Jakarta: Suse, penyedia open source, merilis laporan tren “Securing the Cloud” Asia Pasifik 2024 untuk pertama kalinya. Laporan industri ini mengeksplorasi tantangan keamanan cloud di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Berfokus pada dampak AI Generatif (Gen AI) dan komputasi Edge pada keamanan cloud.

Laporan Asia Pasifik 2024 menyoroti tantangan yang dihadapi tim TI di Indonesia seiring dengan meningkatnya adopsi cloud. Laporan ini menunjukkan bahwa para pengambil keputusan TI di Indonesia menghadapi masalah unik dalam mengamankan infrastruktur cloud dan edge. Seiring dengan pertumbuhan adopsi cloud, hal ini membawa peluang dan tantangan, dengan prioritas dan kekhawatiran yang berbeda dari negara-negara Asia Pasifik lainnya.

Temuan Utama di Asia Pasifik
Kekhawatiran terhadap privasi dan keamanan data terkait Gen AI: 57% pengambil keputusan TI memiliki kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data terhadap keamanan cloud Gen AI.

Tingginya insiden gangguan keamanan cloud dan edge: 64% dan 62% tim telah mengonfirmasi insiden keamanan cloud atau edge masing-masing selama 12 bulan terakhir, yang menyoroti tantangan keamanan yang meluas di wilayah Asia Pasifik.

Antusiasme bersyarat untuk migrasi ke cloud: Ketertarikan yang tinggi (84%) untuk memigrasikan lebih banyak beban kerja ke cloud atau edge jika keamanan data dapat dijamin menunjukkan potensi yang kuat untuk peningkatan adopsi cloud.
Namun, antusiasme ini sangat bergantung pada jaminan langkah-langkah keamanan yang kuat, yang mengindikasikan bahwa keamanan tetap menjadi hambatan utama bagi adopsi cloud yang lebih luas di wilayah ini.

Kekhawatiran tertinggi seputar serangan ransomware: 34% responden menyebutkan bahwa serangan ransomware merupakan masalah keamanan utama mereka, diikuti oleh serangan yang mengeksploitasi kerentanan zero-day (27%), serta kontrol visibilitas terhadap data sensitif yang diakses di Cloud (23%).

Fokus pada keamanan supply chain: 33% pengambil keputusan TI berniat meninjau supply chain perangkat lunak mereka untuk meningkatkan keamanan.

“Serangan keamanan siber yang terjadi baru-baru ini di Indonesia, seperti insiden ransomware yang dialami pemerintah, menunjukkan betapa pentingnya memiliki struktur keamanan yang kuat dan terus diperbaharui. Terutama dalam menghadapi Gen AI dan komputasi edge, yang menawarkan peluang dan ancaman baru," komentar Gayathri Peria, General Manager Suse untuk Asia Tenggara.

"Kompleksitas teknologi baru ini, ditambah dengan adopsi cloud di Indonesia yang sangat cepat, mendorong kebutuhan akan investasi berkelanjutan dalam hal keamanan. Sangatlah menjanjikan bahwa pemerintah berinvestasi dalam keamanan siber untuk lebih dari satu juta rakyatnya.”

Migrasi beban kerja dan masalah keamanan utama di seluruh negara Asia Pasifik
Para pengambil keputusan TI di Asia Pasifik menunjukkan keinginan yang kuat untuk memigrasikan lebih banyak beban kerja ke cloud dan edge, dengan 84% setuju bahwa mereka akan melakukannya jika keamanan data terjamin.

Responden Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi dalam sentimen ini, dengan 94% setuju, yang mencerminkan potensi signifikan untuk mengadopsi cloud karena hanya 28,2% beban kerja yang saat ini berada di cloud.

Namun, seiring dengan meningkatnya adopsi cloud, maka semakin banyak pula kekhawatiran yang muncul. Laporan ini menyoroti prioritas yang berbeda di seluruh negara Asia Pasifik, dengan privasi dan keamanan data (57%) dan serangan siber yang didukung AI (55%) teridentifikasi sebagai kekhawatiran utama dalam keamanan cloud Gen AI.

