Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2025. Meski, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terjadi banyak perubahan nomenklatur Kementerian dan Lembaga (K/L).

Di era Prabowo, jumlah kementerian bertambah menjadi 48, atau naik cukup banyak dibanding kementerian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 34.

"Tidak perlu melakukan APBN Perubahan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani mengatakan penyusunan APBN 2025 sudah atas konsultasi Prabowo. Dia menyebut program-program prioritas nasional sudah diakomodasi di dalamnya.

Hanya saja yang ditekankan Prabowo adalah terkait efisiensi dan kebocoran anggaran yang tinggi. Untuk itu, Sri Mulyani menyebut tinjauan (review) APBN 2025 lebih kepada arahan untuk perbaikan tersebut.

"Presiden Prabowo telah menyampaikan di berbagai kesempatan agar seluruh kementerian/lembaga betul-betul memperhatikan APBN ini terutama dengan berbagai feedback mengenai efisiensi, itu ditunjukkan dengan ICOR yang tinggi, kemudian kebocoran, maupun korupsi. Ini harus ditangani oleh seluruh kementerian/lembaga. Oleh karena itu kalau akan dilakukan review terhadap APBN, adalah lebih pada menekankan direction dari Bapak Presiden Prabowo," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut dalam UU APBN 2025 sudah ada klausul yang memungkinkan terjadinya perubahan, termasuk karena adanya K/L baru. Meski begitu, hal-hal perubahan yang harus disampaikan kepada DPR disebut akan tetap dilakukan.

Sri Mulyani menyebut target penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akan dilakukan pada awal Desember 2024 dan untuk perpresnya akan dilakukan akhir November 2024.

"Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian/lembaga dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen, perpres, rincian daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga," jelas Sri Mulyani.

Saksikan juga video: Belajar dari Covid-19, Menkes Dorong Industri Kesehatan Dalam Negeri

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto mempunyai target swasembada pangan. Dalam mendukung target tersebut, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggelar dialog kebijakan iklim dan perdagangan yang melibatkan lembaga-lembaga internasional dan nasional.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan forum tersebut akan membahas terkait masukan hingga kendala-kendala yang dihadapi ke depannya terkait perdagangan dan iklim. Hal ini, menurut Budi, dapat membantu pemerintah dalam mencapai target swasembada pangan.

"Kita minta masukan kementerian/lembaga depan kan kita harus apa namanya Karena Indonesia kan sudah mencanangkan tahun 2028 itu swasembada pangan. Jadi diskusi-diskusi ini perlu dilakukan untuk mengetahui apa kira-kira ke depan yang harus kita lakukan, kendala-kendalanya apa," kata Budi dalam acara Action on Climate and Trade, di Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dia menilai forum ini dapat membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan mengenai ketahanan pangan ke depan. Forum ini melibatkan lembaga internasional dan nasional, seperti World Bank, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, hingga Bappenas.

"Jadi kita diskusi saja bareng-bareng dengan beberapa lembaga internasional dan nasional yang kebetulan sekarang lagi di Jakarta. Jadi kita dukung pemerintah, Presiden, Pak Prabowo Supaya ketahanan pangan atau swasembada pangan ini terwujud," imbuh dia.

Dia menjelaskan tentunya hal itu juga berkaitan dengan perjanjian perdagangan-perdagangan internasional yang ada. Sebab, dia menilai masing-masing negara membutuhkan satu sama lain untuk kecukupan bahan pangan, termasuk Indonesia. Untuk itu, dia menilai perlunya kemudahan distribusi barang sehingga stok pangan tetap keberlanjutan.

"Jadi kita harus bicara kan dari awal jangan sampai nanti ketika kebutuhan pangan masing-masing negara meningkat, tetapi distribusinya tetap menjadi susah," jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan empat sampai lima tahun lagi. Dengan begitu, dia juga yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

"Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo dalam Pidatonya di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan ada sekitar Rp 280 miliar denda yang belum dibayarkan oleh pelaku usaha nakal. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPPU M Fanshurullah Asa saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI hari ini.

