Core Tax kita akan tetap fokus dilaunch awal tahun depan (2025). Jadi ini beberapa tahapan mungkin bisa diupdate secara tersendiri kesiapan DJP sendiri, maupun wajib pajak sendiri, itu perlu dijaga secara baik agar tidak ada disruption," kata Sri Mulyani dalam konferesi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkap saat ini persiapan sistem pajak tersebut sampai pada tes pengujian kesiapan operasional atau Operational Acceptance Testing (OAT).

"OAT sejak 28 Oktober kami harap di pertengahan Desember OAT sendiri sudah dapat kita selesaikan sehingga sampai akhir tahun semuanya siap dan awal tahun depan insyaallah Core Tax bisa digunakan untuk transaksi seluruh wajib pajak," ungkapnya.

Pihaknya tengah melakukan sosialisasi terus-menerus terkait sistem pajak baru tersebut, agar ke depan dapat digunakan semua wajib pajak.

"Akhir tahun ini masa bagi kami untuk terus diseminasi, tidak hanya kepada kami di dalam internal, kepada para wajib pajak, stakeholders lainya. Familiarisasi termasuk simulasi kami siapkan, sediakan, kepada masyarakat wajib pajak yang ingin mensimulasikan transaksi pajak dengan sistem kami," jelasnya.

Sri Mulyani pernah mengungkap bahwa Core Tax menjadi sistem pajak terbesar dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (21/8) lalu. Dia menyebut Core Tax yang dimiliki Indonesia akan menjadi yang terbesar dibanding Core Tax milik negara lain.

"Ini mungkin termasuk pembangunan Core Tax terbesar di dunia karena Core Tax lain itu dibangun, negara-negara itu seperti New Zealand, Kanada, nggak sebesar Indonesia, ini adalah yang terbesar barang kali," kata dia

Dia menargetkan sistem itu akan meluncur akhir tahun ini atau awal tahun depan. Namun, memang diakui banyak masalah yang ditemukan oleh Kemenkeu terutama saat uji coba.

Kementerian Keuangan tengah bersiap untuk meluncurkan sistem pajak canggih yaitu Core Tax Administration System (CTAS). Ditargetkan system ini bisa benar diterapkan pada Desember 2024.

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak (DJP) Muchamad Arifin mengatakan, sistem ini mampu mengerek penerimaan negara hingga 1,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun hal ini berdasarkan pada studi World Bank.

"Kalau laporan pertemuan Ibu SMI dengan pak presiden, sekitar Desember 2024. Sehingga diharapkan di awal 2025 itu sudah roll out," kata Arifin, dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024).

Meski Core Tax telah diterapkan, Arifin mengatakan, penerimaan negara tidak serta merta langsung terlihat dampaknya. Untuk melihat dampaknya ini, menurut dia perlu Waktu hingga 5 tahun.

"Nggak mungkin misalnya setelah diterapkan sekarang, misalnya tahun depan bisa nambah 1,5% dari PDB. Itu akan bertambah sekitar 5 tahunan," ujarnya.

Arifin sendiri tidak menjelaskan lebih detail terakhir perhitungan dan potensi tambahan penerimaan negara lewat Core Tax. Namun ia memastikan, penerimaan atau rasio pajak akan bertambah secara signifikan usai diterapkan ke dalam system.

"Semua itu tergantung nanti, kesiapan data itu. Kalau misalnya Core Tax sudah berjalan kemudian datanya yang kita harapkan dari instansi dan Lembaga, semua masuk, saya kira pasti akan menambah tax ratio secara signifikan," kata dia.

Lebih lanjut, ia juga menjamin keamanan data dari Core Tax usai diimplementasikan. Katanya, DJP akan terus memperkuat system IT sehingga tidak akan ada kebocoran data di masa mendatang.

"DJP berkomitmen kerahasiaan data WP dijaga dengan ketat, terutama data pelaksanaan hak dan kewajiban. Tapi kalau lihat history (kebocoran data) sekian tahun termasuk kemarin itu bukan dari lock DJB. Jadi mengenai Core Tax tidak perlu khawatir," katanya.

Di kesempatan berbeda, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa implementasi Core Tax dalam sistem perpajakan RI akan membuat rasio pajak Indonesia naik menjadi 12%.

