Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut hingga saat ini masih ada sekitar 1,3 juta hektare tanah milik negara berstatus liar.

Oleh sebab itu, pihaknya akan mendorong penggunaan lahan tersebut guna mendukung kebijakan infrastruktur terkait swasembada pangan, swasembada energi, hingga hilirisasi.

Adapun, angka tersebut diungkapkan Nusron kala dia menyambangi Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat (8/11/2024).

“Kami akan support kebijakan infrastruktur, karena [tugas] kami salah satunya mengelola tanah-tanah negara yang saat ini statusnya liar yang jumlahnya itu sampai saat ini diperkirakan mencapai 1,3 juta hektare,” ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, Nusron mengemukakan bila memang masih dibutuhkan lahan tambahan, maka pihaknya siap untuk membantu mencari lahan lain.

“Tetapi kalau masih dibutuhkan lagi nanti kita akan support cari [tanah] yang lain, karena tanah kita di luar hutan itu totalnya ada 70 juta hektare,” tuturnya.

Kemudian, Politikus Golkar ini juga memaparkan untuk hilirisasi, maka pihaknya akan mendukung berkenaan lahan untuk kawasan industri. Jika swasembada pangan, pihaknya akan mendukung berkenaan lahan untuk mencetak sawah atau kebun.

“Kalau swasembada energi tergantung energinya [basis fokusnya]. Energi berbasis nabati butuh lahan untuk tanaman, kalau energinya berbasis dari migas maupun minerba maka kuncinya adalah mempercepat proses dalam konteks izin pembebasan lahan untuk kegiatan pertambangan,” tandasnya.

Sebelumnya, Nusron mengungkap telah mendapat empat arahan dari Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Usai bertemu Menko AHY, Nusron diminta untuk melakukan percepatan pengadaan lahan bagi empat proyek prioritas, di antaranya lahan proyek konektivitas, swasembada pangan, swasembada energi, hingga hilirisasi.

“Tugas pertama adalah segera mempersiapkan panitia pengadaan tanah. Untuk menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur yang fokusnya Pak Menko ini ada empat bidang infrastruktur,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan Kepolisian RI dalam mengawal eksekusi pemberantasan mafia tanah.

Pertemuan antara Nusron dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berlangsung pada Jumat, 8 November 2024, untuk membahas strategi bersama dalam menangani kejahatan di bidang pertanahan.

"Kami dari Kementerian ATR BPN datang untuk berkoordinasi tentang isu-isu strategis kejahatan pertanahan, termasuk yang disebut sebagai mafia tanah," ujar Nusron.

Nusron menambahkan, dalam memberantas mafia tanah, fokus utama adalah memberikan kepastian hukum, baik bagi masyarakat yang bersengketa maupun bagi investor.

"Kepastian hukum ini diperlukan agar investor yang datang ke sini mau berusaha dan beraktivitas ekonomi dengan nyaman, tanpa terganggu oleh ulah-ulah mafia tanah yang setiap hari mencoba menggugat status pertanahannya," jelas Nusron.

Dia juga menegaskan pentingnya dukungan dari kepolisian, yang memiliki dimensi hukum dan pengamanan.

“Kami butuh dua-duanya, yaitu hukum dan pengamanannya,” ujar dia.

Sebagai langkah dukungan, pihak Kepolisian dan Kementerian ATR/BPN akan membentuk satuan tugas.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, Polri akan segera membentuk satgas bersama untuk mendukung kebijakan yang diinisiasi oleh Menteri ATR.

“Kami akan support penuh dan segera membentuk satgas bersama untuk mendukung program kebijakan dari Menteri ATR,” kata Listyo.

KOMPAS.COM / KIKI SAFITRI Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jumat (8/11/2024).

Listyo menerangkan komitmen Polri untuk mendukung berbagai program dan kebijakan Menteri ATR yang telah mendapatkan instruksi khusus dari Presiden.

