Jakarta: Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul mengungkap persoalan guru honorer di Indonesia saat ini. Setidaknya, kata dia, ada tiga persoalan yang kerap dihadapi guru honorer di Tanah Air.

Pertama, kata Iman, ada pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, persoalan perekrutan guru ini tak kunjung selesai.

"Kebijakan PPPK ini malah memetakan konflik antarguru. Karena seleksi tidak adil, akhirnya timbul korban, begitu seterusnya," ujar dia dalam RDP Komisi X DPR RI, dikutip Jumat 5 Juli 2024.
Menurut dia, kebijakan terkait PPPK ini sudah menjadi persoalan sistemik. Sehingga, persoalan menjadi berulang dan menahun.

"Jadi kami kira kita harus punya solusi yang agak ekstrem untuk menghentikan ini," tambah dia.

Kedua, soal kesejahteraan. Menurutnya saat ini guru honorer masih jauh dari kata sejahtera.

"Mereka sudah sulit untuk hidup mempertahankan dirinya. Ada yang harus kerja serabutan, jadi ojol (ojek online), jadi penceramah salat Jumat," sambung dia.

Ketiga, saat ini ada upaya untuk mengusir guru honorer dari sekolah negeri. Hal ini dilakukan secara halus.

"Mungkin tidak ada suratnya, tetapi melalui broadcast, verbal, non-verbal, jamnya dikurangi, dan lain sebagainya Jadi ini fenomena yang menurut kami adalah fenomena nasional," tutup dia.

Baca juga: PHK2I: Angkat Seluruh Guru Honorer, Jangan Bebankan Tapera!

(CEU)

Jakarta: Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menyampaikan sejumlah usulkan dan dukungan kebijakan pendidikan nasional saat ini dan ke depan kepada Komisi X DPR. Di antaranya usulan terkait reformulasi anggaran pendidikan, termasuk strategi pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi.

Usulan tersebut disampaikan ILUNI UI saat hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama tiga Ikatan Alumni (IKA) Perguruan Tinggi lainnya dengan Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI bertempat di Ruang Rapat Komisi X DPR.

Rapat tersebut mengangkat pandangan dan usulan masing-masing perwakilan ikatan alumni terhadap arah kebijakan pendidikan nasional saat ini dan ke depan, serta pandangan dan gagasan reformulasi anggaran pendidikan, termasuk strategi pembiayaan pendidikan. ILUNI UI menyampaikan pandangannya yang didukung dengan hasil survei terhadap mahasiswa aktif dan dosen UI.
Perwakilan ILUNI UI menekankan pentingnya sinergi antarperguruan tinggi. ILUNI UI juga mengusulkan peningkatan kompetisi sehat antaruniversitas, misalnya mempertandingkan proposal dalam kompetisi penerimaan dana bantuan (hibah) dan juga perguruan tinggi perlu bekerjasama dan saling bersinergi dalam penelitian, memanfaatkan teknologi, forum diskusi dan lain sebagainya.

“ILUNI UI menegaskan pentingnya dukungan Komisi X DPR terhadap regulasi insentif keringanan pajak dalam bentuk tax deductibility atas donasi yang diberikan oleh wajib pajak perseorangan/perusahaan untuk menumbuhkembangkan Dana Abadi dan donasi lainnya bagi perguruan tinggi.” ujar Ketua Umum ILUNI UI Didit Ratam dalam siaran persnya, Jumat, 5 Juli 2024.

ILUNI UI memahami, dana yang berasal dari APBN dan APBD tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan perguruan tinggi di Indonesia. Di samping bantuan pemerintah Perguruan Tinggi harus aktif mencari alternatif sumber pembiayaan lainnya dan bantuan dari berbagai pihak dan mengelola Dana Abadi dan donasi dengan baik.

Pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan agar mempermudah dalam pengawasannya. Kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik serta sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh dosen dan mahasiswa juga hal yang sangat penting yang harus diperhatikan, termasuk inovasi kurikulum.

Di samping itu, ILUNI UI juga mengusulkan penggiatan akses online learning sehingga dapat menjangkau mahasiswa lebih luas dengan biaya lebih murah. Perguruan Tinggi juga perlu meningkatkan kegiatan aktif para alumni untuk memberikan workshop, seminar, training, mentoring, diskusi, dan juga bantuan serta kerja sama dari industri untuk penelitian dan pemanfaatan teknologi pada perguruan tinggi.

ILUNI UI juga mengingatkan agar sekolah dan universitas memperhatikan fasilitas bagi penyandang disabilitas agar pendidikan dapat dinikmati lebih baik bagi penyandang disabilitas. Beasiswa bagi mahasiswa yang membutuhkan tetap perlu disalurkan dan ILUNI UI menggagas adanya kontribusi (timbal balik) penerima beasiswa terutama dari program pascasarjana (seperti LPDP) yang dapat dirasakan secara langsung bagi dunia pendidikan seperti membantu penelitian, menjadi dosen tamu, memberikan pelatihan, diskusi dan lain sebagainya.

Turut hadir Ketua Umum ILUNI UI Didit Ratam, Almaida Askandar (Wakil Ketua Policy Center ILUNI UI), Catherine (Anggota Policy Center ILUNI UI), Muhammad Fakhri Muzaffar Abrar (Mahasiswa UI), Annisa Cinta (Mahasiswa UI), dan dihadiri pula Gembong Primadjaja (Ketua Umum IA-ITB), Andi lrman (Ketua YAPI IPB), serta Tarsisius Tukijan (Alumni UNIKA Atma Jaya).

Baca juga: Perjuangan Alfiyanto dari Daerah 3 T Kejar Mimpi Kuliah di UI

(CEU)