Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto diisi oleh 109 menteri dan wakil menteri termasuk kepala badan/lembaga di kabinet Merah Putih. Kabinet ini terdiri dari tujuh menteri koordinator (menko), 41 menteri, dan 56 wakil menteri (wamen), dan lima kepala badan/lembaga.

Mengingat jumlahnya melebihi kabinet Indonesia Maju era Presiden Jokowi 2019-2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, perlu dilakukan restrukturisasi terhadap Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA untuk sisa TA 2024 dan TA 2025.

“Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang harus segera diselesaikan dalam kurun waktu sangat singkat,” tutur Sri Mulyani dalam postingan akun instagramnya @smindrawati, Rabu (23/10).

Ia menambahkan, pihaknya akan berupaya agar berbagai program dari presiden dan wakil presiden dapat segera berjalan dengan tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik.

Tak lupa dalam pelaksanaannya, ia juga meminta agar komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan.

Kemenkeu bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PANRB akan akan terus bersinergi sehingga restrukturisasi dari K/L ini juga dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, dan efisien.

“Terima kasih kepada seluruh perwakilan K/L yang telah hadir. Mari kita mulai pekerjaan ini dengan niat baik dan pikiran yang terbuka. Mengabdi untuk membangun Indonesia secara kuat agar bisa maju, berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat,” tandasnya.

Sri Mulyani Indrawati membagikan kegiatannya sebagai Menteri Keuangan lagi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat, Sri Mulyani membahas mengenai banyaknya kementerian dan lembaga (K/L) baru.

Menurutnya harus ada restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran (TA) 2024 dan 2025.

"Dengan adanya perubahan dan munculnya K/L baru, perlu dilakukan restrukturisasi terhadap Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan DIPA untuk sisa TA 2024 dan TA 2025," kata dia dalam unggahannya di Instagram resmi @smindrawati, Rabu (23/10/2024).

Menurut Sri Mulyani, restrukturisasi itu menjadi pekerjaan besar karena harus dilakukan dalam kurun waktu yang singkat. Hal ini tentu harus dilakukan demi mendukung program utama dari Prabowo.

"Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang harus segera diselesaikan dalam kurun waktu sangat singkat. Kita berupaya agar berbagai program dari Presiden dan Wakil Presiden dapat segera berjalan dengan tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik," terangnya.

Sri Mulyani meminta agar komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan. Bendahara negara itu juga menyebut Kementerian/Lembaga yang baru harus bekerja lebih ekstra dalam menjalankan tugasnya.

"Dalam hal ini kami Kementerian Keuangan akan mendukung sepenuhnya. Untuk Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan dan badan-badan baru, maka dibutuhkan kerja ekstra-ekstra keras," tutupnya.

[Gambas:Instagram]