"Kita akan mendukung kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini bersengketa terkait hak keperdataan, baik itu antar korporasi maupun antara masyarakat dan pihak-pihak tertentu," ujar Listyo.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada hari ini, Jumat (8/11/2024).

Nusron mengemukakan bahwa dia dan Kapolri sudah sepakat tidak akan sama sekali mentoleransi mafia tanah. Bagi yang sudah terbukti salah, kata Nusron, akan dikenakan pasal berlapis.

“Kami tadi berdua sudah sepakat untuk mafia tanah kita zero toleransi. Akan kita gas terus, dan yang sudah terbukti salah akan kita kenakan pasal berlapis, tidak hanya tindak pidana umum, tapi kita akan kejar sampai TPPU-nya, sampai penggunaan duitnya, tempat menyimpan duitnya supaya dikembalikan kepada negara, kalau itu tanah negara, kalau itu tanahnya rakyat supaya dikembalikan kepada rakyat,” katanya di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada hari ini, Jumat (8/11/202.

Lebih lanjut, dia menyebut pertemuan ini membahas terkait koordinasi tentang strategi berbagai isu kejahatan di bidang pertahanan alias mafia tanah. Dalam rangka itu, lanjut Nusron, pihaknya akan menggelar rakor pemberantasan mafia tanah pada 14-15 November 2024.

Dia juga mengatakan pihaknya mengundang Kapolri untuk menjadi pembicara/pemateri dalam rakor tersebut. Nantinya, peserta rakor terdiri dari pejabat BPN, pejabat polisi, pejabat kejaksaan, hingga unsur dari TNI.

“Nah karena itu pada kesempatan ini kita datang ke sini untuk koordinasi. Karena kami tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa dibantu dan di-support oleh jajaran kepolisian,” ujarnya.

Nusron menyebut kepolisian ini pasukannya lengkap karena memiliki dimensi hukum dan pengamanan. Oleh sebab itu, Nusron menyatakan pihaknya butuh dua-duanya yaitu sisi hukum dan pengamanannya.

“Terutama keamanan dalam rangka melakukan eksekusi pemberantasan tanah maupun mengamankan dan memberikan kepastian kepada masyarakat tentang hak-hak perdata pertanahan dan juga kepastian kepada investor,” katanya.

Supaya, lanjut Nusron, investor yang datang ke Indonesia merasa nyaman dan tidak terganggu dengan adanya ulah-ulah dari mafia tanah yang bisa menggugat soal status petahanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk Rapat Koordinasi (Rakor) Penegakan Hukum Mafia Tanah.

Ini disampaikan Nusron usai membuka Hari Tata Ruang Nasional 2024 di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

"Rakor tentang penegakan hukum, bahasa kerennya itu penegakan hukum mafia tanah," tegas Nusron.

Salah satunya akan membahas soal penegakan hukum berupa pemiskinan mafia tanah.

Sebelumnya, dia mengungkapkan akan melakukan Rakor Kejaksaan Agung (Kejagung), Kapolri, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," tegas Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Menurut Nusron, Pemerintah tidak hanya puas apabila mafia tanah dikenakan delik pidana umum atau pidana murni.

Apabila mafia tanah melibatkan aparat negara, tentunya akan menggunakan delik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Tapi, kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya mendapatkan efek jera. Nah, ini yang perlu kita dorong dalam Rakor, kita sedang simulasi," lanjutnya.

Kebijakan tersebut dilakukan agar persoalan mafia tanah benar-benar musnah di Indonesia.

Sebab, menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan masyarakat marjinal yang memiliki hak atas tanah, namun diserobot.

"Baik dari pemerintah maupun di DPR tidak kategori orang yang zolim terhadap orang-orang yang kecil, atau orang-orang yang berhak," tandas Nusron.

Pengacara mengatakan surat-surat ihwal izin impor gula di masa Tom Lembong hanya meneruskan kebijakan menteri perdagangan sebelumnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu siang, 2 November 2024 dimulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara tentang kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae membeberkan jumlah utang Sritex tembus Rp 14,64 triliun.