Indonesia menempati posisi teratas dengan ancaman yang paling dirasakan oleh para pemangku kepentingan dibandingkan negara-negara Asia Pasifik lainnya, dengan 79% responden menyatakan bahwa privasi dan keamanan data merupakan kekhawatiran utama, diikuti serangan siber yang didukung AI (72%) dan kerentanan dalam supply chain AI (43%).

Secara keseluruhan, para pengambil keputusan TI di wilayah Asia Pasifik sering menghadapi insiden keamanan terkait cloud, dengan 64% mengonfirmasi setidaknya satu insiden serupa dalam 12 bulan terakhir, sementara 62% melaporkan setidaknya satu pelanggaran keamanan terkait edge pada periode yang sama. Indonesia secara khusus terkena dampak, dengan 31% responden melaporkan lima atau lebih insiden terkait edge.

Untuk mengurangi ancaman ini, para pemimpin TI Indonesia sangat bergantung pada langkah-langkah keamanan seperti solusi Cloud (CPSM, CWPP, atau CNAPP), yang diadopsi secara luas oleh 59% responden — lebih tinggi dari rata-rata Asia Pasifik. Praktik umum lainnya termasuk otomatisasi keamanan (53%) dan perlindungan DoS atau DDoS (47%).

Para pengambil keputusan TI di Asia Pasifik mengalokasikan sebagian besar anggaran mereka untuk keamanan cloud-native, dengan rata-rata sebesar 30,9%. Indonesia memimpin dalam hal ini, mendedikasikan 42,5% anggaran TI mereka untuk keamanan cloud, melampaui negara-negara seperti Singapura (34,2%) dan negara-negara lain di kawasan tersebut.

Serangan ransomware jadi perhatian utama keamanan cloud bagi negara Asia Pasifik
Serangan ransomware diakui sebagai masalah keamanan utama oleh 34% profesional TI Asia Pasifik, dengan beragam kekhawatiran di berbagai pasar. Di Indonesia, kekhawatiran keamanan yang paling utama adalah kurangnya visibilitas dan kontrol terhadap data sensitif yang diakses di cloud, yang telah disebutkan oleh 35% responden. Hal ini diikuti oleh kekhawatiran pada serangan ransomware dan kerentanan zero-day, keduanya menjadi sorotan bagi 33% responden.

Selain itu, pemangku kepentingan TI Indonesia menghadapi tantangan khusus dalam mengelola dan mengamankan data di edge. Permasalahan yang paling mendesak adalah memastikan privasi data dan kepatuhan terhadap peraturan (41%), mengelola dan memelihara perangkat dan infrastruktur edge (39%), serta menerapkan mekanisme keamanan otomatis (37%).

Audit internal pada perangkat lunak vendor dianggap paling penting untuk memitigasi risiko serangan supply chain perangkat lunak, menekankan pada pentingnya mengamankan supply chain perangkat lunak

Satu dari empat pengambil keputusan TI percaya bahwa sertifikasi keamanan terkait supply chain yang diakui pemerintah (24%) akan menjadi prioritas bagi mereka selama 12 bulan ke depan.

Untuk mengurangi risiko pada supply chain, pengambil keputusan TI Indonesia memprioritaskan pemanfaatan perangkat lunak yang didukung vendor (53%), menggunakan vendor independen untuk menilai keamanan komponen pihak ketiga (51%), dan mensertifikasi proses pembuatan perangkat lunak (49%).

Hasil laporan tren ini mengungkapkan tantangan keamanan yang unik dan berbeda yang dihadapi oleh negara-negara Asia Pasifik dalam adopsi teknologi cloud dan edge, termasuk ancaman dari serangan ransomware, masalah privasi dan data yang terkait dengan AI generatif, dan serangan siber yang didukung AI.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

Jakarta -

Sebanyak dua kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berhasil diungkap. Berdasarkan keterangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), total kerugian dari dua kasus tersebut mencapai Rp 7,9 miliar.

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan, kasus pertama merupakan pemalsuan akta yang melibatkan lima orang tersangka. Komplotan mafia bekerja sama menawarkan tanah kepada korban yang nilai kerugiannya mencapai Rp 4,07 miliar.

