Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan membuka opsi untuk mengundang hakim pengadilan arbitrase dari Singapura, Uni Emirat Arab (UEA) hingga Hongkong untuk meningkatkan kepastian hukum terkait dengan pembentukan Family Office.

Luhut mengatakan opsi itu terbuka setelah dirinya mempelajari Family Office yang ada di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).

“Sekarang kita lagi diskusikan segala isu arbitrase, kalian bisa undang hakim internasional seperti dari Singapura, Abu Dhabi atau Hongkong, sekali mereka memutuskan tidak ada banding dan selesai,” kata Luhut saat International and Indonesia CCS Forum 2024 di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Luhut mengatakan format itu bakal membuat kepastian hukum di Indonesia bakal lebih kuat dengan rencana pembentukan Family Office tersebut. Dia menargetkan Family Office itu rampung sebelum Oktober 2024.

Selain itu, dia mengatakan Indonesia juga perlu memberikan sejumlah insentif dari sisi fiskal untuk menarik minat investor untuk membuat Family Office di Indonesia. Oleh karena itu, dia juga telah mengkoordinasikan rencana ini ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dia mengatakan, kepastian hukum dan adanya insentif menarik untuk Family Office dapat mendorong minat para pemilik modal. Pasalnya, saat ini sudah banyak orang yang mau menaruh uangnya di Indonesia.

“Jadi dengan ini, harapannya kita bisa menyelesaikan isu soal ketidakpastian hukum di Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk menyelesaikan sejumlah kendala investasi di dalam negeri ketimbang terburu-buru membentuk Family Office.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyampaikan bahwa terhambatnya investasi di dalam negeri hingga saat ini utamanya masih dipengaruhi dua faktor, yaitu regulasi dan birokrasi. Padahal, pemerintah pun telah berupaya mendorong investasi melalui reformasi struktural dengan UU Cipta Kerja.

“Lagi-lagi problemnya soal birokrasi dan regulasi. Nah, sehingga Family Office itu harus mempertimbangkan betul dua hal komponen itu yang memperlambat laju investasi kita,” katanya.

Jika pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan regulasi dan birokrasi tersebut, kata Said, maka investasi akan mengalir deras ke Indonesia.

JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan regulasi tentang perusahaan keluarga (family office) pada Oktober 2024. Ia mengatakan, pemerintah berencana untuk menyelesaikan regulasi itu secepatnya.

Sampai saat ini, pemerintah sedang melakukan finalisasi untuk penyusunan regulasi tentang family office.

“Saya kira masih teknis, tetapi harus selesai sebelum Oktober (2024) ini,” paparnya Luhut usai menghadiri Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan pada Senin (22/7/2024).

Sebagai informasi, family office adalah perusahan swasta yang menangani manajemen investasi dan manajemen kekayaan untuk keluarga kaya. Uumumnya, ini berlaku pada keluarga yang memiliki aset yang dapat diinvestasikan setidaknya US$ 50-100 juta, dengan tujuan untuk menumbuhkan dan mentransfer kekayaan secara efektif antar generasi.

Pemerintah, kata Luhut, akan memberikan insentif pajak untuk pengusaha yang ikut berpartisipasi dalam family office. Pemberian insentif fiskal akan dilakukan sejumlah syarat, beberapa di antaranya tentang jumlah investasi dan jumlah tenaga kerja yang terserap.

“Kita sekarang masih bicarakan mengenai berapa jumlah minimum yang akan mereka harus masukan, berapa yang harus diinvestasikan, dan berapa pegawai yang harus dia buat untuk menjalankan office-nya di sini,” ungkap Luhut.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan melakukan kajian tentang insentif pajak terhadap family office dari negara-negara yang sudah melaksanakan.

Adapun jenis-jenis pajak yang sebelumnya diberikan pemerintah adalah tax holiday dan tax allowance.

“Jadi nanti kita akan lihat kemajuan dari pembahasan family office itu sendiri. Peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini, seperti trust yang sudah ada di Undang Undang PPSK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), maupun dari sisi UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) di mana kita bisa memberikan sesuai dengan peraturan peruu di bidang perpajakan,” jelas Sri Mulyani.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News