Fanshurullah mengatakan jumlah dana yang belum ditarik oleh KPPU itu berasal dari 100-an pelaku usaha yang nakal atau belum membayar. Dia menyebut hal ini terjadi lantaran KPPU tidak mempunyai kekuatan untuk menyita aset bagi pelaku usaha yang tak membayar denda.

"Sebagai informasi ada dana yang belum bisa kami tarik kurang lebih Rp 280 miliar dari total sekitar 100an pelaku usaha yang tidak membayar. Karena tadi tidak ada daya paksa untuk penyitaan aset," kata Fanshurullah di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Untuk itu, dia mendorong agar adanya revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam revisi beleid tersebut, dia meminta agar KPPU mempunyai wewenang penyitaan aset apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU, dalam hal ini membayar denda kepada KPPU.

"Pelaksanaan eksekusi putusan KPPU yang berkekuatan hukum tetap berupa denda harus dibayar ke kas negara apabila tidak dilaksanakan KPPU memiliki wewenang penyitaan atas aset jika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU," jelasnya.

Dia menjelaskan usulan revisi beleid tersebut sudah diajukan dalam penyusunan kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 kepada Kementerian PPN/Bappenas. Namun, dia juga mendorong anggota DPR RI agar berinisiatif mengajukan revisi peraturan tersebut.

Adapun beberapa poin untuk revisi tersebut. Di antaranya, pengaturan ekstrateritorialitas dalam definisi pelaku usaha yang dapat menjangkau pelaku usaha di luar wilayah hukum Indonesia, pengaturan post-notifikasi merger menjadi pre-notifikasi merger agar sesuai dengan best practice international. Kemudian pengaturan program leniensi dalam rangka memberikan pengampunan dan/ pengurangan hukum bagi pelaku usaha yang mengakui dan atau melaporkan perbuatan pelanggaran hardcore cartel.

"Pengaturan mengenai kewenangan upaya paksa dalam rangka memperoleh alat bukti dalam perkara persaingan usaha. Kemudian penambahan ketentuan mengenai lisensi lisensi hak kekayaan intelektual dan prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Ketujuh, pengakuan bahwa praktik-praktik tertentu dalam pemilihan lisensi dapat bertentangan dengan persaingan usaha yang sehat. Terakhir, penggabungan prinsip-prinsip rule of reason ke dalam regulasi yang untuk memberikan panduan konkret kepada industri," imbuh dia.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka-bukaan tentang arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW). Dalam rencana besarnya, proyek ini akan terbentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

Dody mengatakan, untuk awalnya proyek ini akan berfokus pada Jakarta terlebih dulu. Hal ini berkaca pada penurunan permukaan tanah di Jakarta yang sudah sangat mengkhawatirkan.

"PUPR diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa membangun giant sea wall minimum di area Jakarta sampai Bekasi 20-30 km," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun karena keterbatasan anggaran, Dody mengatakan, pihaknya akan lebih banyak melibatkan pihak swasta dalam menggarap proyek ini melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Karena keterbatasan anggaran, kami akan lebih banyak melibatkan swasta kalau itu. Untuk sisanya kami berharap projek yang di Jakarta bisa menjadi contoh, misalnya bagi Semarang dan Surabaya," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, pembangunan Giant Sea Wall menjadi salah satu agenda pembangunan prioritas di era pemerintahan Prabowo. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.

"Nanti saya akan ikut pak Menteri ya, yang jelas beberapa hal yang disampaikan pak Prabowo, IKN lanjut kemudian terkait giant sea wall," ungkap Diana ditemui usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Untuk tahap awalnya, pemerintah mengutamakan pembangunan tanggul laut di kawasan Jakarta. Hal ini telah menjadi bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di pemerintahan yang lalu.

Beberapa tahun lalu, dua Korea Selatan dan Belanda sudah menyampaikan pernyataan minatnya untuk berkecimpung dalam National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Kemudian di bulan Oktober lalu, Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI) asal China juga menunjukkan ketertarikan.

Di kesempatan berbeda, Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, juga sempat buka-bukaan terkait proyek giant sea wall ini. Menurutnya, proyek ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat sehingga harus segera dilaksanakan.