Disusul, pernyataan Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkeu III, Anggito Abimanyu soal arahan Presiden Prabowo Subianto bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon I era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas, berujung klarifikasi Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

Berikutnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertandang ke Kantor Kejaksaan Agung pada Kamis, 31 Oktober 2024. Dalam kunjungan itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin membahas soal mafia tanah.

Terakhir, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperingatkan tensi geopolitik dan instabilitas di Timur Tengah menjadi ancaman bagi prospek perekonomian global. Harga komoditas yang dianggap safe haven meningkat, begitu juga dengan premi risiko.

Keempat berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan empat berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. OJK Beberkan Utang Sritex kepada 27 Debitur....

• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertandang ke Kantor Kejaksaan Agung pada Kamis, 31 Oktober 2024. Dalam kunjungan itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin membahas soal mafia tanah.

Usai persamuhan itu, Nusron Wahid mengapresiasi Jaksa Agung yang disebut pemberani dan memiliki reputasi sekaligus integritas yang mulia. “Kami berkoordinasi, menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka memberantas mafia tanah,” kata Nusron dalam keterangannya seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Sabtu, 2 November 2024.

Nusron Wahid mengatakan kementeriannya tidak akan mentoleransi mafia tanah. Dia menyebut distribusi tanah harus mencerminkan pemerataan bagi Indonesia.

“Sekali lagi, zero toleransi bagi mafia tanah supaya ada distribusi tanah yang berkeadilan dan mencerminkan pemerataan bagi bangsa Indonesia menuju Indonesia sejahtera,” kata Nusron Wahid.

Pemberantasan mafia tanah ini juga akan ditempuh dengan kolaborasi bersama Kepolisian, Kejaksaan, pemerintah daerah, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nusron pernah menyampaikan rencana ini ketika rapat kerja bersama Komisi II DPR pada Rabu, 30 Oktober 2024.

“Kami tidak bisa mentoleransi mafia tanah. Kami akan melaksanakan rapat koordinasi khusus dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan PPATK,” kata Nusron Wahid.

Selain itu, Nusron Wahid juga menggagas upaya memiskinkan para mafia tanah. Dia mengatakan tak cukup bagi mafia tanah hanya dikenakan delik pidana umum.

“Kalau itu pidana yang murni melibatkan aparat penyelenggaraan negara pasti deliknya adalah tindak pidana korupsi. Tapi, kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek jera,” katanya.

Nusron Wahid mengatakan kementeriannya akan bertekad memberantas mafia tanah dan menyelamatkan hak atas tanah masyarakat agar tak ada lagi persoalan ini. Dia menyebut para mafia tanah ini kerap memainkan orang kecil dengan menyerobot hak mereka.

“Ini supaya persoalan mafia tanah benar-benar tidak ada di Indonesia karena itu menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan orang-orang kecil yang mempunyai hak, yang diserobot haknya,” kata dia.

Dalam pertemuan bersama Jaksa Agung, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono; Inspektur Wilayah I Arief Muliawan; dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Harison Mocodompis. Pertemuan ini turut diikuti oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertandang ke Kantor Kejaksaan Agung pada Kamis, 31 Oktober 2024. Dalam kunjungan itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin membahas soal mafia tanah.

Usai persamuhan itu, Nusron Wahid mengapresiasi Jaksa Agung yang disebut pemberani dan memiliki reputasi sekaligus integritas yang mulia. “Kami berkoordinasi, menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka memberantas mafia tanah,” kata Nusron dalam keterangannya seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Sabtu, 2 November 2024.

Nusron Wahid mengatakan kementeriannya tidak akan mentoleransi mafia tanah. Dia menyebut distribusi tanah harus mencerminkan pemerataan bagi Indonesia.

“Sekali lagi, zero toleransi bagi mafia tanah supaya ada distribusi tanah yang berkeadilan dan mencerminkan pemerataan bagi bangsa Indonesia menuju Indonesia sejahtera,” kata Nusron Wahid.