"Kita lihat target di Kementerian Keuangan sendiri kan di 10% (rasio pajak), dengan Core Tax targetnya jadi 12%," kata Thomas.

Sebagai informasi,core tax administration system adalah suatu sistem teknologi informasi dalam administrasi perpajakan yang bertujuan untuk mengotomatisasi proses bisnis yang dijalankan oleh DJP sebagai pihak yang memegang otoritas perpajakan.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi meluncurkan media edukasi berupa simulator core tax pada situspajak.go.id, hari ini, Senin (23/9/2024).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyampaikan bahwa peluncuran simulator tersebut bertujuan untuk memfasilitasi wajib pajak dalam memahami berbagai fitur core tax dengan lebih baik.

Dwi menjelaskan, simulator core tax bersifat interaktif. dan wajib pajak akan dikenalkan pada berbagai fitur dalam aplikasi coretax tersebut.

“Simulator core tax dapat diakses dari mana pun dan kapan pun menggunakan internet, sehingga dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak,“ katanya melalui keterangan resmi, Selasa (24/9/2024).

Dwi juga menegaskan bahwa wajib pajak tidak perlu khawatir terhadap data pribadinya, karena data yang digunakan adalah data khusus untuk keperluan edukasi, bukan merupakan data wajib pajak yang sebenarnya.

Untuk mengakses simulator ini, wajib pajak harus melakukan pendaftaran pada laman awal akun DJPOnline. Jika pendaftaran berhasil, sistem akan memberikan notifikasi melalui alamat email yang terdaftar pada akun DJPOnline.

Notifikasi berupa tautan, nama pengguna, dan kata sandi untuk mengakses simulator akan dikirim paling lama tiga hari kerja.

Adapun, dalam rangka melakukan edukasi terkait coretax, DJP tidak hanya menyediakan simulator. Sebelumnya DJP juga telah mengadakan edukasi secara langsung dengan metode hands on yang dilakukan di seluruh unit kerja, termasuk kepada wajib pajak prioritas.

DJP juga menyediakan sarana belajar mandiri dalam bentuk video tutorial dan handbook, yang nantinya dapat diakses melalui kanal komunikasi DJP. DJP telah memproduksi 55 video tutorial dan 19 handbook yang disiapkan untuk membantu wajib pajak dalam mempelajari penggunaan coretax.

Dwi mengatakan, peluncuran media edukasi coretax diharapkan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap coretax.

Wajib pajak pun diharapkan dapat memberikan dukungan penuh atas implementasi coretax nantinya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan soal sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau Core Tax administration system (CTAS). Dia mengklaim sistem pajak baru itu akan menjadi yang terbesar di dunia.

"Ini mungkin termasuk pembangunan Core Tax terbesar di dunia karena Core Tax lain itu dibangun, negara-negara itu seperti New Zealand, Kanada, nggak sebesar Indonesia, ini adalah yang terbesar barang kali," kata dia dalam raker dengan Komisi XI DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Dia menargetkan sistem itu akan meluncur akhir tahun ini atau awal tahun depan. Namun, memang diakui banyak masalah yang ditemukan oleh Kemenkeu terutama saat uji coba.

"Kami berharap bisa diluncurkan paling tidak akhir tahun ini atau awal tahun depan akan bekerja live sudah hidup, dan dengan demikian projectnya bisa diselesaikan meskipun implementation support akan continue," jelasnya.

Menurut Sri Mulyani pembangunan sistem tersebut mengalami pelambatan akibat pandemi COVID-19. Akhirnya pembangunan dimulai lagi pada 2022 dan pada 2023 dilakukan uji coba. Nah pada uji coba sistem untuk berbagai fungsi, mulai diketahui lebih jauh berbagai masalah.

"2023 kemarin melakukan testing dari berbagai fungsi dan di situ mulai muncul loh kenapa fungsinya kenapa hanya ini, fungsi ini kenapa belum dapat dimasukkan atau harus dimasukkan sehingga ada konsekuensi dari berbagai re-design berdasarkan test-test yang kita lakukan," jelasnya.