Hashim menjelaskan, konsep tanggul laut diinisiasi sejak tahun 1994 oleh Bappenas mulanya sebagai solusi untuk menyelamatkan pesisir utara Jakarta. Namun Prabowo sendiri melihat bahwa urgensi pembangunan tanggul laut tidak hanya dirasakan di wilayah utara Jakarta, tetapi juga di seluruh pesisir utara Pulau Jawa.

"Tapi ada apa, selama 10 tahun tidak ada kemajuan. Pak Prabowo ingin segera membangun Tanggul Laut Raksasa. Karena masalah yang dihadapi bukan hanya Jakarta saja, tapi seluruh pantai utara Pulau Jawa dengan ancaman tanah-tanah yang pinggiran kota. Kita perkirakan bisa 40% sawah , lahan bisa tenggelam kalau kita tidak segera melindungi," kata Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia di Hutan Kota oleh Plataran, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada pemerintahan Presiden Prabowo masih menjadi perbincangan hangat. Mantan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengusulkan agar koordinator pembangunan dan perencanaan IKN pada masa pemerintahan baru dipegang oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas).

"Kalau saya Bappenas [sebagai koordinator pembangunan IKN] karena ada faktor melihat [prespektif] secara luas dan [bisa secara] regional," kata dia saat berbincang dalam program Info A1 kumparan, Minggu (20/10).

Menurut Bambang, Bappenas memiliki kewenangan untuk merencanakan pembangunan IKN dari berbagai lintas sektor. Sebab, perencanaan yang matang dalam membangun IKN sangat dibutuhkan.

"Dan Bappenas [bisa] lintas sektor, karena tidak hanya infrastruktur saja. Ada energi, perumahan, food, pertanian itu kan lintas sektor. Bagaimana IKN menjadi penghela yang lain itu sangat penting," imbuh dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali menegaskan pembangunan IKN bukan perkara mudah. Dia tak menampik ada sejumlah pihak yang mendesak hingga mempertanyakan kelanjutan pembangunan IKN. Namun, Jokowi punya jawab sendiri.

“Saya menyampaikan itu artinya apa? Artinya biar waktu yang berbicara karena membangun sebuah ibu kota seperti Nusantara itu butuh waktu, butuh proses, tidak hanya setahun, dua tahun, tiga tahun, ini bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa juga 20 tahun untuk bisa menjadi sebuah ekosistem besar,” kata Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Kompas 100 CEO Forum yang digelar di Istana Garuda, IKN, pada Jumat (11/10).

Presiden Prabowo Subianto hari ini resmi melantik jajaran menteri yang akan menjadi pembantunya memimpin Indonesia lima tahun ke depan. Prabowo menamai jajaran menterinya sebagai Kabinet Merah Putih.

Kabinetnya cukup gemuk bila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Total ada 48 kementerian yang akan dipimpin Prabowo, sekitar 22 kementerian akan menjadi regulator di sektor perekonomian. Hal ini tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133 P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024 dan 2029.

Pelantikan diawali dengan pembacaan Keppres dan kemudian dilanjutkan pengambilan sumpah para menteri yang dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Berikut ini bunyi sumpahnya:

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab."

Beberapa nama beken masuk dalam tim ekonomi Prabowo Subianto, beberapa tokoh tersebut juga diketahui sudah pernah menjabat di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya menjabat.

Pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Foto: Herdi Alif Al Hikam/detikcom

Mulai dari Sri Mulyani Indrawati yang menjadi Menteri Keuangan, Airlangga Hartarto yang menjadi Menko Perekonomian, Bahlil Lahadalia yang menjadi Menteri ESDM, Agus Gumiwang Kartasasmita yang jadi Menteri Perindustrian, Erick Thohir jadi Menteri BUMN, dan lain sebagainya.

Semua nama-nama Kabinet Merah Putih baik Menteri dan Wakil Menteri juga sudah diumumkan langsung oleh Prabowo malam kemarin.