"Namun, setelah korban menyerahkan uang Rp 4.072.000.000 kepada Tersangka ES, OS, dan D, dengan diyakinkan oleh Tersangka RA dan RDS, faktanya salinan akta jual-beli tersebut adalah palsu dan tidak tercatat dalam buku reportorium," katanya dalam konferensi pers Ekspose Mafia Tanah di Polres Metro Bekasi, Selasa (15/10/2024) kemarin.

Akibatnya, korban dirugikan karena tidak dapat melakukan proses penerbitan sertifikat atas nama sendiri. Dengan terungkapnya kasus ini, AHY menyebut nilai kerugian yang terselamatkan mencapai Rp 4,07 miliar.

Kemudian, kasus kedua melibatkan dua tersangka dan 37 korban yang jumlahnya masih berpotensi bertambah. Tersangka RD menggandakan sertifikat hak milik orang tuanya hingga 39 dengan dibantu tersangka PS.

"Modus operandi yang digunakan adalah dengan menduplikasi sertifikat. Di mana tersangka RD meminta tersangka PS membuat sertifikat palsu dengan menduplikasi sertifikat atas nama keluarganya menjadi sebanyak 39 sertifikat, yaitu dengan melakukan perubahan pada atas nama pemegang hak NIB, nomor hak sertifikat dan nama pejabat," terang AHY.

Sertifikat palsu itu lalu digunakan tersangka RD untuk menjadi jaminan utang kepada para korban. Total real loss dalam kasus ini mencapai Rp 3,9 miliar,

"Nah, atas terungkapnya kasus ini maka yang terselamatkan real loss atas laporan 37 korban tadi dan 39 sertifikat hak milik itu sekitar kurang lebih Rp 3.900.000.000. Sedangkan fiscal loss berdasarkan BPHTB dan PPH dihitung sebesar Rp 1.608.287.850.000," bebernya.

Sedangkan potensi kerugiannya mencapai Rp 173.983.602.410. Dengan demikian, total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus yang kedua ini adalah Rp 179.491.890.260 dari dari real loss, fiscal loss, dan juga potential loss. Adapun total kerugian dari dua kasus tersebut Rp 183.563.890.260.

Bahkan, berdasarkan laporan dari Kementerian Perhubungan, ada tambahan potensi kerugian hingga Rp 30 triliun atas kasus mafia tanah tersebut. Pasalnya lokasi tanah berada di atas lahan yang bakal dibangun MRT.

"Potential loss dari proyek besar MRT tadi bisa dikatakan untuk wilayah Bekasi ini sehingga Rp 30 triliun," tutupnya.

Saksikan Live DetikPagi:

(ily/rrd)

JAKARTA, Investor.id – Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) merupakan fondasi penting bagi setiap perusahaan yang ingin terus berkembang di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat.

Lewat penerapan tata kelola yang baik, perusahaan tidak hanya memastikan kelancaran operasional, tetapi juga menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta memenuhi standar-standar kepatuhan yang ditetapkan regulator.

Bahkan, kata manajemen bank bjb, pihaknya telah membuktikan bahwa GCG mampu menjadi pendorong utama perubahan positif dalam kinerja perusahaan.

“Dengan tata kelola yang terintegrasi, bank bjb mampu meningkatkan performa keuangan serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial,” tutur manajemen bank bjb dalam siaran pers dikutip Selasa (8/10/2024).

Penerapan GCG di bank bjb tidak hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi landasan utama dalam strategi ekspansi perusahaan.

“Dengan menjalankan prinsip-prinsip GCG, bank bjb mampu mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan serta memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah,” urai manajemen bank bjb.

Sementara itu, berkat penerapan GCG yang konsisten dan menyeluruh, bank bjb bersama anak usahanya bank bjb Syariah meraih penghargaan bergengsi Annual Report Award (ARA) 2023 dalam acara Malam Penganugerahan ARA 2023 – Internalizing Integrated Mindset Toward Sustainable Long Term Value Creation di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Bank bjb meraih kategori BUMD Keuangan dan bank bjb Syariah kategori Syariah Keuangan, menandai keberhasilan bank bjb dan anak usahanya dalam menjalankan praktik tata kelola yang baik.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldi dan Direktur Komersial & UMKM bank bjb, Nancy Adistyasari, Plt. Direktur Utama bank bjb Syariah Ita Garmeita, Komisaris Utama Independen bank bjb Syariah Agus Riswanto, dan Komisaris bank bjb Syariah Isa Anwari.