Selain itu kendala berikutnya adalah terkait migrasi data dari sistem sebelumnya ke sistem baru. Apalagi Indonesia memiliki 78 juta wajib pajak yang transaksinya jutaan per hari.

"Yang rumit lagi migrasi data, terus terang kita bicara 78 juta WP, tetapi transaksinya itu jutaan per hari. Jadi data migration dilakukan hati hati pada saat kita melakukan ini fungsi pajaknya tetap jalan," tuturnya.

Sri Mulyani ingin migrasi data itu tidak mengganggu kinerja sistem perpajakan dan tidak menghilangkan data lama.

"Jadi ini yang kita terus lakukan. Data migration tetap continue sampai sekarang making sure old data di migrasi tetapi tidak hilang kalau terjadi apa kita masih punya backup. Dan yang lebih rumit lagi mengubah mindset 40 ribu karyawan DJP karena nanti mereka bekerja base on system," pungkasnya.

Sebagai informasi, dikutip dari situs Direktorat Jenderal Pajak, Core Tax merupakan sistem admnistrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan.

Tujuan utama dari pembangunan Core Tax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Core Tax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.

Simak juga Video 'Ekonom soal Tax Amnesty Jilid II: Banyak Mudaratnya':

[Gambas:Video 20detik]

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat ini tengah mengembangkan modernisasi sistem pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga sudah melapor kepada Presiden Joko Widodo mengenai core tax administration system atau CTAS.

“Core taxadalah reformasi sistem teknologi informasi, manajemen data, dan proses bisnis berdasarkan Perpres Nomor 40 Tahun 2018,” kata Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya, Kamis (1/8).

Sri Mulyani menjelaskan terdapat delapan tujuan dari pengembangan CTAS. Tujuan pertama yaitu melakukan otomatisasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan. Hal itu mulai dari pendaftaran, ekstensifikasi, pembayaran, pelaporan, layanan wajib pajak, data pihak ketiga, dan pertukaran informasi.

Tujuan kedua yakni meningkatkan data analytics kepatuhan wajib pajak berbasis risiko, business intelligence, pengelolaan akun wajib pajak. Hal itu terdiri dari tiga modul yaitu revenue accounting system, taxpayer profile, dan potential revenue monitoring.

Tujuan ketiga yaitu menciptakan transparansi akun wajib pajak. “Ini dengan kemampuan melihat seluruh transaksi untuk mempermudah pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan,” ujar Sri Mulyani.

Tujuan keempat yaitu perbaikan layanan perpajakan yang cepat. Selain itu, layanan juga dapat diakses dari berbagai saluran dan dapat dimonitor secara real time oleh wajib pajak.

Lalu tujuan kelima yakni pengawasan dan penegakan hukum yang lebih berkeadilan bagi wajib pajak. Selanjutnya yang keenam yaitu menyediakan data yang lebih kredibel dan memperluas jaringan integrasi data pihak ketiga.

Tujuan ketujuh yaitu menciptakan knowledge management for better decision dan menjadikan DJP sebagai data and knowledge driven organization. Selanjutnya tujuan kedelapan yaitu laporan keuangan DJP yang prudent dan akuntabel.

“Saat ini DJP menangani 70 juta wajib pajak dengan volume e-Faktur mencapai 776 juta SSP 74 juta dan SPT 31 juta,” kata Sri Mulyani.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengembangkan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan tersebut sejak 2018. Dengan metode tersebut proses administrasi perpajakan lebih efektif, efisien, akuntabel, dan terintegrasi.

Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, CTAS adalah sistem administrasi pajak yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi (TI). Perangkat ini dirancang untuk membantu otoritas pajak mengelola dan mengawasi seluruh proses perpajakan secara lebih efisien dan transparan.

Nantinya, CTAS akan mencakup berbagai fungsi. Beberapa diantaranya seperti pendaftaran wajib pajak, pengumpulan data keuangan, perhitungan dan penagihan pajak, pengelolaan sengketa, serta pemeriksaan pajak.

Pemberlakuan sistem pajak itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Dalam aturan ini tertulis, pengembangan core tax system menjadi salah satu bagian dari pembaruan sistem administrasi perpajakan.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah segera meluncurkan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS) pada akhir tahun 2024.