Pemberantasan mafia tanah ini juga akan ditempuh dengan kolaborasi bersama Kepolisian, Kejaksaan, pemerintah daerah, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nusron pernah menyampaikan rencana ini ketika rapat kerja bersama Komisi II DPR pada Rabu, 30 Oktober 2024.

“Kami tidak bisa mentoleransi mafia tanah. Kami akan melaksanakan rapat koordinasi khusus dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan PPATK,” kata Nusron Wahid.

Selain itu, Nusron Wahid juga menggagas upaya memiskinkan para mafia tanah. Dia mengatakan tak cukup bagi mafia tanah hanya dikenakan delik pidana umum.

“Kalau itu pidana yang murni melibatkan aparat penyelenggaraan negara pasti deliknya adalah tindak pidana korupsi. Tapi, kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek jera,” katanya.

Nusron Wahid mengatakan kementeriannya akan bertekad memberantas mafia tanah dan menyelamatkan hak atas tanah masyarakat agar tak ada lagi persoalan ini. Dia menyebut para mafia tanah ini kerap memainkan orang kecil dengan menyerobot hak mereka.

“Ini supaya persoalan mafia tanah benar-benar tidak ada di Indonesia karena itu menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan orang-orang kecil yang mempunyai hak, yang diserobot haknya,” kata dia.

Dalam pertemuan bersama Jaksa Agung, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono; Inspektur Wilayah I Arief Muliawan; dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Harison Mocodompis. Pertemuan ini turut diikuti oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana.

Pemberantasan mafia tanah masih menjadi perhatian Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengusulkan memiskinkan pelaku mafia tanah.

Nusron mengatakan pihaknya berencana menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas mafia tanah.

Dia juga menekankan pemberantasan mafia tanah akan dilakukan dengan penguatan kolaborasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, serta pemerintah daerah. Dia pun akan melakukan rapat koordinasi khusus dengan lembaga terkait.

"Kita tidak bisa menoleransi mafia tanah. Kita akan melaksanakan rapat koordinasi khusus dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," kata Nusron dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Terkait akan melibatkan KPK, Nusron menilai tindak kejahatan yang dilakukan pelaku mafia tanah tidak hanya dijerat delik pidana umum. Agar menimbulkan efek jera, dia menyebut perlu delik tindak pidana pencucian uang.

"Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum. Kalau itu pidana yang murni melibatkan aparat penyelenggaraan negara pasti deliknya adalah tindak pidana korupsi. Tapi, kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek jera,"

Nusron menekankan pihaknya terus memberantas mafia tanah. Sebab, tindakan tersebut melibatkan masyarakat kecil yang diambil haknya. Dia pun tidak akan menoleransi pelaku mafia tanah ke depannya.

"Kami berkoordinasi, menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka memberantas mafia tanah. Sekali lagi, zero toleransi bagi mafia tanah supaya ada distribusi tanah yang berkeadilan dan mencerminkan pemerataan bagi bangsa Indonesia menuju Indonesia sejahtera," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, ada 6,4 juta hektar lahan di Indonesia yang berpotensi mengalami tumpang tindih.

Ia menyebutkan, 6,4 juta hektar lahan itu memiliki sertifikat, tetapi tidak tertera di peta sehingga berpotensi tumpang tindih.

'Saya sampaikan saja di Indonesia ini, potensi tumpang tinggi tanah itu memang luar biasa. Karena setelah saya dalami, akibat masa lalu itu memang ada sekitar 6,4 juta hektar," kata Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Yang kalau di sertifikatnya itu jumlahnya 13,8 juta bidang sertifikat. Ada sertifikatnya, enggak ada petanya. Nah, ini memang potensi tumpang tindih," imbuh dia.

Nusron tidak memungkiri bahwa lahan yang berpotensi tumpang tindih ini menjadi incaran mafia tanah.

Ia pun mengaku harus keliling ke lapangan untuk membenahi masalah lahan-lahan tersebut, termasuk menemui Kejaksaan Agung (Kejagung) agar memiliki fokus yang sama.

