Kinerja perekonomian secara umum di dalam negeri terjaga stabil di tengah lemahnya kondisi perekonomian global

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) RI terjaga dengan baik di tengah meningkatnya risiko geopolitik dan melemahnya aktivitas perekonomian secara global.

“Kinerja perekonomian secara umum di dalam negeri terjaga stabil di tengah lemahnya kondisi perekonomian global,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulan Oktober 2024 di Jakarta, Jumat.

Mahendra menuturkan inflasi inti terjaga serta neraca perdagangan tetap mencatat surplus pada Juli 2024. Namun, perlu dicermati Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang masih berada di zona kontraksi serta pemulihan daya beli yang berlangsung relatif lambat.

Pertumbuhan ekonomi terindikasi mengalami divergensi di antara negara-negara utama dunia, yaitu perekonomian Amerika Serikat menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari ekspektasi semula seiring solidnya pasar tenaga kerja serta membaiknya permintaan domestik.

Di Eropa, aktivitas perekonomian mulai membaik yang terlihat dari naiknya penjualan retail namun dari sisi manufaktur masih relatif tertekan.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada triwulan III-2024 masih menunjukkan perlambatan baik dari sisi permintaan (demand) maupun pasokan (supply) sehingga mendorong pemerintah dan bank sentral terus mengeluarkan berbagai stimulus di Tiongkok.

Ia mengatakan risiko geopolitik global yang meningkat turut menjadi tantangan bagi prospek perekonomian ke depan dan instabilitas yang terjadi di Timur Tengah menyebabkan harga komoditas yang dianggap safe haven seperti emas meningkat tajam.

Perkembangan tersebut menyebabkan premi risiko meningkat dan kenaikan yield secara global sehingga mendorong aliran modal keluar dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang relatif rendah dan stagnan, ketegangan geopolitik yang terus berlanjut di kawasan Timur Tengah dan perlambatan ekonomi Tiongkok, OJK terus mencermati perkembangan terkini dan dampaknya terhadap sektor jasa keuangan domestik serta melakukan forward looking assesment atas kinerja sektor jasa keuangan.

Lembaga jasa keuangan diminta agar terus mewaspadai potensi risiko ke depan dan melakukan langkah mitigasi risiko yang diperlukan.

Dalam rangka memperkuat kerangka pengaturan infrastruktur sektor jasa keuangan, OJK telah menerbitkan Surat Edaran OJK tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) terkait penambahan pelaporan wajib SLIK sehingga diharapkan SLIK dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai kondisi debitur.

OJK juga sedang melakukan finalisasi peraturan OJK tentang pengelolaan informasi rekam jejak pelaku melalui sistem informasi pelaku di sektor jasa keuangan, yang mengatur mengenai pemanfaatan dan tata kelola platform si pelaku.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi melakukan Cabut Izin Usaha (CIU) dari PT Investree Radika Jaya (Investree). Sejalan dengan itu, OJK mengatakan akan mengambil langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

Diketahui Direktur Utama Investree Adrian Asharyanto Gunadi telah mengundurkan diri pada awal 2024. Hal itu dilakukan di tengah kredit macet yang terjadi di Investree.

OJK tengah mengejar Adrian yang diketahui saat ini berada di luar negeri untuk kembali ke Indonesia. Langkah tegas lainnya juga, OJK akan memblokir rekening bank dari Adrian dan pihak lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

"Mengupayakan untuk mengembalikan Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum," kata Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi dalam keterangannya, dikutip Rabu (23/10/2024).

Selain itu, OJK juga akan melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian OJK juga akan melakukan penelusuran aset (asset tracing) Adrian Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan," lanjut keterangan OJK.

OJK menjelaskan alasan pencabutan izin usaha ini dilakukan karena Investree melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, OJK mengatakan telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun demikian, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pengurus dan Pemegang Saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud.

Terkait dicabutnya izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk melakukan beberapa hal, di antaranya menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan. Lalu melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan.

Investree juga harus menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan, hak dan kewajiban kepada lender, borrower. Kemudian perusahaan pinjol tersebut juta memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

"Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree," tegas Ismail.

Simak Video: OJK Blokir 6.400 Rekening yang Terkait Judi Online

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha fintech peer to peer (P2P) lending PT Investree Radhika Jaya (Investree) pada 21 Oktober 2024 imbas masalah gagal bayar yang tak kunjung usai.