Usai Rapat Internal mengecai CTAS dengan Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (31/7/2024), Sri Mulyani menuturkan bahwa core tax adalah reformasi sistem teknologi informasi dan manajemen data dan proses bisnis.

Setidaknya, terdapat sembilan tujuan dari implementasi core tax sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2018.

“[Pertama], melakukan otomasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan dari mulai pendaftaran, ekstensifikasi, pembayaran, pelaporan, layanan wajib pajak, data pihak ketiga, pertukaran informasi,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan Instagram @smindrawati, Kamis (1/8/2024).

Tujuan kedua, meningkatkan data analytics berupa kepatuhan wajib pajak berbasis risiko, business intelligence, pengelolaan akun wajib pajak terdiri dari 3 modul, yaitu revenue accounting system, taxpayer profile, potential revenue monitoring.

Ketiga, menciptakan transparansi akun wajib pajak dengan kemampuan melihat seluruh transaksi untuk mempermudah pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

Keempat, perbaikan layanan perpajakan yang cepat, dapat diakses dari berbagai saluran dan dapat dimonitor secara real-time oleh wajib pajak.

Kelima, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih berkeadilan bagi Wajib Pajak. Keenam, menyediakan data yang lebih kredibel (valid dan terintegrasi) dan memperluas jaringan integrasi data pihak ketiga.

Ketujuh, menciptakan knowledge management for better decision dan menjadikan DJP sebagai data and knowledge driven organization. Terakhir, laporan keuangan DJP yang hati-hati dan akuntabel (Revenue Accounting System).

Untuk diketahui, saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menangani 70 juta Wajib Pajak dengan volume e-Faktur mencapai 776 juta, Surat Setoran Pajak (SSP) 74 juta, dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebanyak 31 juta.

Bendahara Negara menekankan bahwa reformasi perpajakan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan rasio penerimaan.

“Ini merupakan keniscayaan, kebutuhan dan keharusan untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak dan peningkatan voluntary compliance,” tuturnya.

Adapun, realisasi penerimaan pajak pada semester I/2024 senilai Rp893,8 triliun atau turun 7,9% secara tahunan (yoy).

Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan realisasi PPh badan hingga 34,5% akibat profitabilitas perusahaan yang menurun sebagai dampak dari moderasi harga komoditas.

Sri Mulyani berharap dengan perbaikan sistem ini dapat mengerek tax-to-GDP ratio atau rasio pajak sebesar 1,5% terhadap PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memamerkan suasana rapat internal yang dilakukan jajaran Kabinet Indonesia Maju dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Rapat internal yang dilakukan pada Rabu kemarin itu membahas soal sistem perpajakan baru, Core Tax Administration System (CATS).

Sri Mulyani mengatakan penerapan Core Tax adalah wujud transformasi Direktorat Jendral Pajak dengan menggunakan digital Teknologi dan manajemen data melengkapi reformasi Organisasi, SDM, Proses Bisnis dan Peraturan.

"Ini merupakan keniscayaan, kebutuhan dan keharusan untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak dan peningkatan voluntary compliance. Pajak yang kuat mendukung dan menopang Pembangunan berkelanjutan dan untuk mencapai Kesejahteraan yang berkeadilan di seluruh Indonesia," ujar Sri Mulyani dilansir dari akun Instagram @smindrawati, Kamis (1/8/2024).

Penerapan Core Tax, menurut Sri Mulyani sejalan dengan beleid Perpres 40 tahun 2018. Ada 9 tujuan Core Tax dalam aturan tersebut, berikut ini daftarnya:

1. Melakukan Otomasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan dari mulai pendaftaran, ekstensifikasi, pembayaran, pelaporan, layanan wajib pajak, data pihak ketiga, dan pertukaran informasi
2. Analisis data untuk melihat kepatuhan Wajib Pajak Berbasis Risiko, business intelligence, pengelolaan akun Wajib Pajak terdiri dari 3 modul, yaitu revenue accounting system, taxpayer profile, potential revenue monitoring.
3. Transparansi akun Wajib Pajak dengan kemampuan melihat seluruh transaksi untuk mempermudah pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.
4. Layanan Perpajakan cepat, dapat diakses dari berbagai saluran dan dapat dimonitor secara real-time oleh Wajib Pajak.
5. Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih berkeadilan bagi Wajib Pajak.
6. Menyediakan data yang lebih kredibel (valid dan terintegrasi) dan Memperluas jaringan integrasi data pihak ketiga.
7. Manajemen pengetahuan untuk keputusan yang lebih tepat.
8. Data dan pengetahuan untuk menggerakkan organisasi.
9. Laporan keuangan DJP yang prudent dan accountable (Revenue Accounting System)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS) akan mulai beroperasi pada Desember 2024. Sri Mulyani optimistis sistem tersebut bisa mendongkrak rasio pajak.