Penghargaan ARA 2023 yang diterima oleh bank bjb menjadi pengakuan atas komitmen perusahaan dalam mengelola laporan tahunan sesuai dengan standar terbaik. ARA sendiri bertujuan untuk mendorong keterbukaan informasi dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia.

Anugerah ini diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) meraih penghargaan juara umum dalam ajang Annual Report Award (ARA) 2023 yang diselenggarakan pada Senin malam (7/10). Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas kualitas dan transparansi laporan tahunan yang disusun oleh BCA.

Direktur Keuangan BCA, Vera Eve Lim, menyampaikan terima kasih kepada para pemangku kepentingan atas dukungan yang diberikan kepada perusahaan. Ia juga menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi BCA untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dan penyusunan laporan kinerja tahunan yang lebih baik di masa mendatang.

“Ini suatu anugerah yang merupakan apresiasi bagi kami sebagai manajemen,” kata Vera dalam sambutannya di Annual Report Award (ARA) 2023 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (7/10).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menyatakan bahwa tema Annual Report Award (ARA) 2023, Internalizing Integrated Mindset Toward Sustainable Long-Term Value Creation, sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi saat ini.

Menurutnya, tema ini mencerminkan pentingnya menciptakan nilai berkelanjutan dalam bisnis, yang tidak hanya berbicara soal keberlanjutan, tetapi juga sejauh mana perusahaan mampu mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial dalam strategi bisnis, operasional, serta keputusan investasinya.

Inarno menjelaskan bahwa ARA bertujuan untuk mengubah paradigma yang selama ini berfokus pada aspek melakukan hal yang benar dalam berbisnis, menjadi lebih luas dengan menekankan pentingnya menciptakan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor, khususnya investor asing.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa inisiatif ARA ini juga selaras dengan tren global yang menuntut transparansi dalam pelaporan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Pelaporan ini harus dilakukan dengan cara yang dapat dipercaya, andal, dan berkualitas tinggi, serta memudahkan perbandingan antar perusahaan.

“Selain itu, ARA 2023 juga berfokus pada peningkatan kualitas penyajian informasi dalam laporan tahunan dan keberlanjutan,” kata Inarno.

ARA 2023 diselenggarakan berkat kerja sama dari tujuh instansi penting, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), serta Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Kerja sama ini mencerminkan komitmen kolektif dalam mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan tahunan yang berkelanjutan.

Proses penjurian ARA 2023 dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah penilaian desk evaluation, yang dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dipublikasikan di situs web Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan mencerminkan integrasi aspek keberlanjutan dalam strategi bisnis dan operasional mereka.

Tahap kedua adalah wawancara dengan pimpinan perusahaan, yang bertujuan untuk mendapatkan pandangan lebih dalam mengenai praktik tata kelola perusahaan serta penerapan aspek keberlanjutan. Wawancara ini juga berfungsi untuk mengonfirmasi hasil penilaian pada tahap desk evaluation, memastikan bahwa isi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang disusun benar-benar mencerminkan upaya perusahaan dalam menginternalisasi keberlanjutan.

Dari kedua tahap tersebut, akhirnya terpilihlah Juara Umum ARA 2023 serta pemenang di setiap kategori yang menunjukkan prestasi terbaik dalam hal pelaporan dan keberlanjutan.

Berikut daftar pemenang penghargaan Annual Report Award (ARA) 2023:

1	Juara Umum		PT Bank Central Asia Tbk
2	Go Publik Keuangan	Juara 1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
3	Go Publik Keuangan	Juara 2	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
4	Go Publik Keuangan	Juara 2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
5	Go Publik Non Keuangan	Juara 1	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
6	Go Publik Non Keuangan	Juara 2	PT Bukit Asam Tbk
7	Go Publik Non Keuangan	Juara 2	PT Jasa Armada Indonesia Tbk
8	Non Go Publik Keuangan	Pemenang	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
9	Non Go Publik Non Keuangan	Juara 1	PT PLN Energi Primer Indonesia
10	Non Go Publik Non Keuangan	Juara 1	PT Pupuk Kalimantan Timur
11	Non Go Publik Non Keuangan	Juara 2	PLN Indonesia Power
12	BUMN Keuangan	Pemenang	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
13	BUMN Keuangan	Pemenang	PT BANK MANDIRI TASPEN
14	BUMN Non Keuangan	Pemenang	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
15	BUMN Non Keuangan	Pemenang	PT Pertamina EP
16	BUMN Non Keuangan	Pemenang	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
17	BUMD Keuangan	Pemenang	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
18	BUMD Keuangan	Pemenang	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Bank BJB)
19	Non BUMN/Non BUMD Non Keuangan	Pemenang	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
20	Non BUMN/Non BUMD Non Keuangan	Pemenang	PT Avia Avian Tbk
21	Non BUMN/Non BUMD Keuangan	Pemenang	PT BANK BTPN Tbk
22	Syariah Keuangan	Pemenang	Bank BJB Syariah
23	Penghargaan kepada Perusahaan dengan Peningkatan Skor Pengungkapan ARA Paling Tinggi		PLN ICON Plus
24	Penghargaan kepada Perusahaan yang berhasil mencapai tahap final		PT PLN Nusantara Power
25	Penghargaan kepada Perusahaan yang berhasil mencapai tahap final		PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk
26	Penghargaan kepada Perusahaan yang berhasil mencapai tahap final		PT Pertamina Hulu Energi
27	Penghargaan kepada Perusahaan dengan Skor Pengungkapan ARA Paling Tinggi untuk kategori Perusahaan dengan Pendapatan di bawah Rp 1 Triliun		Perum Jasa Tirta I

JAKARTA, Investor.id - Credit Bureau Indonesia (CBI) menggelar peluncuran produk terbaru, skip tracing report, yang dirancang untuk menyediakan laporan informasi kontak historis dan terkini dari individu. Skip tracing report kini telah menjadi bagian dari pilihan produk CBI yang tersedia untuk mendukung kebutuhan bisnis perusahaan dan industri jasa keuangan.

Produk ini menyediakan informasi data historis dan terkini pelanggan, seperti alamat, nomor ponsel, email, dan tempat kerja yang berasal dari database CBI.

Perusahaan dapat memanfaatkan produk skip tracing report dalam berbagai kasus bisnis seperti untuk meningkatkan contact rate cross sell-upsell, pengecekan data pada saat proses analisa kredit, pemantauan portofolio nasabah, serta manajemen account receivable. Akses ke layanan informasi ini membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan optimalisasi strategi bisnis mereka.

"Layanan ini merupakan inisiatif yang kami sediakan dalam  memberikan solusi yang berfokus pada output berupa informasi kontak nasabah. Hal ini lebih efektif bagi perusahaan-perusahaan member CBI yang membutuhkan informasi kontak yang actionable dengan akses online 24/7 yang dapat diandalkan dari CBI " ujar Anton K Adiwibowo, direktur bisnis & layanan CBI, dalam siaran pers, Jumat (12/7/2024).

Melalui layanan ini, dia menegaskan, perusahaan dapat meningkatkan ketersediaan informasi kontak nasabah, sehingga memungkinkan pengecekan pelanggan yang lebih komprehensif.

"Kemitraan dengan CBI tidak hanya tentang mengakses informasi perkreditan yang akurat, tetapi juga tentang memperkuat kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko kredit, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan layanan dengan akses online 24/7 yang dapat diandalkan,” tegas dia.

CBI, kata dia, berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi dan inovasi produk terdepan serta memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan yang telah menjadi member CBI. Harapannya, mereka dapat terus bertumbuh dengan sehat dalam melayani pelanggan.

CBI adalah salah satu biro kredit swasta pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 2014,  berlisensi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) atas nama PT Kredit Biro Indonesia Jaya.

Sejak berevolusi menjadi CBI pada Juli 2022, perusahaan ini terus memberikan inovasi produk dan layanan untuk mendukung inklusi keuangan yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. CBI menyediakan layanan informasi perkreditan dan data bernilai tambah yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan yang telah menjadi anggota dalam  membantu pengambilan keputusan strategis dan penilaian risiko kredit nasabah.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News