Dalam surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024, disebutkan OJK bahkan berupaya melakukan sejumlah langkah tegas terhadap pendiri Investree, Adrian Gunadi.

Salah satunya, yakni berupaya untuk memulangkan Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan, bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum.

Bukan tanpa sebab OJK akan melakukan upaya tersebut. Seusai tak lagi menjadi Direktur Utama Investree pada akhir Januari 2024, dikabarkan Adrian sudah berada di luar negeri. Keberadaan Adrian juga sempat mengundang tanda tanya di tengah permasalahan gagal bayar Investree.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari sumber Kontan pada awal Oktober 2024, Adrian Gunadi memang masih berada di luar negeri.

Selain berupaya memulangkan Adrian Gunadi, OJK juga telah dan akan mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas lain terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

Salah satunya, yakni telah melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Keuangan.

Hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

Selain itu, OJK juga melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melakukan pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

OJK juga melakukan penelusuran aset (asset tracing) Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan, serta melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

JAKARTA, investor.id – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai sektor jasa keuangan berjalan dengan stabil di tengah kelonggaran kebijakan moneter internasional.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus anggota KSSK, Mahendra Siregar mengatakan, stabilnya sektor jasa keuangan tercermin daripada beberapa hal, termasuk permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang terkendali, serta kinerja sektor jasa keuangan yang positif.

Lebih spesifik, Mahendra menyebut industri perbankan terjaga dengan baik sepanjang kuartal III-2024.

“Kinerja industri perbankan terjaga baik didukung oleh tingkat permodalan atau capital adequacy ratio (CAR) per Agustus 2024 yang tetap kuat sebesar 26,78%,” ucap Mahendra pada konferensi pers KSSK di Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Dari sisi kinerja intermediasi, kredit perbankan mencatatkan pertumbuhan double digit yaitu 11,4% menjadi Rp 7,508 triliun pada Agustus 2024. Didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 13,08%, diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 10,83% dan kredit modal kerja 10,75%.

Lebih lanjut, Mahendra menyebut dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh 7,01% menjadi Rp 8,650 triliun, dengan giro yang menjadi kontributor terbesar tumbuh 10,06%.

“Risiko kredit perbankan juga terjaga dengan rasio non-performing loan (NPL), dengan NPL net dan NPL gross tetap rendah di bawah ambang batas, masing-masing di rekor 6,78% dan 2,22%,” pungkas Mahendra.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memulai kick off bulan inklusi keuangan (BIK) 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (5/10/2024). Gelaran BIK merupakan langkah OJK dalam memperluas akses keuangan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan agar lebih bertanggung jawab dan produktif.

Literasi dan inklusi keuangan masyarakat daerah diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian nasional.

"Maka akan memperluas dan membuka basis ekonomi baru di daerah. Ini merupakan komitmen dan respons yang tepat dan dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Balikpapan, Sabtu (5/10/2024).

OJK menargetkan capaian BIK 2024 dapat meningkat 10 persen dari capaian BIK di 2023, dengan target sekitar 3.100 kegiatan dengan total peserta sekitar 2 juta orang.

Target capaian akses keuangan di BIK 2024 yaitu mencapai 8,7 juta akses produk dan layanan jasa keuangan.

Mahendra menuturkan, literasi dan inklusi keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi nasional, karena tingkat inklusi keuangan menjadi salah satu indikator pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan fungsi intermediasi lembaga keuangan.

Pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi pelaksanaan pembukaan BIK 2024, kata Mahendra, merupakan komitmen regulator dalam mendorong literasi-inklusi dan pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menambahkan perluasan diterapkan melalui hal produktif.

"Ketika menjalankan bisnis, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) diimbau untuk tidak hanya mengedepankan penjualan tetapi juga memerhatikan faktor edukasi," kata Friderica.

Sebagai catatan, pada puncak pelaksanaan BIK 2024 juga dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan 35 Kantor OJK Daerah dengan total kegiatan mencapai 341 kegiatan.

(NIA DEVIYANA)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada 13 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di sektor perbankan, perusahaan pembiayaan, pergadaian, dan fintech lending hingga September 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut sanksi itu diberikan atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan dan juga tata cara penagihan kepada konsumen.

"Guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, OJK telah mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu, termasuk memperbaiki ketentuan internal PUJK sebagai hasil dari pengawasan langsung/tidak langsung dalam rangka pembinaan agar PUJK senantiasa patuh terhadap ketentuan terkait perlindungan konsumen dan masyarakat," ungkapnya dalam keterangan resmi RDK OJK, Senin (1/10).

Selain itu, Friderica menerangkan OJK telah mengenakan sanksi denda kepada 6 PUJK per September 2024 atas hasil pengawasan langsung atau tidak langsung.

Denda itu dikenakan atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen, khususnya mengenai penyediaan informasi dalam iklan dan tata cara pemasaran produk atau layanan.

"Selama periode Januari 2024 hingga September 2024, OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 490 juta kepada 6 PUJK," ujar Friderica.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan saat ini kondisi sektor jasa keuangan Indonesia terjaga stabil dan pasar keuangan menguat di tengah sentimen positif pemangkasan suku bunga di berbagai negara. Meski begitu, masih ada ancaman pelemahan aktivitas ekonomi global.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, pihaknya tetap mewaspadai prospek aktivitas ekonomi dunia yang melemah. Pertumbuhan ekonomi terindikasi turun di mayoritas negara utama seperti Amerika Serikat (AS) dan China.

"The Fed menurunkan outlook pertumbuhan ekonomi AS di 2024 dan diikuti kenaikan level pengangguran dan penurunan inflasi," kata Mahendra dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB, disiarkan lewat YouTube OJK, Selasa (1/10/2024).

Kemudian di China, lanjut Mahendra, terdapat penurunan aktivitas manufaktur sehingga mendorong peningkatan pengangguran ke level tertinggi dalam enam bulan terakhir. Jumlah pengangguran muda juga meningkat.

Tekanan perekonomian di Eropa juga semakin dalam, terlihat dari penurunan outlook pertumbuhan dan proyeksi inflasi yang meningkat. Mahendra mengatakan, perkembangan tersebut membuat bank sentral global memulai siklus penurunan suku bunga yang agresif, misalnya The Fed menurunkan suku bunga acuan Fed Fund Rate 50 bps.

"Bank sentral Tiongkok PBOC cukup agresif mendukung perekonomian dengan menurunkan suku bunga kebijakannya dan berjanji akan mengambil kebijakan akomodatif lanjutan di antaranya dengan menurunkan (rasio) GWM 50 bps untuk meningkatkan likuiditas perbankan," ujar Mahendra.

Selain itu, pemerintah China juga menurunkan uang muka untuk pembelian rumah, serta memperpanjang dukungan ke sektor properti selama dua tahun untuk mendorong geliat ekonomi domestiknya.

Kemudian, Bank Sentral Eropa (ECB) dan Bank Sentral Inggris (BoE) juga telah memulai kebijakan penurunan suku bunga. Kebijakan moneter global yang akomodatif tersebut mendorong kenaikan likuiditas di pasar keuangan, tercermin dari penguatan pasar keuangan global di mayoritas negara.

Sedangkan di Indonesia, lanjut Mahendra, perekonomian terjaga stabil dengan tingkat inflasi terjaga dan neraca perdagangan surplus. Meski penurunan suku bunga mendatangkan sentimen positif di pasar keuangan, menurutnya masih terdapat ancaman yang perlu diwaspadai.

"Sinyal pelemahan kinerja ekonomi global, tensi geopolitik yang masih persisten tinggi, dan koreksi terhadap harga komoditas mengakibatkan risiko ketidakpastian ke depan masih tinggi. Perlu diwaspadai oleh sektor jasa keuangan dan perlu melakukan Langkah antisipatif ke depan," kata dia.

Di sisi lain, Mahendra juga melaporkan langkah penguatan kerja sama dengan Bank Negara Malaysia (BNM). Ia telah bertemu langsung dengan Gubernur BNM Abdul Rasheed Ghaffour.

"Membahas berbagai kerja sama, khususnya potensi kolaborasi di bidang perbankan syariah, keuangan berkelanjutan, dan perkembangan lembaga jasa keuangan di kedua negara," ujarnya.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sektor jasa keuangan Indonesia terjaga stabil. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan kondisi ini terjadi di tengah tren pelonggaran kebijakan moneter, khususnya Bank Indonesia (BI) yang memangkas suku bunga acuan.