Sistem pajak baru berbasis IT itu akan menyinkronkan informasi dan data berbagai otoritas untuk memudahkan pemantauan wajib pajak. CATS memberikan kemudahan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendeteksi ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku.

"DJP akan memiliki data lebih kredibel, jaringannya terintegrasi dan bisa melakukan keputusan berdasarkan data. Ini akan memicu kepatuhan wajib pajak menjadi jauh lebih baik," kata Sri Mulyani di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (31/7).

Sri Mulyani mengatakan layanan CATS dapat menaikkan rasio pajak karena adanya peningkatan pengawasan dan penegakkan hukum yang lebih akurat dan stabil.

Dia mengatakan, DJP bakal menggenggam data yang lebih kredibel dalam melakukan pengawasan yang berdampak positif bagi kepatuhan pajak masyarakat. Akses penjaringan data dan profil wajib pajak juga dapat menekan potensi pengemplangan pajak.

"Sistem ini akan dengan mudah meningkatkan tax ratio bagi penerimaan pajak negara," ujar Sri Mulyani.

CATS juga dapat memudahkan wajib pajak dalam melapor surat pemberitahuan tahunan (SPT) karena semua data sudah terhubung secara otomatis dan digital.

"Wajib pajak bisa melakukan layanan mandiri dan pengisian SPT yang bersifat otomatis. Transparansi akun wajib pajak akan meningkat," kata Sri Mulyani.

Ia juga mengatakan CATS berpotensi meningkatkan penerimaan negara atau tax ratio hingga 1,5% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Dalam lima tahun terakhir, pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya mampu mencapai rasio pajak pada kisaran 9%-10% dan 8,33% saat pandemi Covid-19 pada 2020. Rasio pajak saat pandemi merupakan yang terendah dalam setengah abad terakhir. Sedangkan Rasio pajak tertinggi pada masa Jokowi terjadi pada 2014 yang mencapai 10,85%.

Indonesia bakal menerapkan sistem pajak baru, tepatnya sistem Core Tax Administration System (CTAS). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sistem ini direncanakan akan dirilis pada bulan Desember 2024.

Hari ini Sri Mulyani dan jajarannya memaparkan sistem pajak baru berbasis IT ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Hari ini kami laporkan ke presiden mengenai kemajuan dan rencana soft launching dari Core Tax System yang diharapkan bisa selesai sampai dengan tahun ini sekitar bulan Desember," beber Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers, Rabu (31/7/2024).

Sistem Core Tax, kata Sri Mulyani, akan meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi seluruh layanan administrasi perpajakan. Menurutnya masyarakat akan sangat dimudahkan dengan sistem ini, misalnya saja pengisian SPT yang akan dimudahkan karena semua data sudah terhubung secara otomatis dan digital.

"Wajib pajak bisa lakukan layanan mandiri dan pengisian SPT yang bersifat otomatis.Transparansi akun wajib pajak akan meningkat," kata Sri Mulyani.

Lebih lanjut wajib pajak juga makin mudah untuk melihat seluruh informasi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak bisa melihat 360 derajat seluruh informasi perpajakan dengan layanan yang cepat, akurat, real time.

Tingkatkan Pengawasan Pajak
Pemerintah juga akan sangat dimudahkan dalam rangka pengawasan penegakan hukum yang lebih akurat dan adil dengan sistem pajak baru ini. Menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak bakal memiliki data yang lebih kredibel dalam melakukan pengawasan.