"Nanti (keliling juga) ke kepolisian dan sebagainya. Karena inilah yang potensi masalah sengketa tanah, kemudian konflik pertanahan, kemudian yang dimainkan oleh mafia tanah," ucap Nusron.

Ia berharap masalah sengketa lahan itu dapat diminimalisasi meski tidak semua masalah dari 6,4 juta hektar lahan itu terselesaikan.

"Ini mau enggak mau kan harus kita selesaikan. Kalau toh enggak bisa menyelesaikan semua, minimal kan harus saya mengurangi. Tinggal 1 juta atau berapa. Supaya potensi konflik pada sengketa pada kemudian hari itu menurun," kata Nusron.

Politikus Partai Golkar ini menekankan, permaslahaan itu harus diselesaikan demi menyudahi konflik tanah yang berpotensi semakin karut-marut.

Oleh karena itu, ia pun meminta aparat penegak hukum untuk tegas dan mafia tanah dikenakan pasal berlapis termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Saya minta kepada APH supaya dikenakan pasal berlapis. Tidak hanya tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi. Tapi kan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) untuk efek jeranya," kata Nusron.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap daftar tiga komponen mafia tanah yang berkeliaran di dalam negeri.

"Tentunya kita tidak bisa mentolerir adanya mafia tanah, dan kalau kami identifikasi mafia tanah itu selalu elemen atau unsurnya itu melibatkan tiga komponen," ujar Nusron dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Rabu (30/10).

Menurutnya, komponen pertama adalah keterlibatan oknum orang dalam. Kedua, pemborong tanah yang ikut andil kepentingan di dalamnya. Ketiga, adanya pihak ketiga yang menjadi pendukung dari praktik mafia tanah.

"Pendukung itu dimulai dari oknum kepala desa, bisa oknum lawyer, bisa oknum PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), oknum notaris. Juga bisa permata, persatuan makelar tanah, maupun bimantara, bisnis makelar dan perantara," imbuhnya.

Sebagai upaya pemberantasan mafia tanah di Indonesia, Nusron mengatakan pihaknya bakal melaksanakan rapat koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Apa treatment-nya? Kita tidak bisa mentolerir itu, kita akan melaksanakan rakor khusus ini dengan Pak Kejaksaan Agung sama Pak Kapolri, sama PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," tegas Nusron.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan masalah tumpang tindih lahan. Nusron mengatakan, potensi tumpang tindih lahan seluas 6,4 juta hektar.

Nusron Wahid juga sempat berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) soal masalah pertanahan, termasuk soal tumpang tindih lahan hingga mafia tanah.

"Karena kan saya sampaikan saja di Indonesia ini, potensi tumpang tindih tanah itu memang luar biasa. Karena setelah saya dalami, akibat masa lalu itu memang ada sekitar 6,4 juta hektar, yang kalau di sertifikatnya itu jumlahnya 13,8 juta bidang sertifikat. Ada sertifikatnya, nggak ada petanya. Nah ini memang potensi tumpang tindih," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Terkait masalah itu, Nusron pun berkeliling ke sejumlah instansi. Menurutnya, tumpang tindih tanah itu merupakan akar masalah dalam sengketa tanah hingga jadi mainan mafia tanah.

"Nah karena potensi tumpang tindih itulah, saya harus keliling ke berbagai lapangan. Salah satunya keliling ke Kejaksaan Agung, nanti ke kepolisian dan sebagainya. Karena inilah yang potensi masalah sengketa tanah, kemudian konflik pertanahan, kemudian yang dimainkan oleh mafia tanah," terangnya.

Ia menambahkan, mayoritas permasalahan soal tanah ada pada objek 6,4 juta hektar tersebut. Oleh karena itu, pihaknya turun tangan menyelesaikan masalah ini.

"Objeknya itu ada di mayoritas ada di 6,4 juta hektar ini. Setiap ada konflik itu saya lihat selalu, saya review ini objeknya di situ. Karena selama ini objeknya selalu di situ terus menerus, maka kami datang," katanya.