Daftar Tim Ekonomi Kabinet Merah Putih:

Menko Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
Menko Bidang Infrastruktur: Agus Harimurti Yudhoyono
Menko Bidang Pangan: Zulkfili Hasan
Menteri Badan Usaha Milik Negara: Erick Thohir
Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
Menteri Perdagangan: Budi Santoso
Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani
Menteri Perlindungan Pekerja Migran: Abdul Kadir Karding
Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli
Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia
Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Maman Abdurrahman
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional: Nusron Wahid
Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: Rachmat Pambudy
Menteri Pekerjaan Umum: Dodi Hanggodo
Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rini Dwiyantini

Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan nama menteri Kabinet Merah Putih, Minggu malam (20/10). Salah satu nama yang diumumkan adalah Rachmat Pambudy yang menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia (Bappenas). Pengganti Suharso Monoarfa itu adalah seorang akademisi dari IPB University.

Sejak beberapa hari yang lalu, Rachmat Pambudy memang termasuk salah satu nama yang kerap diperbincangkan kuat akan mengisi salah satu kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Terlebih, setelah Rachmat dipanggil ke kediaman Presiden Prabowo Subianto bersama sederet calon menteri lainnya pada Senin (14/10).

Mengutip laman Antara, Rachmat lahir di Yogyakarta pada 23 Desember 1956 lalu. Pendidikannya dari S1 hingga S3 ditamatkan di IPB, S1 di Fakultas Peternakan, S2 Komunikasi Pembangunan dan S3 Penyuluhan Pembangunan.

Tidak heran jika Rachmat dikenal sebagai akademisi di bidang agribisnis dari lembaga pendidikan tersebut. Selain sebagai dosen yang telah terakreditasi, Rachmat juga merupakan Guru Besar di bidang Kewirausahaan di kampus tersebut.

Bekerja bersama Prabowo, bukan kali pertama bagi Rachmat. Dia pernah aktif dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) bersama Prabowo.

Dia juga pernah menduduki kursi pejabat struktural di Kementerian Pertanian, saat institusi pemerintahan yang berkantor di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan tersebut dipimpin oleh Menteri Pertanian Bungaran Saragih pada 2004 silam.

Selain itu, namanya juga sempat digadang-gadang akan menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, setelah diajukan oleh Partai Gerindra.

Di sektor usaha, Rachmat juga menduduki posisi Komisaris Independen di perusahaan produsen minyak kelapa sawit di Indonesia, PT Nusantara Sawit Sejahtera (NSS) Tbk sehak 2018.

Mengutip laman alumniipbpedia, Rachmat juga sempat bekerja sebagai Dewan Pengawas perusahaan pangan pelat merah Perum Bulog pada 2003 hingga 2007.

Konsistensi dan perhatian Rachmat terhadap sektor pertanian juga terlihat pada 2016 dia mendirikan dan menjadi Dewan Pakai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Pemantau dan Pengawasan Pertanian Indonesia (KP3I).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) mengungkapkan sejumlah langkah agar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% tercapai. Target tersebut merupakan janji Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya telah menyusun dua skenario rencana pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan. Rencana tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045.

Kedua skenario tersebut akan dilakukan secara bertahap. Skenario pertama, Bappenas telah menyusun rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 6,9-7%. Rata-rata pertumbuhan ini juga dapat membuat Indonesia keluar dari jebakan negara pendapatan menengah (middle income trap) sekaligus menuju Indonesia emas.

"Kemudian ada skenario kedua, di mana ini masukkan dari timnya Pak Prabowo mengatakan, ingin ada percepatan di tahun ketiga dan keempat. Skenario kedua, ingin percepatan 8,3% di tahun ketiga, kemudian di tahun keempat sebesar 8%, sehingga rata-rata, selama 5 tahun itu, beliau (Prabowo) mengharapkan ada sekitar 7,7%," kata Amalia dalam acara Seminar Nasional di Hotel Morrisey, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024) kemarin.

Dia menyebut untuk mencapai hal tersebut pihaknya telah menyiapkan rencana jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, dia menjelaskan program makan bergizi gratis (MBG) yang masif nantinya dapat mengerek pertumbuhan ekonomi. Sebab, dia menilai MBG dapat menyerap produk-produk masyarakat setempat sehingga memicu permintaan agregat.