Pada ujungnya kepatuhan pajak masyarakat bisa ditingkatkan karena semua data bisa ditelusuri dengan mudah. Potensi pengemplangan pajak diyakini bisa berkurang. R

"DJP juga akan menjadi memiliki data lebih kredibel, jaringannya terintegrasi dan bisa melakukan keputusan berdasarkan knowledge dan data. Ini akan sebabkan compliance dan kepatuhan wajib pajak menjadi jauh lebih baik," ungkap Sri Mulyani.

Lebih lanjut, pemerintah juga dinilai dapat membuat rasio perpajakan Indonesia bisa meningkat. Selama ini, sebagai negara yang besar rasio pajak Indonesia cenderung rendah, rasio penerimaan pajak terhadap PDB hanya 10,21% pada 2023, dan selama 10 tahun terakhir hanya berkutat di sekitar level 10% saja.

"Sistem ini akan dengan mudah meningkatkan tax ratio bagi penerimaan pajak negara," beber Sri Mulyani.

Terakhir, dia mengatakan pihaknya sudah banyak melakukan berbagai macam uji coba dengan 21 modul proses bisnis yang berubah dengan lingkup layanan, pengumpulan, dan analisis data pengawasan. Pihaknya juga diawasi langsung aparat penegakan hukum untuk menjaga tata kelola pembentukan sistem Core Tax bisa berjalan dengan baik.

"Kami juga terus dan telah dikawal oleh aparat penegak hukum dari mulai proposal, procurement, hingga pembangunannya dalam hal ini mulai dari Kejagung, KPK, dan berbagai instansi seperti Bappenas, LKPP dan BPKP, sehingga tata kelola pembangunan Core Tax bisa dijaga dengan baik," pungkas Sri Mulyani.

Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) yang berlaku pada akhir tahun ini akan memberikan sejumlah kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakannya. Salah satunya kemudahan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, bukan berarti meniadakan kewajibannya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan pelaporan SPT Tahunan merupakan kewajiban setiap wajib pajak di Indonesia yang didasarkan pada ketentuan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 Ayat (1).

"Kewajiban tersebut didasarkan pada pemenuhan syarat subjektif yaitu apabila telah mencapai usia dewasa dan syarat objektif yaitu apabila sudah memiliki penghasilan, sesuai peraturan perundangan perpajakan yang berlaku," kata wanita yang akrab disapa Ewie dalam keterangan tertulis, Kamis (25/7/2024).

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan tersebut di atas, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 Tahun 2014 pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan netto setahunnya kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikecualikan dari kewajiban melaporkan SPT Tahunan.

Tujuan pengaturan mengenai pengecualian ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang penghasilan netto setahunnya kurang dari PTKP, kesederhanaan tata kelola administrasi pajak dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Berkenaan dengan penerapan core tax yang menggunakan fitur prepopulated, DJP menegaskan bahwa itu bukan merupakan cara baru pelaporan SPT Tahunan. Melainkan merupakan metode pengisian dalam memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pengisian SPT Tahunan, di mana data pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga (pemungut pajak) secara otomatis tersaji dalam konsep SPT Tahunan Wajib Pajak yang diisi secara elektronik (e-filing).

"Berdasar data yang telah tersaji tersebut, Wajib Pajak tinggal mengkonfirmasi kebenarannya. Dengan demikian, pengisian SPT Tahunan bisa dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan akurat," jelas Ewie.

Prepopulated sebenarnya telah diterapkan sejak beberapa tahun lalu, namun cakupannya baru terbatas pada Bukti Potong 1721 A1 dan 1721 A2. Ke depan, lingkup bukti potong yang prepopulated akan diperluas ke jenis pajak yang lain sehingga akan makin memudahkan pengisian SPT Tahunan.

"Dengan ini kami tegaskan bahwa yang dimaksud dengan pernyataan 'Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh' adalah Wajib Pajak yang dimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) PMK 243 Tahun 2014," tegas Ewie.

"Yang dimaksud dengan pernyataan 'Bukti potong atau pungut yang diterbitkan oleh Pemotong/Pemungut dapat dimanfaatkan langsung pada pengisian SPT Tahunan PPh melalui prefill secara otomatis' tidak meniadakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan, tetapi merupakan metode pengisian yang memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam mengisi SPT Tahunan secara elektronik," tambahnya.

