Jakarta: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim segera mengakhiri tugasnya menyusul berakhirnya pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Oktober 2024. Nadiem dinilai meninggalkan beban digital kepada guru.

Beban digital itu ada pada Platform Merdeka Mengajar (PMM). Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, menilai PMM membuat guru terbebani.

"Justru guru merasakan PMM ini menjadi beban digital. Karena PMM tidak memberikan efesiensi dalam pengadministasian guru," kata Satriwan dalam Kongres P2G di YouTube P2G, Senin, 16 September 2024.
Belum lagi, kata dia, guru harus menyelesaikan sejumlah pelatihan lewat PMM. Menurutnya, pelatihan juga tidak efektif.

"Justri sebaliknya itu. Yang ada jam kerja guru bertambah lagi, digital lagi kan, sekolah jadi lemah. Sambil ngajar mereka harus isi PMM juga," tutur dia.

Sebelumnya, pengamat pendidikan Doni Koesoema juga menilai Kurikulum Merdeka membuat guru lebih tertekan. Sebab, Kurikulum Merdeka memiliki administrasi yang banyak .

"Ketika Kurikulum Merdeka diterapkan, administrasi semakin menumpuk. Hal ini membuat guru dalam tekanan," kata Doni dalam YouTube Pendidikan Karakter dikutip Rabu, 20 September 2023.

Doni menyebut administrasi yang dibebankan tidak diiringi dengan pelatihan. Sekolah di saat yang bersamaan hanya bisa menerima.

Dia mengatakan memberikan tugas administrasi dan laporan tanpa pembekalan akan melahirkan persoalan. Bahkan, guru kini juga diminta mengerjakan hal yang bukan kepentingannya sendiri.

"Seperti mengerjakan pelatihan di platform Merdeka Mengajar. Ini akan menyita banyak waktu yang membuat guru tidak konsenterasi melayani peserta didik," tutur dia.

Baca juga: Nadiem Sebut Platform Merdeka Mengajar Berdampak pada Mental Guru

(REN)

Jakarta: Penghimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) membantah pernyataan Disdik bahwa ratusan guru-guru honorer yang dipecat dalam kebijakan cleansing Disdik baru-baru ini dikarenakan tidak memiliki Dapodik dan NUPTK.

Sebelumnya, saat ditemui di gedung Balai Kota Jakarta Pusat, Rabu sore. Budi Awaludin, selaku pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengutarakan bahwa guru-guru yang dipecat tidak sesuai prosedur dan dibayar menggunakan dana BOS.

Budi menjelaskan, dalam Permendikbud, guru yang mendapatkan dana BOS harus memenuhi empat kriteria. Pertama, bukan ASN. Kedua, terdata dalam Dapodik. Ketiga, mempunyai NUPTK. Keempat, tidak ada tunjangan guru.
“Dari keempat kriteria tersebut, ada dua yang tidak dimiliki, yaitu, mereka tidak terdata dalam Dapodik dan mereka tidak memiliki NUPTK”, Ujar Budi.

Budi mengungkapkan, persyaratan NUPTK berdasarkan Persesjen Kemdikbud No. 1 Tahun 2018 (Pasal 5) adalah guru honorer harus diangkat oleh Kepala Dinas, sementara guru honorer selama ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa proses administrasi ke tingkat dinas.

Merespons klaim tersebut, Iman Zanatul Haeri, selaku Kepala Bidang Advokasi Guru P2G membantah pernyataan Disdik.

“Dari laporan yang kami terima 76 persen dari mereka memiliki Dapodik dan NUPTK, yang berarti mereka seharusnya tidak terkena pemecatan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh permendikbud,” Imbuh Iman dalam konferensi pers di kantor LBH Jakarta, Rabu.

“Ini menunjukkan adanya kesalahan informasi yang disebabkan oleh Disdik Jakarta, dan kami menilai ini sebagai kebohongan publik” Lanjut Iman.

Imam kemudian menguraikan bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang tidak manusiawi dan tidak bermartabat.