Sementara jangka panjangnya, dia menekankan pentingnya mendorong sektor potensial yang memicu peningkatan produktivitas hingga menciptakan multiplier efek, salah satunya dengan industrialisasi. Meski begitu, dia juga menyebut sektor ekonomi biru dan ekonomi kreatif juga berpotensi mengerek pertumbuhan ekonomi. Namun, dia melihat sektor industrialisasi mempunyai potensi yang besar.

"Jadi ini cerita-ceritanya, kenapa industrialization itu penting? Karena kita mau industri itu menjadi anchor dan backbone untuk pertumbuhan ekonomi kita dalam jangka pendek dan panjang. Meningkatkan produktivitas, satu. Karena kedua, menciptakan multiplier effect. Ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Karena kita tidak mau informality ini, terus berlangsung di dalam ekonomi kita," terangnya.

Namun, kontribusi sektor industri terus menurun. Untuk itu, salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan industrialisasi dengan berfokus pada sektor prioritas. Dengan begitu, pemerintah dapat mengintervensi lebih fokus dan jelas. Dia menyebut langkah ini telah berhasil diterapkan di negara-negara lain.

"Oleh sebab itu, apa prioritas kita industri yang kedepan? Kita pilihkan di prioritas untuk 5 tahun ke depan. Artinya, sebagai kebijakan 5 tahun ke depan, kita inginkan hilirisasi, kemudian industri padat karya, pengembangan industri dasar, industri padat teknologi inovasi," imbuh dia.

Simak Video: Prabowo Pede Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Tembus 8%, Ini Kata Airlangga

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan strategi industrialisasi terfokus menjadi kunci utama untuk menyelamatkan industri manufaktur Indonesia.

Dalam Seminar Nasional Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia di Jakarta, Rabu, Amalia menjelaskan kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) terus menurun sejak 2002. Padahal, saat itu manufaktur menyumbang andil hingga 32 persen terhadap PDB. Sementara data terakhir 2023 menunjukkan kontribusi manufaktur hanya sebesar 18,67 persen.

“Kalau kita mau meningkatkan kontribusi manufaktur, maka sektor ini harus tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara yang ingin kami tempuh adalah industrialisasi yang kuat dan terfokus,” ujar Amalia.

Bappenas memilih industrialisasi menjadi solusi tulang punggung ekonomi lantaran bisa meningkatkan produktivitas, memberikan efek berganda (multiplier effect), serta lapangan kerja yang berkualitas.

Namun, menggenjot industrialisasi saja dinilai tidak cukup. Perlu ada strategi kebijakan selektif agar target lebih jelas dan terukur. “Kita tidak bisa bermain dengan kebijakan yang sasarannya luas. Kita harus contoh negara lain yang selektif, yakni dengan industrialisasi terfokus agar targetnya lebih jelas,” paparnya.

Untuk strategi jangka panjang, Bappenas memilih enam sektor yang menjadi sasaran utama industrialisasi.

Pertama, industri berbasis sumber daya alam (SDA) yang di antaranya mencakup agro (pertanian, perkebunan, dan kehutanan), hilirisasi tambang, serta sumber daya laut.

Kedua, industri dasar yang mencakup kimia dan logam. Ketiga, industri barang konsumsi berkelanjutan, di antaranya makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki.

Keempat, industri berbasis inovasi dan riset, seperti ekonomi biru. Kelima, industri berteknologi menengah tinggi, di antaranya perkapalan, kedirgantaraan, otomotif dan alat angkut, alat kesehatan, kimia dan farmasi, mesin dan perlengkapan, elektronik, serta digital.

Terakhir, industri kreatif yang mencakup film, animasi, dan seni visual; seni, budaya, dan kerajinan; pengembangan dan aplikasi gim; serta kuliner.

Adapun untuk industrialisasi di masa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tepatnya periode jangka menengah 2025-2029, Bappenas mengerucutkan sasarannya terhadap industri SDA unggulan, jasa industri, industri padat karya terampil, industri dasar, serta industri padat teknologi inovasi.

Seperti diketahui, hilirisasi dan industrialisasi menjadi salah satu misi Asta Cita Prabowo-Gibran, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Presiden terpilih Prabowo Subianto mempunyai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) mengungkapkan sejumlah rencana Prabowo untuk mencapai target tersebut.