“Kami melihat bahwa stabilitas sektor jasa keuangan terjaga stabil. Pasar keuangan menguat di tengah sentimen positif akibat periode cut-cycle bank sentral,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers RDK Bulanan OJK, Senin (1/10).

Kebijakan moneter global yang akomodatif, lanjut Mahendra, mendorong kenaikan likuiditas di pasar keuangan, tercermin dari penguatan pasar keuangan global di mayoritas negara.

Dari sisi domestik, kinerja perekonomian dinilai masih terkendali dengan tingkat inflasi yang terjaga, dan neraca perdagangan yang tercatat surplus.

Meskipun penurunan suku bunga kebijakan mendorong sentimen positif di pasar keuangan, OJK menyoroti sinyal pelemahan kinerja perekonomian global, seiring tensi geopolitik yang masih tinggi dan tekanan terhadap harga komoditas.

“Sehingga ini mengakibatkan risiko ketidakpastian ke depan masih tinggi dan perlu diwaspadai oleh sektor jasa keuangan dan melakukan partisipatif yang diperlukan,” kata Mahendra.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan kondisi terkini sektor jasa keuangan Indonesia di tengah kebijakan pemotongan suku bunga bank sentral di sejumlah negara.

Ketua dewan komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pihaknya melihat sektor jasa keuangan masih terjaga stabil dan menguat di tengah pelonggaran kebijakan suku bunga. Kendati demikian, OJK mewaspadai prospek ekonomi dunia yang melemah di berbagai negara.

"Pertumbuhan ekonomi global terindikasi mengalami penurunan di mayoritas negara utama. The Fed menurunkan outlook ekonomi AS pada 2024 dan diikuti kenaikan level pengangguran dan penurunan inflasi," ujarnya dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan September 2024, Selasa (1/10/2024).

Selain itu, di China juga terjadi perlambatan sektor manufaktur yang mendorong peningkatan tingkat pengangguran ke level tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Tak hanya itu, lanjut Mahendra, terjadi pula peningkatan pengangguran muda di Negeri Tirai Bambu.

Dia melanjutkan, tekanan ekonomi Eropa juga semakin mendalam dengan proyeksi inflasi yang meningkat. Perkembangan-perkembangan tersebut, lanjut Mahendra, mendorong bank-bank sentral global memulai pemangkasan suku bunganya.

"The Fed memangkas suku bunga sebesar 50 bps, di China PBOC cukup agresif mendukung perekonomian dengan memangkas suku bunga dan berjanji mengambil kebijakan akomodatif lanjutan dengan menurunkan GWM 50 bps untuk membantu likuiditas perbankan, dan penurunan uang muka rumah dan berjanji mendukung sektor properti 2 tahun ke depan," jelasnya.
Tak hanya itu, di Eropa, Bank Sentral Eropa dan Bank of England juga melakukan penurunan suku bunga. Kebijakan tersbeut mendorong likuiditas di pasar keuangan yang mengalami penguatan di mayoritas negara.

Sementara, di dalam negeri kondisi ekonomi terjaga stabil dengan tingkat inflasi terjaga dan neraca dagang yang mencatatkan surplus.

"Penurunan suku bunga acuan mendorong sentimen positif di pasar keuangan, tetapi masih perlu diwaspadai kondisi keuangan global, tensi geopolitik tinggi, dan tekanan harga komoditas. Sektor jasa keuangan diimbau terus melakukan langkah antisipatif yang diperlukan," jelasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus aktif dalam memberantas aktivitas judi online di Tanah Air. Bahkan OJK tak segan-segan memblokir alias memberhentikan (banned) pelaku judi online sehingga tidak bisa mengakses layanan jasa keuangan.

Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK, Rizal Ramadhani menjelaskan, pihaknya bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta anggota satuan tugas (Satgas) judi online telah memblokir lebih dari 6.000 rekening orang yang terlibat di judi online.

“Kami berkomitmen, kami akan ban itu orang-orang yang terlibat di proses judi online, tidak akan bisa menikmati seluruh layanan di sektor jasa keuangan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (28/8).

Rizal mengungkapkan, pihaknya akan memasukkan orang-orang yang terlibat judi online ke dalam satu sistem informasi, kemudian pelaku jasa keuangan bisa mengakses orang-orang tersebut untuk melakukan penolakan.