“Kamu melihat ini bukan hanya sebagai masalah administratif, tapi juga sebagai tindakan yang tidak berprikemanusiaan dan tidak memartabatkan guru,” Tambah Iman.

(Riza Aslam Khaeron)

(WAN)

Jakarta: Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul mengatakan saat ini ada upaya mengusir guru honorer dari sekolah. Utamanya upaya 'pengusiran' guru honorer dari sekolah negeri.

"Bahwa sedang terjadi pengusiran guru-guru honorer di sekolah-sekolah negeri. Ini fenomena nasional yang harus dideklarasikan," kata Iman dalam RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan, Komisi X DPR, dikutip Sabtu 6 Juli 2024.

Upaya mengusir guru ini, kata Iman, dilakukan secara halus. Tidak dengan surat resmi. "Tapi melalui broadcast, verbal, non-verbal, jamnya dikurangi, dan lain sebagainya," terang dia.
Lebih lanjut, Iman menerangkan modus yang dilakukan. Di mana pengusiran guru honorer dari sekolah menggunakan relokasi dan retribusi.

"Seolah-olah ada yang dipindahkan padahal jamnya berkurang. Jadi kami ulangi lagi, kita harus mendeklarasikan hari ini, ini terjadi pengusiran besar-besaran, PHK besar-besaran secara massal, tetapi diklasterkan di tiap-tiap daerah dan tiap-tiap sekolah," kata dia.

Akibat dari hal itu, guru honorer kata dia mendapat tekanan secara verbal. Hal ini kian membuat gamang para guru honorer karena para guru tersebut memang tak memiliki jaminan secara regulasi.

"Karena itu kita butuh jaminan regulasi untuk guru honorer, bahwa jangan sampai dia di PHK begitu ya," ujarnya.

Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR mengundang sejumlah organisasi guru dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), pada Kamis, 4 Juli 2024. Sejumlah organisasi guru yang diundang antara lain Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Forum Guru Prioritas Pertama KCD XII Kota Tasikmalaya dan Kabupaten
Tasikmlaya, Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI)
PPPK Guru 2021, Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia
(AGPAII), Guru Honorer Negeri 10+ (GHN 10+) Lampung Utara

RDPU dengan organisasi guru tersebut mendengar penyampaian aspirasi mengenai hal berikut:

1. Guru honorer terdampak penempatan Guru P3K
2. Guru Honorer P1
3. Guru lulus Passing Grade yang belum mendapatkan formasi.

Baca juga: P2G Ungkap 3 Masalah Utama Guru Honorer

(CEU)

Jakarta: Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul mengungkap persoalan guru honorer di Indonesia saat ini. Setidaknya, kata dia, ada tiga persoalan yang kerap dihadapi guru honorer di Tanah Air.

Pertama, kata Iman, ada pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, persoalan perekrutan guru ini tak kunjung selesai.

"Kebijakan PPPK ini malah memetakan konflik antarguru. Karena seleksi tidak adil, akhirnya timbul korban, begitu seterusnya," ujar dia dalam RDP Komisi X DPR RI, dikutip Jumat 5 Juli 2024.
Menurut dia, kebijakan terkait PPPK ini sudah menjadi persoalan sistemik. Sehingga, persoalan menjadi berulang dan menahun.

"Jadi kami kira kita harus punya solusi yang agak ekstrem untuk menghentikan ini," tambah dia.

Kedua, soal kesejahteraan. Menurutnya saat ini guru honorer masih jauh dari kata sejahtera.

"Mereka sudah sulit untuk hidup mempertahankan dirinya. Ada yang harus kerja serabutan, jadi ojol (ojek online), jadi penceramah salat Jumat," sambung dia.

Ketiga, saat ini ada upaya untuk mengusir guru honorer dari sekolah negeri. Hal ini dilakukan secara halus.

"Mungkin tidak ada suratnya, tetapi melalui broadcast, verbal, non-verbal, jamnya dikurangi, dan lain sebagainya Jadi ini fenomena yang menurut kami adalah fenomena nasional," tutup dia.

Baca juga: PHK2I: Angkat Seluruh Guru Honorer, Jangan Bebankan Tapera!

(CEU)