Mulanya, Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya telah menyusun rencana target pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dalam RPJPN tersebut, pihaknya juga rencana pertumbuhan ekonomi untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Dia menyebut untuk mencapai Indonesia Emas, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata minimal harus 6%. Pihaknya telah menyampaikan hal ini ke tim transisi Prabowo. Dia bilang, Prabowo ingin melakukan percepatan di tahun ketiga dan keempat pemerintahannya.

"Ya ini, ini kemudian kita tambahkan, untuk membuat transisi. Kemudian ada skenario kedua, di mana ini masukkan dari timnya Pak Prabowo mengatakan, ingin ada percepatan di tahun ketiga dan keempat. Skenario kedua, ingin percepatan 8-8,3%, kemudian di tahun keempat sebesar 7,8%, sehingga rata-rata, selama 5 tahun itu, beliau (Prabowo) mengharapkan ada sekitar 7,7%," kata Amalia dalam acara Seminar Nasional di Hotel Morrisey, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024).

Dia menyebut untuk mencapai hal tersebut pihaknya telah menyiapkan rencana jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, dia menjelaskan program makan bergizi gratis (MBG) yang masif nantinya dapat mengerek pertumbuhan ekonomi. Sebab, dia menilai MBG dapat menyerap produk-produk masyarakat setempat sehingga memicu permintaan agregat.

Sementara jangka panjangnya, dia menekankan pentingnya mendorong sektor potensial yang memicu peningkatan produktivitas hingga menciptakan multiplier efek, salah satunya dengan industrialisasi. Meski begitu, dia juga menyebut sektor ekonomi biru dan ekonomi kreatif juga berpotensi mengerek pertumbuhan ekonomi. Namun, dia melihat sektor industriliasiasi mempunyai potensi yang besar.

"Jadi ini cerita-ceritanya, kenapa industrialization itu penting? Karena kita mau industri itu menjadi anchor dan backbone untuk pertumbuhan ekonomi kita dalam jangka pendek dan panjang. Meningkatkan produktivitas, satu. Karena kedua, menciptakan multiplier effect. Ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Karena kita tidak mau informality ini, terus berlangsung di dalam ekonomi kita," terangnya.

Namun, kontribusi sektor industri terus menurun. Untuk itu, salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan industrialisasi dengan berfokus pada sektor prioritas. Dengan begitu, pemerintah dapat mengintervensi lebih fokus dan jelas. Dia menyebut langkah ini telah berhasil diterapkan di negara-negara lain.

"Oleh sebab itu, apa prioritas kita industri yang kedepan? Kita pilihkan di prioritas untuk 5 tahun ke depan. Artinya, sebagai kebijakan 5 tahun ke depan, kita inginkan hilirisasi, kemudian industri padat karya, pengembangan industri dasar, industri padat teknologi inovasi," imbuh dia.

Simak: BI Rate 6%: Pertahankan Stabilitas, Perkuat Pertumbuhan Ekonomi

[Gambas:Video 20detik]

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso mengungkapkan kunci agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap (perangkap pendapatan menengah). Menurutnya, berdasarkan World Bank pendapatan per kapita Indonesia harus berada di atas US$ 4.465.

"Berdasarkan kajian Bappenas, Indonesia diperkirakan akan keluar dari jebakan kelas pendapatan menengah pada tahun 2041 jika asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi minimal 6% terpenuhi," kata Sunarso dalam keterangan tertulis, Senin (14/10/2024).

Dalam Forum Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, pada Rabu (10/9), Sunarso menjelaskan hasil kajian BRI faktor. Ia mengatakan yang paling menentukan pertumbuhan ekonomi 6% adalah investasi pada human capital atau nilai ekonomi dari pengalaman dan keterampilan pekerja.

Ia pun merinci pembentukan human capital perlu didorong oleh tiga faktor. Pertama, Indonesia harus fokus dalam memaksimalkan kebutuhan nutrisi dan pangan.