“Kami masukkan ke dalam sistem informasi ini, sehingga diharapkan ini menimbulkan efek jera,” ungkap dia.

Rizal menuturkan, OJK secara aktif mencegah dan melakukan pemberantasan judi online, bukan hanya karena sebagai Satgas Judi Online saja melainkan sebagai otoritas pengawas di sektor jasa keuangan.

“Dari aspek pencegahan, OJK sangat aktif dalam melakukan edukasi dan literasi di sektor jasa keuangan, baik kepada masyarakat maupun kepada seluruh konsumen di sektor jasa keuangan terkait dengan bahayanya judi online,” tandasnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada 8 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) hingga Juli 2024.

Sanksi itu diberikan atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan dan juga tata cara penagihan kepada konsumen.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut hal itu juga dilakukan sebagai bentuk pengawasan perilaku PUJK (market conduct).

Guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, Friderica menerangkan OJK juga mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu.

"Khususnya, memperbaiki ketentuan internal PUJK sebagai hasil dari pengawasan langsung/tidak langsung dalam rangka pembinaan agar PUJK senantiasa patuh terhadap ketentuan terkait perlindungan konsumen dan masyarakat," ungkapnya dalam keterangan resmi konferensi pers RDK OJK, Selasa (6/8).

Selain itu, Friderica menyampaikan OJK juga mengenakan sanksi denda kepada 4 PUJK per Juli 2024 atas hasil pengawasan langsung atau tidak langsung.

"Selama periode Januari 2024 hingga Juli 2024, OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 390 juta terhadap 4 PUJK," tuturnya.

Denda tersebut dikenakan atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen, khususnya mengenai penyediaan informasi dalam iklan dan tata cara pemasaran produk/layanan.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, penipuan melalui transaksi keuangan tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Aksi kejahatan segera diberantas hingga ke akar-akarnya melalui Anti Scam Center (ASC) atau pusat anti penipuan yang ditargetkan beroperasi pada Agustus 2024.

“Jadi OJK tentunya setelah melakukan upaya yang lain seperti edukasi, kita tambahkan satu upaya baru nih, itu namanya Anti Scam Center. Scam center ini sebenarnya inisiatif dari OJK yang dalam hal ini sebagai Satgas Pasti, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal,” ujar Analis Eksekutif Senior Kelompok Spesialis Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Hudiyanto dalam segmen Market Review IDX Channel, Kamis (8/8/2024).

Dalam menjalankan Anti Scam Center, kata dia, OJK menggandeng banyak pihak, seperti Bank Indonesia (BI), sepuluh Kementerian, Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK), dan lainnya.

“Ini luar biasa karena ada 16 lembaga, ada dua regulator keuangan, ada OJK, Bank Indonesia, sepuluh kementerian, kemudian ada bapak/ibu dari rekan kami di penegakan hukum apakah itu Kejaksaan, Kepolisian, dan PPATK, jadi nanti kita keroyok nanti melawan seperti ini (penipuan),” kata dia.

Hudiyanto menyebut, OJK ?melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal alias Satgas Pasti melawan tindakan kejahatan dengan menangkap pelaku, memblokir, hingga mengedukasi masyarakat terkait produk-produk yang sifatnya ilegal.

“Jadi satgas pasti itu memang upayanya dalam untuk melawan nih, menangkap, memblokir, melakukan sesuatu, mengedukasi masyarakat terkait produk-produk yang sifatnya adalah ilegal, nah ini ada irsan yang kita lakukan di Anti Scam Center nanti,” ujarnya.

Dia menuturkan, Anti Scam Center dibentuk karena pihaknya mencatat jumlah penipuan melalui transaksi keuangan di dalam negeri mengalami kenaikan tajam. Banyak masyarakat menjadi korban dari tindak kejahatan sistem tersebut.

Penipuan itu meliputi investasi ilegal, pinjaman online ilegal, dan berbagai aktivitas keuangan ilegal lainnya.

“Jadi yang legal, yang berizin, tentunya OJK melakukan pengawasan, melakukan penindakan, tapi yang ilegal kita kuatkan atas Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal ini. Jadi yang legal kita perhatikan, yang ilegal pun kita urusin,” kata Hudiyanto.

(Dhera Arizona)