Kementerian Keuangan saat ini tengah menyiapkan Core Tax Administration System (CTAS) atau Core Tax. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yakin kehadiran sistem pajak canggih tersebut bisa berdampak positif terhadap peningkatan rasio pajak Indonesia.

"Rasio pajak kan ditargetkan dinaikkan kembali ke 12% dari PDB. Ya tentu kita harus kejar juga pendapatan lebih tinggi," kata Airlangga menghadiri Perayaan Hari Jadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke-58 di Jakarta, Kamis (26/7).

Airlangga mengungkapkan, salah satu yang dipersiapkan saat ini yakni digitalisasi Core Tax. Dia memastikan proses persiapan tersebut masih terus dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Untuk itu, Airlangga berharap digitalisasi sistem perpajakan tersebut bisa diimplementasikan pada akhir tahun ini. "Nah sistem Core Tax perpajakan itu diharapkan akhir tahun ini bisa on," ujar Airlangga.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, pemerintah membidik rasio pajak sebesar 10,09%-10,29% terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) untuk 2025.

Melalui reformasi fiskal tersebut, rasio pajak diharapkan terus meningkat dan belanja yang semakin berkualitas terefleksi pada keseimbangan primer yang menuju positif, defisit terkendali dan rasio utang dalam batas manageable.

Core Tax merupakan sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) termasuk automasi proses bisnis. Kebijakan teknis pajak 2025 diarahkan untuk integrasi teknologi dalam rangka penguatan sistem perpajakan.

Tidak Ada Perubahan Laporan SPT

Ditjen Pajak memastikan tidak ada perubahan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh wajib pajak saat penerapan sistem Core Tax. “Tidak meniadakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti di Jakarta, Kamis (25/7).

Sebelumnya, Ditjen Pajak membuat pengumuman mengenai pengelolaan laporan SPT dengan sistem coretax. Dalam pengumuman itu, Ditjen Pajak menyatakan wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh (pajak penghasilan).

Dwi meluruskan, kewajiban pelaporan SPT Tahunan mengacu pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 Ayat (1) yang mewajibkan setiap wajib pajak mengisi SPT. Kewajiban itu berdasarkan pemenuhan syarat subjektif telah mencapai usia dewasa dan syarat objektif sudah memiliki penghasilan.

Namun, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243 Tahun 2014 Pasal 18 Ayat (1) membebaskan wajib pajak orang pribadi yang penghasilan neto setahunnya kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari kewajiban melapor SPT.

Memberi Kemudahan Bagi Wajib Pajak

Pembebasan itu bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak, kesederhanaan tata kelola administrasi pajak, dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

“Yang dimaksud pernyataan wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh adalah wajib pajak yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) PMK 243 Tahun 2014,” kata Dwi.

Ketentuan lain terkait sistem propulated, di mana data pemotongan dan/ atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga (pemungut pajak) secara otomatis tersaji dalam konsep SPT Tahunan Wajib Pajak yang diisi secara elektronik (e-filing).

Ditjen Pajak menyatakan bukti potong atau pungut yang diterbitkan oleh pemotong/pemungut dapat dimanfaatkan langsung pada pengisian SPT Tahunan PPh melalui prefill secara otomatis.

Hal itu tidak menghilangkan kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Sistem propulated itu merupakan metode pengisian yang disiapkan oleh Ditjen Pajak untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengisi SPT Tahunan secara elektronik.

“Prepopulated bukan merupakan cara baru pelaporan SPT Tahunan. Berdasar data yang telah tersaji tersebut, wajib pajak tinggal mengkonfirmasi kebenarannya. Dengan demikian, pengisian SPT Tahunan bisa dilakukan dengan lebih cepat, mudah dan akurat,” kata Dwi.

Menurut Dwi, sistem propulated telah diterapkan sejak beberapa tahun lalu, namun cakupannya baru terbatas pada Bukti Potong 1721 A1 dan 1721 A2. “Ke depan, lingkup bukti potong yang prepopulated akan diperluas ke jenis pajak yang lain. Perluasan ini akan memudahkan pengisian SPT Tahunan,” katanya.

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai melaksanakan pembaruan proses bisnis pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui Core Tax Administration System.