"Maka menjadi penting, kita fokus untuk memiliki strategi yang khusus, spesifik, dan visioner untuk masalah ketahanan pangan," ujar Sunarso.

Kedua, negara punya tugas untuk menyejahterakan rakyat sebab hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dia mengatakan, cara terbaik untuk menyejahterakan rakyat adalah dengan memberikan mereka pekerjaan.

"Jadi semua orang pada usia produktif memang harus bekerja. Kalau begitu, pemerataan kesempatan kerja itu menjadi penting," kata Sunarso.

Lebih lanjut, Sunarso menilai dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk mendapatkan pemerataan kesempatan kerja. Hal ini termasuk unsur pemerataan serta partisipasi masyarakat untuk ikut tumbuh dan berkembang.

"Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan," pungkasnya.

Indonesia menargetkan untuk mencapai status negara berpenghasilan tinggi di tahun 2036-2038 sesuai visi Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut sejumlah caranya.

Suharso mengatakan pihaknya optimis Indonesia dapat lepas dari middle income trap atau jebakan negara pendapatan menengah. Sebab, dia sudah menggandeng pakar-pakar dari universitas terbaik dunia dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045.

"Kita melakukan suatu analisa, kita juga bekerja sama dengan universitas-universitas terbaik di dunia, dengan Harvard kita melakukan dynastic growth sedemikian rupa. Apakah kita ini pada rel yang benar atau tidak, pas atau tidak, karena kita harus juga melakukan komparasi dengan negara-negara yang lain. Kenapa misalnya pertanyaan besar lama sekali kita middle income trap," kata Suharso dalam acara CEO Forum yang disiarkan secara daring, Jumat (11/10/2024).

Dia pun membandingkan dengan China yang akan naik kelas menjadi negara dengan pendapatan tertinggi tahun depan. Dia menyebut saat ini pendapatan per kapita China hampir menyentuh batas ambang negara pendapat tertinggi US$ 14.000.

"China sebentar lagi dia akan graduate, karena threshold-nya untuk tahun depan sekitar US$ 14 ribu. Sekarang threshold untuk high income country itu kira-kira sekitar US$ 14.040. Sekarang kita di angka U$ 5.000-an. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa seperti itu? Apakah kita mampu untuk melakukan itu? Saya berani mengatakan secara dynastic growth yang kita lakukan kita seharusnya mampu," jelasnya.

Dia menjelaskan salah satu cara untuk terlepas dari middle income trap dengan cara menurunkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Saat ini, angka ICOR Indonesia tertinggi di level 6. Dengan angka tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5%.

Apabila angka Icore Indonesia bisa diturunkan di level 5, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6%. Sebagai informasi, ICOR menggambarkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit output dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Nilai ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output.

Semakin besar nilai koefisien ICOR, maka semakin tidak efisien perekonomian pada periode waktu tertentu. Berlaku juga sebaliknya.

"Maka pertanyaannya besarnya bagaimana kita menurunkan ICOR. Itu soal efisiensi dipimpin oleh Pak Luhut kita lakukan digitalisasi birokrasi dan seterusnya, tapi itu tidak bisa hanya dilakukan di tingkat nasional tapi yang harus ditingkatkan dikerjakan sampai di tingkat yang paling bawah karena itu harus dirasakan dan juga mendapatkan respon dari publik, dari para CEO," terangnya.

Dia juga menyoroti banyaknya pekerja Indonesia yang rata-rata kerja 20 jam per minggu, dibayar hanya Rp 500.000-an. Padahal idealnya, harus dibayar dengan Rp 2.250.000 per minggu dengan durasi jam kerja yang sama.

"50 juta pekerja itu ke bawah, kira-kira kerjanya di bawah 20 jam per minggu dan dibayar hanya Rp 500.000-an pertanyaannya untuk menjawab potensi tadi itu sekaligus menurunkan ICOR meningkatkan penduduk produktivitas itu, adalah apakah ada pekerjaan yang 20 jam rata-rata naik jadi 30 jam yang diperoleh akan jauh lebih besar atau dibayar 20 jam, tapi kualitas pekerjaannya itu membuat mereka dibayar Rp 4 juta per minggu akan beda," jelasnya.