Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menilai bahwa Prabowo-Gibran perlu mengkaji serius langkah pemerintahan dalam 100 hari awal pemerintahannya berjalan nanti.

Menurutnya, presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto perlu menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020—2024 yang belum diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi.

Hal ini disampaikannya kepada wartawan usai melaksanakan santap makan siang bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jumat (18/10/2024).

"Menurut saya pertama persiapan atau menyelesaikan rencana pembangunan jangka menengah lima tahun ini sehingga nanti pemerintah selanjutnya punya peta jalan selama lima tahun mau apa saja yang diprirotaskan," tuturnya kepada wartawan.

Dia melanjutkan dalam periode pertama dan 100 hari pertama menjabat harus mulai mempelajari betul program yang dapat diwujudkan dengan berkaca dengan hasil kerja pemerintahan sebelumnya.

"Harus tahu tahun pertama dan kedua ketiga apa yang mau dilakukan harus diketahui betul. Buat saya apa yang sudah dicapai dirawat dengan baik kalau ada yang kurang pas dikoreksi untuk memastikan keberlanjutan," pungkas Suharso.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) mengungkapkan sejumlah langkah agar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% tercapai. Target tersebut merupakan janji Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya telah menyusun dua skenario rencana pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan. Rencana tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045.

Kedua skenario tersebut akan dilakukan secara bertahap. Skenario pertama, Bappenas telah menyusun rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 6,9-7%. Rata-rata pertumbuhan ini juga dapat membuat Indonesia keluar dari jebakan negara pendapatan menengah (middle income trap) sekaligus menuju Indonesia emas.

"Kemudian ada skenario kedua, di mana ini masukkan dari timnya Pak Prabowo mengatakan, ingin ada percepatan di tahun ketiga dan keempat. Skenario kedua, ingin percepatan 8,3% di tahun ketiga, kemudian di tahun keempat sebesar 8%, sehingga rata-rata, selama 5 tahun itu, beliau (Prabowo) mengharapkan ada sekitar 7,7%," kata Amalia dalam acara Seminar Nasional di Hotel Morrisey, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024) kemarin.

Dia menyebut untuk mencapai hal tersebut pihaknya telah menyiapkan rencana jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, dia menjelaskan program makan bergizi gratis (MBG) yang masif nantinya dapat mengerek pertumbuhan ekonomi. Sebab, dia menilai MBG dapat menyerap produk-produk masyarakat setempat sehingga memicu permintaan agregat.

Sementara jangka panjangnya, dia menekankan pentingnya mendorong sektor potensial yang memicu peningkatan produktivitas hingga menciptakan multiplier efek, salah satunya dengan industrialisasi. Meski begitu, dia juga menyebut sektor ekonomi biru dan ekonomi kreatif juga berpotensi mengerek pertumbuhan ekonomi. Namun, dia melihat sektor industrialisasi mempunyai potensi yang besar.

"Jadi ini cerita-ceritanya, kenapa industrialization itu penting? Karena kita mau industri itu menjadi anchor dan backbone untuk pertumbuhan ekonomi kita dalam jangka pendek dan panjang. Meningkatkan produktivitas, satu. Karena kedua, menciptakan multiplier effect. Ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Karena kita tidak mau informality ini, terus berlangsung di dalam ekonomi kita," terangnya.

Namun, kontribusi sektor industri terus menurun. Untuk itu, salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan industrialisasi dengan berfokus pada sektor prioritas. Dengan begitu, pemerintah dapat mengintervensi lebih fokus dan jelas. Dia menyebut langkah ini telah berhasil diterapkan di negara-negara lain.

"Oleh sebab itu, apa prioritas kita industri yang kedepan? Kita pilihkan di prioritas untuk 5 tahun ke depan. Artinya, sebagai kebijakan 5 tahun ke depan, kita inginkan hilirisasi, kemudian industri padat karya, pengembangan industri dasar, industri padat teknologi inovasi," imbuh dia.

Simak Video: Prabowo Pede Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Tembus 8%, Ini Kata Airlangga

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa local taxing power di Indonesia masih cenderung rendah dan menjadi tantangan dalam upaya desentralisasi fiskal.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu, Lydia Kurniawati Christyana, menjelaskan bahwa local taxing power mengalami fluktuasi antara tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, local taxing power mencapai titik tertinggi sebesar 1,42%, sedangkan pada tahun 2020, turun ke level terendah yakni 1,23%.

"Kondisi local taxing power masih rendah dan terus mengalami fluktuasi," ujar Lydia dalam acara Pengaturan UU HKPD dan Implementasinya dalam Mendukung Penguatan Local Taxing Power Daerah, belum lama ini.

Pemerintah menargetkan local taxing power mencapai 2,9% pada tahun 2029, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029. Lydia menyebut pencapaian target ini membutuhkan usaha yang signifikan.

"Sangat berat tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin jika semua institusi memiliki perhatian yang sama," katanya.

Lydia juga mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang menyebabkan rendahnya local taxing power hingga saat ini.

Pertama, lemahnya perencanaan pendapatan daerah. Banyak daerah belum menganalisis potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal.

Kedua, kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari segi jumlah maupun kompetensi.

Tantangan ketiga adalah ketimpangan ekonomi antar daerah. Lydia mengungkapkan bahwa infrastruktur yang tidak merata di berbagai wilayah Indonesia berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang juga tidak merata.

"Per triwulan I 2024, 57,7% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional berada di Pulau Jawa, sementara wilayah Papua hanya menyumbang 2,62%," jelasnya.

Selain itu, kepatuhan wajib pajak yang masih rendah juga menjadi masalah. Meskipun jumlah objek pajak meningkat, penerimaan pajak tidak sebanding. Tantangan terakhir adalah belum semua pemerintah daerah (pemda) menerapkan elektronifikasi transaksi secara optimal, meskipun sudah ada peningkatan.

Pada semester I 2024, hasil asesmen menunjukkan bahwa 87,9% atau 480 pemda telah berada pada level digital.

Dengan berbagai tantangan ini, Kemenkeu terus berupaya untuk memperkuat local taxing power guna mendukung desentralisasi fiskal di Indonesia.