"Pada sistem yang digunakan saat ini, faktur pajak dan bukti potong pajak dibuat dengan menggunakan dua aplikasi yang disediakan DJP yaitu e-Faktur dan e-Bupot. Sedangkan laporan keuangan disampaikan dengan menggunakan format PDF," tulis DJP dikutip dari laman resminya, Selasa (23/7/2023).

Dengan implementasi sistem yang baru, faktur dan bukti potong pajak dibuat dalam sistem Coretax dengan nomor seri faktur dan nomor bukti potong yang diberikan secara otomatis oleh sistem. Sistem Coretax telah menyediakan fitur bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan laporan keuangan berbasis XBRL sehingga data laporan keuangan fiskal dapat dimanfaatkan pada pelaporan SPT Tahunan PPh.

Dalam hal Wajib pajak tidak menyiapkan laporan keuangan berbasis XBRL, Wajib Pajak dapat mengisi langsung data rekonsiliasi laporan keuangan pada lampiran yang disediakan.

Integrasi faktur dan bukti potong pajak dalam satu sistem memungkinkan data yang ada pada faktur dan bukti potong untuk langsung digunakan sebagai data isian pada formulir SPT (prepopulated) sehingga memudahkan pada tahapan berikutnya yaitu tahap pengisian dan penyampaian SPT.

Sebagaimana diketahui, pelaporan SPT merupakan salah satu kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi wajib pajak. Dalam penyampaian SPT, terdapat dua tahapan utama yaitu tahap persiapan dan tahap penyampaian.

"Untuk membantu wajib pajak agar tidak melewatkan kewajiban penyampaian SPT, sistem akan secara otomatis mengirimkan pengingat pada tanggal-tanggal tertentu sebelum jatuh tempo pelaporan SPT," tulis DJP.

Adapun, pelaporan menggunakan Portal Wajib Pajak pada sistem Coretax memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan yang berlaku saat ini, antara lain:

1. Adanya menu perhitungan PPh Pasal 25 yang dapat digunakan oleh berbagai entitas termasuk bursa, BUMN, BUMD, dan bank berdasarkan laporan keuangan yang dilaporkan ke otoritas terkait.
2. Pelaporan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB dilakukan melalui sistem, dengan penyesuaian sektor atau sub-sektor yang diperlukan oleh wajib pajak.
3. Aplikasi untuk SPT Masa PPN, PPN DM, Pemungut PPN non PKP, dan Pemungut PPN PMSE dapat diakses oleh non PKP dan PKP.
4. Kompensasi kelebihan pajak terisi otomatis, dengan informasi saldo kompensasi yang tersedia di sistem.
5. Perhitungan PPh Pasal 21 lebih sederhana dengan tarif efektif.
6. Cabang usaha dapat menerbitkan bukti potong, namun pelaporan dan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh entitas pusat.
7. Integrasi data pemotongan PPh Pasal 21 bulanan pegawai tetap dengan bukti pemotongan tahunan A1/A2 pegawai tetap.
8. SPT Masa PPh Unifikasi terintegrasi dengan e-Bupot, termasuk fasilitas PPh yang ditanggung pemerintah.
9. Aplikasi SPT Masa PPh Unifikasi yang sama digunakan oleh instansi pemerintah dan nonpemerintah.
10. Pembuatan kode billing untuk pembayaran terkait dengan kurang bayar pada SPT dilakukan melalui menu SPT.
11. Pengisian SPT Tahunan PPh dimulai dari induk dengan menjawab pertanyaan, kemudian dilanjutkan ke lampiran yang disyaratkan sesuai dengan kondisi wajib pajak.
12. Bukti potong atau pungut yang diterbitkan oleh Pemotong/Pemungut dapat dimanfaatkan langsung pada pengisian SPT Tahunan PPh melalui prefill secara otomatis
13. Bukti potong PPh tersedia secara sistem, termasuk bukti potong yang diterima oleh tanggungan yang berada dalam satu kesatuan Data Unit Keluarga.
14. Tersedia menu pencatatan (simple record of bookkeeping) untuk dapat digunakan oleh Wajib Pajak UMKM.
15. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh.

(Febrina Ratna)